JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting, yakni SMA Negeri MH Thamrin, SMK 63, dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Jakarta di Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025), dikutip dari Antara.

Kantin sehat ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Melalui kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov Jakarta bakal memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi akan dilibatkan.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov Jakarta masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Sarjoko menerangkan, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar. Pertama, mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas.

Lalu, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta juru masak terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah. Dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru.

Kantin sehat diharapkan bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pihaknya mendukung segala langkah dan upaya agar masyarakat indonesia lebih sehat dan memiliki literasi kesehatan yang baik. Salah satunya, program makan bergizi gratis yang berkualitas dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan dengan topik 'Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat'.

"Kami Fraksi Partai Demokrat dan teman-teman di Komisi IX sungguh 'concern' (memberi perhatian) dan mendukung agar masyarakat di Indonesia lebih sehat dan cukup literasi kesehatannya. Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berkualitas," ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Ibas menyampaikan anggaran pemerintah untuk program tersebut sangatlah besar namun akan juga memberikan dampak besar. Stimulus pemerintah yang menjangkau 3 juta penerima manfaat dengan target hingga 82,9 juta orang hingga September 2025 dengan anggaran Rp 171 T.

"Besar.. Sangat besar," kata Ibas.

"Tapi kalau untuk anak-anak Indonesia tidaklah ada artinya, jika pada akhirnya mereka jualah yang akan melanjutkan kehidupan ini. Setuju ya?," sambungnya.

Ucapan Ibas pun yang langsung dijawab 'setuju' oleh seluruh peserta. Sehingga Ibas mendorong, agar para dokter, para ahli, para influencer dapat aktif terus mengawal program makan bergizi gratis ini.

"Jadi saya berharap, dokter-dokter muda, para influencer kesehatan dan atau yang tergabung dalam ekosistem kesehatan ini bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan agar validasi data penerima sesuai. Agar kualitas sesuai, agar anggaran sesuai dan agar distribusi tepat sasaran, sesuai edukasi pentingnya gizi seimbang," ungkap Ibas.

Lebih lanjut, menurut Ibas, kunci keberlanjutan di sektor kesehatan adalah pendidikan, sehingga ia berharap, para individu yang bekerja di bidang kesehatan juga menjadi terdepan, tercepat, dan terluas dalam menyebarkan edukasi 'Parenting Cerdas'.

"Misalkan mendidik dengan Parenting 5.0, membangun generasi emas di era smart society. Yang kualitas hidup tinggi seperti di Denmark, Swedia dan, Swiss," kata Ibas.

"Atau bisa juga seperti di Jepang dengan angka harapan hidup yang tinggi, 85 tahun," sambungnya.

Ibas juga menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari aspek peningkatan pengawasan dan penindakan, aspek perlindungan konsumen, regulasi dan penegakan hukum dunia kesehatan dan gizi, pemberian edukasi pelatihan dalam memilih produk, mematuhi protokol penggunaan bahan-bahan sesuai, hingga menjaga komitmen serta sumpah kedokteran. Di akhir acara, Ibas mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, demi menggapai masa depan yang lebih baik.

"Kita Bisa! Demi Indonesia kini dan nanti, sebagai inspirasi antar generasi, " kata Ibas.

Senada, salah satu peserta yang merupakan seorang konten kreator ahli gizi Putri MJ menyampaikan harapannya agar program perbaikan gizi dilengkapi secara konstruktif. Ia berharap program-program yang bertujuan memperbaiki gizi masyarakat dapat dilengkapi dengan edukasi, jelas, dan berkelanjutan.

"Sehingga masyarakat merasa berpartisipasi pada kesehatan Indonesia," pungkasnya.

Lihat juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, pada Kamis (6/3/2025).

Menu yang disediakan dalam program ini meliputi kurma, susu kemasan, hingga biskuit.

Dari pengamatan Kompas.com di SDN 1 Wonosari, para siswa tampak antusias menerima totebag berisi makanan.

Setelah mendapatkan instruksi dari guru, mereka mengeluarkan isi totebag yang terdiri dari kurma, susu kemasan, telur rebus, biskuit, dan jeruk.

Para siswa juga telah menyiapkan kantong sebagai pengganti totebag yang digunakan untuk membawa makanan.

"Sudah bawa plastik sendiri, nanti dimasukkan ke tas," ujar Gilang, salah seorang siswa kelas 1, saat ditemui di kelasnya.

Siswa lainnya, Darren A Jati, mengaku akan mengkonsumsi makanan dari MBG saat tengah hari setelah adzan Dzuhur, karena dirinya baru bisa berpuasa setengah hari.

Ia menjelaskan bahwa biasanya menu MBG terdiri dari nasi, lauk, buah, dan susu.

"Nanti siang dimakannya, paling suka kurma," kata Darren.

Sementara itu, Komandan Kodim 0730/GK Letkol Inf Roni Hermawan menyatakan bahwa menu MBG selama bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan makanan kering yang bisa dikonsumsi saat berbuka puasa.

"Menu yang disajikan adalah makanan tahan lama, contohnya bubur kacang hijau, buah jeruk, biskuit, dan susu," jelas Roni.

Saat ini, di area dapur sehat Kodim 0730/GK terdapat sekitar 2.700 siswa dari empat sekolah, yaitu SDN 1 Wonosari, SMPN 1 Wonosari, SMK 3 Wonosari, dan SMA 1 Wonosari.

Pihaknya juga masih melakukan pendataan terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Roni menegaskan bahwa totebag yang telah digunakan akan dikembalikan untuk digunakan kembali dalam pengiriman makanan.

"Totebagnya dikembalikan, besok digunakan untuk membawa lagi," ujarnya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto mendukung pelaksanaan MBG di Gunungkidul.

Ia menilai program ini tidak hanya memberikan makanan kepada para siswa, tetapi juga berdampak positif secara ekonomi karena menggunakan produk lokal.

"Ini pinter sekali pak Dandim memilih menu, makanan snack bisa dibawa pulang untuk buka puasa," kata Joko.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Namun, untuk menyesuaikan dengan kondisi puasa, mekanisme distribusi makanan akan diubah, yakni makanan tersebut akan diberikan untuk dibawa pulang oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, Program MBG tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, dimana kami akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan Hindayana, seperti ditulis oleh Antara, Senin (24/2/2025).

Bagi siswa yang berpuasa, makanan yang disediakan bisa dikonsumsi saat berbuka, sementara bagi yang tidak berpuasa, makanan tersebut dapat dimakan di sekolah secara sembunyi atau dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah.

Dadan memastikan bahwa makanan yang diberikan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi.

Makanan yang disediakan akan tahan lama, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

Menurut Dadan, komposisi gizi yang disediakan tetap memperhatikan keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan serat. Program ini juga mengalami inovasi dalam hal kemasan.

Tahun lalu, makanan disediakan dalam kantong kertas (paperbag), namun tahun ini pihak BGN menguji coba penggunaan kantong yang dapat digunakan ulang di Sukabumi, Jawa Barat.

Kantong tersebut harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

Program MBG, tambah Dadan, akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri dan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang non-Muslim.

Meski ada usulan agar daerah dengan mayoritas non-Muslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan, BGN memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama di seluruh daerah.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu, apakah di daerah yang non-Muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ungkap Dadan.

Dadan berharap makanan sehat yang disediakan oleh BGN bisa menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan bergizi di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Program ini bertujuan untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang tidak baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari untuk mengurangi kandungan gula yang berlebihan, dan menyajikan makanan yang sehat. Mudah-mudahan makanan yang diberikan oleh BGN bisa dicontoh di rumah masing-masing," harap Dadan Hindayana.

Polda Jambi memulai pembangunan dapur sehat untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dapur sehat yang dibangun dengan nilai Rp 2,4 miliar ini akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jambi.

Dapur sehat Polda Jambi ini dibangun di Pasar Malioboro, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Peletakan batu pertama dilakukan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, pada Rabu (19/2/2025).

Ketua Panitia Pembangunan SPPG Polda Jambi Kombes Jannus Parlindungan Siregar menjelaskan pembangunan dapur sehat ini merupakan tindak lanjut dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri untuk meningkatkan akses gizi bagi masyarakat.

Pembangunan SPPG ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita dengan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar dari APBN.

Kapolda Jambi menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang cukup.

"Kami harapkan dapur ini bisa menjadi contoh di Provinsi Jambi, dan kami juga mendorong para Kapolres untuk membangun dapur sehat di wilayah masing-masing," kata Irjen Rusdi, Rabu (19/2/2025).

Rusdi menyebut pembangunan dapur sehat ini ditarget akan selesai selama 2 bulan ke depan. Setelah selesai, dia berharap dapur sehat bisa langsung beroperasi untuk mendistribusikan penerima manfaat makanan bergizi gratis.

"Nantinya, target yang menerima manfaat hasil pembangunan dapur sehat ini kurang lebih 3.500 anak," ujarnya.

Puncak acara ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Jambi, diikuti sesi foto bersama, serta penyerahan cinderamata kepada perwakilan pelajar di Kota Jambi. Acara peresmian ini juga turut dihadiri oleh Wakapolda Jambi, Brigjen Edi Mardianto, jajaran pejabat utama Polda Jambi, tokoh masyarakat dan perwakilan Bhayangkari.

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas kini menjangkau lebih banyak penerima. Mulai Senin (17/2/2025), program ini diperluas hingga mencakup 25 ribu siswa dari tingkat TK hingga SMA sederajat di berbagai wilayah Banyumas.

Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Armed Ida Bagus Adi Permana, mengungkapkan bahwa perluasan program ini ditandai dengan beroperasinya sembilan dapur sehat baru di berbagai titik. Lokasi dapur tersebut tersebar di Purwokerto Timur, dua dapur di Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Gumelar, Kemranjen, Sumpiuh, dan Kedungbanteng.

Dengan bertambahnya jumlah dapur, distribusi makanan tidak lagi hanya terpusat di Kota Purwokerto, tetapi juga mulai menjangkau daerah-daerah pelosok Banyumas.

"Hari ini, sembilan dapur sehat tambahan mulai beroperasi, bukan hanya di kota, tapi juga di wilayah pinggiran seperti Sumpiuh, Kemranjen, Gumelar, dan Kedungbanteng. Setiap dapur mampu melayani sekitar 2.500 siswa," kata Letkol Armed Ida Bagus usai diskusi publik bertema Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin.

Dapur sehat ini dikelola oleh yayasan dan pihak swasta yang telah melalui proses verifikasi ketat oleh Badan Gizi Nasional wilayah Banyumas dan Kodim 0701 Banyumas. Proses ini memastikan bahwa peralatan, standar gizi, serta kebersihan makanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Program MBG ini juga mendapat dukungan dari para petani lokal yang berkomitmen menjadi pemasok utama bahan makanan, seperti beras, sayuran, dan lauk pauk. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Banyumas, Jaka Budi Santoso, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjamin kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Namun, Jaka mengakui bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah permodalan. Pasalnya, sistem pembayaran dalam program ini tidak bisa dilakukan secara langsung seperti transaksi di pasar.

"Saya sudah ketemu dengan para petani di Banyumas, mereka sudah siap memasok sayuran, beras untuk MBG. Jadi persoalan dana yang dibutuhkan cukup besar, karena tidak langsung dibayar kaya beli di pasar," kata Jaka.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas pertama kali diluncurkan pada Senin (6/1) lalu dengan sasaran awal sebanyak 750 pelajar TK dan SD di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur. Seiring berjalannya waktu, program ini terus berkembang hingga kini mencakup puluhan ribu siswa di berbagai jenjang pendidikan.
 

Editor : Arbi Anugrah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pekutatan resmi diluncurkan dengan menyediakan makanan bergizi untuk 983 siswa di delapan sekolah. Dapur sehat di Pekutatan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Prabu saat ini masih menggunakan wadah plastik.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, mengatakan saat ini sudah ada dua dapur sehat di Jembrana, termasuk di Pekutatan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Prabu sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jembrana sudah memiliki dua dapur sehat, selain di wilayah kota, kini ada juga di Kecamatan Pekutatan oleh Yayasan Pelita Prabu. Hari ini sudah launching di delapan sekolah," ungkap Anom saat dikonfirmasi detikBali, Senin (17/2/2025).

Dapur sehat di Pekutatan berlokasi di sebelah Kantor Desa Pekutatan dan mendapatkan izin untuk menyediakan 1.000 porsi makanan. Namun, saat ini baru melayani 983 siswa.

"Izin diberikan bertahap sesuai rekomendasi dari BGN," jelas Anom.

Untuk distribusi makanan, sementara ini Yayasan Pelita Prabu menggunakan wadah plastik karena ompreng stainless atau wadah makanan berbaham stainless masih dalam proses pemesanan.

"Informasinya masih dalam perjalanan. Secara teknis, penggunaan cup plastik ini hanya boleh selama lima hari dan harus diganti dengan yang baru," kata Anom.

Selain itu, Anom juga menyampaikan Disdikpora akan mengevaluasi menu makanan yang disajikan. "Tadi belum ada susu, kami masih menunggu informasi. Kami juga akan mengevaluasi menu," imbuhnya.

Terkait dapur sehat di wilayah Negara, Anom mengaku dapat masukan terkait alergi siswa terhadap makanan tertentu.

"Nantinya yayasan dan BGN akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait hal ini," tandas Anom.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Berdasarkan Laporan World Food Programme (WFP) 2024, setidaknya 23 juta orang di Indonesia tidak mampu memenuhi asupan gizi seimbang setiap harinya. Pertanyaannya, mampukah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijanjikan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis gizi tersebut?

Menurut Prof. Yodi Mahendradhata, Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, program MBG hanyalah jawaban populis atas masalah stunting yang lebih kompleks. Manfaat dan urgensi program ini pun layak dipertanyakan. Di lain sisi, Prof. Tjandra Yoga Aditama dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memandang program MBG sebagai a multisectoral game changer yang tidak hanya untuk meningkatkan gizi anak dan mendukung kesehatan anak, tetapi juga menciptakan rantai pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, hingga mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Terlepas dari segala perdebatan yang ada, pemerintah tetap terlihat optimis menjalankan program MBG. Pada 6 Januari 2025, program ini secara resmi diluncurkan di 31 provinsi. Melalui 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) secara langsung, program MBG diklaim telah menjangkau 650 ribu penerima manfaat, mencakup siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebelum resmi dilaksanakan, pada 16 Desember 2024, penulis berkesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah di wilayah Jabodetabek yang menjadi sasaran uji coba program MBG. Mayoritas melaporkan adanya manfaat nyata dari MBG, meskipun di awal pelaksanaannya terdapat tantangan dalam distribusi dan operasional. Paranggi Rismoko, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 06 di Jakarta Timur, merupakan salah satu yang menilai MBG berhasil membantu menyediakan makanan sehat bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidaksesuaian jadwal distribusi makanan dengan waktu belajar mengakibatkan kondisi makanan tidak prima saat diterima siswa.

Permasalahan ini berakar pada ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan MBG. Saat ini, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN hanya mengatur kerangka kelembagaan tanpa menetapkan peraturan terkait pelaksanaan MBG itu sendiri. Kejelasan regulasi sangat penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan program pemerintah. Ketiadaan regulasi ini memperparah 3 (tiga) persoalan utama: (i) koordinasi dan kewenangan kementerian atau lembaga (K/L) terkait, (ii) standardisasi tata kelola distribusi dan pengadaan, serta (iii) pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terkualifikasi.

Kurangnya Koordinasi dan Kewenangan Institusional

Kekosongan hukum pada program MBG yang bersifat lintas K/L dapat menimbulkan ketidaktegasan dalam distribution of power and authority. Hal ini mengingat implementasi program MBG mencakup berbagai aspek, meliputi pendanaan, logistik, kebutuhan gizi/kesehatan, lingkungan pendidikan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pada akhirnya, kebijakan yang dikeluarkan K/L dapat saling bertabrakan atau tidak tepat sasaran dan lambat dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas pemilihan sekolah dan kesiapan institusional dalam MBG. Namun, tanpa koordinasi yang jelas dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengelola integrasi anggaran, terdapat potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan alokasi dana yang tersedia. Akibatnya, sekolah yang seharusnya diprioritaskan tidak mendapatkan dukungan optimal, sementara sekolah lain yang kurang membutuhkan justru menerima alokasi yang lebih dari apa yang seharusnya.

Standardisasi Tata Kelola dan Pengadaan

Keberadaan regulasi dalam aspek tata kelola distribusi serta pengadaan barang dan jasa pada program MBG juga sangat krusial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan prinsip good governance yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis pada standar yang jelas dan terukur.

Tanpa regulasi yang tegas, distribusi serta pengadaan barang dan jasa dalam program MBG berisiko mengalami berbagai masalah inefisiensi hingga potensi penyimpangan. Meskipun terdapat Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG yang disusun oleh BGN, tidak ada konsekuensi hukum yang tegas bagi mitra jika dalam praktiknya ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar gizi atau berisiko menimbulkan masalah kesehatan akibat kontaminasi atau bahan yang tidak layak konsumsi.

Tidak hanya itu, tidak diaturnya mekanisme tender mitra yang transparan dan objektif juga dapat meningkatkan potensi praktik monopoli atau oligopoli jika pengadaan makanan terpusat pada beberapa penyedia besar sebagaimana hal ini telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi tersebut akan mengarah pada harga yang tidak kompetitif dan kualitas yang tidak optimal hingga membuka ruang bagi praktik korupsi dan kolusi. Pada akhirnya, anggaran yang telah dialokasikan menjadi tidak efisien akibat rawan penyalahgunaan wewenang seperti praktik penggelembungan harga hingga penurunan kualitas.

Kapasitas SDM Terkualifikasi

Badan Gizi Nasional juga menghadapi tantangan dalam kapasitas SDM akibat ketidaksiapan birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap pengguna anggaran negara untuk menerapkan sistem pengendalian internal, termasuk audit, review, evaluasi, serta pemantauan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Namun, sebagai lembaga yang baru dibentuk pada 15 Agustus 2024, BGN tentu belum memiliki SDM yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas ini.

Di tengah keterbatasan, BGN justru dipercaya mengelola anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, yang berpotensi meningkat hingga ratusan triliun rupiah pada tahun anggaran selanjutnya. Dengan jumlah SDM yang secara ideal belum memadai, pengelolaan anggaran sebesar itu tampaknya akan sulit untuk terhindar dari risiko inefisiensi dan kegagalan pencapaian target program MBG. Oleh karena itu, kebutuhan akan percepatan rekrutmen SDM harus dikawal dengan regulasi yang menjamin proses seleksi berbasis meritokrasi guna mencegah potensi malpraktik.

Urgensi Reformasi Regulasi

Untuk mengatasi tiga persoalan di atas, setidaknya dibutuhkan regulasi setingkat peraturan presiden untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Tanpanya, SPPG selaku unit pelaksana MBG dapat menghadapi hambatan besar dalam implementasi, dan risiko korupsi dalam eksekusi program sudah barang tentu menjadi kian tinggi. Jika dibiarkan, kondisi demikian akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam penyediaan layanan dasar, terutama untuk program unggulan yang telah mendapat atensi publik yang cukup tinggi.

Program MBG sejatinya bukanlah hal baru. Jepang dan India telah lebih dulu membuktikan efektivitas program serupa dengan dukungan kerangka hukum yang kuat. Jepang memiliki School Lunch Act 1954 yang mengatur standar gizi secara ketat, sementara India menerapkan National Food Security Act 2013 yang mencakup mekanisme pengaduan bagi penerima manfaat. Tak heran, program mereka telah menciptakan legacy konkret yang dirasakan lintas generasi.

Indonesia, yang kini mulai menerapkan program MBG, perlu mempertimbangkan aspek regulasi ini dengan bijak. Jika ingin mencapai keberhasilan serupa, regulasi yang kuat dan berkelanjutan harus menjadi prioritas, agar program ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi masalah krisis gizi di Indonesia.

Penulis adalah Tenaga Profesional Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Opini ini tidak mewakili institusi tempatnya bekerja

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat itu sampai dengan sekarang ada 200 lebih, mungkin sudah 300 dari Badan Gizi Nasional

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebutkan pembangunan dapur sehat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sudah mencapai hampir 300 unit.

"Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat itu sampai dengan sekarang ada 200 lebih, mungkin sudah 300 dari Badan Gizi Nasional," kata Jenderal Maruli saat kunjungan kerja di Makorem Wira Satya Denpasar, Bali, Sabtu.

Mantan Pangkostrad itu menjelaskan Makan Bergizi Gratis utamanya merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Maruli menegaskan posisi TNI AD dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya membantu Badan Gizi Nasional, bukan pengambil kebijakan utama.

"Sebenarnya yang paling mempunyai kewenangan menjelaskan ini harusnya Badan Gizi Nasional. Anggota-anggota kita ikut membantu melakukan itu," katanya.

"Badan Gizi Nasional dari sejak awal sudah bekerja sama dengan kami, bagaimana mencari lokasi, mendata siswa dan ibu hamil, tenaga, dan kendaraan. Itu yang kami bantu terus," kata Maruli.

Dia mengatakan keberadaan dapur sehat di daerah-daerah akan membantu distribusi dan logistik makan bergizi. Namun demikian dia menekankan bahan yang digunakan dalam Program MBG tetap akan melibatkan warga sekitar untuk mendukung perekonomian masyarakat.

"Kalau ini berjalan otomatis akan berputar ekonomi di situ. Dapur akan memerlukan beras, sayur, daging, dan sebagainya. Kalau belajar dari penyampaian Bapak Presiden hitungannya itu bisa jadi Rp7 miliar untuk menyiapkan dapur sehat," kata Maruli Simanjuntak.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Praktisi kesehatan masyarakat dr. Ngabila Salam mengajak keluarga di Indonesia untuk mulai membatasi konsumsi rokok dan mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat.

“Ayo kita ubah belanja 1 batang rokok menjadi 1 butir telur untuk kecukupan gizi keluarga baik anak, calon ibu, dan ibu hamil,” kata Ngabila, seperti dikutip dari Antara, Senin (27/1/2025).

Menurutnya, kebiasaan membeli rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar dalam rumah tangga setelah beras, khususnya pada keluarga miskin.

Hal ini sangat berbahaya karena asap rokok menjadi salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan anak terkena stunting.

Sebagai alternatif, Ngabila menganjurkan keluarga untuk mengganti pengeluaran tersebut dengan gaya hidup sehat.

Salah satunya adalah dengan mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan melalui program “Isi Piringku” yang mendorong konsumsi makanan sehat sesuai takaran yang tepat.

Ia juga menekankan pentingnya konsumsi protein hewani, yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak.

Satu butir telur per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi balita.

Selain telur, protein hewani bisa diperoleh dari ikan, ayam, daging, atau seafood. Sementara itu, protein nabati bisa didapat dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan.

Selain pemberian protein, Ngabila juga mengingatkan agar piring makan anak harus mengandung sayur dan buah-buahan.

"Sayur dan buah dimakan lima porsi per hari yakni tiga porsi saat makan besar dan dua porsi camilan di antara makan besar," kata Ngabila.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak.

Ngabila menyarankan, untuk orang dewasa, konsumsi gula maksimal 4 sendok makan (sdm) per hari, garam 1 sendok teh (sdt), dan lemak 5 sdm, yang sudah termasuk dari makan besar, camilan, minyak untuk menggoreng, dan menumis.

Untuk orang tua yang merasa bingung dalam mengolah makanan bergizi, Ngabila menyarankan agar mereka memanfaatkan buku resep digital dari Kementerian Kesehatan.

Buku tersebut berisi olahan makanan sehat, tinggi protein, mudah, dan murah dengan bahan baku yang banyak dijumpai sehari-hari.

Buku resep tersebut dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi ayosehat.kemkes.go.id.

Dengan langkah-langkah sederhana ini, diharapkan keluarga Indonesia dapat memulai kebiasaan hidup sehat yang bermanfaat bagi kesehatan mereka, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

KOMPAS.com - Dokter Spesialis Gizi Klinik, Raissa Edwina Djuanda, mengajak orang tua untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan menyiapkan makanan sebagai bagian dari peringatan Hari Gizi Nasional.

Menurutnya, cara ini dapat membantu anak lebih menghargai pentingnya makanan sehat sejak dini.

“Jadilah contoh, libatkan anak dalam mempersiapkan makanan, misalnya dalam belanja bahan makanan, mengolah, mencuci, memasak agar mereka lebih menghargai makanan,” ujar Raissa, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).

Raissa juga menyarankan orang tua untuk membuat jadwal rutin makan bersama keluarga secara teratur.

Kegiatan ini tidak hanya mempererat kedekatan keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan untuk edukasi mengenai gizi yang baik.

“Perkenalkan tentang gizi atau makanan sehat sedari dini, dan berilah pujian jika mereka makan dengan baik,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan makan yang sehat dalam keluarga guna mencegah risiko penyakit seperti obesitas, stunting, dan penyakit tidak menular lainnya.

Menurut Raissa, memberikan contoh makan sehat kepada anak-anak sangatlah penting, karena keluarga memegang peran besar dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak kecil.

“Sebaiknya orang tua memberikan contoh makan yang baik kepada anak-anaknya, karena keluarga sangat berperan dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak dini,” tuturnya.

Mencegah penyakit, lanjut Raissa, jauh lebih mudah daripada mengobati. Anak-anak dengan gizi yang baik akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan produktif.

Peringatan Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) yang jatuh setiap tanggal 25 Januari, tahun ini mengangkat tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”.

Tema ini sangat relevan mengingat tantangan global yang semakin berat, seperti meningkatnya prevalensi obesitas, ketidakseimbangan gizi, serta berbagai penyakit yang terkait dengan gaya hidup.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mencatat beberapa masalah gizi yang masih menjadi perhatian di Indonesia.

Stunting masih terjadi pada 21,5 persen balita, gizi kurang pada balita mencapai 8,5 persen, anemia pada remaja mencapai 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, dan obesitas pada orang dewasa mencapai 23,4 persen.

Dengan peringatan HGN ke-65 ini, Kemenkes berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih makanan bergizi untuk menciptakan keluarga yang sehat dan mencegah masalah gizi yang lebih serius di masa depan.