Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara menuntut diberi akses jalan menuju PIK. Akses jalan tembus yang lebih dekat menuju PIK saat ini tertutupi dinding dan bebatuan besar.

Dalam mediasi terbaru antara warga dan pengusaha yang dijembatani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara), beberapa perwakilan RW dan RT ada yang menolak pembangunan jalan tersebut. Mereka tidak mau jika pembangunan jalan tersebut harus menggusur rumah warga.

Salah satunya adalah Ketua RW 01, Purnomo yang menyatakan tidak setuju dengan ide penggusuran rumah warga untuk membangun jalan baru yang menghubungkan ke area PIK.

"Saya harus menyatakan tidak setuju. Saya akan membantu warga RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka adalah warga yang terdampak langsung. Bagian dari korban gusuran. Dengan berat hati saya menyatakan saya harus punya posisi menolak karena itu nggak ada yang menolak untuk pembukaan jalan row 47 itu," kata Purnomo di depan Menteri Ara, Sabtu (1/3/2025).

Di lokasi terpisah, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan isu penggusuran rumah belum ditetapkan karena penentuan lokasi (penlok) jalan belum diurus.

"Belum, karena belum ditetapkan. Yang digusur siapa belum ada," tegasnya kepada awak media di lokasi jalan tembusan ke PIK yang tertutup dinding.

Ali menjelaskan penlok sebelumnya sempat disiapkan pada 2015, tetapi karena sudah 10 tahun berlalu perlu diperbarui lagi. Pihak yang berwewenang untuk menentukan penlok, pembangunan jalan, dan rencana penggusuran adalah Pemprov DKI Jakarta.

"Karena belum ditetapkan penloknya. Jadi belum bisa disampaikan berapa rumah ini (yang digusur)," ujarnya.

Ara yang hadir di tempat meminta agar tidak banyak rumah warga yang terdampak apabila pembangunan jalan benar terealisasi. Ia juga meminta prosesnya bisa dilakukan tanpa keributan dan lebih manusiawi.

"Boleh saran, Pak? Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusiawi, tetapkan lokasi juga. Selain mungkin yang accessiblenya baik, juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tak perlu digusur," tutur Ara.

Ada pun terkait dinding yang menutupi RW 5 dan RW 6 di daerah Kapuk Muara adalah tembok beton yang menutupi lahan luas milik PT Mandara Permai. Kemudian, tidak jauh dari dinding tersebut terdapat banyak tumpukan bebatuan dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Foto: Sekar Aqillah - detikcom

Pada mediasi hari ini, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James Hutajulu menyatakan bebatuan tersebut ditumpuk oleh PT Lumbung Kencana Sakti di atas tanah cekung mirip drainase atau saluran air.

Fungsi batuan tersebut adalah untuk mengalirkan air karena lokasinya berada di tanah cekung yang merupakan saluran air. Fungsinya mencegah banjir. Panjang tumpukan batu 3.049 meter dan telah dibuat sejak 2023. Saluran tersebut terhubung dengan rumah pompa.

Kunjungan kali ini belum membuahkan kesepakatan bulat dan seragam antar warga. Ara berjanji akan datang kembali ke Kapuk Muara pada Sabtu (15/2/2025) mendatang.

"Saya akan undang lagi, tanggal 15 Maret kita kumpul lagi jam 4 sore," sebut Ara.

Banjir bandang dari lereng Gunung Argopuro menerjang permukiman warga desa di Bondowoso. Banjir bandang membawa air bercampur lumpur dan material.

Belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta. Itu setelah sedikitnya 12 rumah warga terseret banjir hingga rusak total.

Banjir bandang tersebut terjadi di Dusun Peh, Desa Gunungsari, Maesan Bondowoso. Hingga berita ini ditulis, asesmen masih dilakukan oleh BPBD setempat.

Air bah bercampur lumpur dan kayu itu diperkirakan berasal dari lereng Pegunungan Argopuro sisi timur dan tenggara.

Sungai meluap tak mampu menampung limpahan air (Foto: Istimewa)

Banjir bandang itu disebabkan tingginya intensitas hujan yang turun sejak siang hari dan tak tertampung badan sungai. Akibatnya air meluap hingga menerjang sejumlah permukiman warga yang dilintasi.

Data dihimpun, peristiwa banjir bandang itu terjadi Kamis (9/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Hingga malam hari air tampak tetap besar. Sebab, kondisi hujan masih terjadi di bagian hulu.

"Kami bersama unsur lainnya langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen," kata Kalaksa BPBD Bondowoso Sigit Purnomo kepada detikJatim, Jumat (10/1/2025).

Menurut Sigit, Tim Reaksi Cepat (TRC) Gabungan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Mereka berjibaku melakukan pembersihan sisa material, asesmen, hingga menangani rumah warga terdampak.

"Untuk sementara warga terdampak mengungsi di rumah warga lain yang terdampak, serta sejumlah fasilitas umum desa," terang Sigit.

Pantauan di lokasi, sulitnya medan karena tak dapat dilalui kendaraan roda 4 menjadi kendala penanganan di lapangan. Tim akhirnya menggunakan kendaraan roda 2, meski kondisinya sulit.

Video: Detik-detik Banjir Bandang Hanyutkan Sejumlah Bangunan di Morowali Utara

Video: Detik-detik Banjir Bandang Hanyutkan Sejumlah Bangunan di Morowali Utara