Pati -

Banjir melanda permukiman warga Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pagi ini. Banjir disebabkan karena tanggul Sungai Widodaren jebol lantaran tidak kuat menampung derasnya air.

Warga setempat, Wagiyo, mengatakan banjir datang dini hari tadi. Banjir karena tanggul Sungai Widodaren yang berada tidak jauh dari permukiman warga jebol. Terlebih intensif curah hujan sangat deras sejak Senin (19/5) sore sampai malam.

"Karena tanggul jebol. Tanggul tidak bisa nahan debit air sungai. Akhirnya meluap ini," jelasnya, saat dihubungi detikJateng, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya akibat banjir ini permukiman warga satu desa terdampak hingga pagi ini pukul 06.30 WIB. Banjir kali ini cukup besar dibandingkan dengan banjir sebelumnya yang sempat merendam permukiman warga.

"Ini banyak. Sekitar satu desa kena dampaknya. Karena banjir cukup besar," jelasnya.

"Besar ini tambah terus selama air sungai tidak surut," dia melanjutkan.

Warga lainnya, Salahudin, mengatakan banjir kali ini cukup besar karena curah hujan tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Widodaren jebol. Dia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan nasib yang sering dilanda banjir.

"Biasanya 10 sentimeter ini ada kalau 30 sentimeter," ujarnya.

Sebagai informasi, cuaca hujan masih terjadi di wilayah Pati sampai pagi ini.

Kalaksa BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan hujan lebat sejak Senin kemarin menyebabkan beberapa desa terdampak banjir. Akan tetapi jumlah desa pastinya masih dalam data BPBD Pati.

"Ya benar telah terjadi hujan lebat sejak sengaja kemarin yang mengakibatkan beberapa desa terdampak," jelasnya saat dihubungi.

(apl/afn)

Kota Pasuruan -

Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di kali kecil di tengah permukiman Kelurahan/Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Warga susah payah menangkap ular pembelit yang berukuran besar itu.

"Ular melintas di kali kecil tengah permukiman. Rumah saya di samping kali," kata Hanif Asyari (31), salah satu warga, Senin (19/5/2025).

Hanif mengatakan, predator penyergap itu diketahui mendekati permukiman melalui aliran sungai dangkal. Kemunculannya terlihat oleh warga yang sedang berkumpul pada Sabtu malam (17/5/2025).

Warga spontan mengepung ular dan berusaha menangkapnya. Namun, upaya warga tidak mudah. Warga berjibaku untuk bisa menangkap ular tersebut.

"Untung diketahui dan ditangkap. Kalau masuk rumah-rumah, bahaya," ungkapnya.

Setelah ditangkap, warga kemudian memanggil tim Damkar BPBD Kota Pasuruan. Tim Damkar kemudian memasukkan ular ke kandang dan membawanya ke mako.

"Ular masih kami karantina," kata Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin.

(irb/hil)

Jakarta -

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Bandung -

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan kawasan Lembur Katumbiri yang berada di Jalan Siliwangi, RT 03 RW 12 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pemukiman dengan rumah berwarna-warni ini berdiri di lereng Sungai Cikapundung.

Di balik keindahan permukiman yang berwarna-warni, Aktivis Lingkungan Sungai Cikapundung Aqil Syahbana meminta kepada Pemkot Bandung tak hanya membenahi permukiman warga, melainkan juga harus membenahi aliran Sungai Cikapundung.

"Karena dengan reaktivasi kampung Pelangi rebranding jadi Lembur Katumbiri di satu sisi jadi daya tarik yang terkini, ditambah dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi warga sekitar terutama warga Tjibarani dan Lembur Katumbiri itu," kata Mang Aqil sapaan karib Aqil Syahbana kepada detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Ketika berbicara ekonomi yang mengorbankan lingkungan, Mang Aqil menyebut, itu kurang etis dan jika diibaratkan masih jauh panggang dari api ketika lingkungan itu harus dicapai, sementara sisi lain dengan mengaktivasi Lembur Katumbiri yang didandani dengan beragam warna cat, ada yang luput dari perhatian pemerintah Kota Bandung, secara tidak langsung abai terhadap Sungai Cikapundung.

"Kenapa? Seolah-olah melegitimasi warga bantaran untuk buang air ke sungai, karena mayoritas warga di sepanjang bantaran baik Kampung Pelangi atau kampung Tjibarani masih banyak buang air sembarangan, meskipun tidak jongkok langsung di pinggir sungai atau di atas batu seperti zaman dulu, ini pembiaran ketika pemerintah mendahulukan kosmetik, sisi estetika, sementara sisi etik masih kurang," ungkapnya.

Penanganan dan memulaikan sungai dari pemerintah masih kurang. Menurutnya, infrastruktur itu harus didahulukan di samping daya tarik dan di satu sisi lain menurutnya wisata kampung kota cenderung menjadi ajang bagi pengunjung baik kelas menengah dan atas untuk mempertontonkan kekumuhan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kota karena abai dengan perencanaaan dan tata ruang, karena menrutu regulasi bantaran harus terbebas dari pembangunan.

"Bagimana juga mitigasi bencana, amit-amit misalnya terjadiu bencana karena gempa atai kebakaran sejauh mana ketahanan masyarakat di Lembur Katumbiri dan itu harus dipikirkan pemerintah wisata yang mempertontonkan permukiman yang padat dan tidak sesuai etika lingkungan akan menambah beban yang panjang dan PR yang berat di masa mendatang," jelasnya.

"Kami melihat mempertontonkan kemiskinan meskipun didandani, melanggar hak asasi manusia," tambahnya.

Harus Dibangun Septic Tank Komunal

Pihaknya berharap dalam program pembangunan baik jangka pendek dan panjang harus berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya dan pemerintah yang akan datang.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya sekedar mendahulukan hal estetis tapi harus mengedepankan hal yang lebih subtansial dan krusial. Fasilitas yang mendukung agar sungai ini dimuliakan antara lain pembangunan septic tank komunal," ujarnya.

Anak-anak melihat dari jendela rumahnya yang telah diwarnai usai peresmian Lembur Katumbiri di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Pemerintah Kota Bandung meresmikan Kawasan yang dulu bernama Kampung Pelangi 200 menjadi Lembur Katumbiri dengan memberi warna sebanyak 347 rumah sebagai kawasan wisata yang rapi, inklusif, dan bernilai edukatif berbasis kearifan lokal dan kemasyarakatan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI

Tak hanya warga Lembur Katumbiri dan Tjibarani, seluruh permukiman yang ada di sepanjang aliran Sungai Cikapundung harus disedikan septic tank komunal.

"Tidak bisa dibenarkan mengokupansi bantaran sungai, apalagi dengan kontur yang sangat curam, ketika sudah terlanjur padat seperti ini pembangunan septic tank akan sangat menyulitkan. daripada meluas setiap bantaran ikut-ikutan untuk membangun rumah semacam di Kampung Pelangi, sebelum jauh lebih panjang dan berat lagi harapan pemerintah harus memonitor bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap kerusakan Sungai Cikapundung," jelasnya.

Sumber Air Tercemar

Mang Aqil juga menuturkan jika sumber air yang ada di aliran Sungai Cikapundung kondisinya mengkhawatrirkan dan sudah tercemar.

"Dan juga sumber mata air di kawasan bantaran Sungai Cikapundung di segmen tengah di wilayah perkotaan sudah banyak yang tercemar oleh limbah sungai itu sendiri, seperti terjadi di kawasan sekitar aliran Cikapundung Kolot, sekitar Kiaracondong dan Gumuruh, warga masyarakat di sana mengeluhkan air sumurnya itu sudah berwarna dan juga sudah tidak berkualitas, artinya sudah berpolutan, itu terjadi sejak lama dan meluas," terangnya.

"Pemerintah harus menertibkan ketika sudah mengokupansi bantaran sungai, kemudian diperhatikan juga bahwa ada faktor resiko yang berat ketika masyarakat harus menghuni di lereng yang curam, itu langkah yang harus dipikirkan dulu oleh pemerintah, langkah itu dulu perlu diprioritaskan, karena dari regulasi sudah lengkap tinggal tindaklanjut saja," tambahnya.

Wisata Bisa Datangkan Sampah Baru

Menurutnya, pariwisata juga menyumbang kontribusi cukup besar untuk kerusakan lingkungan, apalagi over tourism, ketika viral, pengunjung datang karena viral kemudian datang sementara pengunjung tidak paham prinsip di mana bumi dipijak langit dijunjung.

"Mereka datang bisa jadi meninggalkan sampah, jadi yang terdampak warga sekitar yang dipaksa atau terpaksa dititipkan sampah yang dibawa mereka, sementara persoalan sampah di tempat tersebut kewalahan dan belum terselesaikan," paparnya.

Hadirnya pariwisata ada dampak menggeser sampah di pusat kota masuk ke kampung dan itu jadi tugas yang tidak kalah pelik ketika persoalan sampah di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap dan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong penanganan sampahnya masih belum optimal.

"Kami menyarankan Pemerintah Kota dan SKPD nya, terutama DLH dan Dinas Pariwsiata agar pengunjung yang mengunjungi kawasan ini itu diimbau dan diwajibkan untuk membawa keluar sampahnya masing-masing," pungkasnya.

(wip/yum)

BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada Selasa sore, 6 Mei 2025, memicu banjir bandang di Kampung Leuwi Bingbin, Desa Malasari. Luapan air sungai merendam sejumlah area permukiman dan perkebunan warga.

Dalam video amatir yang diunggah warga, terlihat air sungai meluap dengan deras, membawa lumpur dan material tanah. Warga di sekitar lokasi terdengar panik sambil memberi tahu bahwa banjir bandang sedang terjadi.

Kapolsek Cimaung, Ipda Budi Ma?mun, menyatakan banjir disebabkan meluapnya sungai akibat curah hujan tinggi. Ia memastikan bahwa banjir terjadi cukup singkat, hanya sekitar 30 menit.


Tak hanya merendam permukiman, banjir juga melanda area di sepanjang aliran Sungai Cisangkuy. Derasnya aliran air mengikis kebun milik warga di Desa Malasari. Namun, karena tidak ada permukiman di lokasi tersebut, dampak yang ditimbulkan relatif terbatas. ?Kalau hujan besar dari Pangalengan memang bisa seperti itu. Tapi daerah itu hanya perkebunan, tidak ada rumah warga,? jelasnya.

Petugas gabungan bersama warga pun langsung membersihkan sisa material banjir di sejumlah titik. Menurut Budi, kondisi sudah kembali normal dan jalanan pun dapat dilalui seperti biasa. ?Alhamdulillah sudah dilakukan. Material lumpur tidak terlalu banyak, dan jalan juga sudah bisa dilalui kembali,? pungkasnya.

Foto Istimewa - Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada Selasa (6/5/2025) sore, memicu banjir bandang di Kampung Leuwi Bingbin, Desa Malasari. Luapan air sungai merendam sejumlah area pemukiman dan perkebunan warga.

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

(dai/dai)

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah berkunjung ke Kota Palembang dan makan malam bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan, terutama di bidang perumahan dan transportasi publik.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan itu adalah percepatan revitalisasi rumah susun yang berada di pusat Kota Palembang. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi rumah susun yang dimaksud.

Dia menyampaikan bahwa pihak kementerian akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merevitalisasi bangunan tersebut agar lebih layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

"Ya baru malam ini saya dengar ada rumah susun di tengah Kota Palembang dekat dengan Mal dan sebagainya namun tidak layak huni, saya akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi rumah susun itu, kami juga akan segera menyusun rencana revitalisasi agar bisa segera dilaksanakan," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Fahri menjelaskan ada beberapa strategi akan dilakukan untuk merevitalisasi rumah susun di kawasan Bukit Kecil Palembang tersebut.

"Revitalisasi ini sangat potensial jadi kita tawarkan ke pihak swasta namun kita harus desain dulu bentuk dan bangunan seperti apa nanti. Kemudian kedua jika pihak swastanya tidak bisa, saya akan dorong ke BUMN atau BUMD untuk bekerja sama merevitalisasi rumah susun ini, terkait saya minta minta Perumnas untuk menuntaskan revitalisasi rumah susun," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyambut baik rencana revitalisasi rumah susun di tengah kota Palembang dia mengatakan akan siap membantu.

"Alhamdulillah kita senang jika rumah susun di kawasan kota Palembang diperhatikan Wamen PKP kita siap membantu apapun juga untuk merevitalisasi rumah susun tersebut,"jelasnya.

Selain itu, kedua pejabat tersebut juga membahas upaya menjadikan Sungai Musi sebagai destinasi wisata baru yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sungai legendaris yang menjadi ikon Kota Palembang ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata sungai dengan konsep yang pas.

Kemudian pembahasan terakhir yang dibahas adalah integrasi antara moda transportasi LRT Palembang dengan sistem feeder atau angkutan pengumpan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan mobilitas warga kota, terutama dalam menjangkau stasiun-stasiun LRT dari permukiman dan pusat kegiatan masyarakat.

(dai/dai)

Palembang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebutkan sepanjang pinggir atau tepian Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa dibangun rumah susun.

"Bersihkan pinggir sungai nya ditarik mundur yang tinggal di pinggir sungai, sehingga enggak ada lagi pembuangan ke sungai kita bikin rumah susun sepanjang Sungai Musi secara masif, ada tanahnya itu ada dari situ dan mahal begitu sehingga sungai nya di masa depan tetap bersih dan orang akan berwisata untuk melihat sungai yang bersih namanya Sungai Musi," kata Fahri Hamzah di Palembang, Senin.

Ia menyebutkan Palembang salah satu kota tertua di Indonesia, yakni Kota Sriwijaya harus mendapat prioritas tidak saja renovasi rumah nya tetapi seluruh sejarah nya karena menjadi bagian penting dari sejarah Republik Indonesia.

Menurut dia, Indonesia ini data nya dalam 10 tahun ke depan itu jumlah urbanisasi mencapai 70 persen lebih kurang artinya semua orang akan pindah ke kota sehingga kapasitas kota itu akan makin berat.

Jadi orang akan makin banyak, karena orang makin banyak jumlah rumah diperlukan sama banyak kalau rumah tidak dibangun orang akan tinggal di tempat-tempat yang tidak formal.

"Di Palembang sendiri pinggiran Sungai Musi itu bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah susun," katanya.

Ia menambah kan sekarang kita harus membuat tradisi kan rumah tinggal di rumah vertikal karena kapasitas tanah kota semakin mahal maka pemerintah saat ini adalah gerakannya adalah menggunakan seluruh sumber daya.

Semua tanah-tanahnya disiapkan untuk dibangun secara vertikal untuk menata kembali perumahan di perkotaan supaya kota menjadi bersih, cantik, indah tidak lagi ada apapun yang kotor.

"Dalam APBN 2026 nanti kami akan mengusulkan secara masif perubahan-perubahan kota kita supaya betul-betul bisa lebih cantik dan untuk target pembangunan nya ini masih dalam perencanaan," katanya.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

(dai/dai)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membentuk asosiasi warga penghuni apartemen, rumah susun (rusun) dan rumah subsidi.

"Dua minggu lagi saya akan bentuk asosiasi warga rumah susun, apartemen, supaya berimbang," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pembentukan asosiasi ini sebagai bagian dari kesinambungan pengawasan.

"Selama ini tidak pernah negara kita membuat asosiasi penghuni apartemen, asosiasi rumah susun, dan rumah subsidi. Sebagai pemerintah, menurut saya harus ada check and balance yang penting antara unsur dari pengembang dan unsur masyarakat," kata Ara.

Kementerian PKP siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam soal perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Kementerian PKP telah meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Pengaduan permasalahan perumahan, menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), selalu masuk peringkat tiga besar pengaduan masyarakat.

Ada 270 pengaduan masalah perumahan selama periode 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan, di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk data YLKI, 35 Pengaduan masuk aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Sedangkan sampai dengan 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan masalah perumahan yang masih proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 3 juta penerima. Prabowo pun menargetkan program andalannya itu dapat mencapai 82,9 juta penerima per November mendatang.

"Saya berterima kasih makan bergizi gratis sudah terus dilaksanakan lebih dari 3 juta dan dilaporkan kepada saya. Sasaran kita November 2025 akan mencapai seluruh 82,9 juta penerima manfaat anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima MBG tiap hari," kata Prabowo dalam sambutan acara peluncuran PHTC bertepatan Hardiknas 2025 di SDN 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Prabowo mengatakan program itu meningkatkan peredaran uang di masyarakat bawah hingga 400-500%. Menurutnya, fenomena peningkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini juga akan mendorong roda ekonomi karena dana yang beredar akan naik 4-5 kali lipat peningkatan 400%, 500%. Belum pernah terjadi," ujarnya.

"Ini adalah hal yang penuh dengan cita-cita, ini membutuhkan tekad semangat dan itu akan kita lakukan bahwa kita mampu hal-hal yang besar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bisa mengubah nasib suatu bangsa," lanjut Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan menjalankan program yang biasa-biasa saja. Dia pun mengutip istilah Sunda 'kumaha engke'.

"Kita tidak mau meneruskan business as usual. Kita tidak mau melaksanakan kumaha engke," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Sebut Produksi Jagung-Beras Melimpah, Tapi Gudang Terbatas

(fca/eva)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar tanah-tanah negara di perkotaan dijadikan rumah susun (rusun).

Mengingat, angka backlogperumahan menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tembus 15 juta unit.

Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar 9,9 juta unit backlog perumahan.

“Ini nanti untuk Dirjen (Direktur Jenderal) Perkotaan, Ibu Sri, pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun,” tegas Fahri usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Setelahnya, tanah-tanah tersebut bisa dihitung hatganya untuk menjadi elemen subsidi bagi negara.

Setelah urusan pertanahan maupun perizinan bersih, maka bisa dihitung bersapa besaran biaya jual beserta keuntungan yang diperoleh.

“Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa. Itu sudah turun 50 persen Pak. Karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen Bapak/Ibu sekalian,” lanjutnya.

Fahri menambahkan, solusi ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Artinya, orang yang sebenarnya tidak punya rumah itu makin banyak,” kata Fahri.

Menurut dia, banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah karena adanya sistem extended family (penambahan keluarga) di Indonesia.

Artinya, satu keluarga mengabsorpsi kegagalan anak-anak mereka yang tidak punya rumah, termasuk yang sudah menikah untuk tinggal di satu rumah yang sama dengan orang tuanya.

Selain itu, juga ada fenomena orang yang tidak mau berpisah dari anak-anaknya, meskipun mereka sudah menikah.

“Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia, keleleran (telantar),” sambungnya.

Sebagai contoh, migrasi keluar masuk Jakarta setiap pagi sampai puluhan juta kendaraan. Tentunya, ini menyebabkan kemacetan luar biasa.

Migrasi ini terjadi lantaran harga tanah di Jakarta semakin mahal, ditambah dengan belum populernya rumah vertikal atau rusun dan tidak memadainya transportasi publik.

Dengan demikian, masyarajat banyak yang bermigrasi ke luar Jakarta untuk memiliki rumah tapak.

“Sehingga, salah satu policy (kebijakan) yang presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota,” tuntas Fahri.