Pemerintah telah merealisasikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp 2,3 triliun. Dengan anggaran itu sebanyak 3,265 juta orang telah menikmati program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp 2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

Suahasil menerangkan, jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir Februari 2025, saat ini anggaran yang baru digunakan hanya Rp 300 miliar.

Maka, jika hingga April telah mencapai Rp 2,3 triliun, artinya percepatan realisasi anggaran program tersebut Rp 1 triliun per bulannya.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," pungkasnya.

Seorang remaja ditemukan tergeletak di perumahan kawasan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Remaja tersebut ditemukan tanpa identitas.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin (24/3) malam. Remaja tersebut ditemukan oleh warga sekitar.

"Menurut keterangan saksi, di lokasi remaja tersebut terjatuh dari sepeda motor yang berboncengan dengan temannya," kata Waluyo, Selasa (25/3/2025).

Kemudian, lanjut Waluyo, temannya meninggalkan remaja tersebut di lokasi. Remaja tersebut lalu dibawa oleh warga ke depan perumahan.

"Remaja tersebut dalam pengaruh minuman keras atau mabuk berat sehingga tidak bisa dimintai keterangan," jelasnya.

Menerima laporan warga, polisi kemudian segera menuju ke lokasi kejadian. Polisi kemudian membawa remaja yang diduga mabuk berat tersebut ke Polsek Cibinong.

"Karena sudah banyak warga berkerumun, dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya (remaja mabuk) dibawa ke Polsek Cibinong," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kali Pesanggrahan meluap hingga membuat sejumlah permukiman warga di Ciputat Timur tergenang banjir. Ketinggian banjir mencapai 40 cm.

"Banjir akibat hujan deras, Kali Pesanggrahan meluap, ada di dua titik," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Tercatat ada dua titik banjir di wilayah Ciputat Timur hingga pukul 20.00 WIB, yakni Perumahan Pondok Hijau RW 09 Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur.

"Ketinggian air sekitar 40 cm," katanya.

Banjir juga melanda permukiman warga di Jalan H Kipin RW 01 Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur. Ketinggian air di lokasi mencapai 30 cm.

"Banjir disebabkan hujan deras dengan durasi yang cukup lama, sehingga Kali Pesanggrahan tidak menampung air yang mengakibatkan luapan ke rumah warga," katanya.

Bambang mengatakan warga yang terdampak saat ini masih bertahan di rumah masing-masing. Banjir berangsur surut.

"Tidak ada yang mengungsi dan masih bertahan di rumah masing-masing," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan jika Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi presiden pada 2029 mendatang.

Adik Prabowo itu mengatakan 3 juta rumah dan apartemen ditargetkan terbangun pada tahun ini. Artinya, selama lima tahun kepemimpinan Prabowo bakal ada 15 juta rumah yang dibangun selama Prabowo menjabat.

Jika Prabowo terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, maka rumah yang terbangun ditargetkan mencapai 30 juta unit."Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah," katanya dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2).

Hashim mengatakan pembangunan 3 juta rumah akan dimulai April mendatang, dengan membangun 1 juta apartemen. Rumah-rumah tersebut akan dibangun dengan investasi Qatar bernilai US$20 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, ia menyebut Qatar juga akan membangun 3 juta hingga 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Selain itu, Abu Dhabi melalui BUMN-nya Mubadala Investment Company juga akan berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

"Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI), kata Hashim, juga menyiapkan Rp130 triliun untuk pembangunan rumah di Indonesia.

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) saya dengar. Dan ini dananya semua dari dalam negeri," pungkasnya.

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pemerintah Bali membuat perumahan khusus untuk seniman di Bali. Hal ini dipandang perlu untuk mendukung seniman Bali yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Bali.

Menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025). Ara ditemani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ara awalnya ditanya soal sulitnya mengakses perumahan murah dan layak di Bali. Sebab, harga rumah di Pulau Dewata, khususnya di kawasan ibu kota, mahal. Sehingga masyarakat nyaris tidak bisa membeli rumah. Ara menyebut telah menyiapkan skema terkait permasalahan tersebut.

"Saya minta usulan konkret surat rapat dengan bupati-bupati sampaikan ke Jakarta. Kami juga ada kayak di Papua itu MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," beber Ara.

Ia mengatakan bahwa budaya di masing-masing daerah berbeda-beda sehingga penanganannya tentu tidak sama. Contohnya khusus di Papua, rumah subsidi bagi MBR memiliki angka berbeda dari daerah lain.

Ia juga menyebut Bali memiliki budaya yang luar biasa. Termasuk dalam hal arsitektur perumahan, sehingga ia berharap perumahan di Bali harus mengedepankan budaya yang ada.

Ara kemudian mengusulkan untuk membuat perumahan untuk seniman yang menjadi ujung tombak budaya Bali. Terlebih program tersebut belum pernah ada.

"Kenapa kita nggak buat itu perumahan untuk seniman? Saya pikir harus ada program untuk memelihara dan pro kepada seniman karena sangat terkenal memajukan Bali," pungkasnya.

Video: Ara Lantik 8 Pejabat Kementerian PKP, Dihadiri Jaksa Agung-Hashim

Video: Ara Lantik 8 Pejabat Kementerian PKP, Dihadiri Jaksa Agung-Hashim

Program Makan Bergizi Gratis di sekolah telah dimulai sejak awal Senin, 9 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, beberapa kementerian dan lembaga turut ikut serta. Termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua BRIN Laksana Tri Handoko usai Penganugerahan MURI BRIN di Gedung BRIN, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). Handoko menjelaskan jika BRIN ikut serta dalam persiapan produksi Makan Bergizi Gratis.

"Makan Bergizi Gratis itu sudah menjadi program nasional dan kami menjadi salah satunya. Tetapi kami memang ada di sisi yang agak berbeda yaitu kami menyiapkan dari sisi kesiapan penguatan hulu di produksinya," jelas Handoko.

Handoko pun menyinggung permasalahan pertanian Indonesia umumnya berkisar pada food lost dan food waste. Food lost ini mencakup bahan pangan yang busuk sebelum produksi, sementara food waste merupakan siswa hasil pangan.

Melihat permasalahan ini, BRIN mengembangkan teknologi demi menjaga bahan pangan. Teknologi itu kemudian dikirimkan kepada UMKM di daerah-daerah.

"Sehingga mereka nanti bisa menjadi produsen karena harapan pemerintah kan seperti itu, menjadi produsen untuk makan bergizi di daerahnya sendiri," paparnya.

Ia mencontohkan bahan pangan seperti cabe yang hanya dijual mentah saja, bisa ditambahkan dengan bungkus agar lebih awet.

"Kalau cabe, bawang satu bulan sudah hancur harganya. Tapi dengan teknologi yang ada di kami seenggaknya bisa disimpan sampai 3 bulan," ujarnya.

Handoko menyatakan banyak riset BRIN yang menjadi bagian dari teknologi penyimpanan makanan.

"Itu peran kami di Makan Bergizi Gratis saat ini," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin, 9 Januari 2025. Terdapat 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi.

Seluruh SPPG tersebar di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Pemerintah pastikan lahan persawahan di daerah tidak bisa dijadikan kawasan perumahan. Sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia bisa terus terjaga dan bisa terus memproduksi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, telah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ara mengatakan, dalam rapat tersebut telah diputuskan terkait penggunaan area persawahan.

"Tidak ada alih fungsi lahan. Lahan persawahan tidak boleh dijadikan perumahan. Saksinya ada pak Mendagri. Hari Selasa lalu kita telah ketemu dengan pak Presiden di Istana. Sudah diputuskan tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya menginginkan bisa segera membuat surat terkait larangan tersebut. Sehingga aturan tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Tolong Mendagri, pak Mendes kita buat suratnya, kalau perlu hari ini. Jangan lama-lama," katanya.

Ara menegaskan semua elemen pemerintah jangan sampai melakukan pembangunan dengan mengorbankan persawahan. Menurutnya hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.

"Jangan kita membangun infrastruktur lain, tapi lahan pertanian terabaikan," ucapnya.

Dia menambahkan dari level pemerintah pusat, Gubernur, hingga bupati dan walikota bisa menjalankan larangan tersebut. Kata dia, larangan tersebut jangan hanya sekedar dalam aturan semata.

"Semua yang berkewenangan di sini buatlah keputusan di level masing-masing dan dijalankan. Jangan hanya buat keputusan saja. Perlu keberanian, kecepatan. Pastikan presiden setuju. Karena sebelumnya sudah ketemu Presiden dan setuju," pungkasnya.