Kelas menengah bisa dibantu mendapatkan rumah dengan berbagai skema, termasuk FLPP yang berkonsekuensi kriteria MBR dinaikkan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan naiknya batas maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp14 juta agar bisa memperoleh rumah subsidi, secara langsung meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan hunian layak huni.

Dihubungi di Jakarta, Jumat, Nailul Huda menyatakan dengan naiknya batas maksimal ini, masyarakat yang memperoleh kesempatan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tak hanya kelas bawah saja, melainkan turut menyasar masyarakat ekonomi kelas menengah.

“Kelas menengah ini bisa dibantu untuk mendapatkan rumah dengan berbagai skema, termasuk FLPP yang berkonsekuensi kriteria MBR dinaikkan untuk maksimal pendapatannya,” kata dia.

Menurut dia, langkah menaikkan batas MBR tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang masuk kriteria agar mendapat hunian yang layak.

Sementara itu, pemerintah diminta untuk mengkaji lokasi perumahan yang memiliki permintaan (demand) yang cukup tinggi.

“Jangan sampai bangun rumah subsidi yang mana daerahnya ternyata kurang permintaan rumahnya banyak, akhirnya perumahan subsidi terbengkalai,” kata dia.

Nailul mengungkapkan harga rumah non subsidi di beberapa daerah terus mengalami kenaikan signifikan, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh rumah layak huni.

Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan MBR ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapat rumah.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan batas MBR yang berhak menerima rumah subsidi hingga Rp14 juta, dengan membagi menjadi empat zonasi.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali.

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menyiapkan rumah layak huni yang terjangkau untuk para guru di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, akan ada 20.000 unit dengan total pembiayaan Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, program ini bisa dinikmati oleh para guru yang memenuhi syarat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut ini persyaratannya.

- Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Guru Honorer
- Guru Swasta
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
- Memiliki masa kerja minimal dua tahun
- Penghasilan tidak lebih dari Rp 7 juta (belum menikah) atau Rp 8 juta (sudah menikah).

Nixon menambahkan, implementasi awal program tersebut ditandai dengan akad KPR secara serentak sebanyak 300 debitur yang tersebar di 8 lokasi. Salah satu lokasi akad KPR berada di Peson Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tuturnya dalam acara serah terima kunci rumah untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Di sisi lain, Nixon mengatakan pihaknya telah merealisasikan 114.000 unit rumah subsidi dan 30.000 unit rumah non-subsidi sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan gender, 33% adalah perempuan serta 76,7% yang melakukan akad di BTN adalah generasi milenial dan generasi z.

Spesifikasi Rumah

Pesona Kahuripan 10 menjadi salah satu perumahan yang menjadi tempat akad KPR serentak untuk rumah guru. Di sana ada sekitar 59 debitur yang membeli rumah di sana.

Kamar tidur di salah satu rumah contoh. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Untuk rumah yang didapatkan memiliki ukuran 30/60 yang berisi satu ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Untuk bangunannya, bagian dinding sudah double dinding

Di dekat perumahan tersebut sudah ada berbagai fasilitas umum, seperti sekolah maupun rumah sakit. Untuk kendaraan, tak jauh dari sana ada terminal serta pintu tol Cimanggis-Nagrak.

Video Teaser: Krisis Rumah Layak Huni di Jakarta

Video Teaser: Krisis Rumah Layak Huni di Jakarta

Sumber pendanaan pembangunan RLH berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Waen Perkim) Fahri Hamzah mengungkapkan keinginan Qatar untuk menambah dukungan pembangunan rumah di Indonesia.

"Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit," ujar Fahri Hamzah, saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 8 Januari 2025, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Qatar resmi menandatangani nota kesepahaman terkait investasi pengembangan program 1 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Investasi itu dilakukan dengan skema government to government antara Indonesia dengan Qatar. Hal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berkontribusi untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta hunian setiap tahun.

Fahri menuturkan dirinya juga ditelepon oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang tidak ingin kalah dalam pemberian dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

"Saya ditelepon bolak-balik oleh Pemerintah Uni Emirat Arab, mereka mau bersaing, mereka tidak mau kalah. Saya ditelepon oleh Turki, ditelepon oleh Rusia, semangat mereka bantu karena melihat ada unsur amal di sini," ujarnya pula.

Lebih lanjut Fahri menuturkan bahwa membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan ladang pahala. Rumah yang layak huni untuk masyarakat kurang mampu dapat menjadi hadiah yang menyenangkan bagi mereka yang menempati rumah tersebut.

"Mau ada bisnis atau cuan itu soal lain, tapi orang dapat rumah yang (kualitas) baik pasti senang," katanya lagi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.

"Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.

Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," kata Fahri.

Dia mencontohkan situasi yang kini terjadi di NTB. Provinsi itu awalnya dikenal sebagai Bumi Gora yang selalu swasembada pangan, namun pembangunan perumahan dan gedung-gedung yang dilakukan di persawahan dapat mengganggu keberhasilan swasembada pangan yang selama ini selalu diraih NTB.

"Rumah cari yang kreatif bikin rumah susun tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," kata Fahri pula.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan menyedihkan.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, dilansir detikBali, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

Baca selengkapnya di sini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyentil kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan kumuh.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Fahri berpendapat Kota Tepian Air, sebutan Kota Bima, cukup kecil. Seharusnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bisa membersihkan dan menata kota tersebut.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

"Program-program terus kami genjot, agar Kota Bima ini menjadi kota yang bersih, masyarakatnya juga menjadi sejahtera," ujar Mukhtar.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara soal program penyediaan rumah. Menurut Hashim hampir 11 juta keluarga yang antre mendapat rumah layak.

"Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta," kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Kondisi rumah yang tidak layak huni rentan menimbulkan persoalan stunting. Rumah yang tidak layak huni, tutur Hashim, memiliki tingkat kesehatan yang rendah.

"Dengan lantai yang berupa tanah, dapat air yang tidak bersih, air yang penuh dengan kuman, dengan bakteri, dengan virus, dan sebagainya itu yang menyebabkan stunting juga," terang Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, seiring dengan membangun 3 juta rumah layak huni, Prabowo juga ingin mengentaskan stunting.

Hashim pun menambahkan sekitar 25% anak Indonesia mengalami stunting.

"Itu menurut pemerintah, ya, 25%. Kita perlu pendekatan approach holistik, holistik. Gizi makanan penting dan perlu, tapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga perlu, sehingga Pak Prabowo putuskan program perumahan masif," tutupnya