Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Kementerian PKP baru menggunakan Rp 113,61 miliar dari total anggaran Rp 3,4 triliun pada 2025. Penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai keperluan, mulai dari internal hingga pembentukan layanan BENAR-PKP.

Untuk realisasi anggaran sampai dengan 25 April 2025 yaitu sebesar Rp 113,61 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp 73,15 miliar, belanja barang Rp 39,76 miliar, dan belanja modal Rp 695 juta.

"Realisasi belanja pegawai 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%," ungkap pria yang akrab disapa Ara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Realisasi anggaran tersebut baru sekitar 3,3% saja dari keseluruhan anggaran atau baru Rp 113,61 miliar. Berikut ini rinciannya.

Sekretariat Jenderal

Realisasi Rp 111,59 M (18,60%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor, penyusunan SOTK, penyusunan regulasi, kerja sama kelembagaan, penyelesaian revisi DIPA/administrasi keuangan.

Inspektorat Jenderal

Realisasi Rp 206,3 juta (1,41%) digunakan untuk penyusunan sistem pengendalian internal dan pengawasan, review dan audit internal, kerja sama dengan KPK, BPK, BPKP.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Realisasi Rp 329,4 juta (0,06%) digunakan untuk penyusunan kebijakan, regulasi, terkait tata Kelola kawasan PSU, sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembentukan BP3, pembentukan BENAR PKP.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Realisasi Rp 500,3 juta (0,07%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perdesaan, tata Kelola BSPS, satuan tugas data, inisiasi revisi UU No 23/2014, kerja sama dengan Kemendagri dan Pemda.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Realisasi Rp 715,6 M (0,05%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perumahan perkotaan, satgas tanah negara untuk rakyat, koordinasi dengan Kemenkeu, ATR-BPN, BUMN.

Direktorat Jenderal Tata Kelola & Pengendalian Risiko

Realisasi Rp 264,2 juta (0,95%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi tata Kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan (FLPP, investasi), manajemen risiko, peningkatan kualitas, efisiensi dan pencegahan korupsi.

Sebagai informasi, pada 2025, Kementerian PKP memiliki anggaran Rp 3,44 triliun yang diprioritaskan untuk kegiatan padat karya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan pesisir, melanjutkan pembangunan rumah susun/rumah khusus, pemenuhan belanja pegawai, serta layanan perkantoran wajib.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara terkait penyerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih rendah. Sampai 12 Maret 2025 anggaran yang baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang.

Dadan mengatakan penyebab belanja MBG baru Rp 710,5 miliar sejak awal tahun dikarenakan adanya penyesuaian administrasi.

"Utamanya karena proses administrasi di tahap-tahap awal," kata Dadan kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

Dadan memastikan penyerapan MBG akan meningkat signifikan dalam waktu dekat, utamanya pada September 2025. Hal itu disebut sesuai rencana awal di mana sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur telah siap semua.

"Dari rencana awal memang juga penyerapan besar utamanya mulai September ketika SDM dan infrastruktur sudah siap di lapangan," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran program MBG hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggara menjadi Rp 171 triliun.

"Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

Simak juga Video: Makan Bergizi Gratis Masuk Kategori Riset yang Didanai Kemendiktisaintek

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit untuk tahun depan. Menurut para pengembang, kuota tersebut masih kurang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, kuota FLPP seharusnya bisa lebih dari 250.000 unit apalagi penyerapan KPR subsidi setiap tahun selalu meningkat.

"Terima kasih kalau tahun depan 220.000 unit tapi harapan kita lebih dari itu. Saya melihat history serapan KPR itu semakin tahun meningkat artinya perlu dipersiapkan juga dari 250.000 lebih. Kalau Apersi mempunyai perkiraan 250.000 unit itu minimal," katanya di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia berharap, pemerintah bisa mencari pembiayaan lain selain APBN untuk meningkatkan kuota FLPP tahun depan. Sebab, dana APBN cukup terbatas.

"Saya selalu mengingatkan adanya kreativitas dari pembiayaan pemerintah, jangan selalu berharap dari APBN terus. Kan ada banyak pola-pola investasi yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau kita berharap dari APBN, APBN ini kan fiskalnya terbatas tapi tidak menghentikan pembangunan dan renovasi rumah. Bagaimana pemerintah cara kreativitas pembiayaan," tuturnya.

"Optimis bisa lebih. Harusnya 250.000 unit, bukan 220.000 unit. Tapi kan yang sudah ada 220.000," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, dengan kuota 220.000 unit tersebut merupakan awal yang baik. Namun menurutnya untuk mencapai Program 3 Juta Rumah dengan kuota tersebut masih kurang.

"Sekadar modal awal sudah lumayan, alhamdulillah. Namun kalau dengan target 3 juta rumah, maka kuota ini sama sekali tidak menggambarkan dan tidak memberi semangat untuk kerja keras pencapaian target 3 juta rumah untuk rakyat yang dimulai tahun depan," katanya kepada detikcom.

Ia berharap nantinya akan ada penambahan kuota FLPP. Hal ini untuk mencapai realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Namun kan anggaran itu diketok tahun lalu. Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota ini sampai di angka 500.000 unit. Jadi mari kita terus bersemangat," tutupnya.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru mengungkapkan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ungkapnya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi akan disalurkannya program makan bergizi gratis juga bagi peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.

HNW sapaan akrabnya mendorong Pemerintah agar penyiapan makan bergizi gratis dikelola langsung oleh satuan pendidikan keagamaan, khususnya yang memang sudah memiliki dapur mandiri seperti di Pesantren.

"Selama ini Pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," papar HNW, dalam keterangannya, Jumat (5/12/2024).

Diketahui, untuk menyalurkan makan bergizi gratis Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. HNW mendorong agar khususnya Pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya Pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh Pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familiar dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing," kata Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Gizi Nasional, target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

HNW meminta Kementerian Agama RI agar memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali. Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

"Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah, sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga akan disalurkan ke peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan. Dia pun mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) pesantren dioptimalkan dalam program tersebut.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata HNW dalam keterangan, Kamis (5/12/2024).

Diketahui untuk menyalurkan Makan Bergizi Gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

HNW pun mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri. Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing," jelasnya.

Berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali.

Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru," tutupnya.