Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes) mendapat rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan kemarin.

Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperhatikan tenaga kesehatan. Ia berharap program ini dapat segera dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang berhak.

"Tanggal 28 April saya minta sudah penyerahan kunci kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Ara mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudkan program tersebut. Program ini pun baru pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.

"Terima kasih Bu Mufti atas inisiatifnya. Terima kasih Kepala Bappenas yang punya perencanaan yang kokoh dan memberikan bantuan supervisi data dengan BPS. Terima kasih BPS atas datanya yang cepat dan akan diperbarui lagi 3 Mei 2025 datanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih Pak Menkes, pesan satu saja pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya nanti niat baik Presiden Prabowo kepada Nakes dapat terwujud dengan baik," kata Ara.

Sementara itu, Budi menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini antaran Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung kinerja tenaga kesehatan.

"Alhamdulillah bisa diakomodir sebanyak 30 ribu. Tentu nantinya akan bertahap, ini bagian daripada percepatan pemerataan pembangunan. Diharapkan dapat mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Ini kolaborasi luar biasa dalam program penyediaan perumahan," imbuhnya.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin.

"Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. Di data makro kita menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), salah satunya data backlog. Untuk data mikro kami ada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat digunakan untuk berbagai program intervensi pemerintah termasuk penyaluran rumah subsidi," terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Makan bergizi baru berjalan 3 bulan, baru 3 bulan itu pun sudah memberi harapan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan aggregatedemand.

“Makan bergizi baru berjalan 3 bulan, baru 3 bulan itu pun sudah memberi harapan. Apa harapannya? Paling tidak ada aggregatedemand di wilayah-wilayah yang ada program makan bergizi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa.

Sebagai gambaran, program MBG baru membelanjakan sekitar Rp50 juta per hari untuk 3 ribu anak. Artinya, potensi tambahan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Program ini juga berpeluang menambahkan pendanaan di tingkat daerah. Misalnya, jika ada desa dengan jumlah murid sekitar 9 ribu-30 ribu orang di wilayah Jawa, maka dana desa yang semula Rp1 miliar per desa bisa meningkat hingga Rp6 miliar per desa. “Ini teorinya yang sudah dipraktikkan di beberapa desa,” ujar Kepala Bappenas.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Pambudy juga mendorong DPR bisa mengawasi program MBG di daerah pemilihan masing-masing. “Mari kita awasi sama-sama,” kata dia lagi.

Saat ini, pihaknya disebut sedang membuat dashboard untuk melihat aggregatedemand dari program MBG.

“Dashboard untuk melihat aggregatedemand dan pengelolaan badan bergizi untuk menjamin bahwa dapurnya itu benar-benar bisa melaksanakan program ini,” ujar Menteri PPN.

Pemerintah menyepakati total anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun dengan total penerima 17 juta jiwa.

Program MBG diharapkan menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani, dan meningkatkan daya beli masyarakat yang diperkirakan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen basispoint per tahun.

Sepanjang periode 2024-2029, pemerintah menargetkan 44 juta anak usia sekolah, 4 juta ibu hamil, dan lain-lainnya dengan total 82 juta jiwa menjadi penerima dampak program MBG.

Adapun kebutuhan dapur untuk melayani program MBG untuk anak di sekolah sebanyak 48 ribu dapur/unit layanan serta kebutuhan karbohidrat dan protein sebesar 12,7 juta ton per tahun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengunjungi dapur BGN di Bumi Satria Kencana, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (9/3/2025). Mereka disambut Ketua Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya Nofalia Heikal Safar.

Kunjungan dua pejabat tersebut bertujuan memastikan dapur BGN tetap dapat beroperasi dengan baik, meskipun sempat terdampak banjir beberapa hari sebelumnya. Dapur tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan balita di Kota Bekasi, terutama pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Nofalia Heikal Safar menyampaikan, dapur BGN berperan aktif dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program itu bertujuan untuk memastikan seluruh pelajar, santri, dan balita mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari.

"Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Kami ingin memastikan bahwa dampak banjir tidak menghambat misi kami dalam mendukung program ini," ujar Nofalia saat mendampingi Prof Rachmat dan Prof Dadan.

Nofalia menyampaikan, kehadiran kedua pejabat kepercayaan Presiden Prabowo itu menjadi penyemangat bagi para pekerja yang terus berjuang di tengah ujian banjir. "Kami ingin menunjukkan bahwa bencana tidak akan mematahkan semangat kami dalam menjalankan misi sosial ini. Dengan dukungan pemerintah, kami yakin dapur BGN akan terus memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa," ucap Nofalia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim manfaat besar makan bergizi gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah pembahasan pemangkasan APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan pihaknya siap anggarannya dipotong meski pembahasan terkait efisiensi APBN itu belum rampung. Ia lalu membahas kontribusi program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Tapi dalam perjalanan perhitungan awal, contoh seperti makan bergizi. Perhitungan awal kami untuk Rp71 triliun yang dianggarkan itu bisa menyumbang 0,86 persen pertumbuhan," ungkap Rachmat dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Rachmat menegaskan kehadiran program makan bergizi gratis itu memberi dampak signifikan, terutama lahirnya efek berganda (multiplier effect) untuk masyarakat terbawah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan disumbang dengan hadirnya lapangan kerja baru.

Ia mengklaim 25 orang sampai 50 orang bisa bekerja di setiap unit pelayanan MBG. Di lain sisi, produksi pangan lokal di masing-masing daerah bakal terserap.

"Jadi, sudah jelas arahan Bapak Presiden (Prabowo) bahwa makan bergizi gratis hanya boleh dilayani oleh pemasok-pemasok lokal. Bahkan, kalau industri susu belum ada di wilayah lokal, beliau mengatakan ganti telur, dan telur saya kira ada di daerah," tutur Rachmat.

Kendati demikian, Rachmat menekankan pihaknya tak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan sejumlah target yang ditetapkan Prabowo. Ia menyoroti bagaimana pentingnya pengawasan penggunaan anggaran di era Prabowo, termasuk dalam urusan mencukupi gizi rakyat.

Ia mengklaim hadir bantuan dari perguruan tinggi dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Bahkan, kampus mendukung upaya pemerintah tanpa minta tambahan biaya.

"Semua semangatnya sama bahwa efisiensi itu keharusan. Efisiensi itu juga sekaligus strategi untuk mencapai tujuan besar. Terus terang ini pekerjaan berat ... Efisiensi keharusan, efisiensi bagian strategi," tutupnya.

Khusus untuk Bappenas, pagu mereka di 2025 mencapai Rp1,97 triliun dan semula bakal dipangkas Rp1,077 triliun. Berkat rekonstruksi anggaran yang dilakukan pada Selasa (11/2) bersama Kementerian Keuangan, besaran pemangkasan itu diturunkan Rp75 miliar ke Rp1,002 triliun.

Efisiensi ini setara 50,8 persen dari pagu awal Bappenas. Sekarang Rachmat Pambudy Cs cuma punya Rp968 miliar untuk menjalankan sederet program di 2025.

Sejumlah menteri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka diketahui membahas evaluasi dan perkembangan soal realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Alhamdulillah hari ini kami dipanggil oleh Bapak Presiden khusus membicarakan terkait program Makan Bergizi Gratis dan beliau menyampaikan bahwa program ini sangat penting karena ini sudah dilaksanakan di 76 negara," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyampaikan perkembangan realisasi program MBG sudah mencapai 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Karena sampai hari ini sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia, mencakup 31 provinsi dan ini bisa terjadi karena semua dukungan semua pihak," katanya.

"Dan Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," lanjut dia.

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan cerita Prabowo merasa terusik lantaran masih banyak siswa yang masih belum menikmati program MBG. Dia pun mengatakan mendapat arahan dari Prabowo agar seluruh sektoral mempercepat realisasi program tersebut.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," kata Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.