Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sudah bicara dengan Direktur Utama baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan. Materi pembicaraan terkait pembiayaan program rumah subsidi.

Pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan pembicaraan antara dirinya dengan pemimpin bank BUMN penting untuk memastikan pembagian pembiayaan masing-masing kawasan rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh penyaluran pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terang Ara.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

Ara juga menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20.000 rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20.000 rumah. Selain itu dirinya juga sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000, dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena polisi dan TNI Angkatan Darat sudah," jelasnya.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah rumah subsidi buat wartawan," sambung Ara.

Masih ada banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban kepada pembeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun mengatakan sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan perbankan agar tidak menyalurkan pendanaan kepada para pengembang nakal.

Ara mengatakan dirinya pernah melihat pengembang yang bagus membangun perumahan dengan kondisi jalan, penghijauan, hingga kualitas rumah yang baik. Berbeda halnya dengan developer tidak bertanggung jawab membangun perumahan dengan kondisi jalannya buruk, banjir, serta lahan hijaunya tidak terawat.

"Jangan kita pernah temukan (rumah) sebelah-sebelahan yang sebelahnya bagus yang sebelahnya nggak bagus. Kenapa? Karena developernya berbeda. Nggak usah ragu-ragu ini buat kepentingan publik," ujar Ara dalam acara Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Di samping itu, Ara berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Pihaknya mencari cara menghemat pembangunan rumah agar harga jual dapat turun bagi masyarakat.

Ia mengaku telah meminta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu untuk lebih rinci mencari biaya yang bisa dipangkas. Langkah penghematan itu bisa dari segi administrasi hingga operasional seperti pemasangan listrik. Begitu juga dengan cara belanja material bangunan, ia sarankan menggunakan sistem central purchasing.

Kemudian, Ara menjelaskan adanya efisiensi anggaran Kementerian PKP menurunkan jumlah rumah yang dapat dibangun. Namun, kebanyakan rumah biasanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan kemudahan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

"Rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa IMB sekarang PBG, coba cek teman2 yang dari desa, rata2 di desa itu ada yang membangun ada nggak PBG-nya? Rata2 tidak. Sekarang kita minta ada. Kenapa? Karena gratis karena cepat, dulu bayar dan lama jadi tidak ada alasan lagi untuk rakyat tidak punya IMB (atau) PBG," katanya.

Ia pun berencana untuk berdiskusi dan menerima terobosan-terobosan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya yakni Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Tapera, hingga Semen Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada pemilik rumah subsidi yang hingga kini belum diberikan sertifikat rumah oleh pengembang. Ia pun meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mem-blacklist pengembang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ia juga berharap seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mem-blacklist pengembang nakal. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, sehingga memastikan mereka mendapatkan sertifikat rumah setelah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi," kata Erick dalam press conference di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengungkapkan ada 120 ribu rumah subsidi bermasalah sejak 2019. Sebanyak 80 ribu sertifikat rumah dari angka tersebut sudah diselesaikan, sehingga tersisa 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4 ribu proyek rumah.

"Ada yang developer yang raib, ada yang masih ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ujar Nixon.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp 2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional.

"Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak," tutup Erick.

Simak juga Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]