Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut bantuan para konglomerat untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai Rp500 miliar.

Bantuan-bantuan itu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan gratis ke masyarakat.

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

"Jangan-jangan nanti tahun ini berakhir, mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada Rp800 miliar, anggaran negara itu Pak," ujar Ara tertawa.

Dia menjelaskan PT Harum Energy/PT Santan Batubara menyumbang 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta, dengan nilai Rp4,5 miliar. Lalu, Agung Sedayu Group akan membangun 250 rumah di Tangerang.

Adaro Group membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di Jakarta.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan merenovasi 500 rumah di Jakarta dan Bangka Belitung.

Ara menyampaikan pemerintah hanya memfasilitasi para pengusaha untuk membangun rumah untuk rakyat. Dia memastikan tak ada sepeser uang pun yang dititipkan pengusaha ke kementerian.

"Ini kita menjaga kepercayaan orang. Jadi, saya tidak terima uang, tidak terima barang," ujar Ara.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah. Dia ingin membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kemungkinan program itu belum terwujud sepenuhnya tahun ini.

Dia berkata APBN 2025 hanya Rp800 miliar. Menurutnya, uang itu hanya mampu membiayai renovasi 40 ribu rumah dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220 ribu unit.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," ungkap Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum ada investasi yang masuk untuk Program 3 Juta Rumah. Hal itu diungkapkannya pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (30/4).

Awalnya, ia membicarakan terkait target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan merenovasi dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk melaksanakan target tersebut, diperlukan pembiayaan yang salah satunya bisa didapat dari investasi. Target tersebut ia bagi-bagi bersama dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajaran direktur jenderal lainnya.

"Karena mungkin di kementerian yang lama tidak perlu mencari pembiayaan ini. Mohon maaf, kami nggak bisa. Kami harus bekerja juga mencari investasi supaya bisa jalan," katanya.

Ara lalu mengakui bahwa upayanya mendapatkan investasi untuk Program 3 Juta Rumah belum berhasil. Meski demikian, pihaknya masih berupaya untuk menggaet investor, seperti ke Qatar, bertemu Standard Charter, dan lainnya.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak, saya akui belum ada yang berhasil. Tapi kan Bapak nggak mau saya tenang-tenang aja Pak. Belum ada yang berhasil, konkrit belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya," ungkapnya.

Walau belum ada investasi yang masuk, Ara optimistis program tersebut akan tetap berjalan. Pun jika Program 3 Juta Rumah tidak berhasil, kata Ara, dirinya siap untuk direshuffle.

"Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya direshuffle. Harus siap. Harus siap. Tapi saya nggak mau direshuffle karena korupsi," tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP sudah melakukan pertemuan dengan investor asing, salah satunya adalah Qatar yang berminat untuk membangun 1 juta rumah. Komitmen tersebut baru tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Istana Negara pada Januari lalu.

Rencananya, groundbreaking 1 juta rumah dari Qatar baru dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengakui belum ada investor asing yang berinvestasi di program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan memang sudah ada komunikasi dengan investor dari berbagai negara. Akan tetapi, komunikasi itu masih sebatas komitmen untuk berinvestasi.

"Belum ada yang berhasil, konkret, belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya. Kita berusaha, Pak, tapi maaf, mungkin belum sesuai," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Meski begitu, dia mengklaim tak akan menyerah. Ara tetap optimistis bisa menarik investasi asing untuk menyokong program perumahan.

Dia pun enggan menawar target pembangunan 3 juta rumah yang diperintahkan Prabowo. Menurut Ara, dia siap dievaluasi bila dinilai tak mampu memenuhi target tersebut.

"Kalau tidak berhasil, ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap, harus siap, tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi," ujar Ara.

Ara mengatakan akhir-akhir sedang menjalin komunikasi intens dengan Ooredoo QSC, perusahaan asal Qatar. Dia juga sudah menawarkan peluang berinvestasi di lahan seluas 3,5 hektare di Lippo Karawaci, Tangerang.

