Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan di 22 daerah Jawa Barat. Pemprov Jabar siapkan Rp 1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini. [1,092] url asal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai didistribusikan untuk pertama kalinya secara nasional. Di Jawa Barat, dari 27 daerah yang ada, baru 22 daerah yang mendapat pendistribusian program Presiden Prabowo Subianto ini.
"Di Jabar ada 22 kabupaten kota (yang mendistribusikan makan bergizi gratis)," kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung DPRD Jabar, Senin (6/1/2025).
Adapun 22 daerah yang mendapat distribusi MBG ini, ialah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka.
Kemudian Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.
Menurut Bey, Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program MBG. "Belum semua, ini kan bertahap ya kita tunggu (juknis) dari badan gizi nasional," ujarnya.
Terkait pelaksanaan pendistribusian hari pertama, Bey menyebut, dirinya belum bisa menyimpulkan apa yang harus dievaluasi. Sebab dari 22 daerah itu, baru 7 yang menyampaikan laporan pelaksanaan.
"Dari 22 kabupaten kota, baru 7 yang melaporkan dan kami tunggu laporan pelaksanaan di lapangan," ungkap Bey.
Bey juga menyinggung soal anggaran yang disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dia memastikan, dana Rp 1 triliun dari APBD Jabar 2025 sudah dicadangkan untuk program makan bergizi gratis.
"Rp 1 triliun dari APBD kami sudah mencadangkan dan kami tunggu arahan dari pusat untuk pelaksanaan. Dari pusat yang Rp 71 triliun nasional itu di badan gizi nasional. Juknis belum ada tapi kami sudah mencadangkan, begitu ada arahan teknis tinggal kami lakukan," tandasnya.
MBG Kabupaten Bandung Digelar Pekan Depan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin mengatakan, saat ini masih melakukan pemetaan dan pendataan terkait program MBG. Menurutnya data dari Dapodik sebanyak 582 ribu siswa sekolah negeri maupun swasta yang akan mengikutinya.
"Data itu terdiri dari siswa PAUD, kurang lebih ada 67.000-an. Terus SD kurang lebih ada 356.000 dan SMP 134.000 serta PKBM kurang lebih ada 23.000. Jadi jumlah total itu kurang lebih ada 582.000-an siswa," ujar Enjang, kepada awak media, Senin (6/1/2025).
Menurutnya data tersebut dibagi dalam beberapa rayon yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki delapan rayon.
"Iya kalau SMP itu 8 rayon, rayon 1 sampai rayon 8. kalau SD Kecamatan jadi 31 Kecamatan, termasuk PAUD," katanya.
Enjang mengungkapkan, Disdik akan menjadi leading sektor untuk program Prabowo-Gibran tersebut. Terutama dalam pendidikan dasar dari PAUD, SD, hingga SMP.
"Berdasarkan kewenangan yang ada memang kita menyiapkan jumlah siswa atau target yang akan nanti diberikan makan siang bergizi itu," jelasnya.
Enjang mengaku program tersebut bisa berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Sehingga saat ini dirinya terus melakukan pemetaan terkait program MBG tersebut.
"Kita mulai melaksanakan pendataan berapa jumlah siswa kecamatan terkait dengan persiapan itu, kita melakukan pemetaan sekolah yang harus dilayani oleh kesatuan pelayanan makan bergizi, terus kita juga melakukan pemetaan kebutuhan makan bergizi itu. Keempat juga melakukan pembentukan pengawasan," ucapnya.
Dia menyebutkan program MBG tersebut masih dalam pembahasan ditingkat DPR RI. Menurutnya pembahasan tersebut berupa dengan kaitan petunjuk pelaksaan teknis program MBG.
"Program makan bergizi gratis kan masih dibahas di tingkat DPR RI, bagaimana juknisnya, siapa yang bertanggung jawabnya, dari konteks anggaran siapa, dari konteks pelaksanaan makan siang gratis itu, yang jelas ketika melihat di struktur organisasi dan tata kerja badan gizi nasional kan itu ada beberapa Deputi, yang mungkin nanti akan berbicara tugas pokok dan fungsi siapa Berbuat apa terkait dengan terkait makan bergizi gratis tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," bebernya.
Sementara itu berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum melakukan pendistribusian.
Beberapa dapur program tersebut berada di Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, dan Nagreg. Mereka masih melakukan persiapan dan akan melakukan distribusi program MBG pada, Senin 13 Januari 2025 mendatang.
Majalengka Siapkan Simulasi
Pemkab Majalengka memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program MBG. Namun hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda dengan daerah-daerah yang mulai melaksanakan program MBG pada hari ini.
"Kita sudah melakukan simulasi. Nah (pelaksanaan) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Majalengka untuk MBG itu pada 13 Januari," kata Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, Senin (6/1/2025).
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Majalengka telah mengalokasikan APBD sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk menyasar sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.
"APBD juga telah menganggarkan sehingga tetap berjalan pada tanggal tersebut. Alokasi dari APBD itu khusus di sekolah-sekolah yang kawasan kemiskinan tinggi," ujar Dedi.
Dedi menyampaikan, alokasi untuk program MBG dari APBD itu nantinya akan menjangkau 30.000 siswa di Majalengka. Sedangkan dari BGN sendiri akan menyasar 7.000 siswa di 'Kota Angin'.
"Kalau dari anggaran APBD, kita upayakan menjangkau siswa SD, SMP, hingga TK. Namun, pelaksanaannya masih harus dicek dan dianalisis lebih lanjut apakah cukup untuk semua jenjang," ucap dia.
Di sisi lain, dalam memuluskan program tersebut, Pemkab Majalengka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pembuatan dapur umum yang dikelola oleh TNI.
"Ada juga bantuan dari dapur umum dari TNI. Ini masih bagus karena kami menganggarkan. Kedepannya kolaborasi akan terjadi. Kalau dari APBD, kita berdayakan Bumdes dan pengambilan lahan harus dari koperasi di daerah kita," kata Dedi.
"Kita juga memaksimalkan pemberdayaan kelompok perempuan kepala keluarga yang sudah dilatih tata boga untuk memasak makanan bergizi. Bahan baku diupayakan berasal dari koperasi di daerah kita, agar memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat," sambungnya.
Dedi juga menambahkan bahwa tim gizi dari daerahnya akan dilibatkan, untuk memastikan kandungan gizi pada makanan sesuai dengan kebutuhan anak. "Kami berharap program MBG bisa meningkatkan gizi anak-anak di Majalengka, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.
Jakarta: Bandung menjadi destinasi favorit liburan keluarga di akhir pekan karena memiliki daya tarik yang unik. Selain suasana yang masih sejuk, Bandung juga memiliki wisata alam dan kuliner yang menarik.
Banyak orang ingin memiliki tempat tinggal di Bandung. Namun, harga rumah di Bandung naik signifikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif memiliki rumah dengan harga terjangkau adalah Kabupaten Bandung, Rancaekek.
Meskipun beberapa stok rumah subsidi di Rancekek telah habis, Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga mulai Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.
Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Rancaekek yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rekomendasi rumah murah di Rancaekek
Perumahan di Rancaekek. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR
1. Rancaekek Permai 2
Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini memiliki 1.118 rumah subsidi dengan harga Rp162 juta.
Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.
Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding conblock, dan lantai keramik dan pondasi dari pasangan batu kali.
2. Pesona Linggar Residence
Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Agung Mulya Group. Ada 46 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.
Rumah subsidi tersebut memiliki luas 30 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi dibanderol dengan harga Rp150 jutaan. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.
Adapun spesifikasi rumah yang ditawarkan adalah atap genteng beton, habel atau bata ringan, dan lantai dengan keramik.
3. Puteraco Gading Timur Rancaekek
Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Puteraco Indah. Ada 83 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.
Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding conclok dan lantai keramik, serta pondasi batu kali.
4. Rancaekek Permai
Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Ada 24 rumah tipe subsidi dengan harga Rp162 juta. Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.
Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata hebel dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.
5. Grand Assalam
Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Karya Adien Assalam. Ada 51 rumah tipe komersil.
Rumah ini dibanderol dengan harga Rp405 jutaan. Dengan Harga tersebut kamu bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 34 meter persegi, dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.
Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata merah dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.
Maruarar Sirait mengatakan relokasi warga kolong jembatan dan kawasan kumuh ke Rusunawa Rancaekek merupakan hasil koordinasi pemerintah dan swasta. [453] url asal
IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan relokasi warga kolong jembatan dan kawasan kumuh ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, merupakan hasil dari koordinasi intens antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Menurut Ara, sapaan akrabnya, proyek ini telah dipersiapkan sejak dua minggu lalu, setelah melakukan survei lokasi dan memindahkan warga dari kawasan kumuh seperti bawah jembatan Pasopati dan Tamansari.
“Dua minggu lalu kita survei lokasi ini, dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ, ada juga di Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, ada tiga,” ujar Ara saat mengunjungi dan meresmikan Rusunawa Rancaekek, Rabu (18/12).
Totalnya ada 98 kepala keluarga yang akan menempati dua lokasi Rusunawa, yakni di Rancaekek dan Selokan Jeruk.
Adapun, proses relokasi tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat.
“Selama sebulan ini, Pak Mendagri pemimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi, dan saya juga mendengar kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi luar biasa,” tambah Ara.
Ara juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Bandung dan Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), yang turut membantu dalam pembangunan Rusunawa.
Menurutnya, CSR ini menunjukkan adanya gotong royong yang solid antara pemerintah dan sektor swasta untuk kepentingan masyarakat.
“Terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat sudah mulai terjadi, artinya gotong royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali,” katanya.
Lebih lanjut, Ara mengatakan fasilitas di rusunawa tersebut sangat layak huni dan manusiawi. Ia juga melihat betapa kondisi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan kini bisa menempati hunian yang lebih layak.
“Kami tadi melihat tempatnya sangat bagus, sangat manusiawi. Bayangkan ada yang dari bawah jembatan, ada yang tidak layak, sekarang bisa melihat tempat ini yang memadai,” ujar Maruarar dengan bangga.
Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, program pelatihan keterampilan juga akan diberikan, seperti pelatihan menenun dan menjahit.
“Bapak Menteri Sosial yang mementingkan bantuan sosial, selama satu tahun nanti itu dipersiapkan dengan pelatihan-pelatihan, seperti yang tadi kita lihat, menenun, menjahit, dan karyanya juga bagus. Tadi Pak AHY, Pak Mendagri, saya juga beli. Jadi, waktu-waktu luang ibu-ibu bisa buat sesuatu yang bermanfaat, supaya menambah penghasilannya,” ujar Ara.
Tentang kelanjutan program ini, Ara menyatakan optimisme bahwa pembangunan rusunawa akan berlanjut dan semakin diperkuat. “Insya Allah ini akan menjadi program yang juga harus diperkuat sumber penganggarannya, juga harus diyakinkan, kemudian pekerjaannya juga harus berkualitas,” tuturnya.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan ... [511] url asal
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) kemiskinan ekstrem perkotaan bisa menjadi solusi atas kebutuhan perumahan bagi rakyat.
Sebab, kata AHY, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang terkategori PPKS untuk memiliki hunian layak, serta meningkatkan perekonomiannya melalui pelatihan kewirausahaan.
"Mudah-mudahan ini semua bisa diperkuat dan sama-sama kita mencari solusi bagi perumahan rakyat," ujar AHY saat peresmian Apartemen Transit (Rusunawa) Rancaekek, Kabupaten Bandung di Bandung, Rabu.
Saat ini, kata AHY, Indonesia masih kekurangan perumahan, wajah kemiskinan dengan kondisi rumah yang tidak layak huni di sana-sini, termasuk di Provinsi Jawa Barat.
Namun, dengan program penanganan PPKS kemiskinan ekstrem perkotaan yang merupakan kerja gotong royong antara pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan, AHY yakin persoalan kemiskinan di Indonesia bisa segera dituntaskan meski tidak secara cepat.
"Saya senang atas kolaborasi ini, satu per satu bisa kita selesaikan. Hari ini kita berbahagia masyarakat bisa menghuni rumah susun di Rancaekek dan Solokanjeruk. Semoga segera ditempati, dijaga, dipelihara dengan baik dan menghadirkan kebaikan, keberkahan untuk bapak, ibu dan anak-anak kita. Sekolahnya makin baik, makin pintar, makin sehat. Makin shaleh dan shalehah, karena bisa beribadah lebih tenang lagi," katanya.
