Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah telah merealisasikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp 2,3 triliun. Dengan anggaran itu sebanyak 3,265 juta orang telah menikmati program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp 2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

Suahasil menerangkan, jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir Februari 2025, saat ini anggaran yang baru digunakan hanya Rp 300 miliar.

Maka, jika hingga April telah mencapai Rp 2,3 triliun, artinya percepatan realisasi anggaran program tersebut Rp 1 triliun per bulannya.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," pungkasnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Kementerian PKP baru menggunakan Rp 113,61 miliar dari total anggaran Rp 3,4 triliun pada 2025. Penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai keperluan, mulai dari internal hingga pembentukan layanan BENAR-PKP.

Untuk realisasi anggaran sampai dengan 25 April 2025 yaitu sebesar Rp 113,61 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp 73,15 miliar, belanja barang Rp 39,76 miliar, dan belanja modal Rp 695 juta.

"Realisasi belanja pegawai 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%," ungkap pria yang akrab disapa Ara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Realisasi anggaran tersebut baru sekitar 3,3% saja dari keseluruhan anggaran atau baru Rp 113,61 miliar. Berikut ini rinciannya.

Sekretariat Jenderal

Realisasi Rp 111,59 M (18,60%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor, penyusunan SOTK, penyusunan regulasi, kerja sama kelembagaan, penyelesaian revisi DIPA/administrasi keuangan.

Inspektorat Jenderal

Realisasi Rp 206,3 juta (1,41%) digunakan untuk penyusunan sistem pengendalian internal dan pengawasan, review dan audit internal, kerja sama dengan KPK, BPK, BPKP.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Realisasi Rp 329,4 juta (0,06%) digunakan untuk penyusunan kebijakan, regulasi, terkait tata Kelola kawasan PSU, sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembentukan BP3, pembentukan BENAR PKP.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Realisasi Rp 500,3 juta (0,07%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perdesaan, tata Kelola BSPS, satuan tugas data, inisiasi revisi UU No 23/2014, kerja sama dengan Kemendagri dan Pemda.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Realisasi Rp 715,6 M (0,05%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perumahan perkotaan, satgas tanah negara untuk rakyat, koordinasi dengan Kemenkeu, ATR-BPN, BUMN.

Direktorat Jenderal Tata Kelola & Pengendalian Risiko

Realisasi Rp 264,2 juta (0,95%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi tata Kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan (FLPP, investasi), manajemen risiko, peningkatan kualitas, efisiensi dan pencegahan korupsi.

Sebagai informasi, pada 2025, Kementerian PKP memiliki anggaran Rp 3,44 triliun yang diprioritaskan untuk kegiatan padat karya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan pesisir, melanjutkan pembangunan rumah susun/rumah khusus, pemenuhan belanja pegawai, serta layanan perkantoran wajib.

(abr/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Kemudian pembangunan rumah susun lanjutan sebanyak 2.086 unit, revitalisasi Rusun sebanyak 6.687 unit, rumah khusus sebanyak 476 unit, PSU rumah umum sebanyak 2.000 unit, dan penanganan kumuh seluas 177,83 hektar.

Selain itu juga mendorong nonanggaran Kementerian PKP melalui APBD, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial Kemensos, APBDes dan kementerian/lembaga negara (K/L) lainnya.

Sedangkan fungsi Regulator dan Fasilitator dengan mencari dukungan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan rumah komersial, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), operasionalisasi Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), fasilitasi pemanfaatan tanah negara, swadaya masyarakat, Gotong Royong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan investasi luar negeri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Angka tersebut setara dengan 0,41 persen dari total pagu anggaran program MBG yang ditetapkan sebesar Rp 171 triliun untuk tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 yang berlangsung di kantornya, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

"Sampai dengan 12 Maret 2025, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada 2.053.248 orang, dari total target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang.

Penerima manfaat program MBG terdiri dari berbagai kelompok, antara lain 111.127 anak sekolah pra-SD, 912.023 anak SD/MI, 578.465 anak SMP/MTS, 424.145 anak SMA/MA/SMK, 10.681 anak di pondok pesantren, dan 4.548 anak sekolah luar biasa.

Selain itu, realisasi anggaran juga telah menjangkau 7.811 anak balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Pada saat ini telah tercatat jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG dengan target penerima manfaat sebanyak 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Namun, seiring dengan perkembangan program, alokasi anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun dan jangkauan penerima manfaat diperluas menjadi 82,9 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Angka tersebut setara dengan 0,41 persen dari total pagu anggaran program MBG yang ditetapkan sebesar Rp 171 triliun untuk tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 yang berlangsung di kantornya, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

"Sampai dengan 12 Maret 2025, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada 2.053.248 orang, dari total target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang.

Penerima manfaat program MBG terdiri dari berbagai kelompok, antara lain 111.127 anak sekolah pra-SD, 912.023 anak SD/MI, 578.465 anak SMP/MTS, 424.145 anak SMA/MA/SMK, 10.681 anak di pondok pesantren, dan 4.548 anak sekolah luar biasa.

Selain itu, realisasi anggaran juga telah menjangkau 7.811 anak balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Pada saat ini telah tercatat jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG dengan target penerima manfaat sebanyak 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Namun, seiring dengan perkembangan program, alokasi anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun dan jangkauan penerima manfaat diperluas menjadi 82,9 juta orang.

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran program ini telah mencapai Rp710,5 miliar dengan total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

"Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

Program MBG sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil.

Hingga pertengahan Maret, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:
- Anak Pra-SD: 111.127 orang
- Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
- Siswa SD/MI: 912.023 orang
- Siswa SLB: 4.548 orang
- Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
- Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
- Ibu Menyusui: 2.613 orang
- Balita: 7.811 orang
- Ibu Hamil: 1.835 orang

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah mengoperasikan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di berbagai daerah. Keberadaan SPPG ini memastikan bahwa makanan bergizi yang diberikan kepada para penerima memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Program ini juga diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas generasi muda Indonesia.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan optimalisasi agar target 17,9 juta penerima manfaat dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.