"Kita sudah tawarkan itu untuk dari Ooredoo QSC, itu investor waktu saya mendampingi presiden di Qatar. Mungkin dalam waktu dua minggu ini, mungkin mereka akan datang ke sini untuk menindaklanjuti pertemuan," ujarnya.

Selain itu, ada beberapa bantuan dari sejumlah konglomerat untuk program perumahan. Para pengusaha membangun dan merenovasi rumah rakyat melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan investasi.

Beberapa perusahaan yang terlibat meliputi PT Harum Energy/PT Santan Batubara, Agung Sedayu Group, Adaro Group, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," ucap Ara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menyebut rumah susun (Rusun) yang dibangun di Kawasan Industri terpadu Batang (KITB) merugikan anggaran negara.

Pasalnya, tambah Ara, hingga saat ini 10 tower rusun itu belum sepenuhnya diokupansi masyarakat. Padahal, 10 tower rusun itu telah rampung pembangunannya sejak 2022.

Dalam laporannya, saat ini baru terdapat 5 tower rusun yang dihuni oleh pekerja industri. Atas dasar hal itu, Ara berpandangan rusun KITB ini dibangun dengan perencanaan yang minim.

"Pembangunan rusun KITB ini tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Apalagi Rusun ini selesai dibangun pada 2022 tapi 5 dari 10 tower belum di huni sehingga merugikan APBN," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (30/4/2025).

Pada saat yang sama, Ara juga menyoroti adanya spesifikasi bangunan yang diduga tidak sesuai. Dia juga menegaskan terdapat tower hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal membentuk tim yang akan menginvestigasi tidak optimalnya rusun di KIT Batang tersebut.

"Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari di mana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita sikat saja dan jangan ragu termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT KITB, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan mengaku bahwa saat ini pihaknya terus mendorong penghunian Rusun bagi para pekerja. Pihaknya juga akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

Ngurah Wirawan menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 7 perusahaan yang beroperasi di KITB. Seiring dengan makin banyaknya perusahaan yang beroperasi ke depan, dia optimis rusun tersebut bakal ikut terdorong okupansinya.

"Saat ini sudah ada 7 perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan Rusun. Ke depan masih ada 7 perusahaan yang sedang membangun perusahaannya di KITB dan kami optimis akan lebih banyak Rusun yang akan terhuni," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melaporkan telah merealisasikan anggaran Kementerian PKP 2025 sebesar Rp113,61 miliar hingga periode 25 April 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan realisasi anggaran itu baru mencapai 3,3% dari total pagu tersedia yakni sebesar Rp3,44 triliun.

“Realisasi anggaran digunakan untuk belanja belanja pegawai sebesar 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Mengacu pada paparan yang disampaikan, belanja pegawai yang dialokasikan Kementerian PKP sebesar Rp486,08 miliar dan telah terealisasi 73,15 miliar atau sebesar 15,05%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembayaran gaji dan tunjangan 2.035 pegawai Kementerian PKP.

Selanjutnya, Kementerian PKP mengalokasikan pagu efektif sebesar Rp1,8 triliun untuk belanja barang. Akan tetapi, saat ini realisasinya baru sebesar Rp39,76 miliar atau sebesar 2,14%.

Adapun, belanja barang tersebut digunakan untuk operasional perkantoran, penyusunan regulasi, koordinasi dan pengawasan.

“Sedangkan anggaran belanja barang terbesar untuk BSPS dan program lainnya direncanakan direalisasikan mulai Triwulan II tahun 2025,” jelas Ara dalam paparannya.

Terakhir, Kementerian PKP menganggarkan belanja modal efektif sebesar Rp1,1 triliun. Saat ini, telah terealisasi sebesar Rp695 juta atau 0,06%.

Perinciannya, belanja modal tersebut digunakan untuk pengadaan alat pengolah data dan teknologi informasi.

“Sedangkan belanja modal untuk lanjutan pekerjaan fisik masih dalam audit Itjen, BPKP, BPK, serta perencanaan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku telah menawarkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada OoredooQatar untuk berivestasi pada sektor properti di Indonesia.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan lahan eks BLBI yang ditawarkan tersebut berlokasi di wilayah Karawaci yang beririsan dengan Kawasan Lippo Karawaci.

