Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan asuransi bagi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sebatas wacana.

Ia menyebut pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto masih diperlukan sebelum wacana tersebut dapat direalisasikan. Menurutnya, produk asuransi semacam ini belum pernah ada di Indonesia sehingga masih memerlukan kajian mendalam.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5), melansir detikfinance.

Dadan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas kemungkinan pengembangan produk asuransi tersebut.

Dua asosiasi yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski begitu, Dadan menyebut bahwa pembahasan terkait mekanisme pemberian asuransi maupun besaran premi masih belum dilakukan secara rinci.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebelumnya, OJK menyatakan program MBG akan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Hal ini menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terjadi akibat distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, maupun pelaksana program dari berbagai risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan OJK bersama AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal untuk keterlibatan industri asuransi dalam mendukung MBG.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ogi juga menyebutkan skema perlindungan akan mencakup seluruh tahapan program mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Pelindungan juga diperluas kepada penyelenggara seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung.

Selain cakupan risiko, OJK juga mempertimbangkan nilai pertanggungan dan besaran premi agar tetap terjangkau namun efektif memberikan perlindungan.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan didukung perlindungan asuransi.

Hal itu menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ia mengatakan OJK bersama asosiasi industri asuransi seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah menyusun proposal awal yang akan menjadi dasar bagi keterlibatan industri dalam mendukung program MBG.

Penyusunan ini juga merupakan bagian dari kebijakan OJK dalam mendorong industri asuransi untuk berperan aktif dalam program-program pemerintah.

"Saat ini asosiasi industri dari AAJI maupun AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk MBG, Makan Bergizi Gratis," ujar Ogi.

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi meliputi berbagai tahap dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Selain penerima manfaat, perlindungan juga dirancang untuk mencakup pihak penyelenggara, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung di lapangan.

Dalam pembahasan bersama asosiasi, OJK juga memperhitungkan nilai pertanggungan dan besaran premi yang akan diberlakukan.

Tujuannya adalah agar premi yang dikenakan tetap terjangkau namun tetap mampu memberikan perlindungan atas risiko-risiko utama yang muncul dari program ini.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) dapat dijamin dengan asuransi. Hal ini menyusul munculnya kasus keracunan pada program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

Meski begitu, Ogi menekankan besaran premi yang dibayarkan kemungkinan tidak terlalu besar. "Kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh mungkin tidak terlalu besar, sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," terang Ogi.

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto turun gunung memberikan pengarahan kepada petugas dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun pengarahan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta koordinator SPPI dan SPPG nasional turut hadir dalam acara tersebut.

Tidak boleh lengah

Dalam pengarahannya, Prabowo mengingatkan bahwa SPPI atau dapur MBG tidak boleh lengah.

Menurut Kepala Negara, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh SPPG merupakan bagian dari misi nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan, petugas kepala dapur atau SPPI akan berusaha dibeli dan dibohongi.

"Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” kata dia.

Ujung tombak

Prabowo mengategorikan SPPI sebagai ujung tombak negara ketika memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” beber Prabowo.

Ia juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!" ujar Prabowo.

Perlu ketelitian

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Seperti diketahui, masih terdapat sejumlah kasus dalam program MBG, seperti mitra yang belum dibayar dan keracunan.

Salah satu peristiwa keracunan yang baru terjadi adalah keracunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Bandung.

Setidaknya, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung menjadi korban.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Bandung.

Target "zero accident"

Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Terbaru, BGN sudah mengirimkan tim investigasi gabungan dan menunggu sampel laboratorium terhadap makanan.

Dadan juga menargetkan nol insiden atau tidak ada lagi kasus keracunan dalam program MBG.

"Insya Allah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar dia.

Tetap berlanjut

Di sisi lain, Dadan memastikan program MBG terus berjalan.

Seperti diketahui, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat.

Pihaknya terus meningkatkan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program ini.

Tercatat, akan terdapat 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang lulus pada akhir Juli 2025.

Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bakal siap mengurus program MBG pada Agustus 2025.

“Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat yang sama.

Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersebut.

Adapun SDM merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pengelolaan MBG di dalam negeri.

Saat ini, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri enam sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” ujar dia.

Sementara, dua kunci sukses lainnya adalah anggaran dan infrastruktur.

Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.

Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, ia menyatakan, jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya, kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujar Dadan.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan program makan bergizi gratis (MBG). Ditargetkan, penerima MBG pada Agustus 2025 mendatang mencapai 20 juta orang.

"Kemudian nanti setelah pendidikan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) batch 3 selesai, peningkatan pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap dan kami targetkan di akhir Agustus bisa melayani lebih dari 20 juta," kata Dadan dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Dadan mengatakan, sejauh ini program tersebut sudah on the track sesuai target yang ditetapkan. Dadan mengatakan, target penerima manfaat pada April sebanyak 3 juta orang.

"Sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni, penerima manfaat sudah mencapai 6 juta dan akan bertahan sampai akhir Juli," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wati agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih teliti dalam menjalankan program tersebut. Dia menyebut MBG merupakan program investasi untuk masa depan Indonesia.

"Karena ini adalah program strategik program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, para SPPI yang merupakan garda terdepan bisa bekerja lebih teliti, lebih cermat dan juga selalu semangat. Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa kesejahteraan akan dipikirkan," jelasnya.

(wnv/wnv)

Jakarta -

Polri bersama Universitas Pertahanan (Unhan) berkolaborasi dalam Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng). Polri menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Polri berperan aktif mencetak SDM unggul yang siap mengawaki program strategis nasional, terutama peningkatan kualitas gizi masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya membentuk karakter tangguh, tetapi juga memastikan peserta mampu menjalankan peran di lapangan dengan profesional," tegas Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo, dalam keterangan tertulis Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Jumat (24/4/2025).

Teguh menjelaskan program MBG adalah pelaksanaan dari poin keempat Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat pembangunan SDM, kesehatan, dan kesetaraan melalui MBG. Pelatihan SPPI ini diikuti oleh 3.183 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang akan disiapkan sebagai penggerak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelatihan digelar sejak 14 April hingga 12 Juli 2025, atau sekitar 3 bulan. Peserta dibekali materi dasar kemiliteran, disiplin, etos kerja, dan loyalitas tinggi di tujuh Satuan Pendidikan (Satdik) Polri, termasuk SPN Purwokerto, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair.

Berikut 7 sekolah polisi yang menyelenggarakan Pelatihan SPPI:
1. Pusdik Brimob (448 peserta)
2. Pusdik Polair (200 peserta)
3. Satlat Kor Brimob (247 peserta)
4. SPN Polda Jateng (941 peserta)
5. SPN Polda Sulsel (651 peserta)
6. SPN Polda Sumsel (321 peserta)
7. SPN Polda Bali (375 peserta).

Pelatihan ini merupakan respons Polri terhadap surat dari Rektor Unhan Nomor B/553/II/2025 dan B/577/II/2025. Surat itu berisi permohonan dukungan fasilitas dan personel.

Saat mengecek jalannya pelatihan, Teguh juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur atau SOP, menjaga kesehatan peserta, serta memastikan asupan gizi para peserta selama pelatihan. "Kami berkomitmen menyiapkan generasi yang sehat dan kompeten, sekaligus menjadi contoh dalam implementasi program makan bergizi gratis," tambahnya.

Teguh menyampaikan kegiatan dia pun berdialog dengan para pengasuh pelatihan guna memastikan keselarasan proses pembelajaran dengan target capaian. "Dukungan Polri ini menjadi bukti nyata loyalitas institusi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Teguh.

(aud/rfs)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara mengenai gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum cair. Dadan mengatakan gaji yang tertunda itu akan selesai sebelum hari raya Lebaran 2025.

"Sebelum Lebaran selesai," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dadan juga mengiyakan saat ditanya gaji para pegawai SPPG dipastikan cair sebelum Lebaran.

"Cair," kata dia.

Diketahui, saat ini sudah ada sebanyak 1.000 SPPG yang mendukung program MBG (makan bergizi gratis) dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap, pada akhir 2025, jumlah penerima manfaat program MBG bisa mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3).

(fca/wnv)

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya membantah isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan jadi alat genosida. Isu ini beredar di kalangan masyarakat Papua.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," ujar Kogoya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, dilansir Antara, Rabu (12/3).

Ia menjelaskan anak-anak membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat. Kogoya mengatakan negara ingin memastikan anak-anak bisa mengakses makanan bergizi tersebut.

"Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujar dia.

Dia mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas jika ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG. Menurutnya, anak-anak harus fokus belajar, bukan ikut demo.

"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura akan dibagikan secara bertahap setelah Idulfitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," kata Ramses.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara ini ada empat titik yang sudah siap.

"Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

KOMPAS.com - Lulusan D4, S1, dan S2 yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mendaftar program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun Anggaran 2025.

Program ini dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengajak para lulusan perguruan tinggi menjadi pelopor pendukung, dalam menghadapi tantangan yang kompleks bagi bangsa dengan cara inovatif serta berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peserta yang terpilih, akan akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

Selama bertugas, peserta akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga gajinya bisa lebih tinggi dan dipastikan mendapatkan tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas dan lingkup pekerjaan.

Perlu diketahui, pendaftaran SPPI 2025 dibuka sampai bulan Maret 2025 mendatang.

Syarat pendaftar SPPI 2025

1. WNI

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai
swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang
wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun
penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11. Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi
pemerintah/swasta manapun

12. Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan
wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13. Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Syarat dokumen pendaftaran SPPI 2025

Dokumen wajib diunggah pada aplikasi rekrutmen):

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPI-
B3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal pendaftaran SPPI 2025

• Pendaftaran online: pukul 00.00 WIB tanggal 27 Desember 2024 – 15 Maret 2025
• Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk Test
• selanjutnya secara offline: 20 Maret 2025
• Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025
• Pelaksanaan Tes (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan
• Mental Ideologi): 6 April – 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:
  • Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 – 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
  • Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
  • Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April – 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.
• Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei – 3 Juli 2025
• Pelatihan Manajerial : 4 Juli – 4 Agustus 2025.

Untuk mendaftar SPPI 2025, bisa langsung mendaftar di website ssp-indonesia.com

JAKARTA - Lowongan menjadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dibuka sampai 15 Maret 2025. Mereka yang lolos akan ditempatkan menjadi ASN di Bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPI menandai komitmen Kementerian Perhatanan dalam membentuk generasi penerus yang bukan hanya memiliki kecerdasan akademis namun juga semangat dan dedikasi tinggi dalam memajukan bangsa.

Baca juga: Pendidikan Pendiri Bukalapak Ahmad Zaky, Alumnus ITB yang Kini Buka Sekolah di Sragen

Dikutip dari laman resmi SPPI spp-indonesia.com, saat ini sedang dibuka seleksi SPPI batch 3 2025 untuk lulusan D4 dan S1 atau S2 untuk semua jurusan kuliah. Batas maksimal usia adalah 30 tahun.

Tahapan seleksi meliputi psikotes, Kesehatan umum, Kesehatan jiwa, wawancara dan mental ideologi pada 6 April hingga 3 Mei mendatang. Tes akan dilaksanakan dua gelombang. Selain itu juga ada pelatihan dasar kemiliteran dan manajerial.

Baca juga: Riwayat Pendidikan Coach Justin, Pundit Bola Indonesia Lulusan Universitas di Amsterdam dan KNVB

Para pelamar yang lulus SPPI Batch 3 nantinya akan ditempatkan menjadi ASN di Badan Gizi Nasional . Gaji setelah menjadi ASN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN, ditambah dengan tunjangan lainnya.

Tugas SPPI nantinya menjadi Kepal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kepala SPPG memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi.

Baca juga: 2 Cara Daftar DTKS untuk KIP Kuliah 2025, Apa yang Perlu Disiapkan?

Rekrutmen ini adalah gratis. Selama proses seleksi offline sampai dengan selesai pelatihan, peserta tidak diperkenankan atau diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan.

Dikutip dari laman resminya, berikut ini persyaratan rekrutmen SPPI Batch 3 2025.

Lowongan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan;

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10.Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11.Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta manapun

12.Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13.Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Dokumen

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPIB3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal Seleksi

1. Pendaftaran: 27 Desember 2024-15 Maret 2025

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan tes: 20 Maret 2025

3. Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025

4. Pelaksanaan tes: s (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan Mental Ideologi): 6 April ? 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:

a. Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 ? 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
b. Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
c. Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April ? 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.

5. Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei ? 3 Juli 2025.

6. Pelatihan Manajerial : 4 Juli ? 4 Agustus 2025.

Demikian informasi mengenai seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025. Semoga informasi ini bermanfaat.