DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal membenahi kawasan kolong tol dan jembatan bekas tempat tinggal warga, menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sebagian warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan juga telah direlokasi secara bertahap ke rumah susun (rusun).

"Kalau memungkinkan akan kami jadikan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk masyarakat, bisa juga untuk kawasan hijau, dan beberapa hal yang lain," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12/2024).

Ia mengatakan kawasan tersebut sejatinya merupakan tempat umum yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk rencana pembenahan kolong tol dan jembatan.

"Kawasan itu pastinya akan kami jaga karena memang (tempat) umum. Kami akan koordinasikan dengan pengelola jalan tol, Bina Marga, dan Kementerian Sosial," ujarnya.

Di sisi lain, Teguh mengatakan hal terpenting saat ini adalah mengupayakan warga yang telah dipindahkan ke rusun, tidak kembali lagi ke kolong tol.

"Kami akan libatkan OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Pertamanan, Bina Marga, Parekraf, Polda dan sebagainya agar tidak dihuni lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan 274 keluarga yang tinggal di kolong tol kawasan Jakarta sudah dipindahkan. Kelik mengatakan ratusan keluarga itu direlokasi ke sejumlah rusun di Jakarta.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakbar, Utara, sama Pusat," ujar Kelik di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, (6/12).

Dia menyebutkan tidak ada warga yang direlokasi dari kawasan Jakarta Selatan. Dia juga menyampaikan ratusan warga yang dipindah ke rusun ber-KTP Jakarta.

"Warga non-DKI memang tidak dapat rusun. Jadi mereka yang dapat adalah yang ber-KTP DKI," tutur Kelik.

Kelik menyampaikan, proses pemindahan warga kolong Tol Angke dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Termasuk pemetaan relokasi jumlah warga yang tersebar di beberapa rumah susun.

Permukiman di kolong Tol Angke di Jakarta Barat (Jakbar) ditertibkan hari ini. Sebagian warga kolong Tol Angke yang telah mengurus administrasi dipindah ke rumah susun (rusun).

Dirangkum detikcom, Sabtu (30/11/2024), Pemerintah Provinsi Jakarta merelokasi warga yang tinggal di kolong Tol Angke ke rusun. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Berikut faktanya.

1. Warga Ramai Datangi Kelurahan

Penghuni kolong Tol Angke ramai-ramai mendatangi kantor Kelurahan Jelambar Baru. Mereka datang untuk mengurus administrasi terkait pemindahan ke rusun.

Dilansir Antara, Senin (25/11), warga harus mengosongkan Kolong Tol Angke per 1 Desember 2024. Warga ramai mengurus administrasi menjelang relokasi dari kolong tol tersebut.

Warga ramai mendatangi kantor Kelurahan Jelambar Baru. Antrean panjang warga terjadi di depan kantor Kelurahan Jelambar Baru, tepatnya di depan posko pelayanan administrasi relokasi.

Mereka membawa sejumlah dokumen, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Warga mengantre untuk mendapatkan formulir permohonan rumah susun umum sewa masyarakat terprogram (MBR) yang menerima dampak relokasi tersebut.

Sejumlah petugas dari berbagai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Suku Dinas Perumahan, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, serta Suku Dinas Sosial melayani administrasi serta pertanyaan-pertanyaan warga.

Satu per satu nama warga dipanggil oleh petugas untuk menyamakan data diri mereka dengan hasil verifikasi pihak kelurahan.

Apabila ada yang namanya tidak sesuai atau warga tersebut belum memiliki KTP DKI Jakarta, para petugas akan mengarahkan untuk membuat KTP terlebih dahulu. Relokasi warga kampung kolong Tol Angke memprioritaskan warga yang ber-KTP DKI Jakarta.

2. Pemprov DKI Gratiskan Sewa 6 Bulan

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Teguh menyebutkan warga kolong tol dan kolong jembatan akan digratiskan selama 6 bulan untuk menyewa rusun.

"Jadi misalnya mereka yang pindah ke rumah susun, itu selama enam bulan kami free, tidak ada biaya sama sekali. Dan kemudian ada sekadar bantuan di sembako," kata Teguh kepada wartawan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Teguh mengatakan warga yang memilih pindah ke rumah kontrakan akan dibantu untuk mencari rumah kontrakan yang sesuai dan diberi gratis sewa hingga dua bulan.

"Demikian juga untuk yang mereka kontrak mandiri, kita berikan fasilitasi. Kita berikan kontrak itu sekitar 1-2 bulan. Kita bersama-sama dengan Pak RT untuk mencarikan kontrakan, tentu saja dengan harga yang umum di sekitar situ. Kita juga berikan fasilitasi untuk Sembako," ujarnya.

"Kalau yang ke Panti Cipayung punya Dinas Sosial, pastinya adalah masuk dalam anggaran Dinas Sosial," imbuhnya.

3. Nasib 64 Siswa Pondok Domba

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat (Sudindik Jakbar) akan memetakan status 64 siswa yang sekolah di Sekolah Pondok Domba kolong Tol Angke. Kepala Seksi (Kasi) SMP dan SMA Sudindik Jakbar II, Juwarto, mengatakan penentuan tempat pendidikan 64 siswa masih menunggu pemetaan relokasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Juwarto mengatakan penentuan sekolah murid-murid tersebut harus disesuaikan dengan tujuan relokasi warga.

"Karena kami tak mungkin penempatannya di rusun (rumah susun) A, alamatnya di A, terus kami tempatkan di sekolah B, tak mungkin. Nanti bukannya makin sederhana, makin rumit," kata Juwarto, dilansir Antara, Jumat (29/11).

Jumlah 64 murid tersebut berdasarkan data terbaru yang diterima Sudindik Jakbar setelah melakukan pendataan terkait relokasi warga kolong Tol Angke ke sejumlah rumah susun di DKI Jakarta.

Menurutnya, Sekolah Pondok Domba merupakan lembaga nonformal yang belum memiliki izin. Dia mengatakan perlu pendataan terhadap setiap siswa yang sudah memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) dan yang belum.

4. 14 Keluarga Dipindahkan Hari Ini

Satpol PP Jakarta Barat mengatakan sebagian warga dipindah ke rusun mulai hari ini. Sementara ada 14 keluarga di permukiman kolong Tol Angke yang dipindah.

"Update terakhir 14 KK akan dipindahkan besok pagi ke rusun di Jakarta Barat," kata Kepala Satpol PP Jakbar Agus Irwanto saat dihubungi detikcom, Jumat (29/11).

Agus mengatakan saat ini beberapa warga Kolong Tol Angke masih melakukan kelengkapan data untuk bisa masuk ke rusun. Ia juga menyebutkan warga menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan mereka ke rusun.

"Masih pemenuhan kelengkapan untuk data warga. Ini tahap pertama, selanjutnya menyusul warga lainnya dan warga menyambut baik rencana pemerintah sehingga tahapannya berjalan baik," ungkapnya.