Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (BGN) pada tahun depan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," jelas Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin (24/2/2025), dikutip dari siaran ulang Sekretariat Presiden pada Selasa (25/2/2025).

Perlu Tambahan Rp 25 T Per Bulan untuk Percepatan Tahun Ini

Dadan mengatakan Badan Gizi sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun yang hingga April akan melayani 3 juta penerima manfaat.

Kemudian dari April sampai Agustus akhir melayani 6 juta penerima manfaat. Dan dari Agustus akhir atau September sampai Desember antara 15-17,5 juta penerima manfaat.

"Nah, kemudian karena banyaknya laporan anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat Makanan Bergizi, maka Bapak Presiden meminta kepada Badan Gizi untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan distribusi makanan bergizi," ujar Dadan.

Ia menerangkan, karena pada 2025 BGN sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka dibutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan apabila ingin dilakukan percepatan MBG terhadap 82,9 juta penerima manfaat.

"Untuk tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi, kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun," tegas Dadan.

Ia melanjutkan, jika ternyata percepatan bisa dilakukan mulai Oktober, maka keperluan tambahannya Rp 75 triliun. Namun, apabila bisa dilakukan November, maka tambahannya Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun," kata Kepala BGN.

Di hadapan awak media, ia turut menyebut kesuksesan program MBG bergantung pada tiga faktor. Pertama anggaran, dua SDM, dan tiga infrastruktur.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Budi Arie Dorong Tahu dan Tempe Bisa Jadi Bahan Utama Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

"Tempe (dan tahu) pasti direkomendasikan oleh BGN karena memenuhi kandungan gizi, jadi saya harap Rumah Tempe Indonesia ini bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga kita bisa replikasi model usaha ini ke tempat lain," ucap Menkop Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Dalam kunjungan ke RTI tersebut, Budi Arie mengapresiasi upaya dari Rumah Tempe Indonesia dan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) yang sudah melakukan diversifikasi produk tempe menjadi beberapa produk unggulan lain seperti kripik tempe, cookies tempe, nugget dan lain sebagainya.

Hal ini menandakan bahwa komoditas tempe dan tahu tidak hanya bisa diandalkan untuk pemenuhan gizi pada program MBG namun juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara.

"Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Menkop Budi Arie.

Adapun Budi Arie menyampaikan Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memfasilitasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leader program MBG agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU, nanti kita ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan 3 pertemuan dengan BGN. Saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari BGN.

"Kita sudah sudah tiga kali bicara dan BGN, terakhir kali ketemu itu Desember 2024," katanya.

Ia berharap keputusan terkait dengan pihaknya menjadi pemasok dari produk tempe dan tahu dapat segera diputuskan.

"Kita harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kita ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG," katanya.

Simak Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan ada 1.923 koperasi siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Budi Arie ribuan koperasi itu tersebar di 29 provinsi.

Selan itu, Budi Arie mengaku sudah melaporkan dukungan ribuan koperasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ribuan koperasi tersebut akan memasok bahan pangan seperti telur, ayam, daging, hingga susu sapi.

"Kita sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, 'Pak ini ada sekitar 1.923 koperasi di 29 provinsi yang siap mendukung program makan bergizi'," kata Budi Arie kepada wartawan di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

"Dari data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ada di 29 provinsi," sambung Budi Arie.

Budi Arie juga menyebut, sebagian koperasi yang terdata sudah menjadi bagian dari mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengaku, koperasi sudah melakukan percontohan di enam wilayah, di antaranya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sulawesi Tengah.

"Ada 6 tempat kita sudah melakukan uji coba," jelasnya.

"Januari, kita pokoknya lari dan kita berharap di tahun 2025 ini, sebagai tahun koperasi internasional, kita bisa mendapatkan momentum untuk bangkit dan majunya koperasi di Indonesia," tambahnya.

Sementara terkait kebutuhan susu sapi, ia mengakui bahwa pasokan susu terbatas. Menurutnya, kebutuhan susu menjadi domain untuk dijelaskan oleh BGN. Begitu juga dengan minyak makan merah yang masuk dalam program MBG.

"Kita kan ada 16 program prioritas, salah satunya soal minyak makan merah. Karena minyak makan merah itu kan adalah produk dari koperasi petani yang bisa menjadi bagian dari MBG," tutupnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan 3 skema pembiayaan subsidi untuk Program 3 Juta Rumah. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang yakni hingga 30 tahun.

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menyebutkan skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Hal ini disampaikan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan 4 layanan pembiayaan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang yakni bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit yakni hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

"Kalau nggak salah satu desa, 25 unit rumah. Saya optimis juga kalau 25 unit dikali berapa desa di Indonesia, insyaAllah 3 juta kalau memang bisa dilaksanakan, insyaAllah bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun," ujarnya.

Ada pun besaran anggaran yang disiapkan untuk program subsidi sekitar Rp 53 triliun.

Kemudian, BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu.

"Program FLPP tahun kemarin 166 (ribu), kemudian ditambah atau digenapkan jadi 200 (ribu) unit. Tahun depan insyaAllah sesuai dengan anggaran yang sudah dicanangkan, sekitar 220 ribu unit rumah lagi. Atau kemarin ada diskusi juga sekitar 400 (ribu) unit untuk tahun depan, ini akan terus berkembang," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan pada pertengahan 2025 saat tahun ajaran baru nanti. Program untuk peningkatan gizi ini akan menyasar seluruh pelajar mulai jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.

Dengan program tersebut, tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Saat ini, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot tengah mengodok alokasi anggaran sembari menunggu realisasi dari pemerintah pusat.

Pada jenjang SD, SMP termasuk MI serta MTS Negeri/swastq di Kota Surabaya hampir asa 400 ribu penerima manfaat. Belum lagi pada tingkat SMA/SMK dan MAN. Anggaran telah digedok Rp 15 ribu per siswa.

"Tidak sedikit memang anggaranya. Nanti sharing Anggaran pusat dan daerah. Dibutuhkan kerja sama semua pihak," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, Senin (29/11/2024).

Politisi dari Partai Gerindra itu, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selai itu, pihaknya akan mengawal program tersebut hingga sukses di Surabaya.

Bahtiyar bahkan mengungkapkan pihaknya telah melakukan ujicoba MBG gratis selama ini di tingkat kampung. Di beberapa sekolah dan perkampungan sudah dicoba. Sasarannya adalah anak usia sekolah. Hasilnya sangat antusias.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga menyampaikan jika anggaran untuk Makan Bergizi Gratis sudah masuk dalam APBD Kota Surabaya 2025. Setidaknya pada perubahan APBD 2025 akan menjadi perhatian karena saat ini APBD murni sudah disahkan pada Agustus 2024.

Saat ini, secara resmi memang belum ada teknis terkait penganggaran program MBG. Program tersebut masih ada dalam pembahasan di pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Pada tingkatan lokal Surabaya juga baru sekali DPRD dan Pemkot menggelar rapat di Badan Anggaran terkait Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah membahas progam Makan Bergizi Gratis untuk siswa di Surabaya tersebut dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun. Meski begitu, hingga saat ini anggaran tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Kota Surabaya.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi