JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) supaya bersifat sukarela bukan wajib. Demikian usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto.

Usulan ini disampaikan oleh Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

Selain menyampaikan usulan tersebut, Ara juga mengungkapkan bahwa ia telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas berbagai hal berkaitan dengan program ini.

Menteri PKP Ara Bersurat ke Prabowo, Minta jadi Komite Tapera “Ya, saya sudah mengundang BP Tapera dan melaporkan bahwa tabungan seharusnya bersifat sukarela,” ujar Ara dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (8/1/2025).

“Jadi, saya dorong agar Tapera dapat dipercaya dan bermanfaat, karena itulah yang paling penting. Kita harus menunjukkan bahwa program ini kredibel, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan mengenai perluasan kepesertaan Tapera. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut tentang skema pembiayaan rumah bagi masyarakat.

“Belum sampai di situ (bahas perluasan Tapera). Namun, kami sudah menyampaikan konsep pembiayaan kami, serta akan terus berdiskusi tentang bentuk konkret yang diinginkan,” katanya.

Dia menegaskan pentingnya menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memberikan dampak positif, terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk akademisi, pengamat, pelaku industri, serta calon konsumen. Pendekatan yang sistematis sangat penting agar langkah kita ke depan dapat komprehensif dalam membangun perumahan,” ucapnya.

Tapera merupakan program simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu, dan dana simpanan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembelian rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib mengikuti program Tapera. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait hendak mengusulkan implementasi penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sukarela.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut bahkan menyebut telah menyampaikan usulan itu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi [ke Presiden Prabowo]. Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Pada kesempatan berbeda, Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, (PKP) Haryo Bekti Martoyoedo mengamini hal itu. Namun, dia tak dapat memastikan kapan pemerintah segera melakukan revisi regulasi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tepera tersebut.

Pasalnya, tambah Haryo, saat ini pemerintah tengah terlebih dahulu menunggu proses pengujian materil atau Judicial Review terhadap UU tersebut rampung dilakukan.

“Kita kan enggak tau [apakah akan revisi UU atau tidak]. Tunggu ini, tunggu hasil MK kan ada Judicial Review kan pokoknya tunggu saja” jelasnya singkat.

Untuk diketahui, terdapat dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Sementara itu, Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2016 yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, para pekerja semula ditetapkan bakal ditarik iuran simpanan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja.

Sementara itu, untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela.

Usulan ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Memang saya sudah undang (pihak) Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar Maruarar usai pertemuan.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menekankan pentingnya Tapera untuk membangun kepercayaan publik.

Ia meminta agar Tapera dapat menunjukkan kredibilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Saya melihat dalam 2 bulan perkembangan ini, objektif, karena saya terus terang keras sekali untuk mengecek ini, saya melihat sudah ada usaha-usaha bagaimana mereka bermanfaat bagi anggotanya yang membayar iuran itu," ujar dia.

Sebagai contoh, Ara menyebut sekitar 30.000 hingga 35.000 orang telah merasakan manfaat dari tabungan tersebut.

"Artinya manfaatnya sudah dilihat. Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menerbitkan aturan terkait iuran Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, di mana 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.

Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri, besaran iuran yang harus dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 5a PP Nomor 21 Tahun 2024.

Ketentuan mengenai besaran potongan Tapera bagi peserta pekerja sebenarnya sudah diatur dan tidak berubah dari PP Nomor 25 Tahun 2020.

Adanya iuran Tapera yang akan dibebankan kepada pekerja bergaji di atas UMR menuai banyak polemik dan penolakan. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) Tapera seharusnya sifatnya sukarela bukan kewajiban.

Hal ini ia sampaikan di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," kata Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ketika ditanya apa sudah ada bahasan mengenai Tapera dengan BP Tapera, Ara tidak menjawab. Ia kembali menegaskan jika menurutnya Tapera seharusnya sukarela bukan kewajiban.

"Kalau iuran wajib, ya wajib. Kan gitu. Maksudnya nggak bisa bedakan sih antara tabungan dan kewajiban," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengungkapkan Kementerian PKP telah bertemu dengan BP Tapera. Namun, bahasannya lebih umum yakni evaluasi kinerja secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," jelasnya.

Polemik Iuran Tapera Berujung Menteri Basuki Buka Suara

Polemik Iuran Tapera Berujung Menteri Basuki Buka Suara

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Kembali ramai dibahas setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyinggung kebijakan tersebut. Menurutnya Tapera tidak bisa bersifat wajib dan harusnya sukarela.

Awalnya dia menyinggung terkait nama Tapera yang di dalamnya terdapat kata 'tabungan'. Ara menegaskan jika menggunakan kata 'tabungan' maka tidak seharusnya Tapera bersifat wajib.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (27/11/2024).

Karena itu, Ara meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya bisa menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons pandangan masyarakat mengenai Tabungan Perumahan (tapera). Ara sepakat dengan pendapat bahwa tabungan perumahan harusnya bersifat sukarela, bukan wajib.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2024).

Karena itu, Ara meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya bisa menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia