Sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal. Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Dinas Kesehatan menguji sampel sisa makanan hingga tempat makanan yang digunakan para pelajar.

"Saya menugaskan Kadinkes untuk melihat sample dari bahan bahan bakunya, kemudian juga sample sisa makanan dan juga muntahan. Tetapi juga kita kadang kadang harus juga memperhatikan kebersihan dari omprengnya (tempat makanan)," kata Dedie, Rabu (7/5/2025).

Dedie turut prihatin dengan peristiwa tersebut. Dia mengatakan, peristiwa tersebut sudah termasuk kejadian luar biasa (KLB).

"Yang pasti kami merasa prihatin dengan kejadian KLB, kejadian luar biasa. Keracunan yang menimpa anak anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujarnya.

Dia memastikan akan melakukan evaluasi agar peristiwa keracunan tersebut tidak terulang. Menurutnya, pelajar saat ini sangat antusias menerima prorgram MBG.

"Ini juga harus menjadi bahan evaluasi dan ke depan tidak boleh terjadi lagi. Karena kan anak-anak ini kan sudah merasa senang, gembira, sudah mendapat makan bergizi gratis. Tetapi juga kita harus dapat pastikan bahwa makanan yang mereka terima itu harus memenuhi syarat syarat, selain gizi juga kebersihan dan kesehatan," kata Dedie.

Sebelumnya, puluhan pelajar SD dan SMP di salah satu yayasan pendidikan di Tanah Sareal, Kota Bogor diduga mengalami keracunan makanan. Pelajar tersebut diduga keracunan usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis yang disajikan di sekolah.

Dari 36 pelajar yang diduga keracunan, sebanyak 12 orang sempat dilarikan ke rumah sakit. Lima orang di antaranya masih menjalani perawatan.

Simak Video: Ratusan Siswa Keracunan Setelah Menyantap MBG di Sumsel, 8 Masih Dirawat

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4/2025).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan bahwa klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau enggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Dalam akhir keterangannya, pihaknya mengupayakan untuk terus menjaga proyek nasional tersebut. Karena itu, pihaknya terbuka untuk membuka ruang komunikasi.

"Jadi intinya, segera kita buka ruang komunikasi. Ayo datanya tapi tetap dibayarkan," katanya.

Rencananya, Yayasan MBN akan mengadakan pertemuan dengan mitra dapur Ibu Ira pada Selasa (29/4) dan Rabu (30/4).

Bantah Gelapkan Dana

Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) juga membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59). Dana itu katanya sudah disisihkan.

"Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-'keep' tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak.

Timoty menegaskan bantahan itu disampaikan lantaran adanya perbedaan pendapat terkait perhitungan.
Karena itu, pihaknya sebagai yayasan program MBG bersama tim pengelola dapur masih membutuhkan data-data pendukung yang transparan terkait dana.

"Yayasan Media Berkat Nusantara bersama tim pengelolaan dapur tersebut membutuhkan data-data transfer konkret data pendukung yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Simak Video: Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan tiga dapur umum untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berkomitmen menyukseskan program tersebut. Bahkan, Bupati I Wayan Adi Arnawa menegaskan akan menambah enam dapur umum, sehingga seluruhnya berjumlah 9 dapur.

"Malahan kami sudah menyiapkan, malah nambah lagi 6 dapur umum sehingga menjadi 9 dapur umum di Badung," ucap Adi Arnawa, Senin (3/3/2025) ditemui di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Menurutnya, satu dapur umum yang akan dibangun bisa memasak mencakup 3.500 sasaran penerima. Ia meyakini dengan dukungan dana yang mumpuni, Badung bisa dengan siap melaksanakan program pemerintah pusat.

"Bahkan kalau tidak salah sudah ada anggaran Rp 16 miliar. Masing-masing dapur umum estimasi bisa Rp 3 miliar lebih sehingga ditambah ada 3 dapur oleh pusat. Mudah mudahan bisa cepat sehingga kami di Badung bisa cepat memberikan pelayanan MBG ini ke masyarakat," jelas Adi Arnawa.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung. Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung saat itu, Ida Bagus Surya Suamba, dalam uji coba muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Anggaran Rp 20 ribu per anak dinilai ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut. Surya menambahkan anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat," kata Surya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah melakukan uji coba ketahanan makanan untuk persiapan program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan puasa.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan skema pemberian MBG akan dimodifikasi selama bulan ramadan.

Biasanya, pemberian MBG selama ini terdiri dari makanan segar yang dikirim ke sekolah. Sementara itu, sepanjang bulan puasa MBG bakal menyiapkan makanan tahan lama untuk disantap kala berbuka.

"Contohnya telur, susu, kemudian buah. Ringan modifikasi dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

"Dan kami sedang melakukan uji coba ketahanannya. Apakah bisa tahan selama 8 jam. Nanti kalau sudah tahan dan sudah sukses kami sampaikan," sambungnya.

Dadan mengatakan anak-anak akan dibekali kantong untuk membawa makanan ke rumah. Kantong itu harus dibawa keesokan harinya untuk diisi makanan kembali. Menurutnya, metode ini melatih anak-anak agar disiplin dan taat.

"Satu anak akan mendapatkan dua kantong, besoknya yang kosong dibawa dan yang isi dibawa pulang. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah baru," ungkapnya.

Sementara bagi murid yang tak berpuasa selama Bulan Ramadan tetap bisa menikmati program MBG. Mereka bisa secara sembunyi-sembunyi makan di sekolah atau dibawa pulang ke rumah masing-masing.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap daftar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diberikan selama bulan puasa Ramadan.

Dadan mengatakan menu yang diberikan punya daya tahan lama. Hal itu karena makanan diberikan siang hari untuk dibawa pulang dan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Bentuk makanan yang tahan lama, seperti contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," imbuhnya.

Dadan mengatakan anak-anak akan dibekali kantong untuk membawa makanan ke rumah. Kantong itu harus dibawa keesokan harinya untuk diisi makanan kembali.

Dia menyebut metode ini sudah diuji coba di Sukabumi. Kali ini, metode yang sama bakal diterapkan di semua daerah.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," ujarnya.

Dadan menyampaikan di daerah mayoritas nonmuslim MBG tetap akan diberikan saat jam sekolah. Namun, saat ini metode di semua daerah tetap MBG dibawa pulang.

"Kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

“Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

Maruarar, dalam kesempatan yang sama, juga menekankan tidak boleh ada intervensi terhadap seluruh proses hukum yang berjalan. Dia menekankan sudah ada lembaga yang memiliki tugas masing-masing baik di pemerintahan, legislatif, serta penegak hukum.

"Kita sudah membagi hak kewajiban, check and balance dengan baik. Jadi, jangan ada intervensi. Dari mana pun, ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing,” kata Maruarar.

KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2) malam, atas perannya dalam dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang saat ini buron. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Di KPK, Hasto, yang mengenakan rompi oranye, menyebut penahanan dia merupakan momentum bagi komisi antirasuah untuk memeriksa keluarga Jokowi.

“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto kepada wartawan di KPK, Jakarta, Kamis malam.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden ke-7 Joko Widodo mempersilakan KPK memeriksa keluarganya manakala ada bukti dan fakta hukum yang kuat.

“Kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan (diperiksa),” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di kediamannya, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti. Adapun, terkait permintaan Hasto agar KPK memeriksa Jokowi, Marurar mempersilakan.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara sapaan akrab Maruarar, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara juga menegaskan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada. Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan checks and balances dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore. Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Mantan kader PDIP yang kini sudah masuk Partai Gerindra, Maruarar Sirait (Ara), merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta agar keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga diperiksa KPK. Kata Maruarar, semua lembaga dan instansi sudah tahu soal kewenangan masing-masing, jadi tidak perlu ada pihak yang mengintervensi tindakan penegak hukum.

Ara awalnya bicara soal soal penahanan Hasto setelah ditetapkan KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Ara mengatakan semua warga negara wajib mengikuti proses hukum.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini turut merespons permintaah Hasto agar KPK memeriksa keluarga Jokowi. Ara menilai pemeriksaan tidak masalah jika ditemukan bukti.

Ia yakin semua lembaga dan instansi telah memahami kewenangan masing-masing sehingga jangan ada lagi intervensi terhadap penegak hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga teman-teman di kepolisian di kejaksaan dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujarnya.

"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," lanjutnya.

Hasto melontarkan pernyataan agar keluarga Jokowi diperiksa KPK saat akan digiring ke dalam mobil tahanan. Awalnya dia mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan bahwa penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Ia menyinggung keluarga Jokowi.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan Laporan World Food Programme (WFP) 2024, setidaknya 23 juta orang di Indonesia tidak mampu memenuhi asupan gizi seimbang setiap harinya. Pertanyaannya, mampukah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijanjikan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis gizi tersebut?

Menurut Prof. Yodi Mahendradhata, Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, program MBG hanyalah jawaban populis atas masalah stunting yang lebih kompleks. Manfaat dan urgensi program ini pun layak dipertanyakan. Di lain sisi, Prof. Tjandra Yoga Aditama dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memandang program MBG sebagai a multisectoral game changer yang tidak hanya untuk meningkatkan gizi anak dan mendukung kesehatan anak, tetapi juga menciptakan rantai pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, hingga mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Terlepas dari segala perdebatan yang ada, pemerintah tetap terlihat optimis menjalankan program MBG. Pada 6 Januari 2025, program ini secara resmi diluncurkan di 31 provinsi. Melalui 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) secara langsung, program MBG diklaim telah menjangkau 650 ribu penerima manfaat, mencakup siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebelum resmi dilaksanakan, pada 16 Desember 2024, penulis berkesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah di wilayah Jabodetabek yang menjadi sasaran uji coba program MBG. Mayoritas melaporkan adanya manfaat nyata dari MBG, meskipun di awal pelaksanaannya terdapat tantangan dalam distribusi dan operasional. Paranggi Rismoko, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 06 di Jakarta Timur, merupakan salah satu yang menilai MBG berhasil membantu menyediakan makanan sehat bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidaksesuaian jadwal distribusi makanan dengan waktu belajar mengakibatkan kondisi makanan tidak prima saat diterima siswa.

Permasalahan ini berakar pada ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan MBG. Saat ini, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN hanya mengatur kerangka kelembagaan tanpa menetapkan peraturan terkait pelaksanaan MBG itu sendiri. Kejelasan regulasi sangat penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan program pemerintah. Ketiadaan regulasi ini memperparah 3 (tiga) persoalan utama: (i) koordinasi dan kewenangan kementerian atau lembaga (K/L) terkait, (ii) standardisasi tata kelola distribusi dan pengadaan, serta (iii) pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terkualifikasi.

Kurangnya Koordinasi dan Kewenangan Institusional

Kekosongan hukum pada program MBG yang bersifat lintas K/L dapat menimbulkan ketidaktegasan dalam distribution of power and authority. Hal ini mengingat implementasi program MBG mencakup berbagai aspek, meliputi pendanaan, logistik, kebutuhan gizi/kesehatan, lingkungan pendidikan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pada akhirnya, kebijakan yang dikeluarkan K/L dapat saling bertabrakan atau tidak tepat sasaran dan lambat dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas pemilihan sekolah dan kesiapan institusional dalam MBG. Namun, tanpa koordinasi yang jelas dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengelola integrasi anggaran, terdapat potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan alokasi dana yang tersedia. Akibatnya, sekolah yang seharusnya diprioritaskan tidak mendapatkan dukungan optimal, sementara sekolah lain yang kurang membutuhkan justru menerima alokasi yang lebih dari apa yang seharusnya.

Standardisasi Tata Kelola dan Pengadaan

Keberadaan regulasi dalam aspek tata kelola distribusi serta pengadaan barang dan jasa pada program MBG juga sangat krusial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan prinsip good governance yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis pada standar yang jelas dan terukur.

Tanpa regulasi yang tegas, distribusi serta pengadaan barang dan jasa dalam program MBG berisiko mengalami berbagai masalah inefisiensi hingga potensi penyimpangan. Meskipun terdapat Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG yang disusun oleh BGN, tidak ada konsekuensi hukum yang tegas bagi mitra jika dalam praktiknya ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar gizi atau berisiko menimbulkan masalah kesehatan akibat kontaminasi atau bahan yang tidak layak konsumsi.

Tidak hanya itu, tidak diaturnya mekanisme tender mitra yang transparan dan objektif juga dapat meningkatkan potensi praktik monopoli atau oligopoli jika pengadaan makanan terpusat pada beberapa penyedia besar sebagaimana hal ini telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi tersebut akan mengarah pada harga yang tidak kompetitif dan kualitas yang tidak optimal hingga membuka ruang bagi praktik korupsi dan kolusi. Pada akhirnya, anggaran yang telah dialokasikan menjadi tidak efisien akibat rawan penyalahgunaan wewenang seperti praktik penggelembungan harga hingga penurunan kualitas.

Kapasitas SDM Terkualifikasi

Badan Gizi Nasional juga menghadapi tantangan dalam kapasitas SDM akibat ketidaksiapan birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap pengguna anggaran negara untuk menerapkan sistem pengendalian internal, termasuk audit, review, evaluasi, serta pemantauan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Namun, sebagai lembaga yang baru dibentuk pada 15 Agustus 2024, BGN tentu belum memiliki SDM yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas ini.

Di tengah keterbatasan, BGN justru dipercaya mengelola anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, yang berpotensi meningkat hingga ratusan triliun rupiah pada tahun anggaran selanjutnya. Dengan jumlah SDM yang secara ideal belum memadai, pengelolaan anggaran sebesar itu tampaknya akan sulit untuk terhindar dari risiko inefisiensi dan kegagalan pencapaian target program MBG. Oleh karena itu, kebutuhan akan percepatan rekrutmen SDM harus dikawal dengan regulasi yang menjamin proses seleksi berbasis meritokrasi guna mencegah potensi malpraktik.

Urgensi Reformasi Regulasi

Untuk mengatasi tiga persoalan di atas, setidaknya dibutuhkan regulasi setingkat peraturan presiden untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Tanpanya, SPPG selaku unit pelaksana MBG dapat menghadapi hambatan besar dalam implementasi, dan risiko korupsi dalam eksekusi program sudah barang tentu menjadi kian tinggi. Jika dibiarkan, kondisi demikian akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam penyediaan layanan dasar, terutama untuk program unggulan yang telah mendapat atensi publik yang cukup tinggi.

Program MBG sejatinya bukanlah hal baru. Jepang dan India telah lebih dulu membuktikan efektivitas program serupa dengan dukungan kerangka hukum yang kuat. Jepang memiliki School Lunch Act 1954 yang mengatur standar gizi secara ketat, sementara India menerapkan National Food Security Act 2013 yang mencakup mekanisme pengaduan bagi penerima manfaat. Tak heran, program mereka telah menciptakan legacy konkret yang dirasakan lintas generasi.

Indonesia, yang kini mulai menerapkan program MBG, perlu mempertimbangkan aspek regulasi ini dengan bijak. Jika ingin mencapai keberhasilan serupa, regulasi yang kuat dan berkelanjutan harus menjadi prioritas, agar program ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi masalah krisis gizi di Indonesia.

Penulis adalah Tenaga Profesional Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Opini ini tidak mewakili institusi tempatnya bekerja

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku kerap ditagih program makan bergizi gratis (MBG). Gibran mengatakan program prioritas itu tengah diusahakan oleh pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran dalam sambutannya di acara Perayaan Imlek Nasional, TMII, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (9/2/2025). Gibran awalnya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang terus mendukung program pemerintahan saat ini

"Dan inilah yang harus terus kita jaga dan rawat bersama. Untuk itu saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Matakin yang selama ini telah ikut berperan aktif dalam menjaga nilai toleransi, keharmonisan, dan persatuan bangsa," kata Gibran.

"Saya juga ingin mengapresiasi, tadi sudah dipaparkan Pak Ketua, bahwa MATAKIN selalu bersinergi dengan visi-visi Bapak Presiden, terutama tadi makan bergizi gratis," sambungnya.

Gibran kemudian curhat kerap ditagih-ditagih terkait realisasi makan bergizi gratis oleh masyarakat. Bahkan, kata dia, sebelum dirinya resmi menjabat sebagai wapres.

"Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu, bahkan sebelum dilantik, tiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis, kapan makan siang gratis," ujarnya.

Gibran berharap program makan bergizi gratis bisa mencakup ke seluruh wilayah di RI. Ia mendoakan perayaan Imlek tahun ini bisa menjadi harapan baru bagi setiap pihak.

"Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada aparat yang bertugas, seluruh masyarakat Indonesia sehingga perayaan Imlek tahun 2025 ini dapat berjalan dengan damai dan lancar," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Dadan menerangkan nantinya siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

Bagi siswa nonmuslim dan tidak berpuasa, Dadan menyebut tetap diberikan MBG. Dengan catatan, menghormati yang sedang berpuasa.

"Jadi nanti anak-anak masuk sekolah kemudian pulang membawa makanan yang tahan untuk dibuka pada saat buka puasa kalau bagi yang muslim. Bagi yang tidak mungkin ya makan di rumah. Jangan di situ karena harus menghormati," imbuh Dadan.

Seperti diketahui, pembagian Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara bertahap pada 6 Januari 2024. Sebanyak 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur telah dioperasikan. Dapur-dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi Indonesia.

Menurut informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini akan berjalan sekitar 40%, kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80%, dan target pada tahun 2029 sudah mencapai 100%.

Fokus awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan Bergizi Gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Adapun pembagian Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.