PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) mengungkapkan masyarakat berpenghasilan Rp 15 juta tengah diusulkan bisa ikut menikmati KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal ini disampaikan oleh VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Yang sedang diusulkan terkait besaran kemampuan, sebelumnya penghasilan Rp 8 juta, mudah-mudahan bisa kita usulkan maksimal di angka Rp 15 juta," katanya.

Ia menuturkan saat ini usulan ini tengah dikaji di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BTN sendiri berharap usulan ini bisa diterapkan mulai Januari 2025 mendatang.

"Kita usulkan BTN per Januari. Tapi kewenangan di Kementerian. Sudah diusulkan sudah di Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Nantinya, ketentuan ini dapat berlaku bagi nasabah yang sudah menikah dan belum menikah.

Untuk ketentuan saat ini, batas gaji penerima FLPP yang belum menikah adalah tidak lebih dari Rp 7 juta. Sementara, untuk yang sudah menikah tidak boleh lebih dari Rp 8 juta.

Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang diberikan sebesar Rp 4 juta di daerah selain Papua dan Papua Barat dan Rp 10 juta untuk di Papua dan Papua Barat.

Dengan uang muka mulai dari 1%, suku bunga flat 5%, dan masa kredit sampai 20 tahun. Tipe rumah yang tersedia untuk pembiayaan FLPP yakni 21-36 meter persegi dengan luas lahan 60-200 meter persegi.

Usulan mengenai batasan gaji penerima FLPP sampai Rp 15 juta ini sudah lama didorong. Menurut catatan detikcom, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo era Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan hal serupa.

Alasannya dikarenakan masyarakat dengan rentang penghasilan tersebut ada yang merasa kesulitan untuk membeli rumah dengan skema KPR komersial.

"Kita lagi skemakan. Sekarang kan memang yang dapat MBR. Kita lagi lihat, memang di antara MBR ke atas ini kan ada juga yang butuh kebutuhan," ucap Wakil Menteri BUMN, Kartika Wijoatmodjo saat ditemui di Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024) lalu.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan partainya turut mendukung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono maju Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

Namun, eks Wakil Ketua DPR itu menilai gubernur Jakarta sebelumnya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pusat. Dia menganggap kinerja gubernur sebelumnya perlu diperbaiki.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

Dua belas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta. Suswono berjanji akan mensukseskan program pusat di wilayah Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono dalam sambutannya pada deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Suswono sambutan usai pasangannya bacagubnya Ridwan Kamil.

"Persoalan Jakarta sudah diungkap oleh para Sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali, oleh karena itu kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan program-program pusat yang tadi sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus in line," kata Suswono.

Suswono mengatakan Ridwan-Suswono akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang menjadi warisan baik. Baik dari Pj Gubernur Heru Budi Hartono hingga eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu bahwa kami alan in line melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya, warisan yang baik tentu akan kami teruskan bahkan kami akan tingkatkan, baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama dan juta warisan Bapak Joko Widodo, atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada, semuanya yang peninggalan-peninggalan beliau yang baik akan kami teruskan," tuturnya.

Suswono pun meminta dukungan dari semua pihak untuk dirinya dan Ridwan Kamil. Dia mengatakan membangun Jakarta butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami tentu juga mohon dukungan dan juga dari para tokoh yang ada di Jakarta ini, baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta perlu dukungan bersama," sebut dia.

Pernyataan Fahri Hamzah

Sebelumnya dalam deklarasi ini, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya. Dia menyinggung gubernur yang berkompetisi dengan pemerintah pusat.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.