Makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadan 2025. Program ini tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pendistribusian makanan.

Berikut ketentuan program makan bergizi gratis saat bulan Ramadan.

Mekanisme Makan Bergizi Gratis Ramadan 2025

Berdasarkan informasi dari Indonesiabaik oleh Kominfo, ada sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan 2025. Apa saja?

• Makanan akan diberikan kepada anak-anak untuk dibawa pulang sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka bagi yang berpuasa.
• Jenis makanan yang diberikan selama Ramadan disesuaikan agar lebih tahan lama, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah.
• Komposisi gizi makanan yang mencakup protein, karbohidrat, dan ada serat tetap diperhatikan.
• Dalam pengemasannya, makanan yang diberikan akan dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang harus ditukarkan oleh anak-anak setiap harinya. Hal ini sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk disiplin dan mengurangi adanya sampah.

Jadwal Libur Lebaran 2025 Anak Sekolah Terbaru

Ada perubahan jadwal pembelajaran anak sekolah selama bulan Ramadan 2025. Sebelumnya libur Lebaran anak sekolah dimulai dari tanggal 26 Maret, kini dipercepat menjadi 21 Maret 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan perubahan jadwal libur Lebaran 2025 untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan ini sudah disepakati dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan dengan Menteri Agama (Menag). Untuk surat edaran bersama (SEB) terbaru akan diinformasikan kemudian.

"Tinggal menunggu tanda tangan Surat Edaran Bersama 3 Menteri," kata Mendikdasmen Mu'ti sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (4/3/2025).

Libur Lebaran 2025 untuk anak sekolah yang terbaru akan dimulai pada 21 Maret sampai tanggal 8 April 2025. Kegiatan pembelajaran kembali berjalan seperti biasa pada tanggal 9 April 2025.

"Tanggal 6 sampai 20 Maret untuk belajar di sekolah atau madrasah atau satu pendidikan di agama. 21 sampai dengan 28 Maret dan 2 sampai dengan 8 April itu libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah satu pendidikan,"ujar Mendikdasmen Mu'ti.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Banjir terjadi karena sungai tersumbat tumpukan sampah hingga air meluap ke permukiman.

Pantauan detikJateng di lokasi pukul 15.00 WIB, genangan banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo. Kedalaman banjir mulai 30 sampai 50 sentimeter. Genangan banjir berwarna cokelat.

Tak hanya itu, banjir juga merendam jalan Pantura Pati-Juwana tepatnya di Desa Gadingrejo. Banjir berwarna coklat merendam jalan setinggi 10 sentimeter. Kondisi ini berdampak pada arus lalu lintas di lokasi. Kendaraan harus berjalan pelan-pelan karena ketinggian air.

Warga Gadirejo, Susiswo, mengatakan banjir datang sejak pukul 13.00 WIB tadi siang. Sebelumnya kata dia curah hujan deras melanda di beberapa wilayah Pati. Akibatnya anakan Sungai Simo dan Sinomam meluap, karena tersumbat sampah.

"Banjir datang sekitar jam 13.00 WIB karena kali di sekitar desa tersumbat sampah. Kedalaman air sampai 30 sampai 50 sentimeter sudah masuk ke rumah," jelas Susiswo kepada detikJateng ditemui di lokasi, Senin (17/2/2025).

Menurutnya banjir besar baru kali ini. Bahkan kata dia genangan banjir sampai masuk ke dalam rumah.

"Kalau bandang gede sekali ini. Biasanya seluruh yang banjir merata," ujarnya.

Warga lainnya, Martono, mengatakan banjir karena sejumlah sungai di sekitar desanya tersumbat sampah. Akibatnya air meluap ke permukiman warga. Dampak banjir paling parah di RT 1,2,dan 3 RW 2.

Sekitar jam 1 banjir dari kali sebelah yang tersumbat ini ada sekitar 200 rumah tapi kebanjiran hampir 100 rumah," jelasnya.

Menurutnya kedalaman banjir mencapai 50 sentimeter sampai ke dalam rumah. Meski demikian warga memilih untuk bertahan di rumah.

"Sudah banyak rumah yang kebanjiran," terang dia.

Menurutnya wilayahnya menjadi langganan banjir setiap tahun. Akan tetapi banjir berwarna coklat ini termasuk paling gede tahun ini.

"Sudah sering terjadi. Tahun ini banjir baru kali ini. Nggak mengungsi bertahan di rumah saja," ungkap dia.

Dimintai konfirmasi Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Pati Budi Mulyawan belum menjawab atas klarifikasi jumlah Desa yang terdampak banjir.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Ramai di media sosial yang menyebut makan seblak dan bakso bisa memicu risiko anemia. Anemia terjadi saat tubuh seseorang mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh berada di bawah batas normal.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya hemoglobin di dalam tubuh, sehingga memengaruhi jumlah produksi sel darah merah.

Dokter spesialis gizi dr Johanes Chandrawinata, SpGK, mengatakan seblak dan bakso memang berisiko memicu anemia dan kekurangan gizi. Hal tersebut disebabkan karena kandungan pada bakso dan seblak tak cukup menutrisi tubuh.

