Samarinda (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama tiga bulan di sejumlah sekolah Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) berlangsung lancar dan tanpa ditemukan kendala berarti.

"Bersyukur, selama tiga bulan pelaksanaan MBG di sekolah kami berjalan lancar. Proses pengantaran makanan hingga pelaksanaan di sekolah tidak menemui masalah," ujar Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Jumat.

Lilik menjelaskan bahwa skema pemberian makan kepada siswa tetap seperti semula, yakni dengan pembagian waktu makan pagi, siang, dan sore. Sebanyak 510 siswa SDN 004 Samarinda Utara menerima manfaat dari program tersebut.

"Menu makanan yang diberikan juga bervariasi setiap harinya. Misalnya, Senin menu yang disajikan ayam, Selasa telur, Rabu daging, Kamis ikan, dan Jumat kembali ayam. Variasi menu ini membuat anak-anak tidak merasa bosan," ungkap Lilik.

Respons positif juga ditunjukkan oleh para siswa. Lilik menuturkan bahwa anak-anak senang dengan adanya Program MBG ini dan makanan yang diberikan selalu habis karena variasi dihidangkan memang disukai para murid.

"Hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, semua siswa serentak melaksanakan MBG usai upacara," ungkapnya.

Lebih lanjut, dapur umum untuk menyiapkan makanan bergizi ini masih tempat yang tak jauh dari lokasi sekolah.

Sementara itu, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menyampaikan data terkait sekolah-sekolah penerima program MBG di Kota Samarinda.

Selain SDN 004 dengan 510 siswa, terdapat sembilan sekolah lain yang juga menjalankan program ini, di antaranya TK Bunayya dengan jumlah 55 siswa, TK Salsabila sebanyak 52 siswa, SMP Islam Al Hafizh 121 siswa, serta MTs Al-Ghazali 10 siswa.

Kemudian sekolah lain yang menerima manfaat MBG yakni SMKN 16 dengan total 384 siswa, PPTQ Daarul Falaah sebanyak 248 siswa, SDN 003 sebanyak 885 siswa, SMPN 29 sebanyak 668 siswa, hingga MTS Darussalam dengan sasaran 72 siswa.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

SAMARINDA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Samarinda pada Rabu (12/2/2025) batal melaksanakan agenda tersebut.

Pembatalan ini disebut karena agenda kunjungan telah disusun oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah agenda yang telah disusun di tingkat pusat.

“Itu semua sudah dijadwalkan oleh Setwapres, jadi kami hanya mengikuti,” ujarnya (12/2/2025).

Meskipun agenda MBG batal, Wapres Gibran tetap melanjutkan kegiatannya di Samarinda dengan meninjau program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Remaja dan melihat progres pembangunan Terowongan Selili.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan Wapres Gibran di SMA Negeri 2 Samarinda mengaku kecewa.

“Kami sudah menunggu lama, tapi beliau tidak datang.” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, beberapa warga yang menyambut Gibran di lokasi lain juga mengungkapkan kekecewaannya.

“Dulu Jokowi datang kasih sembako dan uang tunai, sekarang kami cuma dapat buku,” ujar Samsul (43) yang hadir dalam kunjungan tersebut.

Meskipun terjadi perubahan agenda, kunjungan Wapres Gibran diharapkan tetap membawa dampak positif bagi program kesehatan dan pendidikan di Samarinda.

Jika ada siswa yang alergi terhadap makanan tertentu, menunya akan disesuaikan agar mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya

Samarinda (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda menerangkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan lima hari pada salah satu sekolah di Samarinda Kalimantan Timur memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari pemenuhan gizi, variasi menu, hingga penanganan alergi makanan pada siswa.

"Program ini menyesuaikan kebutuhan pemenuhan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi, yaitu sekitar 25 persen untuk satu kali makan," kata Wakil Ketua SPPG Samarinda Sirajul Amin di Samarinda, Jumat.

Dia menjelaskan, porsi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak Sekolah Dasar (SD).

Guna mencegah kejenuhan, menu makanan untuk MBG tahap pertama di SDN 004 Samarinda Utara itu divariasikan setiap hari dengan siklus lima menu berbeda. "Senin hingga Jumat menunya berbeda, dan akan kembali ke menu awal pada Senin berikutnya," jelas Sirajul.

Tim SPPG juga terus melakukan evaluasi terhadap menu, termasuk menyesuaikan ukuran potongan makanan untuk anak-anak yang giginya ompong. Selain itu, alergi makanan dipantau melalui formulir alergen yang telah disebarkan kepada orang tua siswa.

"Jika ada siswa yang alergi terhadap makanan tertentu, menunya akan disesuaikan agar mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya," kata Sirajul.

Terkait alergi telur yang dilaporkan, Sirajul menyampaikan bahwa data masih dalam tahap pengumpulan. Biasanya membutuhkan waktu karena harus diisi oleh orang tua siswa.

Implementasi Bertahap dan Anggaran

Saat ini, program MBG baru berjalan di SD 004 Samarinda Utara. Tujuh sekolah lainnya akan menyusul secara bertahap sesuai perkembangan dan kesiapan.

Pihaknya menjelaskan bahwa anggaran program ini mengikuti indeks kemahalan daerah. Rata-rata bahan baku makanan di Samarinda sekitar Rp11.000 per porsi, tergantung menu yang disajikan.

Susu diberikan dua kali dalam seminggu karena Samarinda bukan daerah penghasil susu. "Sebagai gantinya, kami memberikan asupan protein dari bahan makanan lain," kata Sirajul.

Menanggapi anak-anak yang merasa porsi makannya kurang, Sirajul menjelaskan bahwa porsi sudah disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat anak-anak makan tiga kali sehari.

Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah proses adaptasi. Tim baru dibentuk dan masih ada penyesuaian.

Pihaknya juga ingin memastikan tidak ada kendala besar, seperti keterlambatan distribusi.

"Kami berharap program berjalan lancar dan semua siswa di Samarinda bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

SAMARINDA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Pembangunan Perumahan Layak Huni dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Internal.

Kegiatan yang diikuti 120 aparatur sipil negara (ASN) tersebut bertujuan mempersiapkan pembentukan Tim Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) di daerah.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Ahyani Fadianur Diani mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini.

"Pemkab Kukar berharap setelah mengikuti bintek dan sertifikasi ini, para peserta dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kualifikasi, klasifikasi, registrasi, dan sertifikasi pengembang perumahan dengan baik,” kata Ahyani, di Samarinda, Jumat (15/11/2024).

Selain bimtek, dalam kegiatan ini juga diadakan sertifikasi yang diikuti 20 ASN di lingkup DPKP Kabupaten Kukar.

Kepala Bidang Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R) DPKP Kukar Dharma Gumawang menyebutkan kegiatan ini terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan.

Menurut Dharma, SK2R tersebut sudah terbentuk tahun 2024. Pembentukan bidang ini berlandaskan pada Peraturan Bupati (Perbup) Kukar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bimtek dan sertifikasi adalah langkah awal bagi DPKP Kabupaten Kukar untuk menjalankan SRP2.

Rencananya, SRP2 untuk pengembang yang membangun hunian di wilayah Kabupaten Kukar mulai dijalankan pada tahun 2025 mendatang.

Sesuai data BPKP Kukar, saat ini terdapat 33 perusahaan properti yang membangun perumahan di 43 lokasi di Kabupaten Kukar.

Pengembang itu tergabung dengan empat asosiasi perumahan dengan mayoritas anggotanya berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

“Kami menjalin kerja sama dengan UP 45 Yogyakarta, Gaivo dan LSP REI untuk melaksanakan bimtek dan sertifikasi perumahan di Kukar,” ucap Dharma.

Ketua Pengarah LSP REI Djoko Slamet Oetomo berharap bimtek dan sertifikasi dapat mengenalkan peta fungsi kerja bisnis pengembang perumahan kepada pemangku kebijakan di internal DPKP Kabupaten Kukar.

"Kita patut mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Kukar untuk melakukan bimtek serta sertifikasi bagi SDM-nya agar meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku pembangunan perumahan, dan masyarakat," ucap Djoko.

Dia menuturkan, dari tujuh skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP REI, ASN DPKP Kabupaten Kukar mengikuti 3 skema sertifikasi.

Ketiga skema itu adalah penilaian kelayakan lokasi, penilaian kelayakan investasi, dan penataan pembangunan.

LSP REI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).