Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tim BGN mengapresiasi antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk menjadi mitra MBG. Hal ini tentu sangat membantu BGN dalam mencapai target pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih banyak lagi penerima manfaat di berbagai penjuru Indonesia," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang disulap menjadi dapur MBG. Selain mempercepat ekspansi pengadaan dapur untuk program pemenuhan gizi nasional, terobosan tersebut berpotensi menyelamatkan bisnis yang mulai lesu.

Menurutnya, SPPG Kecamatan Cibubur menjadi cerminan bahwa BGN membuka peluang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dapur MBG. Meski begitu ia menegaskan penentuan mitra tetap dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan.

"Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG. BGN akan tetap melakukan verifikasi calon mitra secara profesional," ujar Dadan.

Selama ini SPPG dibentuk melalui beragam model baik pembangunan dapur dari nol maupun kerja sama dengan mitra yang telah terverifikasi yang kemudian dapat berupa renovasi ruko, modifikasi restoran, hingga alih fungsi bangunan tertentu.

Modifikasi bangunan usaha menjadi dapur MBG telah dilakukan di berbagai lokasi. Pemilik warung, selain dapat menyelamatkan usaha yang mulai lesu, juga dapat turut berkontribusi dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional. Setiap SPPG bahkan mampu menarik setidaknya tiga kali karyawan lebih banyak daripada sebelumnya.

Selain itu, menurut Dadan, pembangunan satu SPPG juga mampu menyediakan tenaga kerja sebanyak 47 karyawan dapur. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pekerja lokal. Alih fungsi usaha yang sulit berkembang dan hampir gulung tikar menjadi nafas segar bagi para karyawan untuk menyambung hidup.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons temuan bakteri dalam sampel wadah makanan program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya diduga menyebabkan keracunan massal siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan meminta agar publik dan pihak terkait tidak buru-buru menyimpulkan penyebab insiden berdasarkan temuan awal tersebut.

"Terlalu cepat memberitakan kalau berbasis wadah," kata Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/4).

Ia menjelaskan pengiriman wadah makanan ke sejumlah sekolah menggunakan bahan berbeda.

Menurutnya, sekolah yang menerima wadah berbahan plastik, seperti SMP PGRI dan MAN di Cianjur menunjukkan hasil negatif dalam pengujian laboratorium, meskipun insiden keracunan terjadi di sana.

Sementara itu, sekolah yang menerima wadah berbahan stainless steel dinyatakan aman.

"Wadah yang dikirim ke SMP PGRI dan MAN yang berbahan plastik, yang negatif. Tapi kejadian ada di sana. Sekolah yang dikirim menggunakan stainless steel semua aman," lanjutnya.

Dadan menegaskan pihaknya belum ingin berspekulasi terkait penyebab keracunan karena adanya data yang bertentangan.

"Jadi kenapa kami belum mau berspekulasi karena ada fakta yang bertentangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Cianjur mengungkap hasil uji laboratorium terhadap wadah makanan yang digunakan dalam program MBG menunjukkan adanya bakteri Staphylococcus sp, Escherichia coli (E. coli), dan Salmonella sp.

Namun, polisi menyatakan belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari insiden keracunan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan penyidik masih menunggu hasil sampel makanan serta pemeriksaan terhadap ahli kesehatan dan dokter yang menangani para korban.

Hingga saat ini, sebanyak 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk pihak sekolah, Dinas Kesehatan, Labkesda, serta tim SPPG Cianjur. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan MBG di Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu.

Para siswa sempat dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Mereka mengalami keracunan dengan gejala pusing, mual, hingga dengan muntah-muntah.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan massal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta untuk penyelenggara makan bergizi gratis untuk berhati-hati usai insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur.

"Jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati," kata Dedi.

Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Polri bersama Universitas Pertahanan (Unhan) berkolaborasi dalam Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng). Polri menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Polri berperan aktif mencetak SDM unggul yang siap mengawaki program strategis nasional, terutama peningkatan kualitas gizi masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya membentuk karakter tangguh, tetapi juga memastikan peserta mampu menjalankan peran di lapangan dengan profesional," tegas Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo, dalam keterangan tertulis Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Jumat (24/4/2025).

Teguh menjelaskan program MBG adalah pelaksanaan dari poin keempat Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat pembangunan SDM, kesehatan, dan kesetaraan melalui MBG. Pelatihan SPPI ini diikuti oleh 3.183 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang akan disiapkan sebagai penggerak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelatihan digelar sejak 14 April hingga 12 Juli 2025, atau sekitar 3 bulan. Peserta dibekali materi dasar kemiliteran, disiplin, etos kerja, dan loyalitas tinggi di tujuh Satuan Pendidikan (Satdik) Polri, termasuk SPN Purwokerto, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair.

Berikut 7 sekolah polisi yang menyelenggarakan Pelatihan SPPI:
1. Pusdik Brimob (448 peserta)
2. Pusdik Polair (200 peserta)
3. Satlat Kor Brimob (247 peserta)
4. SPN Polda Jateng (941 peserta)
5. SPN Polda Sulsel (651 peserta)
6. SPN Polda Sumsel (321 peserta)
7. SPN Polda Bali (375 peserta).

Pelatihan ini merupakan respons Polri terhadap surat dari Rektor Unhan Nomor B/553/II/2025 dan B/577/II/2025. Surat itu berisi permohonan dukungan fasilitas dan personel.

Saat mengecek jalannya pelatihan, Teguh juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur atau SOP, menjaga kesehatan peserta, serta memastikan asupan gizi para peserta selama pelatihan. "Kami berkomitmen menyiapkan generasi yang sehat dan kompeten, sekaligus menjadi contoh dalam implementasi program makan bergizi gratis," tambahnya.

Teguh menyampaikan kegiatan dia pun berdialog dengan para pengasuh pelatihan guna memastikan keselarasan proses pembelajaran dengan target capaian. "Dukungan Polri ini menjadi bukti nyata loyalitas institusi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Teguh.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hari ini mengunjungi para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini dianggap sebagai bentuk empati dan tanggung jawab langsung dari BGN atas peristiwa tersebut.

Dadan mengatakan ini adalah kejadian pertama yang dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur sejak beroperasi pada 15 Januari 2025. Sebanyak 72 siswa dari dua sekolah terdampak, namun semuanya diklaim sudah ditangani dengan baik.

"Pagi ini saya berangkat ke Cianjur untuk mengecek SPPG dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," kata Dadan dalam unggahan di Instagram resmi @badangizinasional.ri, Rabu (23/4/2025).

Sebagai bahan evaluasi, BGN memutuskan untuk menambah Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yakni sisa makanan yang awalnya dibersihkan di sekolah menjadi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) juga disebut akan dilakukan.

"Sebagai evaluasi, BGN menambahkan SOP baru yakni sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan SDM juga akan dilakukan," ucap Dadan.

Meskipun pengolahan makanan di dapur penyedia MBG diklaim telah mengikuti standar yang ditetapkan, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh SPPG. Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman dan berkelanjutan," ujar Dadan melalui keterangan resmi.

Ia menekankan bahwa perbaikan gizi melalui program MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pasalnya gizi yang baik disebut mendukung kesehatan fisik, perkembangan otak, serta kecerdasan dan daya pikir anak di usia sekolah.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, pihak sekolah, serta pengelola dapur penyedia MBG untuk memastikan setiap rantai pelayanan pangan diperbaiki dan diawasi secara ketat.

Berdasarkan keterangan resmi, saat ini BGN sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut. Hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. Informasi terkini akan terus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi BGN.

"Kami tidak ingin berspekulasi, yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan," ucap Dadan.

Lihat juga Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turun langsung ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang diduga keracunan massal setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur.

"Pagi ini Rabu, 23 April 2025, saya berangkat ke Cianjur, Jawa Barat, untuk mengecek SPPG Cianjur dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," ujar Dadan dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (23/4/2025).

Dadan mengatakan SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Dia mengatakan akan mencari tahu penyebab keracunan massal ini. Menurutnya, ini pertama kali terjadi di Cianjur.

"Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama, berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," katanya.

Dia mengungkapkan setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah. Dia mengatakan siswa yang mengalami keracunan ini sudah ditangani.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1, dan 20 dari 167 Siswa SMP PGRI 1. Semuanya telah ditangani dengan baik," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

BGN Tambah 1 SOP MBG

Akibat peristiwa ini, Dadan mengatakan pihaknya menambah satu standar operasional prosedur (SOP) MBG. Dadan meminta agar sisa makanan dibersihkan di SPPG.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan," katanya.

Saat menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Dadan menyampaikan keprihatinannya. Dadan mengatakan saat ini dia sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut.

Adapun hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

"Saya sangat prihatin dan ikut merasakan kekhawatiran para orang tua. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan kesehatan mereka adalah prioritas utama kami," ujar Dadan saat berdialog dengan siswa dan orang tua ketika membesuk para siswa.

Dadan mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan seluruh SPPG. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) pertama yang berada di Kalimantan Selatan dimulai. Dapur gizi yang berada di Jalan Salak, Banjarbaru itu dibangun dengan anggaran Rp 3 miliar.

Pembangunan dapur gizi ini dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan nantinya fasilitas ini akan menyasar anak-anak sekolah yang berada di radius enam kilometer atau 20 menit dari lokasi dapur.

"Sesuai data BKKBN ketentuan area layanan makanan bergizi gratis seluas enam kilometer atau 20 menit dari dapur," kata Yudha, Senin (21/4/2025) sore.

Yudha merincikan, nantinya dapur gizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu diberikan kepada 3.202 peserta didik saat jam makan siang.

Terdiri atas, tiga sekolah PAUD dengan jumlah 144 siswa, enam sekolah dasar (SD/MI) dengan jumlah siswa 1.706, dua sekolah menengah pertama (SMP/MTS) dengan jumlah 1.146 siswa, satu sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah siswa 77 dan satu pondok pesantren untuk 129 santri.

"Manfaatnya sangat banyak, seperti pencegahan dan pengentasan stunting, serta memberikan makanan bergizi bagi anak-anak," sebut Yudha.

Banjarbaru menjadi lokasi pertama yang nantinya memiliki dapur gizi atau SPPG itu. Yudha menyebut nantinya akan dibangun pula dapur gizi di wilayah lain seperti Tabalong dan Tanah Bumbu.

Mengenai anggaran pembangunan dapur gizi atau SPPG, Yudha mengungkapkan menggunakan dana hibah dari pemerintah provinsi Kalsel sebanyak Rp 3 miliar dengan waktu pengerjaan satu bulan setengah.

"Anggaran pembangunan SPPG ini Rp 3 miliar, lengkap dengan peralatan dapur dan kendaraan (operasional)," jelas Yudha.

Yudha berharap, hadirnya SPPG ini bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, terutama anak-anak, ibu menyusui juga ibu hamil.

Ditambahkan, Karo Logistik Polda Kalsel Kombes Mukhamad Safei pembangunan SPPG dengan penyediaan makanan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

"SPPG Polda Kalsel dibangun diatas lahan seluas 1.250 M² (25 x 50 M²) dengan luas bangunan sebesar 400 M² (20 x 20 M²) dengan sistem bangunan Modular/Knockdown (tidak permanen)," pungkasnya.

Video Dapur Makan Gratis Kalibata Masih Belum Dapat Uang Muka

Video Dapur Makan Gratis Kalibata Masih Belum Dapat Uang Muka

Pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) pertama yang berada di Kalimantan Selatan dimulai. Dapur gizi yang berada di Jalan Salak, Banjarbaru itu dibangun dengan anggaran Rp 3 miliar.

Pembangunan dapur gizi ini dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan nantinya fasilitas ini akan menyasar anak-anak sekolah yang berada di radius enam kilometer atau 20 menit dari lokasi dapur.

"Sesuai data BKKBN ketentuan area layanan makanan bergizi gratis seluas enam kilometer atau 20 menit dari dapur," kata Yudha, Senin (21/4/2025) sore.

Yudha merincikan, nantinya dapur gizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu diberikan kepada 3.202 peserta didik saat jam makan siang.

Terdiri atas, tiga sekolah PAUD dengan jumlah 144 siswa, enam sekolah dasar (SD/MI) dengan jumlah siswa 1.706, dua sekolah menengah pertama (SMP/MTS) dengan jumlah 1.146 siswa, satu sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah siswa 77 dan satu pondok pesantren untuk 129 santri.

"Manfaatnya sangat banyak, seperti pencegahan dan pengentasan stunting, serta memberikan makanan bergizi bagi anak-anak," sebut Yudha.

Banjarbaru menjadi lokasi pertama yang nantinya memiliki dapur gizi atau SPPG itu. Yudha menyebut nantinya akan dibangun pula dapur gizi di wilayah lain seperti Tabalong dan Tanah Bumbu.

Mengenai anggaran pembangunan dapur gizi atau SPPG, Yudha mengungkapkan menggunakan dana hibah dari pemerintah provinsi Kalsel sebanyak Rp 3 miliar dengan waktu pengerjaan satu bulan setengah.

"Anggaran pembangunan SPPG ini Rp 3 miliar, lengkap dengan peralatan dapur dan kendaraan (operasional)," jelas Yudha.

Yudha berharap, hadirnya SPPG ini bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, terutama anak-anak, ibu menyusui juga ibu hamil.

Ditambahkan, Karo Logistik Polda Kalsel Kombes Mukhamad Safei pembangunan SPPG dengan penyediaan makanan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

"SPPG Polda Kalsel dibangun diatas lahan seluas 1.250 M² (25 x 50 M²) dengan luas bangunan sebesar 400 M² (20 x 20 M²) dengan sistem bangunan Modular/Knockdown (tidak permanen)," pungkasnya.

Video Dapur Makan Gratis Kalibata Masih Belum Dapat Uang Muka

Video Dapur Makan Gratis Kalibata Masih Belum Dapat Uang Muka

Dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya keracunan massal di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat. MBG tidak akan dilaksanakan sampai masalah ini selesai.

"Sampai masalah ini selesai, kita tidak akan dulu produksi (MBG)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kecamatan Cianjur Fakhri Lubis dilansirdetikJabar, Selasa (22/4/2025).

Menurut dia, pihaknya akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi oleh para siswa yang mengalami keracunan.

"Kita uji laboratorium sampel makannya, sehingga nanti hasilnya objektif, apakah keracunan ini disebabkan oleh makanan dari MBG atau bukan," kata dia.

Dia mengklaim, jika proses penyiapan MBG di SPPG dapur Kecamatan Cianjur sudah sesuai standar, dimulai dari bahan baku hingga pengemasan.

Bahkan penggunaan kotak nasi dari bahan plastik pun disebutnya merupakan kotak nasi foodgrade.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak Video: Puluhan Siswa MAN 1 Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi terkait puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN tengah mendalami penyebab keracunan massal tersebut.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan empati dan kepedulian akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan pada program MBG.

"Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan" ujar Dadan dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Dadan belum dapat memastikan apakah keracunan terjadi akibat menu makanan yang dibagikan dari program pemerintah tersebut. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu hasil lab yang tengah dilakukan timnya untuk mengetahui penyebab keracunan tersebut.

Berdasarkan laporan, saat ini sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/4) telah dikirimkan ke Lab Kesda Provinsi setempat dan hasilnya akan keluar dalam rentang waktu 10 hari ke depan. Lebih lanjut, menurut keterangan dari perwakilan SPPG, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

"Kami sedang menunggu hasil Lab Kesda Provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan. Kami akan update infonya pada kesempatan pertama setelah hasil lab keluar," tambah Dadan.

Sebagai langkah pencegahan, Dadan menerangkan akan melakukan beberapa hal. Pertama, meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG.

Kedua, melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional. Ketiga, mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital. Keempat, meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Sebelumnya, Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4). Bahkan 38 siswa dirawat di rumah sakit.

Muhammad Reyhan, siswa MAN 1, mengatakan dirinya mulai mengalami gejala keracunan pada pukul 14.30 WIB. Sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, dia bersama para siswa lainnya mengonsumsi nasi dengan lauk dari program MBG.

"Tadi siang sekelas makan MBG, isinya nasi dan ayam potong seperti ayam suwir. Setelah itu, sekitar jam setengah tiga mulai pusing, mata juga kunang-kunang. Saya kan pulang, begitu sampai rumah langsung muntah," kata Reyhan, Senin (21/4/2025), dikutip dari detikJabar.

Menurut siswa kelas 10 itu, ayam suwir tersebut berbau, namun para siswa tetap memakannya. "Sedikit berbau, seperti asam begitu. Tapi tetap dimakan karena dikiranya bumbunya begitu," jelasnya.

Dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) usai terjadinya keracunan massal di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

"Sampai masalah ini selesai kita tidak akan dulu produksi (MBG, red)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kecamatan Cianjur Fakhri Lubis, Selasa (22/4/2025).

Menurut dia, pihaknya akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi oleh para siswa yang mengalami keracunan.

"Kita uji laboratorium sampel makannya. Sehingga nanti hasilnya objektif, apakah keracunan ini disebabkan oleh makanan dari MBG atau bukan," kata dia.

Dia mengklaim, jika proses penyiapan MBG di SPPG dapur Kecamatan Cianjur sudah sesuai standar, dimulai dari bahan baku hingga pengemasan.

Bahkan penggunaan kotak nasi dari bahan plastik pun disebutnya merupakan kotak nasi foodgrade.

"Untuk MAN memang kita pakai kotak dari plastik, tapi itu sudah standar dan foodgrade. Proses penyiapan bahan baku, pemasakan, dan pengemasan juga sesuai standar. Tapi untuk pastinya nanti dilihat dari hasil uji laboratorium," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, 78 siswa MAN 1 dsn SMP PGRI 1 Cianjur juga alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Kota Solo masih membutuhkan sekitar 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lagi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Diketahui saat ini baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen (Purn) Suardi Samiran, mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," katanya ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Suardi mengatakan untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang untuk masyarakat untuk turut serta mendirikan secara mandiri. Sebenarnya, sudah ada yang ingin mendaftar namun masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," bebernya.

Contoh kendala yang dimaksud seperti sudah ada dapur namun belum tersedia alat makan. Sehingga, ia menekankan agar mitra yang mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Tidak memenuhi syarat, ada yang sudah membangun tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat-peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, kemudian punya NPWP," jelasnya.

Walkot Ungkap Modal Jadi Mitra

Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mengatakan pihaknya mendorong agar SPPG mulai didirikan di beberapa Kecamatan yang belum ada.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya kami di pemerintah kota itu sangat support, Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis gratis," bebernya.

Ia mengatakan untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Respati menyebut dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana) jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana. Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," bebernya.

Respati menegaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Enggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," pungkasnya

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan