Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepadaBisnis, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

Dalam catatanBisnis, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte sempat mengungkap bahwa susu dalam menu MBG di DKI Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

“Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

“Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

Dengan begitu, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

“Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya

Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memprioritaskan pemberian susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta.

Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte seusai meninjau distribusi MBG di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat.

“Belum tahu (kapan ada susu). Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Philips kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Kenapa tak ada susu dalam MBG di Jakarta?

Philips menerangkan, pemberian susu dalam program MBG di Jakarta saat ini bukan menjadi prioritas.

Faktor utamanya didasari karena belum adanya sentra sapi yang bisa dijadikan pilihan untuk diajak kerja sama oleh pemerintah dalam program MBG.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu, pernyataan dari BGN adalah diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” tutur Philips.

Kondisi ini juga diterapkan di wilayah lain, yang mengartikan bahwa sentra sapi menjadi patokan pemerintah untuk memasok susu di dalam program MBG.

“Jadi itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia (di wilayahnya) punya sentra susu atau enggak,” terang Philips.

Philips berujar, penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025 juga menjadi cara memetakan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Namun, Jakarta hingga kini belum tercatat sebagai salah satunya.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Apa pengganti susu?

Philips menegaskan, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu masih dapat digantikan dengan sumber protein lainnya, salah satunya telur.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” ujar Philips.

Ia memastikan, sumber protein yang menjadi pengganti susu ini sudah melalui proses kajian BGN.

Dengan begitu, kecukupan gizi pada anak juga dipastikan telah memenuhi standar.

Apa kata ahli gizi soal susu diganti protein?

Pakar gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, mengatakan, penggantian susu dengan sumber protein lainnya justru dinilai tidak tepat.

Ia menilai, susu memiliki banyak manfaat kesehatan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Selain itu, susu memberikan nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh pangan nabati seperti daun kelor, maupun pangan hewani lainnya.

Kandungan protein dan asam lemak esensial seperti omega-3, omega-6, dan DHA yang ada salam susu sangat penting untuk perkembangan otak anak.

"Susu adalah makanan kaya gizi yang lezat, memberikan nilai penting untuk makanan bergizi gratis di sekolah, menyehatkan dan disukai secara umum oleh siswa," tutur Prof. Tria.

Meski demikian, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum menjelaskan, alternatif protein hewani masih bisa disiasati sebagai solusi

“Susu adalah protein hewani. Kalau alternatif yang setara dengan susu, tentu adalah protein hewani yang lain, seperti telur, ikan, atau ayam,” ujar Tan.

Namun, pengolahan protein hewani pengganti susu ini harus diperhatikan.

Tan menyarankan agar tidak terlalu sering dimasak dengan cara digoreng tepung atau dipanggang dan menggunakan banyak minyak.

Hal ini penting demi memastikan kandungan gizi protein hewani dapat diserap anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menu susu dalam program makanan bergizi gratis (MBG) disebut akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki sentra sapi.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte saat ditanya kepastian kapan menu susu masuk dalam menu program makan bergizi gratis, khususnya di Jakarta.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Philips kepada wartawan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips mengungkapkan, pemerintah saat ini masih fokus mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025.

“Dan nanti per April diharapkan ada sekitar 900-an dan kemudian di Agustus ada 2.000 titik SPPG,” tutur Philips.

Pengembangan titik-titik SPPG itu sekaligus sebagai upaya pemetaan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Jakarta disebut belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Philips bilang, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu dapat disubstitusi dengan sumber protein lainnya.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” jelas Philips.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menu susu dalam program makanan bergizi gratis (MBG) disebut akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki sentra sapi.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte saat ditanya kepastian kapan menu susu masuk dalam menu program makan bergizi gratis, khususnya di Jakarta.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Philips kepada wartawan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips mengungkapkan, pemerintah saat ini masih fokus mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025.

“Dan nanti per April diharapkan ada sekitar 900-an dan kemudian di Agustus ada 2.000 titik SPPG,” tutur Philips.

Pengembangan titik-titik SPPG itu sekaligus sebagai upaya pemetaan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Jakarta disebut belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Philips bilang, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu dapat disubstitusi dengan sumber protein lainnya.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” jelas Philips.

SOLO, KOMPAS.com – Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menyampaikan bahwa susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan diberikan setiap hari, melainkan hanya dua kali dalam sepekan.

Pemberian susu tersebut sudah dimulai pada pelaksanaan hari pertama program MBG di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/1/2025).

Susu disajikan dalam wadah stainless steel bersama menu lainnya, seperti nasi, sayur, ayam goreng, dan jeruk.

“Strateginya sudah bagus. Kan persyaratannya susu itu satu minggu dua kali. Hari pertama semuanya susu. Hari keempat mungkin susu lagi,” kata Teguh.

Pada tahap awal, program MBG dilaksanakan di tujuh sekolah dengan total 2.787 siswa. Tujuh sekolah tersebut adalah TK Warga, SD Warga, SDN Purwodiningratan, SDN Kepatihan Wetan, SMPN 14 Solo, SMA Widya Wacana, dan SMKN 8 Solo.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan menu MBG dibawa pulang jika ada siswa yang berhalangan hadir atau sedang berpuasa, Teguh menyatakan belum ada keputusan pasti.

Namun, ia menyarankan siswa membawa wadah sendiri jika ingin membawa makanan tersebut pulang.