“Jadi kita sudah tawarkan itu [lahan eks-BLBI] untuk Ooredoo. Itu investor yang saya tawarkan ketika mendampingi Presiden di Qatar,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Adapun, total luasan lahan yang dapat dieksekusi oleh Ooredoo itu disebut-sebut mencapai 3,5 hektare.

Ara mengaku, Ooredoo menyambut positif tawaran investasi itu. Bahkan, Ara mengatakan bahwa manajemen Ooredoo Qatar bakal langsung bertolak ke Indonesia membahas kelanjutan rencana investasi itu dalam waktu dekat.

Terlebih, tambah Ara, lahan eks BLBI yang ditawarkan kepada Ooredoo tersebut telah memiliki ekosistem yang lengkap mulai dari adanya sekolah, kampus hingga rumah sakit (RS) internasional.

“Dalam waktu dekat ini mereka Ooredoo akan datang ke sini untuk melanjutkan pertemuan,” pungkasnya.

Sementara pada kesemptan berbeda, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tersebut nilainya mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan penyelewengan program bedah rumah senilai Rp109 miliar.

Ara mengatakan Kementerian PKP telah melakukan penelusuran terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Mereka menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah yang besar. Jumlahnya berapa Pak Sekjen? Rp109 miliar, Rp109 miliar di Semenep, satu kabupaten," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Ara memastikan Kementerian PKP tidak tinggal diam. Dia telah melaporkan dugaan penyelewengan itu ke kepolisian.

Terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap beberapa modus penyelewengan program bedah rumah BSPS. Misalnya, ada modus semua nama dalam satu kartu keluarga (KK) mendapatkan bantuan BSPS.

Ada pula modus pemilik rumah mewah menerima bantuan itu. Kemudian, ada modus lokasi pelaksanaan program tak sesuai hasil verifikasi.

Beberapa modus lainnya, yaitu pengerjaan program diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, serta transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

Heri menyebut ada 5.490 rumah di Sumenep yang menjadi target Program BSPS 2024. Rumah-rumah itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan di Sumenep.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," ujar Heri dilansir Antara, Senin (28/4).

Sebelumnya, Kementerian PKP kembali menggelar program BSPS di 2025. PKP menganggarkan Rp850 miliar untuk membedah 38.504 unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Kementerian PKP baru menggunakan Rp 113,61 miliar dari total anggaran Rp 3,4 triliun pada 2025. Penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai keperluan, mulai dari internal hingga pembentukan layanan BENAR-PKP.

Untuk realisasi anggaran sampai dengan 25 April 2025 yaitu sebesar Rp 113,61 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp 73,15 miliar, belanja barang Rp 39,76 miliar, dan belanja modal Rp 695 juta.

"Realisasi belanja pegawai 15%, belanja barang 2,14%, belanja modal ini 0,06%," ungkap pria yang akrab disapa Ara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Realisasi anggaran tersebut baru sekitar 3,3% saja dari keseluruhan anggaran atau baru Rp 113,61 miliar. Berikut ini rinciannya.

Sekretariat Jenderal

Realisasi Rp 111,59 M (18,60%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor, penyusunan SOTK, penyusunan regulasi, kerja sama kelembagaan, penyelesaian revisi DIPA/administrasi keuangan.

Inspektorat Jenderal

Realisasi Rp 206,3 juta (1,41%) digunakan untuk penyusunan sistem pengendalian internal dan pengawasan, review dan audit internal, kerja sama dengan KPK, BPK, BPKP.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Realisasi Rp 329,4 juta (0,06%) digunakan untuk penyusunan kebijakan, regulasi, terkait tata Kelola kawasan PSU, sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembentukan BP3, pembentukan BENAR PKP.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Realisasi Rp 500,3 juta (0,07%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perdesaan, tata Kelola BSPS, satuan tugas data, inisiasi revisi UU No 23/2014, kerja sama dengan Kemendagri dan Pemda.

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Realisasi Rp 715,6 M (0,05%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi pembangunan perumahan perkotaan, satgas tanah negara untuk rakyat, koordinasi dengan Kemenkeu, ATR-BPN, BUMN.

