Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengunjungi Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Perumahan ini viral karena akan digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang.

Nusron sampai di lokasi pukul 09.00 WIB dengan mengenakan pakaian putih. Ia langsung menemui warga yang tempat usahanya digusur. Warga yang propertinya telah digusur PN Cikarang adalah Asmawati (69) pemilik Alfamart, Yaldi pemilik bengkel mobil (56), Siti Mulhijah (44) pemilik rumah, dan Mursiti (60) pemilik warteg, dan masih ada satu warga yang belum datang. Mereka membeli sertifikat hak miliki (SHM) nomor 706 dari anak Kayat dan Unan.

Nusron kemudian mengecek SHM warga dan pergi menuju lokasi ruko tempat usaha warga yang jaraknya 500 meter dari perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2. Di depan lokasi lahan yang sudah digusur tersebut, Nusron menyatakan lahan warga tidak termasuk yang dieksekusi.

"Ini di mata BPN masih sah, meskipun ada keputusan MA karena di dalam keputusan MA dan pengadilan tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Harusnya Mimi Jamilah kalau menang, langkah pertama datang kepada pengadilan minta keputusan ini supaya BPN dari pengadilan untuk membatalkan," jelas Nusron kepada awak media di Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2 seluas 3.290 meter persegi. Tanah tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Penghuni perumahan dan pemilik ruko yang tinggal di sana dianggap bukan pemilik yang sah.

Dari luas 3.290 meter persegi, terdapat terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Saksikan Live DetikSore:

Sebuah cluster di wilayah Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dikabarkan digusur juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997. Padahal, warga cluster tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya akan mempelajari perihal tersebut.

"Kami akan pelajari, ya. Kami akan pelajari," kata Ara sembari meninggalkan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang dikabarkan terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial pekan lalu. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Akibat penggusuran, warga cluster itu mulai pergi meninggalkan rumahnya. Setelah rumah tersebut kosong, beberapa tukang rongsok mendatangi rumah itu dan mengambil barang-barang warga yang tersisa.

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Talut di kawasan Perumahan Beringin Asri, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, longsor. Longsor yang cukup besar itu merobohkan gubuk dan menimpa motor warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Pantauan detikJateng siang tadi, lokasi longsor di permukiman itu masih tampak berantakan. Saat itu warga bergotong royong memangkas pohon dan membersihkan sisa longsor.

Tampak gubuk hancur, menyisakan kayu serta atap seng. Salah satu warga sekaligus saksi mata kejadian, Subarjo (58), mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 07.30 WIB pagi.

"Saya lagi mau ngantar putu (cucu), posisi ada hujan dikit, terus rasanya kayak ada gempa," kata Subarjo kepada detikJateng di Perumahan Beringin Asri, Kamis (6/2/2025).

Ternyata getaran itu karena ada batuan dan tanah di samping perumahan tersebut longsor.

"Longsornya itu batu-batu, tanah, kena rumah gubuk, nggak ada orangnya. Tapi ada motor di bawahnya," tuturnya.

"Itu longsornya jatuh dan jalan kira-kira 12 meteran, sampai mengenai ayunan. Melewati sampai tiga rumah," lanjutnya.

Longsor itu juga mengakibatkan kerusakan pada beberapa infrastruktur. Kabel-kabel hingga lampu jalanan juga terkena longsor yang terjadi begitu cepat.

"Pohon-pohonnya juga langsung tumbang. Kerugiannya ada gubuk, motor, sama ayunan. Lampu-lampu kena, mati juga, kabel juga kena," tuturnya.

Pemilik gubuk, Arif Puji (55) mengatakan saat itu dia berada di rumahnya di seberang gubuk tempatnya menyimpan perkakas dan kayu.

"Awalnya saya tidak tahu, tiba-tiba saja langsung fondasi yang bawah itu yang dari rumah Mas Hartanto (tetangga) mbledos. Mau tidak mau akhirnya yang fondasi atas ikutan juga," jelasnya.

"Longsornya kecepatan tinggi. Sepeda motor di bawah itu kena, tapi alhamdulillah terhadang kayu, jadi masih bisa dipakai motornya," imbuh dia.

Ketua RW 6 Perumahan Beringin Asri, Muhammad, mengatakan tanah longsor itu bukan yang pertama kali terjadi. Dia bilang sudah terjadi tiga kali longsor, dua di antaranya terjadi dalam seminggu ini.

"Di sini sudah (longsor) beberapa kali. Empat tahun kemarin ada longsor di RT 4 tapi di sebelah barat. Satu minggu yang lalu di sebelah barat juga terjadi longsor. Belum satu minggu longsor terjadi di sebelah timur," tuturnya.

Muhammad sudah menghubungi dinas-dinas terkait untuk penanganan bencana yang sering terjadi di wilayahnya. Warga RW 6 pun terus waspada lantaran perumahan mereka yang berada di dekat tebing.

"Penanganan sementara kami trucuk dulu, kami sudah menyiapkan bambu-bambu sembari menunggu bantuan dinas terkait. Kami telah mengajukan bantuan ke dinas-dinas terkait, terutama yang bertanggung jawab atas masalah kebencanaan," terangnya.

"Harapan kami inginnya ditalut ulang dengan diberi tulangan agar lebih kuat. Karena kan itu masih talut perumahan awal, tahun 1995 belum diperkuat dengan tulangan dan pengecoran," jelasnya.

Panjang tebing di RW 6 diperkirakan sekitar 125 meter. Muhammad mengimbau warga untuk tidak membiarkan anak-anak bermain di dekat tebing.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Pada akhir pekan lalu, ramai kabar di media sosial soal penggusuran perumahan di daerah Bekasi oleh juru sita pengadilan. Padahal warga yang menjadi korban mengaku sudah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tim detikcom mencobadatang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar. Bidang tanah ini juga termasuk dalam tanah sengketa tersebut.

Kemudian di bagian depan perumahan terdapat 8 unit ruko yang juga berdiri di lahan sengketa. Ruko-ruko tersebut saat ini tidak beroperasi dan listriknya dipadamkan. Hanya 1 ruko yang tetap beroperasi karena pemiliknya berniat melakukan mediasi dengan pihak penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah.

Menurut Ketua RT 8 Ririn, terdapat 27 bidang tanah yang bersengketa, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Beberapa rumah yang berada di lahan bersengketa juga belum seluruhnya terbangun.

Ririn menjelaskan, di samping rumah yang berada di lahan sengketa, ada sekitar 30 unit rumah yang merupakan rumah lama yang status tanahnya aman dari kasus ini.

"Banyak yang belum jadi rumahnya. Yang (rumah) lama 30-an rumah," kata Ririn saat ditemui di Bekasi.

Ririn menuturkan warga yang menjadi korban dalam kasus ini telah mengosongkan properti mereka sejak Kamis (30/1/2025) saat hari eksekusi. Waktu penggusuran rumah ini mundur 10 hari dari jadwal yang tertulis dalam surat pemberitahuan yakni seharusnya pada Senin (20/1/2025).

Warga yang menjadi korban sempat melakukan perlawanan di depan gerbang dan bertahan di properti mereka. Namun, pada Kamis itu, juru sita dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sudah meminta mereka untuk segera mengosongkan barang di rumah. Listrik dan air pun sudah dicabut. Menurut warga sekitar yang setiap hari berjualan di dekat perumahan, area ruko pada malam sangat gelap sejak hari itu.

"Makanya udah nggak ada yang dagang. Udah pada pindah. Kalau malam gelap itu, listriknya udah dipadamin," ujar Yani, salah satu pedagang yang berjualan di seberang perumahan kepada detikProperti.

Jumlah lahan yang bersengketa mencapai 3.100 meter persegi yang mencakup Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depannya. Rumah-rumah tersebut bernilai Rp 600-700 jutaan. Sementara itu untuk ruko bernilai Rp 1,2-1,5 miliar per unitnya.

Di depan perumahan saat ini sudah terpasang plang kepemilikan lahan atas nama Hj Mimin Jamilah.

"Tanah ini milik Hj. Mimi Jamilah seluas 36.030 m2 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS," tulis plang kepemilikan lahan yang dipasang pada hari penggusuran.

Pengembang perumahan di Cinere, Depok, ngotot meminta akses jalan berujung protes dari warga perumahan lain hingga dibawa ke pengadilan. Bagaimana duduk perkaranya?

Bermula dari pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE terutama Blok A memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Lihat juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Ribut-ribut akses antarperumahan di Cinere, Depok, berujung putusan yang menghukum warga membayar Rp 40 miliar lebih ke pengembang perumahan. Kok bisa?

Kehebohan bermula dari pengembang Perumahan CGR yang menggugat 10 warga Perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pasalnya, warga Perumahan CE memprotes pengembang yang hendak meminta akses sekaligus jembatan penghubung melintasi Kali Grogol ke proyek Perumahan CGR yang melewati kawasan Perumahan CE.

Para warga Perumahan CE pun memprotes dengan alasan keamanan. Awalnya PN Depok mengamini alasan para warga Perumahan CE melalui putusan Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024 dengan menyatakan gugatan pihak Pengembang Perumahan CGR tidak dapat diterima.

Namun Pengembang Perumahan CGR melawan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan akhirnya membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung dalam putusan yang dikutip, Rabu (18/12/2024).

Para warga Perumahan CE menyampaikan argumen terkait keamanan karena apabila akses dan jembatan itu dibuka maka wilayah Perumahan CE akan terbuka. Penolakan warga Perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar. Namun majelis banding mengesampingkan argumen warga Perumahan CE.

Putusan itu juga menyatakan para warga Perumahan CE dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak Pengembang Perumahan CGR. Dari mana asal hitungan itu?

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga menjadi Rp 40 miliar lebih.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Simulasi pembagian makanan bergizi gratis bagi pelajar yang digelar Polres Malang menyisakan kisah pilu. Suasana berubah haru ketika seorang siswi tiba-tiba menangis ketika menerima paket makanan.

Polisi yang menyerahkan makanan sempat terkejut dan mendekati siswi tersebut untuk mengetahui alasannya. Jawaban yang diberikan oleh sang siswi membuat suasana menjadi haru.

Siswi kelas VII tingkat menengah pertama itu menangis karena mengaku teringat dengan adiknya di rumah. Ia pun rela menyisakan separuh paket makanan untuk diberikan kepada adiknya ketika pulang sekolah.

Sementara itu, siswa lainnya tampak antusias menikmati makanan yang dibagikan. Didampingi para guru dan kepala sekolah, mereka menyantap makanan bergizi tersebut bersama-sama di ruang kelas.

Kapolres Malang saat tinjau simulasi pembagian makanan bergizi gratis di Malang (Foto: Istimewa)

Momen haru ini terjadi saat simulasi pembagian makanan gratis di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang ditinjau langsung Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Rabu (4/12/2024).

"Dia (siswi) tidak menghabiskan tapi hanya makan separuh. Sedangkan separuhnya itu akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga. Kita sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini," kata Putu Kholis dengan penuh empati.

Ada sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, menerima makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar, dan susu tersebut.

Paket makanan bergizi disiapkan langsung diatas meja ruang kelas para pelajar.

Putu Kholis menambahkan program simulasi makan bergizi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Polres Malang.

Sebelumnya, simulasi juga telah dilaksanakan di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang merupakan lokasi terdampak bencana banjir.

Simulasi makan bergizi ini merupakan bagian dari upaya Polres Malang mendukung program pemerintah terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah. Total sekitar 450 siswa telah menerima manfaat dari kegiatan ini.

"Kita bisa mensimulasikan kegiatan makan bergizi bersama ini sehingga jajaran Polres Malang ada gambaran, ketika nanti program dari pemerintah sudah berjalan nanti kita bisa mendukung dan membantu program tersebut," tegas Putu Kholis.

Kholis menyebut simulasi makan bergizi di MTS Al-Khalifah karena melihat banyaknya pelajar yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim.

Kegiatan ini juga dilakukan secara terpisah dengan program yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu.

Guna memberikan gambaran bagi anggota Polres Malang dalam mengawal berbagai program pemerintah.

"Kami dari Polres Malang siap mengawal program-program pemerintah terutama yang berhubungan dengan aset bangsa, generasi penerus ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Kotak kosong pecah menjadi suara-suara yang berserakan, dan kandidat bertambah banyak di mana-mana

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024