CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo buka-bukaan soal rencana tambahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilakukan pemerintah. Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan dirinya diberi tahu bahwa anggaran tambahan MBG akan dipenuhi dari efisiensi anggaran Rp 306 triliun yang dilakukan pemerintah.

Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 soal penghematan APBN 2025 hingga Rp 306,69 triliun. Sementara itu, MBG butuh anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk memperluas cakupan penerimanya, angka tersebut sesuai dengan hitungan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pak Prabowo akan ambil (tambahan biaya MBG) dari anggaran yang dipangkas, dipangkas Rp 306 triliun dan bisa lebih besar lagi, karena ini tak masuk dari dividen BUMN," beber Hashim dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

Pria yang juga diangkat menjadi Utusan Khusus di Bidang Iklim dan Energi itu mengatakan, Prabowo sudah paham bila uang pemerintah dipangkas dan ditahan pengeluarannya pasti akan menyebabkan kontraksi atau pelemahan ekonomi.

Namun, menurutnya bila uang yang ditahan penggunaannya tadi dibelanjakan untuk program prioritas seperti MBG, justru uang itu akan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dan memutar roda ekonomi.

"Dia tahu kalau uang tidak di-spend dan dikucurkan, dan dibelanjakan, itu pasti akan sebabkan kontraksi. So, walaupun uang diambil dari program-program, tapi itu akan dibelanjakan untuk program-program strategis," beber Hashim.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, dari anggaran MBG yang semula Rp 71 triliun pada 2025 dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,83%. Nah, apabila ditambah dengan anggaran Rp 100 triliun untuk 2025, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mendapatkan dorongan 1,95%-2%.

"Kalau ditambah Rp 100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95% atau 2%. Kenapa? Karena uang ini akan disuntik kepada pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan untuk beli telor, beli ayam, beli sayuran kelor, beli ikan, beli nasi, beli jagung dan sebagainya," papar Hashim.

Saksikan Live DetikSore :

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.