Pemerintah telah merealisasikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp 2,3 triliun. Dengan anggaran itu sebanyak 3,265 juta orang telah menikmati program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp 2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

Suahasil menerangkan, jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir Februari 2025, saat ini anggaran yang baru digunakan hanya Rp 300 miliar.

Maka, jika hingga April telah mencapai Rp 2,3 triliun, artinya percepatan realisasi anggaran program tersebut Rp 1 triliun per bulannya.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menggunakan penjara di lahan strategi untuk dijadikan perumahan. Namun hal itu baru bisa dilakukan setelah ada lapas pengganti.

Dalam keterangan yang diterima detikcom, pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan saat ini memang banyak lokasi lapas yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan. Akan tetapi, perlu ada lapas baru terlebih dahulu sebagai penggantinya.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Sebagai informasi, pada acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Ara menyampaikan bahwa rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategi di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas, di antaranya Program 3 Juta Rumah dan Makan Siang Bergizi (MBG). Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program prioritas utama Prabowo adalah program perumahan.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu. Perumahan itu nomor satu. Perumahan memiliki efek yang paling dahsyat kepada rakyat. Kalau kita benar meng-address kebijakannya," ujar Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia pun menjelaskan tiga mandat dari Kementerian PKP. Mandat pertama adalah memberantas kemiskinan. Fahri mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan kini 15 juta unit.

"Yang kedua, kita menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru, terutama di renovasi kalau di daerah-daerah," katanya.

Ketiga, kementerian berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan demikian, muncul Program 3 Juta Rumah. Fahri mengatakan Prabowo mengkampanyekan program tersebut, berupa pembangunan 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

Kemudian, ia mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Selain menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Fahri menyoroti perlunya mendorong pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia. Ia menyarankan agar Bank Tabungan Negara (BTN) menambah dana program renovasi rumah untuk masyarakat.

Di samping itu, Fahri mengungkap pembahasan dalam rapat dewan komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia berharap BTN menjadi pilihan utama dan terbesar sebagai bank tabungan untuk rumah.

"Ada mandat yang clear di situ bahwa BTN harus menjadi bank mortgage terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, maka kita bekerja dengan skema ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sinyal ini untuk membesarkan BTN," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Presiden Prabowo Subianto merespons adanya dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel). Prabowo mengatakan akan mengecek dahulu polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal kasus tersebut. Dia menegaskan apa pun yang berasal dari uang rakyat akan dijaga pemerintah penggunaannya.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000.

Lihat juga Video: Mitra MBG Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Penggelapan Yayasan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperbolehkan tenaga-tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan fasilitas di berbagai Balai Pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pusat edukasi.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' pada Senin (14/4) lalu.

Yassierli menyatakan komitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta pihak-pihak terkait. Yassierli menegaskan dengan berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar, " kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menyebut MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujar Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja. Dadan menambahkan keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Lihat juga Video Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali

Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

"Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

"Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin," jelasnya.

"Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi," tambahnya.

Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

"Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ucapnya.

Respons Kepala BGN

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," ujar Dadan.

Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil bos Lippo Group John Riady. Pemanggilan itu terkait dengan permasalahan konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unitnya.

Ara juga mengaku sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait polemic Meikarta dan rencana pemanggilan John Riady tersebut. Menurutnya Prabowo mendukung agar hak masyarakat harus dipenuhi.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," tegasnya di Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara melanjutkan, terkait masalah Meikarta dai mengakui sudah banyak aduan yang dia terima. Aduan tersebut dia terima dari berbagai lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Kementerian PKP sendiri sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta dan Meikarta itu sendiri. Ara berniat untuk bertemu langsung dengan John Riady Minggu lalu, namun pertemuan ibatalkan karena John masih berada di luar negeri.

"Ya, kita sudah sampaikan, karena kemarin kan Pak John Riady, WA saya, dia lagi di luar negeri. Oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda datang," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jendral Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady. Seharusnya, mereka bertemu lagi pada Rabu (26/3) lalu, tetapi John Riady berhalangan hadir.

Pada 26 Maret lalu Ara juga sudah bertemu dengan para konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unit. Seperti misalnya Yosafat (30), dia mengaku belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

Pemerintah memperkirakan ada 3 juta lapangan kerja yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini menjadi program utama yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun ini.

Dalam unggahan bersama di Instagram resmi Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) dan Badan Gizi Nasional, disebutkan 3 juta lapangan kerja terbuka untuk sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya dalam operasional MBG.

"Tak hanya memberikan Anak Generasi Emas asupan gizi yang baik, pelaksanaan MBG diperkirakan dapat membuka 3 juta lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya," tulis unggahan tersebut, dilansir pada Rabu (9/4/2025).

Disbuetkan juga persiapan dan distribusi MBG membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dimulai dari petani, peternak, pengolah makanan hingga pengantar makanan dan manajemen logistik.

Dalam paparan data yang diunggah PCO dalam Instagram resminya, disebutkan tiap satu pengusaha baru membuka Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada sekitar 81 lapangan kerja baru.

Rinciannya di ada sekitar 54 pekerja dalam satu dapur SPPG. Mulai dari 1 kepala dapur, 31 tukang masak, 1 ahli gizi, 1 admin, 1 koordinator lapangan, 15 tukang cuci, dan 4 pengemudi.

Sementara itu dari setiap SPPG ada juga 27 lapanga kerja baru untuk pemasok pihak ketiga. Terdiri dari 5 produsen sayur dan buah dan sekitar 22 petani.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group di Doha, Qatar kemarin. Kerja sama antara BTN dan perusahaan investasi asal Qatar itu terkait implementasi program perumahan nasional melalui pembangunan satu juta unit rumah.

Turut hadir dalam acara tersebut kil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. Dia mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

"Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada hari ini dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar," tutur Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/4/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia terhadap kontribusi Qatar dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. "Kami berharap kemitraan ini dapat melangkah menuju hubungan yang erat antara kedua negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sheikh Abdulaziz.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah, salah satunya melalui kemitraan bersama AlQilaa International Group. "Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian" jelas Nixon.

Menurut Nixon, untuk tahap awal pembangunan 100.000 unit ini akan dilakukan dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen ataupun rumah susun bersubsidi di daerah perkotaan seperti Jakarta. Adapun nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$ 20.000 untuk satu unit hunian atau total sekitar US$ 2 miliar atau setara Rp 33,6 triliun untuk 100.000 unit hunian.

Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

"BTN mendukung visi besar Program Tiga Juta Rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau," katanya.

Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif. Selain itu, Nixon meyakini bahwa proyek bersama investor Qatar ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor konstruksi dan perbankan, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Qatar.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan dukungan investor asing sangat penting untuk memperkuat pendanaan bagi program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga dapat mengurangi kekurangan (backlog) perumahan nasional. "Proyek ini akan berkontribusi besar terhadap target pembangunan nasional serta percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi," tutur Nixon.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan membahas syarat warga yang memiliki gaji lebih dari Rp 7 juta untuk bisa mendapatkan unit rumah bersubsidi. Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar alokasi program rumah subsidi pro kepada rakyat.

"Kita akan sesuaikan. Supaya masyarakat makin banyak yang masuk sesuai aturan ke dalam skiff itu," kata Ara setelah menghadiri open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Ara mengatakan ia akan membahasnya dengan Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dia mengatakan Prabowo juga berpesan agar alokasi rumah bersubsidi diberikan ke warga berpenghasilan rendah atau tak punya slip gaji.

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ujarnya.

Ara belum bicara detail kapan pembicaraan terkait syarat warga berpenghasilan di atas Rp 7 juta yang bisa menerima unit rumah subsidi itu akan dibahas. Namun dia mengatakan pembicaraan itu akan dilakukan setelah Lebaran 2025.

"Kita bicarakan. Nanti habis lebaran saya akan bicara dengan BPS dan Bappenas," ujarnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Ara setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," urainya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri open house perayaan Idul Fitri di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (31/3/2025) kemarin di Kuningan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Gandeng BUMN

Selain membahas jaringan listrik dan gas untuk pembangunan rumah subsidi, Ara juga mengatakan dirinya sudah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk bank BUMN yang akan membantu dari sisi pembiayaan.

Menurutnya pembicaraan antara dirinya dengan para pemimpin bank BUMN menjadi penting untuk memastikan pembiayaan masing-masing rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terangnya.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.