Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 40.000 orang. Sebagian besar yang bekerja di SPPG merupakan perempuan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan saat ini ada sekitar 1.081 SPPG untuk melayani program MBG. Dari total tersebut, sebanyak 40.000 orang telah bekerja di SPPG.

"Dan ini adalah peluang bagi ibu-ibu untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi dan kami punya data bahwa yang terlibat sekarang di program makan bergizi itu sudah ada 40.000 orang yang bekerja dengan 1.081-an SPPG dan 55%-nya adalah ibu-ibu. Jadi yang bekerja di program makan bergizi sekarang itu 55% ibu-ibu," kata Dadan dalam acara Kongres Pejuang Perempuan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

Menurut Dadan, program MBG membutuhkan perempuan karena dapat memperhatikan nilai gizinya sedari awal. Jika program ini dapat berjalan dengan target sasaran 82,9 juta penerima dengan 30.000 SPPG, dapat membuka peluang lapangan pekerjaan hingga 1,5 juta orang.

"Perempuan sudah memberikan kontribusi 55% lebih dari para laki-laki, karena yang masak, ahli gizi, kemudian pimpinan SPPG itu 55% perempuan. Bahkan kami merekrut sarjana penggerak perempuan Indonesia tahap 1 dan tahap 2, 65% itu perempuan," jelas Dadan.

Dadan menerangkan 65% petugas di BGN merupakan perempuan. Meski begitu, saat ini dia membuka lowongan pekerjaan untuk sarjana penggerak laki-laki agar seimbang.

"Makanya jangan heran kalau sekarang pergi ke mana-mana ada petugas Badan Gizi di daerah yang 65% itu perempuan. Nah, baru yang tahap ketiga karena tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, akhirnya ada emansipasi laki-laki. Jadi ada pembatasan perempuan di dalam rekrutmen sarjana perempuan Indonesia tahap 3 karena perempuan sudah terlalu dominan," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di SPPG mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa mendapatkan penghasilan.

Dadan menyebut IRT yang berusia 40-45 tahun dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program MBG.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membagi alokasi kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 2025 untuk masing-masing profesi pekerjaan. Asisten Rumah Tangga (ART) hingga Driver Ojek Online (Ojol) masing-masing dapat jatah 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi dari pemerintah. Hal ini yang mendasari pembagian segmentasi rumah subsidi di kalangan profesi.

"Kita bagikan itu (kuota FLPP), ada berapa untuk nelayan, ART, hingga driver ojol," kata Maruarar dalam acara Halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Secara keseluruhan, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit dan dibagi untuk beberapa profesi sebanyak 164.260 unit. Sedangkan sisanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mau mengurus sendiri untuk mendapatkan rumah subsidi.

Beberapa profesi yang mendapatkan kuota FLPP tahun 2025 terdiri dari guru 20 ribu unit, tenaga migran 20 ribu unit, perawat 15 ribu unit, bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit, Polro 14.500 unit, dan TNI AD 5.760 unit.

Selanjutnya, rumah subsidi untuk wartawan sebanyak 1.000 unit, buruh 20 ribu unit, pegawai Kemendagri 2.000 unit, pegawai Kemenkeu 2.000 unit, pegawai BPS 1.000 unit, Kemenkraf 3.000 unit, pegawai BKKBN 2.000 unit.

Kemudian, petani sebanyak 20.000 unit, nelayan 20.000 unit, driver gojek 1.000 unit, driver grab 1.000 unit, hingga Asisten Rumah Tangga (ART) mendapatkan kuota sebanyak 1.000 unit.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP meminta para pengembang APERSI untuk menjadi pengembang yang bertanggung jawab dan tetap memberikan hasil pembangunan yang terbaik untuk rakyat di bidang perumahan.

Dia mengaku telah menerima masukan dari APERSI yang menyatakan bahwa masih banyak proses pengurusan BPHTB dan PBG di daerah yang belum berjalan dengan baik di daerah. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar masukan tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik di lapangan.

"Saya sebagai Menteri PKP tetap mendoakan yang terbaik bagi pengembang APERSI usahanya tambah maju dan sukses. Mari kita bangun rumah rakyat tanpa basa-basi, silakan sampaikan masalah yang ada ke saya. Kalau ada masalah, come to papa, supaya bisa kita cari solusi bersama," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berencana akan memberikan kuota rumah subsidi bagi Asisten Rumah Tangga (ART).

Ara menyampaikan ini usai bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Bank Central Tbk atau BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Kendati demikian, Ara tidak menjelaskan secara gamblang terkait rencana jumlah kuota yang diberikan.

Saat ini, Ara masih membicarakannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

“Dan doakan kami lagi berpikir ya Pak Heru ya, buat ART ya, bagaimana caranya juga ART punya kesempatan seperti perintah presiden, bagaimana jangan hanya punya gaji. Tapi, juga penghasilan dan wong cilik (orang kecil),” ungkap Ara.

Sebelumnya, Ara berencana mengalihfungsikan lahan bekas penjara menjadi perumahan.

Menurut Ara, ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," kata Ara dalam sambutannya pada Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tambah Ara.

Namun demikian, dirinya masih akan menginventarisir lahan bekas penjara mana yang dijadikan perumahan.

Ara pun mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

“Kita akan bertemu segera untuk menetapkan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," tandas Politisi Gerindra itu.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa menerimanya. Dadan menyebut IRT yang berusia sekitar 40-45 tahun ini dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG sendiri merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Dadan menyebut program MBG merupakan program investasi sumber daya manusia terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menjelaskan MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " terang Dadan.

Selain itu, keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Simak juga Video: BGN Targetkan Bangun 1.542 SPPG, Daerah 3T Jadi Fokusnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mulai berhasil menggerakkan ekonomi rakyat kecil hingga menghapus kemiskinan ekstrem.

Salah satu dampaknya, banyak ibu rumah tangga berusia 40-45 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2 juta per bulan dengan bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang, Pak. Tidak punya pendapatan menjadi pendapatan Rp2 juta per bulan. Kemiskinan ekstrem langsung hilang. Dan sekarang sudah bekerja 50 ribu orang," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Program MBG ini menurut Dadan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap satu SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja langsung.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, maka program ini diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, keberadaan SPPG juga menciptakan minimal 15 pengusaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok telur, beras, sayur, tepung, mi, hingga pengelola limbah minyak jelantah. Bahkan dalam proyek percontohan di Warung Kiara, Sukabumi, seluruh supplier yang bergabung merupakan pengusaha baru.

"Jadi setiap satuan pelayanan itu meng-create new entrepreneur minimal 15 karena banyak yang diusahakan," jelasnya.

Dadan menuturkan hingga April 2025, sudah ada 1.009 SPPG yang beroperasi dan ditargetkan akan bertambah menjadi 1.533.

Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG tersebut dibangun tanpa menggunakan dana APBN sepeser pun, melainkan hasil kemitraan dengan UMKM, restoran, dan catering yang sebelumnya hampir bangkrut.

Menurutnya, berkat kerja sama ini, restoran-restoran kecil yang sempat sepi kini kembali bergeliat karena mendapatkan pelanggan tetap minimal 3.000 orang per hari.

"Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," ujarnya.

Besarnya kebutuhan pangan dari program MBG ini juga dipastikan bakal menyerap surplus produksi pangan nasional. Untuk telur saja, kata Dadan, jika 82,9 juta penerima program dilayani, maka butuh 5.000 ton telur dalam sekali masak.

Jika dua kali seminggu, maka butuh 10 ribu ton, atau 400 ribu ton telur dalam setahun. Padahal, surplus telur nasional saat ini hanya 200 ribu ton per tahun.

"Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200 ribu (ton surplus telur) itu sebentar saja langsung terserap," ujarnya.

Selain telur, program ini juga setiap hari membutuhkan 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 40-50 liter susu untuk satu SPPG. Jika skala nasional diterapkan, Dadan memperkirakan Indonesia akan membutuhkan tambahan 1,5 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu.

Guna memperkuat ekosistem SPPG, ia menyebut pihaknya juga telah bermitra dengan berbagai lembaga dan kementerian.

Menurut Dadan, TNI berkomitmen membangun 2.000 SPPG, Polri 1.000 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG. Masyarakat umum pun diajak untuk ikut serta, misalnya dengan memanfaatkan rumah kosong untuk dioperasikan sebagai SPPG.

Dadan optimistis program MBG ini tidak hanya menghapus kemiskinan ekstrem tetapi juga mendorong produktivitas pertanian dan peternakan lokal. Ia memperkirakan ke depan tidak akan ada lagi pekarangan rumah yang dibiarkan kosong, bahkan di daerah perkotaan.

"Jadi saya perkirakan ketika program ini sudah jalan, tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur. Termasuk di perkotaan seperti idenya Pak Presiden mungkin akan ada practical farming," ungkapnya.

Untuk itu, BGN juga berharap adanya koperasi-koperasi lokal sebagai agregator guna mengatur pola tanam petani agar sesuai kebutuhan SPPG setiap harinya.

"Karena setiap hari butuh 300 kg sayur, maka memang butuh agregator yang bisa mengatur pola tanam," tandas dirinya.

Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan usai pernyataannya ramai disorot soal timnas sulit menang lantaran gizinya tidak bagus. Dadan pun menyodorkan data statistik di balik pernyataannya itu.

Dadan merujuk data rata-rata jumlah anggota rumah tangga penduduk miskin, kelas menengah dan atas pada Badan Pusat Statistik (BPS). Data itu menunjukkan rata-rata anggota rumah tinggi di penduduk miskin lebih banyak ketimbang kelas menengah dan atas.

"Saya kan sedang bercerita tentang pola pertumbuhan penduduk Indonesia berbasis data ini. Penduduk Indonesia sampai sekarang masih bertambah 6 orang per menit atau 3 juta per tahun dan masih akan terus bertambah mencapai 324 juta di 2045. Kalau melihat data itu, sumber pertambahan penduduk Indonesia bukan dari golongan kelas atas atau kelas menengah karena anggota keluarganya 2.84 untuk kelas atas dan 3.21 untuk kelas menengah," kata Dadan saat dihubungi, Minggu (23/3/2025).

Dadan menjelaskan nantinya penduduk Indonesia akan bertumbuh dari keluarga miskin, bukan dari keluarga kelas menengah dan atas. Dia menyebut saat ini sebanyak 60% anak-anak tidak mendapat akses terhadap makanan bergizi seimbang.

"Angka 2.84 itu artinya kalau ada 100 keluarga kelas atas, maka 84 keluarga punya anak 1 dan 16 keluarga tidak punya anak. Jadi Ibu dan Bapak digantikan oleh 0.84 anak. Angka 3.21 untuk kelas memengah kan artinya kalau 100 keluarga kelas menengah, maka 21 keluarga anak 2 dan 79 anaknya 1. Jadi penduduk Indonesia tidak bertambah dari keluarga kelas atas dan menengah, tapi dari keluarga miskin dan rentan miskin dengan anggota rumah tangga 4.78 dan 4.34. Dengan data itu tidak heran kalau 60% anak-anak tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang," ujar dia.

Dadan mengatakan anak-anak tersebut nantinya berpeluang menjadi tenaga kerja produktif yang berkualitas rendah jika pemerintah tidak mengintervensi pemenuhan gizinya. Namun dia menyebut timnas saat ini merupakan produk dari pemenuhan makanan bergizi.

"Kalau makan cukup nasi, bala, mie atau bihun, krupuk dan kecap. 60% juga tidak minum susu karena tidak mampu beli susu. Mereka-mereka yang sekarang dalam kandungan, di TK, di SD, di SMP dan di SMA 20 tahun lagi akan menjadi tenaga kerja produktif yang jika tidak diintervensi dari sekarang akan menjadi tenaga kerja produktif yang berkualitas rendah karena secara fisik kurang optimal," katanya.

"Contoh jika main bola pasti sulit bertahan 90 menit. Nah sekarang PSSI menjanjikan dan saya senang karena 17 pemainnya adalah produk makan bergizi, meskipun belum mampu menang lawan Australia dan Jepang. Khusus Jepang karena makan bergizi sudah 100 tahun sehingga IQ mereka juga rata-rata tertinggi di dunia. Selain berlatih keras, IQ bagian penting dalam olah raga termasuk sepakbola," katanya.

Simak Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Banjir merendam perumahan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm.

Salah seorang warga Perumahan Pondok Damai, Cileungsi, Kabupaten Bogor, bernama Paulus menceritakan rumahnya terendam banjir sejak kemarin malam (3/3) akibat hujan deras. Paulus mengatakan air masuk ke rumahnya sejak semalam.

"Banjir dari semalam, banjir sampai masuk rumah," ujar Paulus kepada detikcom, Selasa (4/3/2025).

Paulus mengatakan tinggi air di dalam rumahnya itu sekitar 30 cm. Namun, jika dia keluar dari rumah, tinggi air sekitar 40 hingga 50 cm.

"Di sini sudah langganan banjir, setiap hujan deras pasti banjir," katanya.

Foto: Banjir di Perumahan Cileungsi, Bogor (dok istimewa)

Dia mengatakan warga yang rumahnya tidak memiliki lantai dua mengungsi ke masjid terdekat. Sementara warga yang memiliki rumah dua lantai menetap di sana.

"Ada beberapa warga, tetangga, mengungsi ke masjid dekat rumah," katanya.

Banjir Terparah Tahun 2020

Paulus mengatakan banjir terparah itu tahun 2020. Saat itu hujan seharian hingga mengakibatkan rumahnya terendam banjir.

"Yang paling parah itu tahun 2020, hujan dari sore sampai malam, banjir masuk rumah saya sampai sepinggang orang dewasa," ucapnya.

Hingga saat ini warga Pondok Damai belum mendapat bantuan. Dia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengatasi masalah banjir yang sudah menjadi langganan warga di saat musim hujan.

"Bantuan sampai sekarang belum ada, paling pengamanan banjir dari Damkar," kata Paulus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pede target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bisa tercapai. Hal itu salah satunya ditopang dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dana Desa.

"Dengan sekarang program makan bergizi dan dana desa, kalau Anda hitung itu 8% growth yang dicanangkan bukan hal yang impossible, itu sangat do able (bisa dilakukan)," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa, Luhut menyebut uang yang berputar di desa menjadi banyak. Selain itu, masyarakat di sekitar juga menjadi diberdayakan untuk menyiapkan makan bergizi.

"Karena Rp 1 miliar per desa dari Dana Desa, plus makan tadi itu kira-kira hampir Rp 9 miliar berputar di desa dan itu akan generate ekonomi di sana. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, ini lah," tutur Luhut.

Luhut juga memuji program Makan Bergizi Gratis, di mana berkat program ini anak-anak Indonesia bisa menikmati makan bergizi yang selama ini kemungkinan belum semua merasakannya.

"Makan bergizi ini, saya lihat anak-anak itu bagaimana mereka yang sudah menikmati makan itu, mereka bilang ya mereka nggak pernah dapat makan itu, hanya bawa uang jajan dan beli tak jelas. Mereka sangat menikmati dengan adanya makan bergizi," ucap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis sangat membantu rumah tangga miskin.

"Walaupun ini sifatnya semua orang dapat, universal, tapi sangat progresif. Itu directly income retribution improve. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan gimana. Rumah tangga juga yang kesulitan akan menjadi terbantu dengan ini," ucap Arief.

Simak juga Video 'Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan':

[Gambas:Video 20detik]

Sejak Senin (6/1) kemarin, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto telah dimulai implementasinya. Program ini dinilai dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Di Boyolali, Jawa Tengah misalnya, 150 orang yang berhasil dipekerjakan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini diceritakan oleh Sugiri pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara, yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group.

Yayasannya itu mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program MBG. Pihaknya, bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah.

Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini. Ini tentunya juga di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, kita juga memperkerjakan masyarakat sekitar sini, pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program makan bergizi," papar Sugiri dalam keterangan pers Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (8/1/2025).

Hal yang sama juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Warga yang mendapat tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semarang Amelia Widya Putri mengungkapkan sejak program makan bergizi gratis diluncurkan oleh pemerintah, banyak masyarakat lokal termasuk dirinya yang mendapat kesempatan lapangan pekerjaan baru.

"Ini membuka lapangan pekerjaan, karena merekrut tetangga-tetangga di sekitar yang ada dekat unit pelayanan, untuk dipekerjakan di sini," ungkap Amelia.

Menurutnya, program MBG mempunyai manfaat yang besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga menjadi sumber pendapatan bagi tenaga-tenaga di unit pelayanan.

"Nilai manfaatnya sangat besar, mereka yang awalnya tidak bekerja, jadi tiba-tiba bekerja karena ada program ini mereka semua bisa bekerja, menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga," ujar Amelia.

Dia juga menuturkan kerja sama yang dilakukan unit pelayanan untuk pasokan bahan baku makanan bergizi gratis, juga memberikan manfaat langsung kepada para pelaku UMKM di Semarang hingga petani dan peternak lokal.

"Kami bekerja sama dengan UMKM sekitar, petani dan peternak. Jadi, dari hasil yang mereka hasilkan itu juga bakalan punya feedback buat kami, bisa kami pakai, karena kami langsung mengambil dari mereka harganya, jauh lebih murah," jelas Amelia.

Lihat video: Ini Standar Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi