Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

KOMPAS.com – Pemandangan tak biasa terlihat di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Dua sosok populer, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan yang dikenal sebagai tokoh filantropi sekaligus pendiri Yayasan Budha Tzu Chi, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terlihat bergegas menaiki kereta cepat Whoosh ke arah Bandung.

Kepergian mereka adalah untuk memulai Program Bebenah Kampung di 8 kelurahan: Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogong, Warung Muncang, dan Cicadas.

Program ini fokus pada pembangunan dan renovasi rumah yang kondisinya memprihatikan menjadi layak huni sebanyak 500 unit.

Ajat Sudrajat, seorang pekerja serabutan yang tinggal di Gang Mukalmi, Kelurahan Jamika, Kota Bandung, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya.

Selama ini, ia harus tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan, dengan dinding keropos dan atap yang rawan roboh.

Bantuan bedah rumah dari Yayasan Budha Tzu Chi ini disambutnya dengan suka hati.

"Harapan saya sesudah direnovasi rumah saya jadi lebih baik. Kan sebelumnya bocor di mana-mana kalau hujan turun dan was-was kalau tiba-tiba rumahnya roboh. Terimakasih Yayasan Budha Tzu Chi dan Kementerian PKP atas bantuannya," ungkap Ajat.

Senada dengan Ajat, Ikin, warga lainnya yang telah 30 tahun menghuni rumah tak layak, juga merasakan kebahagiaan yang sama.

Penghasilannya yang tak menentu membuatnya tak pernah bermimpi rumahnya akan dibangun menjadi lebih baik.

"Atap genteng rumah saya udah pada rusak. Selama 30 tahun tinggal di sini belum ada bantuan pemerintah untuk rumah saya dan saya bersyukur akhirnya ada bantuan Program Bebenah Kampung ini semoga rumah saya bisa jadi lebih bagus lagi," harap Ikin.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, Program Bebenah Kampung ini merupakan wujud nyata dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Yayasan Budha Tzu Chi melalui program CSR ini.

"Kami akan terus mendorong peran aktif dari semua pihak agar program Bebenah Kampung ini bisa berjalan dengan baik. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Ara.

Menurutnya, Program Bebenah Kampung bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali mimpi dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kota Bandung.

Dia mengharapkan, kolaborasi apik antara Yayasan Budha Tzu Chi dan Kementerian PKP ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen dalam mengentaskan rumah tak layak huni dalam program 3 juta rumah.

Adapun merujuk data Badan Pusat Statistis (BPS),jumlah keluarga di Indonesia yang masih menempati rumah tak layak huni pada 2024 mencapai 34,75%, sedangkan rumah tangga yang menempati rumah layak huni mencapai 65,25%.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru tetapi juga mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Backlog kami selesaikan, lalu rumah tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kami harus selesaikan,” ujarnya dikutip dari laman resmi, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru. Pasalnya, tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dengan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Fahri.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Riau Elvi Syofriadi menuturkan pengembang berkomitmen dalam mengentaskan permasalahan rumah tak layak huni di Riau. Merujuk data BPS, besaran rumah yang layak huni baru di Riau baru mencapai 57,19, artinya jumlah rumah tak layak huni di kawasan tersebut masih besar.

Salah satu yang dilakukan REI dengan berkolaborasi Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Hal ini dilakukan dengan pengembangan rumah dan mencakup pemenuhan fasilitas sosial di sekitar kawasan Lanud Roesmin Nurjadin. REI Riau juga menyalurkan bantuan rumah gratis kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan rumah gratis di Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri, Jalan Uka/Karosin Dusun 1 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Bantuan rumah gratis ini diberikan kepada keluarga Damri, seorang buruh perkebunan karet dengan penghasilan Rp60 ribu per hari. Beliau memiliki empat anak. Keluarga ini sebelumnya menumpang di tanah milik orang lain dengan mendirikan pondok seadanya dan berlantai tanah,” tuturnya.

Pihaknya juga berkomitmen menanam sebanyak 500 bibit pohon rambutan, mangga dan ketapang di lokasi Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri. Kegiatan ini sebagai bagian dari Program Sejuta Pohon yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum REI pada 2024 lalu.

“Kami menanam dua pohon di setiap rumah yang bibitnya. Aksi tanam pohon merupakan upaya REI Riau untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Elvi.

Komandan Lanud (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama (Marsma) TNI Feri Yunaldi menuturkan program bantuan rumah layak huni itu sudah dijalankan sejak tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, pihaknya membentuk tim internal yang dibantu oleh perangkat wilayah terkait.

“Kami mendapat bantuan dari pengurus RT/RW setempat untuk membantu memverifikasi serta seleksi calon penerima bantuan rumah layak huni. Kriterianya adalah masyarakat tidak mampu, penghasilan tidak tetap, dan berdomisili di sekitar Lanud Roesmin Nurjadin,” ujarnya.

Lanud Rusmin Nurjadin telah menyalurkan sebanyak 6 unit rumah layak huni kepada warga Pekanbaru sejak November 2023 hingga akhir tahun 2024 kemarin. Calon penerima bantuan rumah layak huni harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan sertipikat tanah dan mendapat persetujuan dari aparatur pemerintahan desa setempat.

“Semula program bantuan dari Lanud Roesmin Nurjadin adalah bedah rumah. Kemudian meningkat menjadi membangun rumah baru yang lebih layak huni tipe 36 plus,” kata Feri.

MAGETAN, KOMPAS.com – Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat, ada 3.000 rumah dalam kondisi tidak layak huni di wilayah ini.

Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Kabupaten Magetan Sudiro mengatakan, ribuan rumah tidak layak huni tersebut karena termakan usia, dan tidak pernah diperbaiki.

"Datanya bergerak dinamis, dari 3.000 bisa berkurang atau bertambah," ucap Sudiro, di Pendopo Surya Graha, Magetan, Kamis (22/8/2024).

Sudiro menambahkan, untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, tahun ini Pemerintah Kabupaten Magetan menganggarkan dana Rp 8 miliar untuk merehabilitasi 350 rumah tidak layak huni.

Sebanyak 150 RTLH direhabilitasi dari anggaran APBD, sementara 200 RTLH akan direhabilitasi dengan anggaran dari pemerintah pusat.

"Yang dari APBD ada 150 unit, yang dari anggaran pusat 200 unit. Pelaksanaan yang APBD hampir selesai sementara yang dari anggaran pusat masih proses berjalan,” sambung dia.

Pemerintah Kabupaten Magetan, menurut Sudiro, masih mengupayakan adanya penambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui anggaran perubahan untuk menambah jumlah RTLH yang bisa direhabilitasi.

“Kami berharap masih ada lagi yang dari APBN, kita usahakan semoga kita dapat lagi yang dari APBN sehingga tahun ini bisa lebih dari 350 RTLH," cetus Sudiro.