Ketua DPR Puan Maharani meminta terus mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG) usai kasus keracunan puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

"Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (24/4).

Puan terutama meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG.

Politikus PDIP turut mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana program MBG oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).

Puan mengatakan evaluasi penting agar program MBG benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Ia memastikan DPR akan terus mengawal dan mengawasinya.

"Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul," kata Puan.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pekan ini.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan masal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Tak hanya di Cianjur, kasus serupa juga terjadi di Bombana Sulawesi Tenggara. Puluhan siswa muntah-muntah untuk mengonsumsi MBG. Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi.

Polisi telah turun tangan menyelidiki dua kasus tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi standar mutu dan keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Puan menyusul terjadinya insiden keracunan yang dialami puluhan siswa di Cianjur setelah menyantap makanan dari program MBG.

“Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

“Evaluasi mendalam mulai dari sisi standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG,” kata dia.

Puan menekankan bahwa evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program MBG harus terus dilakuka, terlebih MBG adalah salah satu program andalan pemerintah.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan bahwa DPR RI akan mengawal implementasi program tersebut agar benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan. Jadi mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik,” kata Puan.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 78 siswa mengalami keracunan setelah menyantap hidangan MBG di Cianjur.

Dari jumlah itu, 55 siswa berasal dari MAN 1 Cianjur, sedangkan 23 lainnya dari SMP PGRI 1 Cianjur.

“Sebagian besar siswa yang mengalami gejala sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan sudah pulang. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih dirawat,” ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur, Rahman Jaenudi, Selasa (22/4) kemarin.

Pihak sekolah juga mendata siswa yang dirawat di puskesmas dan terus berkoordinasi dengan orang tua.

Kini otoritas setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kejadian ini bukan yang pertama kali.

Insiden serupa tercatat setidaknya telah terjadi tiga kali di wilayah yang berbeda.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 pernah keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG.

Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, dialami oleh siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan.

Kasus keracunan juga pernah terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, ketika 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi.

Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI akan terus mengawal Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Puan menambahkan program makan bergizi gratis ini masih baru dan tentunya masih banyak kekurangan.

Puan berharap pemeringah terus evaluasi agara program ini berjalan dengan baik.

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons adanya kritik terkait program makan bergizi gratis (MBG). Puan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan menyempurnakan program tersebut.

"Ya program ini kan masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus melakukan evaluasi dan menyempurnakan," kata Puan saat dihubungi, Kamis (30/1/2025).

Puan mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan Pemerintah untuk mengevaluasi program baru tersebut. Dia menyoroti khususnya berbagai hal teknis di lapangan.

"Jadi kami beri kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan satu program baru, perlu banyak hal yang dilakukan untuk teknis-teknisnya di lapangan," ucapnya.

Dia mengatakan evaluasi penting agar program tersebut benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khususnya anak-anak," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menargetkan pada akhir 2025 semua anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1). Prabowo mulanya membeberkan soal capaian awal program ini di bulan ini.

"Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.

Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.

Kemudian, Prabowo berharap di bulan September sudah ada 15 juta anak yang mendapat makanan bergizi. Dengan demikian, dia menargetkan, pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi.

"September kita harapkan, 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," tegasnya.

Simak Video: Puan Ungkap Sejumlah Masalah Jadi Perhatian DPR

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRPuan Maharani mengatakan pihaknya memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan menyempurnakan program makan bergizi gratis.

Puan menyebut program andalan Prabowo itu masih terhitung baru.

"Ya, program ini kan masih baru, saya yakin pemerintah masih harus melakukan evaluasi dan menyempurnakan, jadi kami beri kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan satu program baru," ujar Puan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Puan mengatakan, masih banyak hal yang perlu disempurnakan terkait teknis di lapangan.

Dia memastikan DPR akan terus mengawal pemerintah dalam mengevaluasi program makan bergizi gratis.

"Sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak," imbuh dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akhirnya bersuara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya.

Pernyataan soal makan bergizi gratis ini disampaikan Prabowo di tengah beragam kejadian sepanjang dua pekan terakhir, mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Demikian juga, saat pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis agar menyasar lebih banyak penerima.

Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis.

Jumlah penerima ini pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena masalah ini pula, Prabowo mengucapkan permintaan maaf lantaran MBG belum menyasar semua kalangan.

Terlepas dari segala kontroversi dan pujian, Prabowo mengucapkan permintaan maaf karena program makan bergizi gratis belum menyentuh seluruh anak di Indonesia.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf," kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Kepada semua orangtua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah melalui masa reses sejak Desember 2024 lalu.

Ketua DPR Puan Maharani membeberkan ada sejumlah masalah yang akan disoroti oleh DPR selama Masa Sidang II Tahun 2024-2025 yang dimulai pada Selasa (21/1/2025).

"Satu, pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dua, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. Tiga, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR, Selasa.

Puan melanjutkan, DPR juga akan menaruh perhatian terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

Lalu, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kasus virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kemundian, konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.

Selanjutnya, penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, kasus kekerasan seksual, rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2026.

"Lima belas, upaya mewujudkan swasembada energi. Enam belas, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Tujuh belas, bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ujar Puan.

Puan berpesan agar alat kelengkapan dewan bergerak untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang ada.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.

Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Pada pidato pembukaannya, Puan menyinggung terkait pelaksanaan makan bergizi gratis hingga bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS.

"DPR RI dan pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian atau lembaga," kata Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Puan ingin DPR menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ia ingin anggaran yang diberikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan dengan semestinya.

"Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat," ujarnya.

Puan kemudian menyoroti permasalahan yang baru-baru ini menjadi atensi publik. Ketua DPP PDIP itu menyinggung soal pengawasan senjata api oleh aparat hingga peristiwa banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata politikus PDIP ini.

Puan juga menyoroti terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pelaksanaan ujian nasional (UN) 2026. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS juga disinggung Puan.

"Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ucap Puan.

"Pada masa reses persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji," imbuhnya.