Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Program Makan Bergizi Gratis resmi bergulir pada Senin, 6 Januari 2025. Namun berbeda dengan yang digaungkan, tak semua sekolah mendapatkan susu.

Seperti diketahui, Program Makan Bergizi Gratis dicanangkan untuk memenuhi gizi para siswa dengan memberikan makanan sesuai gizi anak. Salah satu menu yang dikabarkan melengkapi program ini adalah susu.

Namun pada pelaksanaannya, tidak semua sekolah mendapatkan susu. Hal ini, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, karena susu bukan menu yang wajib ada setiap hari dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan dilansir detikNews, Selasa (7/1/2025).

Alasan menu susu tidak diwajibkan setiap hari, kata Hasan, adalah karena suplai susu di daerah belum merata.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Dia mengaku belum tahu apakan nantinya akan jadi menu wajib jika persediaan sudah merata.

"Kita belum tau itu kan nanti berdasarkan ininya BGN ya, sekarang kan porsinya porsi makanan, porsi makanan itu yang dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat dan protein," ujarnya.

Menu Disesuaikan Setiap 20 Hari Sekali

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan menu Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan setiap 20 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan menu yang disajikan.

"Berganti-ganti sampai 20 hari ya, 20 hari sekali baru ganti," kata dia usai meninjau proses MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin (6/1/2025).

Budie Arie mengatakan rata-rata penerima manfaat program ini ada 3.000 orang dari setiap dapur. Maka total penerima manfaat MBG per hari ini ada sekitar 500 ribu orang.

"Hari ini kalau enggak salah ada 190 dapur dengan rata-rata 3.000 berarti 500.000 (penerima manfaat). Ini baru hari pertama kan, nanti kita coba sampai tiga bulan," jelasnya dikutip dari detikFinance.

Wilayah dan Menu Program Makan Bergizi Gratis

Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis sudah diterapkan di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Adapun deretan menu yang diberikan pada hari pertama Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

Kota Bogor: Nasi, telur dadar, sayur, buah, dan tanpa susu.

Depok: Nasi, ayam, sayur tumis, tahu, dan jeruk

Jakarta: Ayam teriyaki, tumis buncis, dan susu.

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran  berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

"Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita," tulis Gibran dalam unggahannya.

Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

[Gambas:Instagram]

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Selain itu, Hasan pun memastikan Prabowo-Gibran akan sidak program makan bergizi gratis. Namun untuk kapan dan di mana, dia belum menjelaskan.

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini. Program ini akan diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," jelas Hasan.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," imbuhnya.

Tak hanya itu, Hasan mengklaim 140 UMKM telah dilibatkan dalam rantai pasok program MBG dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi," ujar dia.

Program MBG merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberikan sebagian tanah terlantar untuk program 3 juta rumah. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menyiapkan 79 ribu hektare (ha) tanah yang terindikasi terlantar untuk permukiman.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," kata Nusron Wahid dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, ia mengaku telah mengidentifikasi sedikitnya 6 aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertifikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," terangnya.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Nusron mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti memeriksa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," ungkap Nusron.

Di sisi lain, sspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar untuk Permukiman

Berdasarkan data yang diterima detikcom dari Kementerian ATR/BPN, saat ini sudah ada 854.662 ha tanah terindikasi terlantar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209.780 ha akan digunakan untuk tanaman pangan, 564.957 ha untuk transmigrasi dan redistribusi tanah, lalu sebanyak 79.925 ha untuk permukiman.

Berikut ini rincian tanah terindikasi terlantar yang bisa dipakai untuk permukiman yang ada di berbagai daerah.
1. Kalimantan Timur: 8.388 ha
2. Sumatera Selatan: 8.790 ha
3. Kalimantan Barat: 6.985 ha
4. Sulawesi Selatan: 5.502 ha
5. Riau: 5.453 ha
6. Kalimantan Selatan: 4.715 ha
7. Kalimantan Tengah: 4.644 ha
8. Aceh: 3.615 ha
9. Lampung: 2.977 ha
10. Jawa Barat: 5.565 ha
11. Sumatera Utara: 2.384 ha
12. Nusa Tenggara Timur: 2.163 ha
13. Bengkulu:1.962 ha
14. Jambi: 1.935 ha
15. Sulawesi Tengah: 1.893 ha
16. Papua Barat: 1.714 ha
17. Sumatera Barat: 1.688 ha
18. Kepulauan Riau: 1.469 ha
19. Nusa Tenggara Barat: 1.189 ha
20. Maluku Utara: 1.120 ha
21. Sulawesi Tenggara: 961 ha
22. Sulawesi Barat: 793 ha
23. Sulawesi Utara: 742 ha
24. Papua: 692 ha
25. Bangka Belitung: 561 ha
26. Maluku: 553 ha
27. Banten: 536 ha
28. Jawa Timur: 492 ha
29. Bali: 168 ha
30. Jawa Tengah: 136 ha
31. Gorontalo: 65 ha
32. DKI Jakarta: 71 ha
33. D.I. Yogyakarta: 5 ha