Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap respons Presiden Prabowo Subianto soal 40 siswa SD di Sukoharjo keracunan menu program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo menilai hal itu bisa terjadi kapan saja. (hsa/hsa)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunggu pelibatan secara formal oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini dia sampaikan di Jakarta, Kamis, sebagai respons pertanyaan awak media tentang tindak lanjut kejadian puluhan anak SD di Sukoharjo yang keracunan usai mengonsumsi menu MBG.

Ia mengatakan mereka menunggu nota kesepahaman agar kontribusi BPOM dapat dipertanggungjawabkan.

"Segala sesuatu penggunaan anggaran negara harus ada perintahnya, perintahnya bisa dalam bentuk aturan, bisa dalam bentuk surat tugas, bisa dalam bentuk MoU. Dan MoU-nya ini kita belum tuntaskan. Kenapa? Karena setiap pegawai kami turun ke lapangan nanti itu harus dipertanggungjawabkan, karena kan dibiayai oleh anggaran belanja negara," katanya.

Dia menyebutkan dalam proposal disebutkan bahwa ada 19 jenis pekerjaan yang akan dilakukan BPOM untuk mendukung BGN dalam program MBG. Dengan adanya kejelasan secara formal, BPOM dapat membantu lebih lanjut secara efektif terkait pencegahan agar tidak ada lagi kejadian luar biasa seperti keracunan pangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut adanya kesalahan teknis pengolahan ayam pada menu MBG yang diduga memicu sejumlah siswa keracunan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1).

"Sebanyak 40 orang makan ayam yang dimarinasi, setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (16/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan insiden anak-anak diduga mengalami gejala keracunan saat menyantap MBG di Sukoharjo ditangani secara cepat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP).

Ia menyebutkan 40 anak yang mual dan muntah-muntah langsung diobati di puskesmas terdekat. Kondisi mereka saat ini sudah membaik.

"SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah lapor kepada SPPG dan puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG, kemudian diganti dengan menu lain," ujarnya.

SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, dan ibu menyusui serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dia mengatakan SOP lain yang diterapkan manakala dalam pelaksanaan MBG ditemukan insiden atau kendala, yaitu setiap SPPG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

Ia menyatakan insiden di Sukoharjo menjadi evaluasi penting bagi BGN sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Sukoharjo menjadi sorotan nasional. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya. "Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (17/1/2025).

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higienis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman. "Mereka suka makanannya, dan dari sisi higienis juga terjaga," kata dia.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru. "Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," ujarnya.