Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun pada bulan September untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan dana ini dilakukan tidak lama setelah anggarannya terkena efisiensi sebesar Rp 200 miliar.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ada tiga kunci dalam pelaksanaan program MBG, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Terkait anggaran, menurutnya BGN tidak menemui kendala apapun.

"Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025) kemarin.

"BGN kena efisiensi sedikit, ditambahnya lebih besar daripada dia kena efisiensi. Jadi, kita kena efisiensi Rp 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp 100 triliun. Jadi (efisiensi) Rp 200 miliar nggak ada apa-apanya," ujarnya.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana ini beserta dukungan lainnya dari kementerian dan lembaga (KL) akan dimaksimalkan untuk operasional program MBG. Ditargetkan pada akhir tahun ini bisa tercapai target penyaluran MBG hingga ke 82,9 juta penerima.

"Mudah-mudahan keinginan Presiden agar 82.9 juta ini bisa dipenuhi di akhir tahun bisa tercapai," ujarnya.

Lebih lanjut Dadan melaporkan, saat ini total sudah ada 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

Ke depannya, BGN membangun 1.542 dapur SPPG dari APBN. Ia meminta bantuan agar pembangunan 1.542 dapur ini bisa dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Yang 1.542 akan dibangun oleh Badan Gizi dan kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas Rp 200,2 miliar dari total pagu anggaran semula Rp 71 triliun pada 2025.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun di tengah penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. BGN dinilai memenuhi syarat untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisien yang dilakukan pemerintah.

Dilansir detikFinance, Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk bisa menerima tambahan anggaran itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran BGN dipangkas Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Anggaran yang dipangkas untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," katanya.

Pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," terangnya.

Untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu MBG untuk 82,9 juta penerima. Saat ini baru ada 246 SPPG.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG