JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dapur di pondok pesantren akan dijadikan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan bergizi gratis (MBG) bagi para santri.

"Ya betul, dapur pesantren seperti di Lamongan, di Persis, di Cirebon, di Kudu, itu dapur yang kami upgrade kualitasnya, kemudian dijadikan SPPG," kata Dadan saat ditemui awak media di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Namun, tidak semua dapur di setiap pesantren dijadikan SPPG.

Dapur di ponok pesantren besar akan menopang pendistribusian MBG ke pesantren kecil.

"Nanti ada dapur yang sentral, nanti pesantren yang sedikit (kecil) disupport dari yang sentralnya itu," ucap Dadan.

Dadan menyebutkan, MBG bagi para santri juga hanya akan dibagikan sekali sehari, yakni pada siang hari, meski santri mendapatkan tiga kali makan di pondok pesantren.

"Jadi kalau mereka makan tiga kali, maka yang siang di-handle oleh Badan Gizi Nasional, yang mengelola tetap BGN," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin berpesan agar menu MBG di pesantren tidak membuat santri keracunan.

"Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan. Kemudian selera juga menjadi perhatian," ucap Ma'ruf Amin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini juga mengingatkan, hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka juga lahap ketika menyantapnya.

"Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan," kata Ma'ruf.

Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah di Kabupaten Garut punya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang canggih. Berbasis digital, para santri bahkan bisa memilih menu makanan sendiri sesuai dengan kondisi kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis dengan ekosistem digital berbasis platform ini, mulai diujicoba di Ponpes Darul Arqom, di bilangan Jalan Raya Garut-Tasikmalaya pada Rabu (5/2/2025).

Menurut Syafrudin Anhar, Bidang Penyediaan Komoditas dari Tim Koordinasi Nasional Makan Bergizi Gratis Muhammadiyah, digitalisasi MBG ini dimaksudkan untuk mengefektifkan program tersebut.

"Trigernya dari kendala-kendala yang dihadapi di pelaksanaan MBG ini. Misalnya mengenai waku pengiriman. Kita di sini memitigasi itu," kata Syafrudin kepada wartawan di lokasi.

Menurut Syafrudin, ada banyak keunggulan dari digitalisasi MBG yang diterapkan Muhammadiyah. Di antaranya, memantau distribusi logistik dan ketersediaan bahan makanan.

Kemudian, bisa juga memonitoring distribusi makanan jadi hingga pencatatan data kesehatan santri sebelum dan sesudah mengikuti program.

Menurut Syafrudin, kondisi kesehatan para santri di momen sebelum dan sesudah mengikuti program makanan bergizi gratis akan dicek untuk mengukur efektivitasnya.

"Nanti siswa bisa melapor, mereka misalnya alergi terhadap telur. Dengan begitu SPPG menjadi tahu dan mengganti menu lauknya," ucap Syafrudin.

"Kita ingin program pemerintah ini efektif dan tepat sasaran. Baik untuk UMKM, apalagi untuk anak sekolahnya," kata Syafrudin menambahkan.

Program ini bisa berjalan atas kolaborasi di antara organisasi, kemudian lembaga perguruan tinggi yang ada di internal Muhammadiyah. Menurut Syafrudin, dalam waktu dekat program MBG berbasis digital ini juga akan diterapkan di berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ditunjuk sebagai dapur MBG oleh pemerintah.

"Untuk sementara ini akan dijalankan di internal dulu," pungkas Syafrudin.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantu mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang juga menyasar lima juta santri di pesantren-pesantren binaan Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/1/2025), menegaskan, satgas sudah bekerja untuk memetakan titik-titik yang dapat dijadikan dapur-dapur umum untuk menyuplai makanan bergizi gratis buat santri-santri.

“Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden. Beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan menjangkau secara lebih luas. Beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” kata Kiai Yahya dalam jumpa pers.

Ketum PBNU, didampingi oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan teras PBNU ini menyerahkan langsung undangan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2). Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan PBNU lanjut berdiskusi selama kurang lebih dua jam.

Gus Yahya — panggilan akrab Yahya Cholil Staquf, menjelaskan seluruh santri binaan pesantren-pesantren NU, yang jumlahnya mencapai lima juta orang, masuk dalam sasaran program MBG pemerintah.

“Kami setelah diberi tahu, diberi informasi oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) bahwa semua lima juta itu masuk dalam target program MBG ini. Jangan sampai ada yang kelewatan, maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” kata Gus Yahya saat jumpa pers.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati kolaborasi guna memastikan seluruh santri, terutama santri pesantren di bawah naungan NU, menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, saat ini belum semua pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menjadi penerima manfaat MBG, karena hanya melibatkan pesantren yang terbilang besar atau dengan jumlah santri mencapai 3.000 orang.

"Untuk pesantren-pesantren yang besar yang jumlah santrinya lebih dari 3.000, beberapa sudah berjalan program ini dan sudah merasakan manfaatnya. Nah tapi di lingkungan NU, ada juga pesantren kecil-kecil tapi menggerombol yang mereka harus dikoordinasikan dan sebagainya. NU nanti akan membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren ini dan sekolah-sekolah di lingkungan NU," kata Gus Yahya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Kerja sama itu, kata Gus Yahya melanjutkan, akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

"Mudah-mudahan, kita bisa melakukan penandatanganan MOU nanti pada saat pelaksanaan Kongres Keluarga Maslahat, insya Allah tanggal 31 Januari yang akan datang," ucap Gus Yahya.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya agar program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

"Kami sudah bisa memproyeksikan bahwa manfaat bukan hanya untuk anak didik, murid atau santrinya, tapi manfaat dari rantai dampak ekonominya juga besar sekali," ujar Gus Yahya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dirancang bersama PBNU itu.

Menurut dia, sejatinya NU memang merupakan organisasi keagamaan yang bernilai penting dalam kehidupan bernegara sekaligus merupakan aktor yang dapat digandeng oleh BGN dalam menyukseskan program MBG.

"NU bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia dan merupakan aktor yang bisa digandeng Badan Gizi untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Dadan berharap kerja sama tersebut dapat segera terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i terkait golongan yang berhak menerimanya.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

"Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati," katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

"Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat," jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

"Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," katanya.

Video: Respons PBNU soal Usulan Zakat, Infaq, Sedekah Dipakai untuk MBG

Video: Respons PBNU soal Usulan Zakat, Infaq, Sedekah Dipakai untuk MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) turut dirasakan oleh santri di pesantren.

Menu-menu makan bergizi gratis pun seolah menjadi menu mewah, dibandingkan dengan menu-menu setiap hari yang lebih standar.

"Jadi anak saya juga dua di pesantren, menunya mungkin sangat standar. Jadi kalau menu MBG kalau di pesantren menjadi mewah," kata Khofifah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Khofifah menilai, menu-menu dalam program MBG sudah memenuhi standar gizi lantaran diatur oleh tiga konsultan, salah satunya adalah ahli gizi.

Oleh karenanya, pelibatan tiga konsultan dalam program makan bergizi gratis sangat membantu.

"Ini ada konsultan gizi, ada konsultan yang sebagai kepala dapur, ada akuntan. Jadi, tiga ini, menurut saya, tidak boleh berkurang untuk bisa mengawal dapur sehat itu agar bisa berjalan sesuai standar," beber dia.

Ia menuturkan, program MBG memiliki banyak dampak unggulan.

Salah satu dampaknya adalah merekrut tenaga kerja baru.

Perekrutan tenaga kerja ini dilihatnya saat meninjau makan bergizi gratis di Jawa Timur.

Tak hanya itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga berkembang karena adanya permintaan pemenuhan bahan baku makan bergizi, mulai dari telur, cabai, hingga sayur mayur.

"Di Makodim itu ada 48 yang bisa direkrut. Dari mulai yang mencuci tempat makan, dari yang mencuci, kemudian yang masak, dan selanjutnya itu ada 48," ujar Khofifah.

KOMPAS.com - Dalam upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo, Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat dengan melibatkan pesantren sebagai pusat distribusi utama.

Langkah ini bertujuan memastikan para santri dan masyarakat sekitar memperoleh asupan gizi yang memadai.

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi'i, menyampaikan bahwa MBG di pesantren dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi para santri dan warga sekitar.

"Kami telah berkolaborasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Badan Gizi Nasional untuk merumuskan kesepakatan dalam penyediaan makanan bergizi gratis bagi berbagai lapisan masyarakat," ujarnya dalam webinar yang diadakan Universitas Insan Cita Indonesia, Kamis (9/1/2025), seperti dilansir dari laman resmi Kemenag.

1.500 Dapur Disiapkan

Kemenag berencana mendirikan 1.500 dapur di pesantren di seluruh Indonesia. Setiap dapur akan menyediakan makanan bergizi untuk 3.000 orang.

"Jika ada 1.000 santri di sebuah pesantren, maka dapur tersebut akan tetap memasak 3.000 porsi. Sisanya, 2.000 porsi, akan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan dalam radius 3 km."

Sebagai panduan pelaksanaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 tahun 2024.

SE tersebut menginstruksikan para pimpinan pesantren untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek kesehatan dan moral.

Komitmen Pemerataan

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa program MBG akan menjangkau seluruh santri dan lembaga pendidikan Islam.

"Anak pesantren adalah anak bangsa yang juga berhak mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya," tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Menurut Nasaruddin, pendistribusian makanan akan dilakukan secara adil dan merata di seluruh daerah.

SE Ditjen Pendidikan Islam juga mengatur jadwal pembagian MBG di pesantren dengan waktu berbeda sesuai jenjang pendidikan:

• 08.00 waktu setempat: Peserta didik PaudQu dan Kelas 1-2 pada SPM, PDF, dan PKPPS jenjang Ula.
• 09.30 waktu setempat: Peserta didik kelas 3-6 pada SPM, PDF, dan PKPPS jenjang Ula.
• 12.00 waktu setempat: Peserta didik jenjang Wustha dan Ulya di SPM, PDF, dan PKPPS.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesehatan serta kualitas pendidikan di pesantren secara menyeluruh.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pastikan Siswa Pesantren Dapat Makan Bergizi Gratis, Menag: Mereka Juga Anak Bangsa"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan siswa pesantren dan satuan pendidikan Islam lainnya juga akan mendapatkan makan bergizi gratis (MBG).

"Ya, anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak yang juga dengan yang lain," kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Nasaruddin juga memastikan persentase pembagian program makan bergizi gratis di daerah masing-masing sesuai dengan asas keadilan yang sama rata.

"Asas keadilan, jadi semuanya sama," ujarnya.

Nasaruddin lantas mengatakan, sebagian instansi pendidikan Islam sudah mendapat penyaluran makanan dari salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Namun, Menag belum menyebut pasti jumlah madrasah maupun pesantren yang sudah mendapatkan program makan bergizi gratis.

"Sudah ada yang mulai juga kan," kata Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.

Pada 31 Desember 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis di pesantren.

Surat edaran tersebut menekankan beberapa aspek seperti nilai spiritual, toleransi dan tenggang rasa, hingga nilai tanggung jawab bagi penerima makan bergizi gratis.

Edaran dibuat tersebut untuk mendukung program makan bergizi gratis dalam meningkatkan kesejahteraan para santri sebagai bagian dari penguatan karakter.

Sementara itu, diketahui bahwa prgram makan bergizi gratis telah resmi dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025.

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren.

Sebab, menurut Hidayat, santri yang ada di pesantren memang sudah memiliki dapur mandiri.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata Hidayat seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/12/2024).

Sebagai informasi, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

Dorong agar pesantren diberikan kepercayaan

Hidayat pun mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik.

Sehingga program ini benar-benar bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing," ujarnya.

Selain itu, Hidayat juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program Makan Bergizi Gratis tanpa terkecuali.

Mengingat, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

Dia menambahkan, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif. Seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru.

Masuk masa uji coba

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menambahkan, program Makan Bergizi Gratis bakal dilakukan uji coba di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Dadan memaparkan uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com7 - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meninjau pelaksanan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Sabtu (30/11/2024) kemarin.

Total ada sekitar 200 santri yang mendapatkan simulasi makan bergizi gratis.

Nasaruddin menegaskan, makan bergizi gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak membedakan jenis sekolahnya, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

"Tidak ada bedanya dengan sekolah umum, sama-sama menikmati hasil pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Semua makan gratis," ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Nasaruddin menjelaskan, lembaga pendidikan binaan Kemenag juga siap menjalankan program ini.

Dia kembali menekankan tidak ada bedanya antara sekolah umum dan pesantren.

"Ya bisa dilihat tadi, ini kan program pemerintah sekarang ini. Jadi tidak akan kita beda-bedakan satu sama lain, semuanya sama dan siap," tuturnya.

Setelah itu, Nasaruddin bersama para penjabat lainnya melakukan penanaman pohon bersama di area ponpes.

Dia mengklaim Kemenag juga berkomitmen dalam melakukan penghijauan.

Maka dari itu, Nasaruddin berharap, semua Satker Kemenag juga bisa mengikuti kegiatan penghijauan dan penanaman pohon, minimal di area kantornya masing-masing.

"Tadi kita juga saksikan penanaman pohon, kita akan melakukan penghijauan sesuai dengan Deklarasi Istiqlal untuk lintas agama ya," kata Nasaruddin.

Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota memaparkan, simulasi makan bergizi gratis menunjukkan komitmen pemerintah daerah bahwa program ini bukan hanya untuk sekolah umum, tapi juga madrasah dan pesantren.

"Seperti yang diungkapkan Pak Menteri, jadi tidak hanya diperuntukan untuk sekolah yang dalam tanda kutip sekolah umum, tetapi sampai ke madrasah dan pesantren," jelas Nota.

Lalu, Nota mengungkit makan bergizi gratis pada dasarnya sudah diterapkan pesantren sejak lama, meski belum terstandarisasi.

"Nah hari ini, 4 sehat 5 sempurnanya itu insyaallah akan terstandarisasi dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar simulasi tapi ini bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat," imbuhnya.