Direktorat Jenderal Tata Kelola & Pengendalian Risiko

Realisasi Rp 264,2 juta (0,95%) digunakan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi tata Kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan (FLPP, investasi), manajemen risiko, peningkatan kualitas, efisiensi dan pencegahan korupsi.

Sebagai informasi, pada 2025, Kementerian PKP memiliki anggaran Rp 3,44 triliun yang diprioritaskan untuk kegiatan padat karya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan pesisir, melanjutkan pembangunan rumah susun/rumah khusus, pemenuhan belanja pegawai, serta layanan perkantoran wajib.

BATANG, iNewsPantura.id  - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja di rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

“Saya telah meninjau kondisi gedung, mulai bagian luar, kamar, kamar mandi, dapur, hingga ruang jemur. Serta mengobrol dengan penghuni Rusun,” katanya saat meninjau Rusun Tower di KITB, Kabupaten Batang, Selasa (29/4/2025).

Ia terkesan dengan penataan rusun yang semula barak dan disesuaikan menjadi bilik-bilik kamar. Ada yang berukuran seperti kamar kost, hingga berukuran besar ber AC dengan harga sewa beragam. Sehingga bisa terjangkau oleh berbagai kalangan. 

“Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki,” jelasnya.

Maruarar Sirait menyebutkan, KITB harus dapat memetakan dan mendorong supaya rusun-rusun tower ini dapat berfungsi dengan baik.

Selain melihat kamar-kamar, Menteri PKP juga melihat minimarket yang mensuplai kebutuhan penghuni rusun. Karena lokasi rusun masih cukup jauh dengan daerah penyangga. 

“Kebutuhan-kebutuhan penghuni rusun itu dipenuhi oleh para pelaku UMKM, seperti warung makan dan minimarket,” ungkapnya.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Menteri Maruarar. Ia menilai catatan dan evaluasi yang disampaikan merupakan masukan penting yang bersifat konstruktif.

"Alhamdulillah, bagi kami catatan dari Pak Menteri itu sangat positif. Karena beliau orang lapangan, jadi tahu kondisi nyata yang terjadi di bawah. Kami akan segera menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bahan perbaikan ke depan," ujar Ngurah.

Menurutnya, sejumlah aspek yang akan diperhatikan ke depan meliputi zonasi penghuni, aksesibilitas dari dan ke lokasi kerja, hingga peningkatan kualitas fasilitas pendukung di sekitar rusun. 

Ia berharap, perbaikan-perbaikan tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan hunian yang ideal bagi para pekerja industri.

Sebagai informasi, Kawasan Industri Terpadu Batang telah resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang oleh pemerintah. 

Status ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura Tengah, khususnya di Kabupaten Batang.

Sejumlah investor besar dari sektor teknologi, otomotif, dan tekstil telah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di kawasan ini. 

Dengan semakin berkembangnya kawasan tersebut, kebutuhan akan fasilitas hunian yang layak dan terjangkau menjadi semakin mendesak.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah, serta pihak pengelola kawasan terus bersinergi untuk menyediakan infrastruktur sosial yang memadai bagi para pekerja dan keluarganya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, prinsip kami mendukung terkait kelengkapan yang ada di KEK Kabupaten Batang seperti bahan makanan dan sekolah.

“Dengan melengkapi fasilitas supaya masyarakat mau datang dan tinggal di KEK Kabupaten Batang. Selain itu, Pemkab Batang akan mempercepat perizinan cepat, bersih, dan melengkapi infrastruktur sekitarnya,” ujar dia.

Editor : Suryo Sukarno

Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), bidan, dan perawat.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut, kami alokasikan 30.000 rumah untuk nakes, perawat dan bidan," ujar Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, rumah subsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah sekaligus Program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi Program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus wujud nyata kebersihan kepada wong cilik.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," kata dia.

Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari 15.000 rumah untuk perawat, 10.00 untuk bidan dan 5.000 untuk nakes.

Pada kesempatan itu, Ara juga menceritakan Ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak.

Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," tandasnya.

Ara juga menuturkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi.

Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.