AHY menegaskan program ini memberikan kesempatan pada masyarakat terkategori PPKS.
"Tamansari yang tadinya kumuh penuh sampah, ke depan bisa digunakan dengan baik. Ini semangat kami atas arahan Presiden bahwa pemerintah harus selalu hadir untuk membantu masyarakat, utamanya masyarakat kecil," ucap AHY.
Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha, dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Ia mengatakan selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau sekitar 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri atas Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
"Kemudian, dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey mengatakan selain mendapatkan fasilitas Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta/KK untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian, tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan ... [648] url asal
Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar
Bandung (ANTARA) - Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meresmikan apartemen transit Rancaekek dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung Rabu mengatakan, apartemen transit di kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, diperuntukan bagi peserta program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) perkotaan di tiga wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung untuk tinggal sementara sampai bisa mandiri.
"Pak Menko, pak Mendagri, pak Menteri Perumahan, kami bangga ada tiga menteri hadir di sini, terima kasih hadir dalam peresmian apartemen transit dan peluncuran program penanganan PPKS perkotaan semoga lancar ke depannya," kata Bey.
Program ini dijalankan, kata Bey, lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Program ini menghadirkan solusi yang terintegrasi.
"Program ini tidak hanya menyiapkan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk Tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem," kata Bey.
Bey menjelaskan kepada para menteri yang hadir, bahwa dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini.
"Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga, yang akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek. Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," katanya.
Bey juga menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dan dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.
"Saya menitipkan kepada Pak Sekda Jabar -Herman Suryatman-, bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan betul-betul, agar mereka bisa mandiri nantinya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan sebelumnya," ucap dia.
Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi, yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakekerjaan. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey.
Bey menekankan bahwa mereka berharap para peserta dapat menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem.
Bey juga mengatakan, dalam program ini para warga akan direlokasi dari hunian sebelumnya, ke hunian yang lebih layak huni. Sedangkan kawasan sebelumnya diubah untuk kepentingan publik.
Dia mencontohkan, kawasan bawah jembatan Pasupati yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk warga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS 3R, sampai pengembangan maggot dan komposting.
"Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Penanganan PPKS ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dengan mewujudkan solusi yang lebih inklusif, sejahtera dan berkeadilan," katanya.
Namun demikian, tambah Bey, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi semua pihak dan evaluasi berkesinambungan.
"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.
Masyarakat yang tinggal di kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat akan segera direlokasi ke rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meninjau rusun Rancaekek yang akan ditempati oleh masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.
"Saya sudah meninjau gedung yang lama dari kawasan dan saya sangat senang sekali karena para penghuni terutama ibu-ibunya punya kegiatan yang dapat membantu perekonomian, seperti merajut baju dan suvenir yang dapat menambah penghasilan untuk keluarga," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/12/2024).
Pria yang akrab disapa Ara ini berpesan untuk terus dilakukan pemberdayaan masyarakat bagi penghuni rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya warga yang di relokasi dari kolong jembatan agar mempunyai kemandirian secara ekonomi.
"Sehingga saat biaya sewa gratis habis, sewa pada tahun berikutnya tidak memberatkan dan penghuni sudah memiliki pekerjaan tetap dan kegiatan yang dapat menopang kehidupan mereka. Tujuannya agar penghuni mempunyai perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dibanding tinggal di Permukiman sebelumnya," tuturnya.
Sebelum meninjau rusun Rancaekek, Ara sempat mendatangi para penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk meninjau kesiapan relokasi.
Ara berharap, dengan adanya relokasi ini warga yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan bisa hidup dengan layak serta kotanya bisa tertata menjadi lebih baik.
Total ada 100 kepala keluarga yang rencananya akan direlokasi ke rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk. Rencananya, relokasi akan dilakukan pada 20 Desember 2024.
Sementara itu, rusun Rancaekek atau yang disebut apartemen transit ini berlokasi di Jalan Cipanas Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di sana ada 7 tower dengan 1 towernya berisi sekitar 98 unit hunian tipe 27. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan perabotan atau meubelair.