Menurut dr Johanes, bakso terbuat dari tepung, daging, sapi, dan lain-lain. Akan tetapi kandungan daging sapinya terbilang cukup sedikit pada bakso.

"Sebenarnya daging sapi merupakan sumber zat besi yang bagus. Namun bila jumlahnya sedikit ya tidak akan mencukupi," imbuhnya saat dihubungi detikcom, Sabtu(18/1/2025).

Seblak juga lebih dominan karbohidrat, lemak, minim protein, dan tanpa daging merah. Terlebih, kata dr Johanes, makanan seblak terbilang minim zat besi nabati seperti sayuran hijau.

"Lebih dominan kandungan karbohidratnya, zat besi juga tidak ada," tuturnya.

Meski begitu, selain dari sisi makanan, kemungkinan ada faktor lainnya yang turut berkontribusi. Misalnya, lanjut dr Johanes, kedua makanan tersebut terkontaminasi cacing tambang lantaran tak diolah dengan higienis.

Karena hal tersebut, dr Johanes menyarankan untuk merebus makanan dengan air mendidih, agar mampu membunuh telur cacing tambang yang berpotensi menyebabkan anemia. Dia juga merekomendasikan masyarakat untuk makan makanan yang bersih dan rutin mengonsumsi obat cacing selama satu sampai dua kali dalam setahun.

Video Ada Anak Tak Mau Makan Menu MBG, Ahli Gizi: Bukan Picky Eater

Video Ada Anak Tak Mau Makan Menu MBG, Ahli Gizi: Bukan Picky Eater

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyentil kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan kumuh.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Fahri berpendapat Kota Tepian Air, sebutan Kota Bima, cukup kecil. Seharusnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bisa membersihkan dan menata kota tersebut.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

"Program-program terus kami genjot, agar Kota Bima ini menjadi kota yang bersih, masyarakatnya juga menjadi sejahtera," ujar Mukhtar.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menuturkan pihaknya masih belum bisa mengelola tanah yang ada di daerah perkotaan. Hal itu karena belum ada tanah-tanah terlantar di perkotaan.

Ia menuturkan, jika pihaknya sudah mendapatkan tanah terlantar di perkotaan, tentunya bisa dikelola untuk kepentingan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tujuan membantu terwujudnya program 3 juta rumah khususnya sebanyak 1 juta rumah di perkotaan.

"Kita belum ada nih tanah terlantar, tanah bekasan di perkotaan. Nanti kalau dapat, diberikan, kita dengan senang hati berikan ke MBR," kata Parman dalam acara media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Mudah-mudahan ada instruksi tanah terlantar, bukan orang terlantar ya, tanah terlantar bisa diberikan ke Badan Bank Tanah, tentunya bisa kita berikan, kita distribusikan untuk MBR," tambahnya.

Parman mengatakan, saat ini tanah-tanah yang ada di perkotaan sudah dikelola oleh pihak lain sehingga tidak ada tanah terlantar. Ia berharap, jika ditemukan tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maka tanah tersebut bisa diberikan ke Badan Bank Tanah.

"Mudah-mudahan bisa diberikan kepada kita karena kita lebih fleksibel. Kalau diberikan kepada Kementerian akan menjadi barang milik negara, susah dilepas lagi nanti. Nah kalau diberikan kepada kita, kita bisa lepas lagi," tuturnya.

Ditemui usai acara, Parman menuturkan di kawasan sekitar Jakarta, seperi Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi masih ada potensi tanah terlantar. Ia berkata, bisa saja tanah terlantar itu nantinya dikelola oleh pihaknya.

"Kan banyak juga yang (tanah) terlantar (di perkotaan), cuma sudah di-manage. Jabodetabek udah di-manage. Jakarta agak susah (menemukan tanah terlantar), mungkin Bodetabek (masih ada tanah terlantar," ungkapnya.

"(Lahan di perkotaan masih mungkin masuk ke bank tanah?) semuanya nggak ada yang nggak mungkin," tutupnya.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2024, BBT sudah mengelola tanah di 19 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah data sebaran perolehan tanah BBT.

- Asahan (Sumatera Utara): 30 ha
- Tanjung Balai (Sumatera Utara): 10 ha
- Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) 1.411 ha
- Batubara (Sumatera Utara): 202,6 ha
- Musi Banyuasin (Sumatera Selatan): 120 ha
- Solok (Sumatera Barat): 315,4 ha
- Bangka (Bangka Belitung): 3 ha
- Belitung (Bangka Belitung): 335.2 ha
- Bangka 2 (Bangka Belitung): 217,7 ha
- Bangka 3 (Bangka Belitung): 926,7 ha
- Bengkulu (Bengkulu Tengah): 396 ha
- Serang (Banten): 7,5 ha
- Pandeglang (Banten): 96,1 ha
- Cianjur (Jawa Barat): 965 ha
- Purwakarta (Jawa Barat): 95 ha
- Sumedang (Jawa Barat): 84 ha
- Brebes (Jawa Tengah): 0,66 ha
- Batang (Jawa Tengah): 0,5 ha
- Kendal (Jawa Tengah): 4,3 ha
- Semarang (Jawa Tengah): 8,6 ha
- Jember (Jawa Timur): 5,3 ha
- Tabanan (Bali): 4,5 ha
- Kutuh (Bali): 1,5 ha
- Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat): 1,3 ha
- Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat): 1 ha
- Sambas (Kalimantan Barat): 107,3 ha
- Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur): 4.162 ha
- Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah): 481,3 ha
- Kotawaringin Barat (Kalimantan Barat): 400,8 ha
- Poso (Sulawesi Tengah): 6.648 ha
- Sigi (Sulawesi Tengah): 160 ha
- Parigi (Sulawesi Tengah): 315,7 ha
- Buton (Sulawesi Tenggara): 639,1 ha
- Minahasa Utara (Sulawesi Utara): 2,6 ha
- Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara): 122 ha
- Luwu Utara (Sulawesi Selatan): 4.960 ha
- Halmahera Selatan (Maluku Utara): 3.890 ha

Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai, Purwakarta, Batang, Brebes, Kendal, dan Penajam Paser Utara. Untuk di wilayah Brebes dan Kendal sudah ada proyek pengerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) dan Fahri Hamzah resmi aktif bekerja. Serah terima jabatan sudah dilakukan semalam.

Sebuah pertanyaan muncul mengenai lokasi kantor tempat Ara dan Fahri bekerja. Sebab, Kementerian Perumahan baru saja dipisah kembali di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Ara menuturkan dirinya di mana akan berkantor.

"Saya belum tahu kantornya, saya ikut aja," katanya kepada awak media di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Senada, Fahri Hamzah juga mengaku tidak tahu di mana kantornya berada. Ia menuturkan untuk menunggu arahan dari Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," tuturnya kepada wartawan.

Saat masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan berlokasi di satu area yang sama, yaitu di sekitar Kebayoran Baru.

Sebelum nomenklaturnya digabung dengan Kementerian PU, Kantor Kementerian Perumahan berada tak jauh dari kantor PU, tepatnya terletak di seberang Kementerian PUPR, samping Mabes Polri, dan di belakang Kementerian ATR/BPN.

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk politisi senior Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih miliknya. Dia akan bertanggung jawab menangani seputar perumahan di Indonesia bersama wakilnya Fahri Hamzah.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar mengemban tugas penting yakni mengentaskan angka backlog di Indonesia dan realisasi salah satu program besar yang dicetus oleh Prabowo yakni program 3 juta rumah.

Membahas soal Menteri Perumahan, sudah ada sederet nama tokoh penting yang pernah menjabat di posisi ini sejak Indonesia merdeka. Namun pada beberapa periode, Kementerian Perumahan sempat digabung dengan Kementerian lain seperti pada era Joko Widodo lalu, bersatu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, siapa saja yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di Indonesia? Berikut detikcom rangkum daftar Menteri Perumahan RI dari masa ke masa.

Presiden Soekarno

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024), pada masa pemerintahan Presiden Soekarno permasalahan seputar perumahan dipegang oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 1958, bidang perumahan kembali dipindahkan ke Kementerian Sosial setelah keluarnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Presiden Soeharto

Bidang perumahan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum pada 1969 lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Kementerian Perumahan baru dibentuk pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III. Berikut daftar Menteri Perumahan yang pernah menjabat di pemerintahan Presiden Soeharto

1. Cosmas Batubara pada Kabinet Pembangunan III (periode 1978-1983 dan 1983-1988).

2. Siswono Yudohusodo pada Kabinet V (periode 1988-1993).

3. Akbar Tanjung pada Kabinet VI dan VII (periode 1993-1998 dan Maret-Mei 1998).

Presiden BJ Habibie

Setelah Presiden Soeharto diturunkan, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie. Kementerian Perumahan tetap berjalan dengan Menteri baru yakni Theo L Sambuaga pada Kabinet Reformasi Pembangunan untuk periode yang singkat yakni 1998-1999.

Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, bidang Perumahan dipegang oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Menteri yang menjabat pada era ini adalah Soenarno pada Kabinet Gotong Royoung untuk periode 2001-2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kementerian Perumahan kembali dijalankan pada masa pemerintahan SBY dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut daftar menterinya.

1. Yusuf Asy'ari pada Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009).

2. Suharso Monoarfa pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2009-2011).

3. Djan Faridz pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2011-2014).

Presiden Joko Widodo

Jokowi sejak dilantik pada 2015 lalu, memilih untuk menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Pekerjaan Umum dengan sebutan Kementerian PUPR. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri PUPR dipimpin oleh Basuki Hadimuljono (periode 2014-2019 dan 2019-2024).

Presiden Prabowo Subianto

Kementerian Perumahan di masa Presiden Prabowo kembali dipisah dari Pekerjaan Umum dengan nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri yang ditunjuk untuk mengemban amanah ini adalah Maruarar Sirait untuk periode 2024-2029.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik