Jakarta -

Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa asuransi untuk korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih wacana. Hal ini juga masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dadan usai Rapat Koordinasi bersama Ombudsman RI. Menurutnya, asuransi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat produk serupa belum pernah ada di Indonesia.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas produk asuransi untuk penerima MBG. Selain itu, juga akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Dadan menambahkan, asuransi untuk para penerima MBG juga belum secara detail dibahas mekanisme pemberiannya hingga besaran premi yang akan dibayarkan. Dengan demikian, prosesnya masih cukup panjang untuk sampai tahap realisasi.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya rencana BGN agar korban keracunan dari program MBG ditanggung asuransi disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan.

Hal ini disampaikannya merespons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

(shc/ara)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) dapat dijamin dengan asuransi. Hal ini menyusul munculnya kasus keracunan pada program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

Meski begitu, Ogi menekankan besaran premi yang dibayarkan kemungkinan tidak terlalu besar. "Kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh mungkin tidak terlalu besar, sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," terang Ogi.

(acd/acd)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan program makan bergizi gratis (MBG). Ditargetkan, penerima MBG pada Agustus 2025 mendatang mencapai 20 juta orang.

"Kemudian nanti setelah pendidikan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) batch 3 selesai, peningkatan pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap dan kami targetkan di akhir Agustus bisa melayani lebih dari 20 juta," kata Dadan dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Dadan mengatakan, sejauh ini program tersebut sudah on the track sesuai target yang ditetapkan. Dadan mengatakan, target penerima manfaat pada April sebanyak 3 juta orang.

"Sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni, penerima manfaat sudah mencapai 6 juta dan akan bertahan sampai akhir Juli," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wati agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih teliti dalam menjalankan program tersebut. Dia menyebut MBG merupakan program investasi untuk masa depan Indonesia.

"Karena ini adalah program strategik program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, para SPPI yang merupakan garda terdepan bisa bekerja lebih teliti, lebih cermat dan juga selalu semangat. Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa kesejahteraan akan dipikirkan," jelasnya.

(wnv/wnv)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup berhasil . Ia optimistis, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada November 2025 mendatang.

Prabowo menerangkan, dirinya telah memberikan arahan pada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan Program MBG.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BGN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras menjalankan program ini dengan penuh dedikasi," tulis Prabowo di Instagram seperti dikutip Minggu (4/5/2025).

Dia mengatakan, progres MBG sejauh ini sesuai rencana. Dia juga mengatakan, program ini cukup berhasil.

"Progres yang ditunjukkan sejauh ini berjalan sesuai rencana dan berada dalam parameter yang saya nilai cukup berhasil," lanjutnya.

Lalu, ia menyampaikan dirinya optimistis sebanyak 82,9 juta anak jadi penerima manfaat pada November mendatang.

"Kami optimis bahwa target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada bulan November 2025. Teruslah bekerja dan berjuang. Setiap langkah perencanaan dan pengawasan yang Saudara lakukan adalah bagian penting dari upaya besar kita dalam menjaga masa depan bangsa dan menyelamatkan generasi penerus Indonesia," paparnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

(ara/ara)

JAKARTA - Lowongan menjadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dibuka sampai 15 Maret 2025. Mereka yang lolos akan ditempatkan menjadi ASN di Bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPI menandai komitmen Kementerian Perhatanan dalam membentuk generasi penerus yang bukan hanya memiliki kecerdasan akademis namun juga semangat dan dedikasi tinggi dalam memajukan bangsa.

Baca juga: Pendidikan Pendiri Bukalapak Ahmad Zaky, Alumnus ITB yang Kini Buka Sekolah di Sragen

Dikutip dari laman resmi SPPI spp-indonesia.com, saat ini sedang dibuka seleksi SPPI batch 3 2025 untuk lulusan D4 dan S1 atau S2 untuk semua jurusan kuliah. Batas maksimal usia adalah 30 tahun.

Tahapan seleksi meliputi psikotes, Kesehatan umum, Kesehatan jiwa, wawancara dan mental ideologi pada 6 April hingga 3 Mei mendatang. Tes akan dilaksanakan dua gelombang. Selain itu juga ada pelatihan dasar kemiliteran dan manajerial.

Baca juga: Riwayat Pendidikan Coach Justin, Pundit Bola Indonesia Lulusan Universitas di Amsterdam dan KNVB

Para pelamar yang lulus SPPI Batch 3 nantinya akan ditempatkan menjadi ASN di Badan Gizi Nasional . Gaji setelah menjadi ASN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN, ditambah dengan tunjangan lainnya.

Tugas SPPI nantinya menjadi Kepal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kepala SPPG memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi.

Baca juga: 2 Cara Daftar DTKS untuk KIP Kuliah 2025, Apa yang Perlu Disiapkan?

Rekrutmen ini adalah gratis. Selama proses seleksi offline sampai dengan selesai pelatihan, peserta tidak diperkenankan atau diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan.

Dikutip dari laman resminya, berikut ini persyaratan rekrutmen SPPI Batch 3 2025.

Lowongan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan;

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10.Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11.Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta manapun

12.Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13.Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Dokumen

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPIB3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal Seleksi

1. Pendaftaran: 27 Desember 2024-15 Maret 2025

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan tes: 20 Maret 2025

3. Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025

4. Pelaksanaan tes: s (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan Mental Ideologi): 6 April ? 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:

a. Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 ? 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
b. Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
c. Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April ? 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.

5. Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei ? 3 Juli 2025.

6. Pelatihan Manajerial : 4 Juli ? 4 Agustus 2025.

Demikian informasi mengenai seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025. Semoga informasi ini bermanfaat.