Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Kota Solo masih membutuhkan sekitar 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lagi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Diketahui saat ini baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen (Purn) Suardi Samiran, mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," katanya ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Suardi mengatakan untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang untuk masyarakat untuk turut serta mendirikan secara mandiri. Sebenarnya, sudah ada yang ingin mendaftar namun masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," bebernya.

Contoh kendala yang dimaksud seperti sudah ada dapur namun belum tersedia alat makan. Sehingga, ia menekankan agar mitra yang mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Tidak memenuhi syarat, ada yang sudah membangun tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat-peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, kemudian punya NPWP," jelasnya.

Walkot Ungkap Modal Jadi Mitra

Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mengatakan pihaknya mendorong agar SPPG mulai didirikan di beberapa Kecamatan yang belum ada.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya kami di pemerintah kota itu sangat support, Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis gratis," bebernya.

Ia mengatakan untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Respati menyebut dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana) jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana. Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," bebernya.

Respati menegaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Enggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," pungkasnya

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan