Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masih mengalami kendala di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (22/4) dan sepakat untuk mengecek langsung sejumlah daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Ia bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti Apersi, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, dan Apernas Jaya di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR yang membeli atau membangun rumah. Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan bulan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mendagri selama ini terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Tentunya data dari asosiasi pengembang ini perlu di crosscheck dan diklarifikasi langsung ke daerah karena SKB 3 Menteri ini sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan di lapangan," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG, dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB (izin mendirikan bangunan) untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," katanya.

Di sisi lain, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tutur Tito.

Berdasarkan data dari perwakilan asosiasi pengembang REI Maria, dari sejumlah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia baru ada sekitar 130 pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri. Beberapa pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut di Jawa Tengah antara lain di Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Grobogan, Rembang, dan Jepara.

Sementara itu, daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri di Jateng secara efektif antara lain Kendal dan Kota Semarang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di Demak, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kemudian, wilayah Jawa Timur yang sudah menjalankan kebijakan tersebut ada di Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, dan Madiun. Daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut ada di Trenggalek, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Situbondo.

"Ada juga pemerintah yang surat kemudahan pengurusan BPHTB sudah ditandatangani wali kota dan bupati namun belum dilaksanakan oleh Dispenda. Ada juga pemda yang menyatakan edaran dari kementerian belum turun ke daerah," imbuhnya.

Ketua Umum Apernas Jaya Andre Bangsawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan Mendagri terhadap masukan dari pengembang.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dan mendampingi saat kunjungan kerja menteri ke daerah untuk mengecek pengurusan BPHTB dan PBG di daerah," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah menyiapkan kado di awal tahun perumahan rakyat. Beberapa pajak akan dibuat menjadi 0%.

Salah satunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal dihapus. BPHTB sendiri dibayarkan sebesar 5% dari nilai obyek pajak.

Dia bilang sudah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut. Tepatnya antara dirinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat," terang Pria yang biasa disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah sampai maksimal harga Rp 2 miliar. PPN akan diterapkan menjadi 0%.

Kemudian ada juga insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%," jelas Ara.

Khusus untuk PBG, pengurusannya juga akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

"Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," tutur Ara.

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Video dinarasikan penolakan ibadah Natal di perumahan kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial (medsos). Polisi menjelaskan duduk perkaranya.

Dalam rekaman video yang beredar itu, terlihat seorang pria menyampaikan bahwa warga telah menyurati lurah dan kapolsek. Mereka menyampaikan merasa keberatan dengan adanya perayaan Natal di lingkungannya.

Terkait video viral tersebut, Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo memberikan penjelasan. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Minggu, 8 Desember 2024, kemarin.

"Adanya aksi warga perumahan Kelurahan Sukahati atas rencana kegiatan ibadah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar yang dipimpin oleh Pendeta NJW," jelas Waluyo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Waluyo menjelaskan, penolakan tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, pada Minggu (8/12). Aksi penolakan warga dilakukan dengan cara menutup portal akses jalan menuju gereja.

"Yang dilatarbelakangi adanya perubahan alih fungsi rumah tinggal menjadi gereja (GPdI) yang berlokasi di perumahan milik pendeta NJW," ungkapnya.

Dimediasi Camat

Warga dan pendeta NJW kemudian melakukan mediasi. Mediasi tersebut dipimpin Camat Cibinong Acep Sajidin, didampingi Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo dan Danramil Cibinong Tatang Taryono. Hadir juga dalam mediasi pendeta NJW, Lurah Kelurahan Tengah Awan Sundawan, Ketua RT, dan ketua perum perumahan setempat.

"Hasil sementara dari mediasi tersebut yaitu warga tetap tidak menghendaki adanya alih fungsi rumah tinggal dijadikan rumah ibadah maupun gereja, di mana Pendeta NJW harus mengikuti prosedur pendirian rumah ibadat/gereja yang sebagaimana SKB 2 Menteri," katanya.

Kesepakatan lainnya, warga hanya mengizinkan kegiatan ibadah sementara hanya oleh umat Nasrani yang bertempat tinggal di perumahan tersebut. Warga menolak warga di luar kompleks perumahan masuk.

"Akhirnya Pendeta NJW tetap melaksanakan kegiatan ibadah perayaan natal tersebut dengan alasan toleransi umat beragama dan ternyata kegiatan tersebut," ucapnya.

Ibadah di Lapangan

Forkopimcam kemudian memfasilitasi untuk mediasi lanjutan dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor dan pihak terkait lainnya. Karena tidak ada titik temu, pendeta NJW kemudian meminta izin agar tetap melaksanakan ibadah.

"Dan disetujui dilaksanakan di tempat terbuka di belakang kantor pemasaran areal perumahan, di lapangan terbuka," katanya.

Setelah mediasi selesai, kata Waluyo, Pendeta NJW kemudian melakukan orasi di depan portal yang ditutup warga. Setelah itu, Pendeta NJW dan jemaatnya kemudian melaksanakan ibadah perayaan Natal di tempat yang telah disepakati dan dilanjutkan dengan ramah tamah di rumah Pendeta NJW.

"Untuk rencana agenda hari ini akan ada mediasi dari kedua belah pihak yang difasilitasi FKUB dan Forkompincam wilayah Kecamatan Cibinong untuk mencari penyelesaian," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Filipina Apresiasi RI Pulangkan Mary Jane: Hadiah di Hari Natal':

[Gambas:Video 20detik]

Pengembang menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menyatakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Surat tersebut dibuat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono mengatakan para pengembang yang tergabung dalam Himperra di seluruh Indonesia turut bergembira atas kabar tersebut. Ia pun meminta agar kebijakan tersebut disosialisasikan ke pemerintah daerah.

"Pada kesempatan tersebut kami sampaikan bahwa Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB 3 menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah," ujar Ari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Hal itu diungkapkannya seusai audiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran di kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Untuk diketahui, SKB yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PKP, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo. SKB itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program 3 Juta Rumah. Hal tersebut antara lain pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Menurut Ari, kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri tersebut merupakan kado istimewa untuk MBR. Kebijakan ini akan sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk ketiga menteri tersebut dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung Bulan Desember 2024 nanti. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada membuat gebrakan cepat dan berpihak ke masyarakat, sehingga memudahkan dalam memiliki rumah.

Selain keluarnya SKB, Himperra mengimbau agar ada SKB lainnya dengan berbagai kementrian yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 Juta Rumah. Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan berbagai hal terkait Pensertifikatan.

Kemudian, SKB dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol), Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal mengenai UPL & UKL. Lalu, Kementerian ESDM soal pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

"Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami dipanggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi," tambah CEO Riscon Group itu.

Selanjutnya, kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

"Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya. Satu rumah itu bisa menggerakkan 150-an industri turunan mulai dari pasir, genteng, batu, semen sampai dengan peralatan perumahan, itu panjang rantai pasoknya," ujar Staf Ahli Menteri (SAM) PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, target Presiden RI Prabowo Subianto adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan menyebut angka 8 persen. Salah satu yang menjadi kontributor untuk pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa konstruksi.

"Sektor jasa konstruksi ini memberikan kontribusi 10-12 persen dari pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita berdasarkan data tersebut, berarti kita harus menggerakkan sektor konstruksi ini seoptimal mungkin supaya bahkan bisa lebih dari itu termasuk di dalamnya Tingkat Komponen Dalam Negerinya (TKDN) tinggi, sektor jasa konstruksi ini impornya rendah, jadi kita masih bisa ambil dari sumber daya lokal," kata Staf Ahli V Menteri PU itu.

SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun juga memiliki dalam mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi SKB Tiga Menteri semangatnya di situ. Artinya ada output-nya berbentuk rumah untuk rakyat, tapi juga ada dampak turunannya atau dampak di dalam proses konstruksinya itu masyarakat sudah bisa menerima manfaat selama proses konstruksi. Itulah yang dimaksud dengan semangat dari SKB Tiga Menteri tersebut," kata Endra.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Upaya pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR, kata Mendagri Tito, dapat dilakukan salah satunya dengan membuat biaya pembangunannya menjadi lebih murah.

"Nah, kami melihat bahwa ada beberapa yang bisa kami ringankan biayanya dalam rangka percepatan sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito.

Dijelaskan pula bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun, lanjut Mendagri, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR. Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikutnya pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

Adapun kriteria MBR tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Melalui SKB tersebut, Mendagri Tito menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penghapusan BPHTB dalam Mendukung 3.000.000 Rumah bagi MBR.

Peraturan lainnya, yakni Perkada tentang Penghapusan Retribusi PBG dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR.

"Kami sudah lakukan dialog dengan ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati dan wali kota, DPRD tingkat satu, DPRD kota, DPRD kabupaten, semua sepakat mendukung,” kata Mendagri.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa program Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR merupakan agenda bersama di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan kebijakan yang diatur dalam SKB tersebut, menurut dia, harga rumah bagi MBR bisa lebih murah.

"Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," tambah Maruarar.

Menteri PKP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah karena rela menerapkan kebijakan ini meski berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Kendati demikian, Maruarar yakin kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.

"Jadi, saya salut nih kepada bupati, wali kota, gubernur, dan pj. (penjabat) gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikhlaskanuntuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Di lain pihak, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dukungannya terkait dengan percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Menteri PU mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, persediaan air baku, maupun pengelolaan air limbah dalam mendukung pembangunan perumahan MBR.

"Walaupun itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetap menjaga kualitas bangunan, tetap menjaga kualitas infrastruktur, dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," pungkas Dody.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah telah resmi menghapus retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu disebut mulai berlaku bulan depan.

Awalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanyakan kapan aturan tersebut bisa berlaku. Ia bertanya apakah aturan tersebut sudah bisa berlaku pada Januari 2025 kepada Menteri Dalam Negri Tito Karnavian.

Kemudian, Tito menjawab aturan tersebut bisa berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).