Madiun (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meninjau kegiatan simulasi mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Memastikan program MBG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD dapat segera berjalan. Ini masih tahap simulasi, Insyaallah akan segera kita kerjakan secara serentak setelah simulasi ini," ujar Menteri Wihaji saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Tirta Raya, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu.

Menurutnya, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalin kolaborasi pendayagunaan tenaga lini lapangan dalam pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan stunting melalui program MBG.

Peninjauan di SPPG Kota Madiun tersebut juga dilakukan bersama Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo.

"Setelah simulasi ini, hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan nanti. Poin penting dari kegiatan ini, selain anak sekolah, anak pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diharapkan juga dapat MBG," kata dia.

Ia menjelaskan pelaksanaan MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD memiliki perbedaan dengan MBG pada sasaran anak sekolah. Hal itu karena letak sasaran yang tersebar.

Oleh karena itu pihaknya dengan bekerja sama dengan jajaran pemda akan mendukung penyediaan tenaga untuk proses distribusi MBG bagi ibu hamil dan menyusui.

"Pihak Kemendukbangga/BKKBN telah memiliki petugas tim pendamping keluarga dan alat transportasi sepeda motor di tingkat kabupaten/kota. Tim pendamping itu nanti yang akan membantu mendistribusikan paket makanan ke sasaran. Ini beda dengan sasaran siswa sekolah yang MBG bisa didistribusikan dengan mobil di sekolah tertentu," katanya.

Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo menambahkan bahwa program MBG bukan merupakan pekerjaan Badan Gizi Nasional sendiri. Namun, juga dibutuhkan peran dari kementerian lembaga, pemda, serta pihak terkait lainnya.

"Salah satu contoh nyatanya adalah saat BGN membutuhkan distribusi dan ternyata BKKBN sudah mempunyai kekuatan di lapangan melalui kader yang cukup banyak. Maka inilah fungsi dari kerja sama BGN dengan BKKBN, pemda, dan lainnya," kata Nyoto.

Ia menilai fungsi simulasi MBG ibu hamil yang dilakukan di Kota Madiun kali ini sangat penting dan tepat, sehingga pihaknya nanti bisa menyampaikan laporan ke Presiden.

"Ini salah satu hal yang tepat dari fungsi simulasi, sehingga kita bisa menyampaikan kepastian ke Bapak Presiden Prabowo bahwa MBG sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD bisa kita distribusi langsung sampai di depan rumah," katanya.

Sementara, dalam kegiatan simulasi tersebut Menteri Wihaji dan Deputi Nyoto Suwignyo memantau simulasi pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga lokasi di sekitar SPPG di Jalan Tirta Raya dan area Rusunawa Kota Madiun oleh petugas pendamping keluarga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, Forkopimda Kota Madiun, Sekda Kota Madiun Soeko, Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Maidi, Kepala Dinkes PP-KB Kota Madiun Denik Wuryani, dan jajaran pejabat terkait.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Siak, Riau, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Regional III Provinsi Riau melaksanakan simulasi program makan bergizi gratis bagi para pelajar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dan Dinas Ketahanan Pangan Riau.

Region Head PTPN IV Regional III Rurianto, di Siak, Jumat, mengatakan bahwa simulasi penyiapan makan bergizi gratis bagi pelajar di Kabupaten Siak itu merupakan bentuk dukungan nyata perusahaan dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik, yang sejalan dengan program Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi emas," kata Rurianto.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Menengahi Atas Negeri 1 Dayun dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dayun. Sebanyak 1.000 porsi makan gratis bergizi lengkap dengan susu diberikan kepada para pelajar menengah atas itu.

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Rozi Candra mengapresiasi inisiasi PTPN IV yang melaksanakan simulasi program tersebut untuk pertama kalinya di Kabupaten Siak. Terlebih lagi keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan program tersebut juga yang pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Riau.

"Kami berharap perusahaan maupun instansi lainnya yang beroperasi di Kabupaten Siak dapat mengikuti jejak langkah PTPN IV yang telah menginisiasi program tersebut," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dr Benny Chairudin turut mengapresiasi langkah PTPN IV yang telah mempersiapkan program yang masuk ke dalam tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) tersebut dengan sangat baik.

Ia mengemukakan PTPN IV Regional III bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam menyiapkan makan gratis bergizi untuk para pelajar.

"Mulai dari gizi, kalori, serat, karbohidrat, dan keamanan pangan seluruhnya telah diperiksa dan diteliti dengan lengkap sesuai kebutuhan nutrisi pelajar SMA sederajat. Sampai pemilihan susu juga diseleksi ketat, yakni susu yang rendah gula. Ini sangat baik untuk dicontoh," ujar dia.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Siak, Riau, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Regional III Provinsi Riau melaksanakan simulasi program makan bergizi gratis bagi para pelajar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dan Dinas Ketahanan Pangan Riau.

Region Head PTPN IV Regional III Rurianto, di Siak, Jumat, mengatakan bahwa simulasi penyiapan makan bergizi gratis bagi pelajar di Kabupaten Siak itu merupakan bentuk dukungan nyata perusahaan dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik, yang sejalan dengan program Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi emas," kata Rurianto.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Menengahi Atas Negeri 1 Dayun dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dayun. Sebanyak 1.000 porsi makan gratis bergizi lengkap dengan susu diberikan kepada para pelajar menengah atas itu.

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Rozi Candra mengapresiasi inisiasi PTPN IV yang melaksanakan simulasi program tersebut untuk pertama kalinya di Kabupaten Siak. Terlebih lagi keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan program tersebut juga yang pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Riau.

"Kami berharap perusahaan maupun instansi lainnya yang beroperasi di Kabupaten Siak dapat mengikuti jejak langkah PTPN IV yang telah menginisiasi program tersebut," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dr Benny Chairudin turut mengapresiasi langkah PTPN IV yang telah mempersiapkan program yang masuk ke dalam tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) tersebut dengan sangat baik.

Ia mengemukakan PTPN IV Regional III bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam menyiapkan makan gratis bergizi untuk para pelajar.

"Mulai dari gizi, kalori, serat, karbohidrat, dan keamanan pangan seluruhnya telah diperiksa dan diteliti dengan lengkap sesuai kebutuhan nutrisi pelajar SMA sederajat. Sampai pemilihan susu juga diseleksi ketat, yakni susu yang rendah gula. Ini sangat baik untuk dicontoh," ujar dia.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

GROBOGAN, iNewsMuria.id – Menjaga kualitas gizi generasi penerus bangsa untuk cita-cita Generasi Emas Indonesia 2024, Wakil Menteri  (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ikut turun tangan.

Saat berkunjung ke Kabupaten Grobogan, Selasa (17/12/2024), Wamen Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Dzulfikar Ahmad Tawalla membagikan makan  bergizi gratis untuk pelajar.

Pembagian 812 paket makanan bergizi gratis kepada pelajar SMP, SD, MI dipusatkan di SMPN 1 Penawangan.  Sebanyak 37% dari penerima program pemerintah tersebut berasal dari keluarga PMI.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto, Kepala BP3MI Jateng Pujiono, Kepala Disnakertrans Grobogan Teguh Harjokusumo dan Camat serta para pendidik.

“Kita meninjau simulasi program nasional makan bergizi gratis, ini lokasi ke empat.  Sebelumnya di Jogja, NTB, Cirebon dan keempat di Grobogan,” jelas Wamen Perlindungan PMI.

Pemilihan lokasi simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut, lanjut Wamen Dzulfikar adalah tempat atau daerah yang banyak Pekerja Migran Indonesia.

“Hal itu juga terlihat saat kita berinteraksi dengan siswa, ada yang bapak atau ibuknya sebagai Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dan ada juga di Hongkong,” ujarnya.

Dalam simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut pihaknya juga melibatkan mantan Pekerja Migran Indonesia dengan peran masing-masing.

Menurut Wamen Perlindungan PMI, hal tersebut merupakan bagian keterlibatan PMI atas ihtiar Presiden Prabowo Subianto dalam hal merealisasikan program makan bergizi gratis.

“Memang secara teknis dipegang oleh Badan Gizi Nasional, namaun kita turut membantu dalam hal pemilihan tempat dan lain sebagainya, di mana lokasinya PMI kita siap,” tambah Dzulfikar.

 Jadi program ini sebagai upaya mencukupi gizi anak indonesia dan kepastian masa depan generasi muda yang nantinya di 2045 menjadi Generasi Emas Indonesia.

“Siswa SD, SMP di 20 tahun lagi atau di 2045 adalah momentum Indonesia Emas yang tentunya  membutuhkan generasi yang produktif. Makanya dari saat ini harus sudah disiapkan,” kata Wamen.
 
Kepala BP3MI Jawa Tengah, Pujiono mengatakan BP3MI selain mensuport pemerintah dengan program makan bergizi juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Desa Wolo.

“Di Desa Wolo, Kecamatan Penawangan ada sekitar 300 pekerja migran, sehingga kegiatan ini kita laksanakan di wilayah tersebut,”  kata Pujiono. (*)

Editor : Arif F

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mensimulasikan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa-siswi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan pers KP2MI yang diperoleh pada Senin (16/12), simulasi MBG dilakukan kepada 1.050 siswa di SDN 1 Gembongan Mekar, SDN Gembong dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mubtadin di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/12).

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan simulasi Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam rangkaian kegiatan menyambut peringatan Hari Pekerja Migran (Migrant Day).

"Hari ini kita melakukan giat simulasi MBG, salah satu program Bapak Presiden Prabowo yang juga tengah diujicobakan saat ini di berbagai daerah," kata Wamen Christina

Dia mengatakan salah satu alasan memilih Cirebon sebagai tempat simulasi adalah karena daerah tersebut banyak menyalurkan pekerja migran, dan KP2MI ingin melibatkan daerah tersebut dalam rangkaian acara peringatan Migrant Day yang jatuh pada 18 Desember 2024.

"Pak Pj. Bupati sampaikan bahwa tahun 2024 ada sekitar 11.000 warga Kabupaten Cirebon yang berangkat sebagai pekerja migran. Destinasi utamanya itu ke Hongkong dan Taiwan. Jadi, banyak juga anak-anak di sini yang kebetulan keluarganya sedang bekerja ke luar negeri. Itu satu hal menarik untuk simulasi giat MBG," kata Christina.

Ke depan, ia ingin mendorong agar ada lebih banyak lagi warga yang memperoleh akses informasi tentang migrasi ke luar negeri dengan cara aman dan agar mereka mewaspadai iklan rekrutmen di media sosial yang marak dan menawarkan gaji sangat besar.

"Hal seperti ini harus diwaspadai. Tidak sulit untuk mengecek kebenaran informasi di era digital. Kami punya 23 perwakilan BP3MI dan P4MI yang siap memberikan informasi. Waspadai dan cek kebenaran informasi tentang lowongan kerja ke Thailand sebagai operator dengan gaji sekian dan hal-hal lainnya," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan selalu hadir melindungi warga negaranya yang hendak berangkat maupun selama di luar negeri dan saat kembali.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memastikan perlindungan bagi pekerja migran melalui berbagai program.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, usai pembagian MBG kepada siswa, menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon terus memberikan perhatian khusus kepada para pekerja migran.

"Insya Allah kami terus mendorong untuk kebaikan-kebaikan pekerja migran, kami juga mengalokasikan anggaran untuk pelindungan pekerja migran baik mulai keberangkatan, kemudian jika ada yang sakit dan atau meninggal," katanya.

Dia mengatakan terdapat 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, salah satunya kecamatan Babakan, yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Simulasi pembagian makanan bergizi gratis bagi pelajar yang digelar Polres Malang menyisakan kisah pilu. Suasana berubah haru ketika seorang siswi tiba-tiba menangis ketika menerima paket makanan.

Polisi yang menyerahkan makanan sempat terkejut dan mendekati siswi tersebut untuk mengetahui alasannya. Jawaban yang diberikan oleh sang siswi membuat suasana menjadi haru.

Siswi kelas VII tingkat menengah pertama itu menangis karena mengaku teringat dengan adiknya di rumah. Ia pun rela menyisakan separuh paket makanan untuk diberikan kepada adiknya ketika pulang sekolah.

Sementara itu, siswa lainnya tampak antusias menikmati makanan yang dibagikan. Didampingi para guru dan kepala sekolah, mereka menyantap makanan bergizi tersebut bersama-sama di ruang kelas.

Kapolres Malang saat tinjau simulasi pembagian makanan bergizi gratis di Malang (Foto: Istimewa)

Momen haru ini terjadi saat simulasi pembagian makanan gratis di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang ditinjau langsung Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Rabu (4/12/2024).

"Dia (siswi) tidak menghabiskan tapi hanya makan separuh. Sedangkan separuhnya itu akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga. Kita sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini," kata Putu Kholis dengan penuh empati.

Ada sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, menerima makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar, dan susu tersebut.

Paket makanan bergizi disiapkan langsung diatas meja ruang kelas para pelajar.

Putu Kholis menambahkan program simulasi makan bergizi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Polres Malang.

Sebelumnya, simulasi juga telah dilaksanakan di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang merupakan lokasi terdampak bencana banjir.

Simulasi makan bergizi ini merupakan bagian dari upaya Polres Malang mendukung program pemerintah terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah. Total sekitar 450 siswa telah menerima manfaat dari kegiatan ini.

"Kita bisa mensimulasikan kegiatan makan bergizi bersama ini sehingga jajaran Polres Malang ada gambaran, ketika nanti program dari pemerintah sudah berjalan nanti kita bisa mendukung dan membantu program tersebut," tegas Putu Kholis.

Kholis menyebut simulasi makan bergizi di MTS Al-Khalifah karena melihat banyaknya pelajar yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim.

Kegiatan ini juga dilakukan secara terpisah dengan program yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu.

Guna memberikan gambaran bagi anggota Polres Malang dalam mengawal berbagai program pemerintah.

"Kami dari Polres Malang siap mengawal program-program pemerintah terutama yang berhubungan dengan aset bangsa, generasi penerus ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah