KULON PROGO, KOMPAS.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo melarang aktivitas penumpukan sampah dari luar kota yang dilakukan oleh warga di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Larangan ini diberlakukan karena usaha tersebut belum memiliki izin resmi.

DLH menegaskan bahwa pengelolaan sampah dari luar daerah harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu.

"Kami layangkan surat kepada beliau untuk menghentikan. Kegiatan itu harus berizin. Soal izin memang butuh proses. Urus izin dulu, kalau gol (kantongi izin) silakan," ujar Kepala DLH Kulon Progo, Gusdi Hartono, di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Menurut Gusdi, setiap usaha di Kulon Progo harus mengikuti prosedur perizinan, termasuk pengelolaan sampah yang harus mematuhi peraturan daerah.

Dalam kasus ini, pemilik usaha tetap menerima sampah dari luar daerah sejak akhir pekan lalu, kemudian menumpuk dan membakarnya di lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga.

Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang khawatir terhadap dampak buruk bagi lingkungan, terutama kualitas udara dan air.

Menanggapi keluhan warga, tim DLH telah melakukan pengecekan lokasi pada Selasa (4/2/2025) pagi.

Setelah upaya persuasif tidak membuahkan hasil, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian usaha kepada pemiliknya.

Pemerintah daerah memberikan tenggat waktu dua hingga tiga hari sebelum aparat berwenang mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kami mengundang semua OPD, utamanya Satpol PP, karena itu melanggar Perda Pengelolaan Sampah,” jelas Gusdi.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo, Toni, menambahkan bahwa sekitar 10 truk sampah telah masuk ke Sawahan berdasarkan laporan warga setempat.

"Pemilik tidak kooperatif," kata Toni saat memberi keterangan kepada wartawan.

Diketahui bahwa pemilik usaha penumpukan sampah ini adalah Yusuf Dahuri (39), warga Sawahan. Ia mengaku menumpuk sampah di lahannya sendiri, yang sebelumnya merupakan bekas tempat penimbunan pasir hasil penambangan.

Yusuf menjelaskan bahwa ia berencana membangun usaha pemilahan sampah untuk memilah barang yang dapat didaur ulang, sedangkan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan akan dibakar atau dimusnahkan.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo melarang aktivitas penumpukan sampah dari luar kota yang dilakukan oleh warga di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Larangan ini diberlakukan karena usaha tersebut belum memiliki izin resmi.

DLH menegaskan bahwa pengelolaan sampah dari luar daerah harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu.

"Kami layangkan surat kepada beliau untuk menghentikan. Kegiatan itu harus berizin. Soal izin memang butuh proses. Urus izin dulu, kalau gol (kantongi izin) silakan," ujar Kepala DLH Kulon Progo, Gusdi Hartono, di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Menurut Gusdi, setiap usaha di Kulon Progo harus mengikuti prosedur perizinan, termasuk pengelolaan sampah yang harus mematuhi peraturan daerah.

Dalam kasus ini, pemilik usaha tetap menerima sampah dari luar daerah sejak akhir pekan lalu, kemudian menumpuk dan membakarnya di lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga.

Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang khawatir terhadap dampak buruk bagi lingkungan, terutama kualitas udara dan air.

Menanggapi keluhan warga, tim DLH telah melakukan pengecekan lokasi pada Selasa (4/2/2025) pagi.

Setelah upaya persuasif tidak membuahkan hasil, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian usaha kepada pemiliknya.

Pemerintah daerah memberikan tenggat waktu dua hingga tiga hari sebelum aparat berwenang mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kami mengundang semua OPD, utamanya Satpol PP, karena itu melanggar Perda Pengelolaan Sampah,” jelas Gusdi.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo, Toni, menambahkan bahwa sekitar 10 truk sampah telah masuk ke Sawahan berdasarkan laporan warga setempat.

"Pemilik tidak kooperatif," kata Toni saat memberi keterangan kepada wartawan.

Diketahui bahwa pemilik usaha penumpukan sampah ini adalah Yusuf Dahuri (39), warga Sawahan. Ia mengaku menumpuk sampah di lahannya sendiri, yang sebelumnya merupakan bekas tempat penimbunan pasir hasil penambangan.

Yusuf menjelaskan bahwa ia berencana membangun usaha pemilahan sampah untuk memilah barang yang dapat didaur ulang, sedangkan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan akan dibakar atau dimusnahkan.

Ia juga mengakui bahwa aktivitasnya mendapat banyak keluhan dari warga hingga dilaporkan ke lurah Banaran.

“Saya sudah menyampaikan ke Pak Lurah. Pak, saya hanya bisa instan, saya tidak bisa minta, saya terpuruk, kalau ada rezeki saya akan bantu,” ungkapnya.

Meski telah mendapat surat perintah penghentian, Yusuf tetap bersikeras melanjutkan usahanya.

“Saya cuma disurati pemberhentian. Ya saya tidak mau. Kalau mau undang saya, siap argumentasi,” tegasnya.

Ia pun berjanji bahwa usahanya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan membawa manfaat bagi masyarakat.