Selain itu, Teguh menambahkan bahwa orang tua siswa juga dapat mengambil makanan di sekolah jika anaknya tidak masuk.

“Nanti mestinya dinas akan berkomunikasi dengan ketua SPPG bentuknya seperti apa. Karena kalau kita mengantar ke rumah ini nambah pekerjaan. Tetapi kalau orangtua yang mengambil setelah makan dikembalikan atau mereka datang ke sini bawa tempat sendiri dipindah supaya wadah (stainless steel) ini tidak keluar dari sekolah,” ujarnya.

Teguh berharap Dinas Pendidikan dan SPPG dapat menetapkan SOP yang memastikan wadah stainless steel tetap berada di sekolah.

“Tugasnya dia (SPPG) nganter di sekolah, ngambil lagi di sekolah. Tidak bisa nanti ngambil-ngambil di rumah itu,” tandas Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

Hasan telah mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya, pada Senin (6/1/2025).

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal, kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan, Senin.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis di Jakarta masih terkendala.

Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.

Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.

"Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah," ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Adapun program makan gratis yang dilaksanakan perdana pada Senin (6/1/2025) diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 600.000 orang di 26 provinsi.

Sementara untuk satu porsi makanan, pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp 10.000.

Dalam nilai itu, pemerintah memastikan bahwa makanan tersebut sudah memenuhi gizi yang diperlukan penerima berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Di hari perdana, menu-menu yang disajikan berbeda di tiap daerah. Ada pula daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebut saja di sekolah Bina Insani, Kota Bogor. Di sana, hidangan yang dibagikan kepada siswa-siswi TK berupa nasi putih, satu ayam goreng, satu tahu goreng, capcay, dan satu buah pisang.

Sementara itu, menu MBG di SD Kedung Badak 1 Kota Bogor berupa nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.

Tak cuma di Bogor, menu susu juga tidak nampak di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Head Chef SPPG Halim Perdanakusuma, Jonie Kusuma Hadie, mengatakan bahwa susu tak menjadi menu MBG hari ini karena bukan jadwalnya.

"Jadi hari ini kenapa enggak ada menu susu karena rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini memang belum ada susu," ujar Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdanakusuma, Senin kemarin. .

Siswa kecewa

Tak adanya susu di menu hari perdana program makan bergizi gratis mengundang kekecewaan siswa.

Kekecewaan itu datang dari Mecha, salah satu siswi SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah. Terlebih, di sekolahnya sejatinya sudah ada sistem yang mirip dengan Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Di SMP Negeri 12 Semarang sudah ada program yang berjalan setiap Selasa. Selain makanan, saya juga dapat susu. Berbeda dengan Program MBG ini," ungkap Mecha saat ditemui wartawan, Senin.

Ia kemudian berharap susu bisa disertakan dalam program MBG.

Tak hanya susu, siswa lain juga menyoroti porsi sayur dalam program makan bergizi. Sayur yang disediakan dianggap kurang meski ia mengakui bisa berhemat dengan adanya MBG.

"Sayurnya juga kurang. Kalau bisa ditambah," kata Sabrina.

Susu hanya untuk wilayah tertentu

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah sekolah di Indonesia memang tidak menerima susu dalam program makan bergizi gratis.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan, susu hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang memiliki sapi perah. Tujuannya, untuk memberdayakan sumber daya lokal.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," kata Dadan, usai rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Pasalnya kata Dadan, pemerintah tidak ingin kegiatan ini justru menjadi bagian dari peningkatan impor.

Dengan begitu, pihaknya mengatur agar menu susu diberikan minimal seminggu sekali dan termasuk dalam anggaran Rp 71 triliun yang disediakan.

"Jadi kami melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ujarnya.

Menu susu minimal sekali seminggu

Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, menu susu dalam program MBG tidak diberikan setiap hari.

Menu tersebut diatur minimal seminggu sekali atau bahkan seminggu tiga kali sesuai kecukupan daerah.

Hasan sudah mengonfirmasi kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya di Tanah Sareal, Bogor, Senin (6/1/2025) pagi.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

Menu susu diberikan di hari yang berbeda di tiap wilayah. Ada SPPG yang menyalurkan setiap Jumat, Rabu, atau hari-hari lain.

Di dapur MBG yang menyalurkan ke sekolah-sekolah daerah Bogor yang ia kunjungi, susu diberikan pada hari Jumat. Di daerah lain, menu susu diberikan pada hari perdana MBG.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi), dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi, susunya di hari Senin," tutur Hasan.

Di SPPG Cimahi pula, susu bakal diberikan 2-3 kali seminggu. Menurut Hasan, hal ini bisa dilakukan lantaran letak SPPG dekat dengan peternakan atau pabrik susu.

Susu-susu yang disalurkan ke sekolah-sekolah dalam jangkauan SPPG Cimahi pun dikemas dengan botol kaca untuk mengurangi limbah plastik.

"Bisa ada yang lebih. Yang di Cimahi, jadi dia lebih dari sekali susunya. Dan dia pakai kemasan botol kaca, karena di dekat situ ada peternakan kayaknya ya atau ada pabrik, ya. Tapi dia pakai botol kaca di situ," jelas Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk tahap awal pada Januari 2025, ada 190 dapur MBG yang beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Lalu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.