Dirjen Pajak Suryo Utomo ditetapkan menjadi komisaris utama BTN menggantikan eks komisioner KPK Chandra Hamzah.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Surya, BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

Sementara, untuk posisi Direktur Utama tetap dijabat oleh Nixon L.P. Napitupulu.

Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama : Oni Febrianto Raharjo

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Operasional: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

Direktur Finance and Strategy : Nofry Ronu Poetra

Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

DIrektur Commercial Banking: Hermita

Direktur IT: Tan Jacky Chen

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau biasa disapa Uya Kuya yakin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang pekerjaan bagi para ibu rumah tangga untuk bisa menjadi mitra.

"(Untuk) Yang ingin memulai usaha katering dan memberikan peluang lapangan pekerjaan juga bagi ibu rumah tangga yang mau membantu Program MBG," kata Uya Kuya di Jakarta, Jumat.

Uya Kuya mengatakan hal itu dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja dan 300 peserta yang dilaksanakan di Aula Masjid Al Hikmah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus berfokus dengan memikirkan gizi masyarakat melalui pengawasan yang ketat.

Selain itu, MBG menyasar pada anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk bisa langsung merasakan manfaatnya.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan Badan Gizi Nasional akan melibatkan masyarakat agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa.

Diharapkan pandangan dan ilmu masyarakat bisa menjadi semakin luas dengan adanya sosialisasi MBG untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Jadi, sosialisasi BGN bersama saya selaku DPR RI Komisi IX ini tidak hanya memberikan sosialisasi saja secara materi, melainkan juga ilmu dan wawasan bagi warga/peserta yang hadir dalam program MBG," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari DPRD DKI Jakarta Astrid Margareta, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk MBG yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berupa panel surya di kawasan perumahan masih minim.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan masih minimnya penggunaan panel surya pada properti residensial karena ketentuan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kerap berubah – ubah.

“Yang lalu kelebihan listrik PLTS bisa diberikan kembali ke PLN 100%, kemudian dibatalkan. Sekarang beberapa lokasi bisa lagi dengan KWH ekspor impor, ini yang merepotkan, padahal ini salah satu menuju green energy,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/1/2025).

Adapun aturan terbaru terkait dengan PLTS atap diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomer 2 tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Surya Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Dia menuturkan perbedaan dengan peraturan sebelumnya yakni saat ini pelanggan sudah tidak bisa menabung atau menjual listrik ke PLN jika ada kelebihan energi yang dikirim dari rumah ke jaringan PLN.

“Jadi kalau PLTS on grid tanpa baterai untuk rumah yang siangnya penggunaan listriknya, sedikit jadi kurang menguntungkan. Karena PLTS hanya bisa digunakan pada siang hari, kalau aturan yang dahulu, meskipun siangnya tidak dipakai tetap diperhitungkan oleh PLN saat kirim energi listrik ke PLN,” katanya.

Di sisi lain, saat ini minat masyarakat terhadap hunian berkonsep hijau dan ramah lingkungan termasuk dengan menggunakan PLTS atap mengalami kenaikan. Namun, kenaikan minat tersebut terhambat dengan adanya aturan baru penggunaan PLTS atap.

Dia menilai penggunaan PLTS atap untuk perumahan menjadi tidak menarik dan lebih cocok digunakan pada industri. Padahal, untuk mendapatkan pendanaan hijau di sektor properti, penggunaan energi hijau menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi.

Semestinya, penggunaan PLTS atap harus dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan energi. Biaya ini memang tidak murah terlebih daya tahannya sekitar 5 tahun hingga 8 tahun. Adapun biaya pemasangan PLTS atap ini sekitar US$1 per watt di luar harga baterai.

“Sayang minat masyarakat terhadap PLTS sedang tumbuh dipatahkan dengan kepentingan PLN yang kelebihan daya. Dari sisi perizinan kalau dahulu bebas kapan pun izin PLTS atap dan tidak ada kuota, sekarang dibatasi sehingga rebutan,” ucap Bambang.

Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendrata menuturkan penggunaan PLTS atap di kawasan hunian milik Sinar Mas Land mulai masif dilakukan baik di gedung perkantoran, club house, maupun residensial.

Permintaan hunian dengan menggunakan panel surya cukup baik dan mengalami kenaikan. Namun demikian, tidak semua hunian di Sinar Mas Land menggunakan panel surya. Pasalnya, dari sisi atap dan arsitektural penggunaan solar panel ini penting untuk secara selaras.

“Kami juga sudah mulai memperkenalkan hunian dengan solar panel, material ramah lingkungan, dan juga emisi rendah karbon. Kami menuju ke sana untuk hunian. Kalau office dan club house memang sudah lebih dulu menggunakan solar panel,” tuturnya.

Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta menambahkan regulasi saat ini tidak memungkinkan untuk mengekspor kelebihan daya listrik dari PLTS atap ke PLN. Oleh karena itu, pemanfaatan energi surya untuk hunian digunakan pada siang hari. Adapun kapasitas listrik rumah rerata 2.200 volt ampere (VA) dengan penggunaan energi berkisar 1.760 watt, sedangkan penggunaan energi dari panel surya mencapai 1.650 waat peak (WP).

Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi berpendapat pengunaan panel surya di proyek hunian Ciputra masih sangat selektif yakni hanya pada jenis rumah tapak dengan harga Rp1 miliar dan belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini karena saat ini terdapat aturan yang tidak mengizinkan ekspor impor listrik ke PLN.

“Jika penggunaan listrik dari panel surya tida terpakai pada siang hari, mereka merasa rugi. Maka secara umum memang permintaan hunian dengan menggunakan panel surya sangat sedikit dan terbatas. Biaya alat panel surya ini mahal namun penggunaannya tidak maksimal sehingga rugi dan tidak balik modal,” ujarnya.

Selain itu, upaya untuk mendukung penghematan energi, design hunian yang ditawarkan emiten berkode CTRA ini menggunakan kaca coating low-e glass(low-emissivity glass) adalah kaca dengan emisivitas rendah sehingga mampu memfilter penerimaan panas matahari.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan saat ini masih terbatas pengembang yang menggunakan panel surya di kawasan perumahannya.

Sebelum tahun 2021, cukup banyak kawasan perumahan yang minat pasang PLTS atap. Namun, setelah terbit aturan Permen ESDM nomer 2 tahun 2024 mengenai PLTS atap yang kemudian diikuti dengan kesulitan mendapatkan izin PLN membuat kalangan pengembang mengurungkan niatnya memasang PLTS atap.

“Dengan peraturan baru yang meniadakan net-metering dan mekanisme kuota untuk perizinan, PLTS atap jadi kurang menarik untuk pelanggan listrik rumah tangga,” katanya.

Menurutnya, PLN memang ingin mengendalikan pertumbuhan PLTS atap. Namun, semakin banyak penggunaan PLTS atap maka akan semakin berdampak pada penjualan listrik PLN.

“Saya malah khawatir kita bisa krisis listrik dalam 2 tahun mendatang, karena pembangunan pembangkit ET yang ada di RUPTL tidak sesuai target,” ucapnya.

Adapun untuk mendorong penggunaan PLTS atap di kawasan residensial, pemerintah dapat mengajak dan memberikan insentif bagi pengembang perumahan untuk pasang PLTS atap di bangunan baru. ⁠Kawasan perumahan diwajibkan membangun bangunan rumah yang memenuhi standar bangunan hijau dimana dalam standar ini termasuk efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Penggunaan panel surya ini perlu diberikan insentif di sektor residensial. Kalaupun sistem kuota dipakai, bisa diberikan alokasi kuota khusus bagi perumahan oleh PLN. Jadi kuota ini bisa dipakai oleh pemilik rumah yang mau pakai PLTS atap,” tutur Faby.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung Muara Angke di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Rumah agung dan rumah panggung dinilai menjadi solusi persoalan hunian layak bagi warga yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Hunian tersebut dibangun untuk nelayan oleh PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi. Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Dalam kesempatan itu Ara juga mengucapkan terima kasih kepada Unhan dan developer yang memberikan CSR bantuan rumah tersebut.

"Karena gotong royong sangat dibutuhkan dalam melanjutkan perjuangan Pak Prabowo untuk pemenuhan rumah bagi rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara. Ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, Ara mengungkapkan pembangunan rumah rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara akan dilanjutkan. Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya akan dibangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pembangunan lanjutan ini merupakan CSR dari PT Harum Energi.

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," katanya.

Di sela kunjungannya, Ara sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Di samping itu, salah satu penghuni rumah panggung bernama Amin (59) mengaku merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," ucapnya.

Amin menjelaskan rumahnya memiliki satu kamar tidur, ruang tamu, toilet dengan air bersih, satu kasur lantai dan dua kasur tingkat. Lalu ada meja makan, kursi, untuk kelistrikan menggunakan tenaga surya. Di kampung nelayan tersebut juga dibangun lapangan futsal apung untuk tempat bermain anak-anak.

"Saya juga berharap rumah panggung ini lebih banyak dibangun di sini. Semoga tetangga saya yang belum dapat rumah panggung ini bisa segera dapat supaya tidak kena banjir lagi," harapnya.

Sementara itu, Linda (36) yang juga penghuni rumah apung juga senang dengan pembangunan rumah dari pemerintah. Menurut Ibu yang memiliki tiga orang anak itu, kebanyakan warga khususnya yang perempuan di kampung nelayan bekerja sebagai pengupas kerang dan yang laki-laki sebagai nelayan.

"Saya sampai nangis bersyukur mendapatkan bantuan rumah ini karena sebelumnya saya mengontrak dengan membayar sewa tiap bulan. Harapan saya untuk para pemulung yang tinggal di daerah ini bisa dapat rumah apung juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dijalankan mulai pekan depan. Namun, selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung juga belum menerima surat pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.

"Nggih (ya) kami belum menerima surat edarannya. Kami sedang menunggu teknis program itu seperti apa," kata penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba dihubungi detikBali, Jumat (3/1/2025).

Lantaran belum menerima teknis pelaksanaan program tersebut, Badung belum bisa melaksanakannya dalam waktu dekat, seperti yang dikabarkan akan berjalan pada Senin (6/1/2025).

Menurut Surya, kepastian penyaluran program makan bergizi yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu ditangani oleh Badan Gizi Nasional. Meski begitu, Badung sebetulnya sudah siap mendukung program pemerintah pusat itu.

Apalagi Pemkab Badung sudah mengalokasikan Rp 16,7 miliar pada tahun ini untuk menyokong program tersebut. "Ya kami sudah siapkan atas perintah pimpinan (bupati). Dalam APBD 2025 sebesar Rp 16,7 miliar," jelas pejabat yang juga Kepala Dinas PUPR Badung itu.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung, Bali. Pemkab Badung sendiri sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu meski petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum turun.

Surya Suamba membenarkan dalam uji coba itu, muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Lebih lanjut, laporan dari Disdikpora Badung bahwa saat uji coba, estimasi per porsi untuk satu anak Rp 20 ribu, baik dengan skema prasmanan maupun per kotak. Jumlah ini dipandang ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut.

Surya menambahkan, anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir. "Kami tentu mendukung program pemerintah pusat. Terkait teknis lebih lanjut tentu kami masih menunggu," tukas Surya.

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran