KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

Kelas menengah bisa dibantu mendapatkan rumah dengan berbagai skema, termasuk FLPP yang berkonsekuensi kriteria MBR dinaikkan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan naiknya batas maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp14 juta agar bisa memperoleh rumah subsidi, secara langsung meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan hunian layak huni.

Dihubungi di Jakarta, Jumat, Nailul Huda menyatakan dengan naiknya batas maksimal ini, masyarakat yang memperoleh kesempatan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tak hanya kelas bawah saja, melainkan turut menyasar masyarakat ekonomi kelas menengah.

“Kelas menengah ini bisa dibantu untuk mendapatkan rumah dengan berbagai skema, termasuk FLPP yang berkonsekuensi kriteria MBR dinaikkan untuk maksimal pendapatannya,” kata dia.

Menurut dia, langkah menaikkan batas MBR tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang masuk kriteria agar mendapat hunian yang layak.

Sementara itu, pemerintah diminta untuk mengkaji lokasi perumahan yang memiliki permintaan (demand) yang cukup tinggi.

“Jangan sampai bangun rumah subsidi yang mana daerahnya ternyata kurang permintaan rumahnya banyak, akhirnya perumahan subsidi terbengkalai,” kata dia.

Nailul mengungkapkan harga rumah non subsidi di beberapa daerah terus mengalami kenaikan signifikan, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh rumah layak huni.

Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan MBR ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapat rumah.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan batas MBR yang berhak menerima rumah subsidi hingga Rp14 juta, dengan membagi menjadi empat zonasi.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali.

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

"Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

"Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi," kata dia.

Dalam skema yang sedang berjalan, pihaknya berfokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Agus Jabo menyebut banyak warga miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin," katanya.

Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

Adapun saat ini progres pembangunannya telah mencapai 95 persen. Terdapat 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025, dengan total anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp 9,3 miliar.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," ujarnya.

Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

"Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Purwakarta: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 10.775 unit rumah di daerah tersebut masih berkategori rumah tidak layak huni (rutilahu).

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta Ofi Sofyan Gumelar di Purwakarta, Senin mengatakan ribuan rutilahu itu tersebar di sejumlah kecamatan sekitar Purwakarta.

Seiring dengan masih tingginya jumlah rutilahu di wilayah Purwakarta, kata dia, pihaknya akan memfokuskan penanganan rutilahu. Hal itu digulirkan sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, sesuai dengan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta, hingga saat ini masih terdapat 10.775 unit rutilahu. Untuk menuntaskan rutilahu, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp12 miliar.

Penanganan rutilahu di wilayah Purwakarta akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini akan dilakukan perbaikan sebanyak 278 unit dengan alokasi sebesar Rp40 juta per unit.

"Penanganan rutilahu tahun ini, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada 2024, yang kita perbaiki hanya 85 unit," katanya.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan rutilahu bersumber dari APBD Purwakarta. Anggarannya mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, untuk biaya pembangunannya juga mengalami peningkatan. Tahun sebelumnya yang diperbaiki sebanyak 85 unit dengan biaya sebesar Rp 20 juta per unit, tahun ini anggaran per unitnya mencapai Rp40 juta.

Sementara itu, sepanjang tahun 2024, sebanyak 85 unit rumah warga tidak mampu dibangun menjadi rumah layak huni.

Begitu pula pada 2025, pihaknya optimistis akan terealisasi sesuai target. Sehingga, sampai akhir Desember 2025, ada 278 unit rumah warga yang dibangun dan menjadi rumah layak huni.

(KIE)

Pemerintah akan menyiapkan rumah layak huni yang terjangkau untuk para guru di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, akan ada 20.000 unit dengan total pembiayaan Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, program ini bisa dinikmati oleh para guru yang memenuhi syarat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut ini persyaratannya.

- Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Guru Honorer
- Guru Swasta
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
- Memiliki masa kerja minimal dua tahun
- Penghasilan tidak lebih dari Rp 7 juta (belum menikah) atau Rp 8 juta (sudah menikah).

Nixon menambahkan, implementasi awal program tersebut ditandai dengan akad KPR secara serentak sebanyak 300 debitur yang tersebar di 8 lokasi. Salah satu lokasi akad KPR berada di Peson Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tuturnya dalam acara serah terima kunci rumah untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Di sisi lain, Nixon mengatakan pihaknya telah merealisasikan 114.000 unit rumah subsidi dan 30.000 unit rumah non-subsidi sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan gender, 33% adalah perempuan serta 76,7% yang melakukan akad di BTN adalah generasi milenial dan generasi z.

Spesifikasi Rumah

Pesona Kahuripan 10 menjadi salah satu perumahan yang menjadi tempat akad KPR serentak untuk rumah guru. Di sana ada sekitar 59 debitur yang membeli rumah di sana.

Kamar tidur di salah satu rumah contoh. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Untuk rumah yang didapatkan memiliki ukuran 30/60 yang berisi satu ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Untuk bangunannya, bagian dinding sudah double dinding

Di dekat perumahan tersebut sudah ada berbagai fasilitas umum, seperti sekolah maupun rumah sakit. Untuk kendaraan, tak jauh dari sana ada terminal serta pintu tol Cimanggis-Nagrak.

Video Teaser: Krisis Rumah Layak Huni di Jakarta

Video Teaser: Krisis Rumah Layak Huni di Jakarta

Sumber pendanaan pembangunan RLH berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperbaiki rumah-rumah warga yang tidak layak huni agar layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin, mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu warga agar dapat memiliki rumah layak huni.

Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. "Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik," kata Teguh.

Teguh juga berharap koordinasi lintas kementerian dan sektoral yang telah dibangun ini dapat tetap terjalin agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin menambahkan, penataan kawasan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal di Kecamatan Johar Baru telah disosialisasikan bersama camat, lurah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian PKP juga terus membuka dialog bersama warga agar hunian yang dibangun kelak dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Menurut dia, partisipasi Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program tersebut dapat memicu yayasan lain agar turut bersinergi membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama seminggu ke depan bagi warga untuk memberikan usulan mereka. Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, warga dapat tinggal di hunian sewa secara gratis.

Dia mengatakan, sudah disepakati bahwa selama pengerjaan perbaikan, warga akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. "Silakan Bapak/Ibu pertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut,” kata Maruarar.

Penyediaan hunian layak merupakan program prioritas dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah yang memenuhi standar hunian layak dan kelayakan fungsi bangunan dengan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperbaiki rumah-rumah warga yang tidak layak huni agar layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin, mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu warga agar dapat memiliki rumah layak huni.

Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. "Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik," kata Teguh.

Teguh juga berharap koordinasi lintas kementerian dan sektoral yang telah dibangun ini dapat tetap terjalin agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin menambahkan, penataan kawasan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal di Kecamatan Johar Baru telah disosialisasikan bersama camat, lurah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian PKP juga terus membuka dialog bersama warga agar hunian yang dibangun kelak dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Menurut dia, partisipasi Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program tersebut dapat memicu yayasan lain agar turut bersinergi membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama seminggu ke depan bagi warga untuk memberikan usulan mereka. Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, warga dapat tinggal di hunian sewa secara gratis.

Dia mengatakan, sudah disepakati bahwa selama pengerjaan perbaikan, warga akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. "Silakan Bapak/Ibu pertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut,” kata Maruarar.

Penyediaan hunian layak merupakan program prioritas dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah yang memenuhi standar hunian layak dan kelayakan fungsi bangunan dengan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Waen Perkim) Fahri Hamzah mengungkapkan keinginan Qatar untuk menambah dukungan pembangunan rumah di Indonesia.

"Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit," ujar Fahri Hamzah, saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 8 Januari 2025, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Qatar resmi menandatangani nota kesepahaman terkait investasi pengembangan program 1 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Investasi itu dilakukan dengan skema government to government antara Indonesia dengan Qatar. Hal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berkontribusi untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta hunian setiap tahun.

Fahri menuturkan dirinya juga ditelepon oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang tidak ingin kalah dalam pemberian dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

"Saya ditelepon bolak-balik oleh Pemerintah Uni Emirat Arab, mereka mau bersaing, mereka tidak mau kalah. Saya ditelepon oleh Turki, ditelepon oleh Rusia, semangat mereka bantu karena melihat ada unsur amal di sini," ujarnya pula.

Lebih lanjut Fahri menuturkan bahwa membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan ladang pahala. Rumah yang layak huni untuk masyarakat kurang mampu dapat menjadi hadiah yang menyenangkan bagi mereka yang menempati rumah tersebut.

"Mau ada bisnis atau cuan itu soal lain, tapi orang dapat rumah yang (kualitas) baik pasti senang," katanya lagi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah