Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa peresmian dua rumah pompa di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang berkapasitas masing-masing 500 liter per detik diharapkan dapat mengatasi banjir di permukiman di kawasan tersebut.

"Dengan di bangunnya rumah pompa ini, diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir dan mendatangkan manfaat bagi warga di wilayah Tanjung Duren Raya," kata Kent di Jakarta, Rabu.

Menurut Kent, rumah pompa Tanjung Duren yang berjumlah dua unit itu berkapasitas masing-masing 500 liter per detik untuk memitigasi banjir dari permukiman warga wilayah Tanjung Duren, jika dilanda banjir.

Kent mengatakan bahwa pembangunan rumah pompa Tanjung Duren ini berdasarkan permintaan aspirasi masyarakat saat dirinya mengadakan reses di wilayah Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Pembangunan rumah pompa ini adalah hasil dari tindak lanjut reses yang saya lakukan di akhir tahun 2023," kata dia.

Kent menambahkan, wilayah Jakarta Barat masih sangat membutuhkan rumah pompa tak bergerak untuk mengatasi masalah banjir ketika musim hujan datang.

Karena, kata dia, permukiman warga hingga jalan akan tergenang air meskipun hujan lebat yang singkat. Apalagi daya tampung saluran makro, menengah dan mikro di wilayah Jakarta Barat juga tak cukup untuk menampung volume curah hujan yang turun.

"Itu mengakibatkan genangan yang disebabkan luapan air dari aliran sungai," ujarnya.

Karena itu, Kent mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyiapkan alat pendukung, seperti pompa bergerak (mobile) di titik rawan banjir dengan tujuan mempercepat waktu surut genangan.

Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan saluran air di lingkungannya masing-masing dan mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) agar tidak terjadi banjir.

Dia mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membersihkan saluran air, mulai dari selokan depan rumah hingga kanal/sungai dan tidak membuang sampah sembarangan.

"Kesadaran jangan buang sampah sembarangan kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta Barat terbebas dari banjir," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Ikan menjadi salah satu menu di program makan bergizi gratis (MBG). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ikan yang dipasok ke dapur MBG terjamin kualitasnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kampar, Riau. Di lokasi tersebut, ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Untuk menjaga kualitas ikan, di sana tersedia satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton.

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG, yakni di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Budi menjelaskan menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah (Pemda) turut berperan aktif agar melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG.

Budi menilai keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas unit pengolahan ikan (UPI) dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," tambah Budi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kloter ketiga yang rencananya akan dimulai pada 3 Februari diundur menjadi 17 Februari 2025 mendatang. Ada 10 titik yang akan menjadi lokasi pelaksanaan program MBG tersebut.

"Iya, program MBG kloter ketiga ini mundur. Awalnya (direncanakan) dilaunching 3 Februari menjadi 17 Februari mendatang," ujar Penanggung Jawab Badan Bergizi Nasional (BGN) Wilayah Sumatera Selatan, Diana Putri, Selasa (4/2/2025).

Informasi yang dihimpun dari Yayasan Vieki Indira Sriwijaya, ada 10 titik MBG kloter ketiga itu. Semuanya merupakan daerah yang belum tersentuh MBG sejak diberlakukan pada 6 Januari 2025 lalu.

Adapun 10 titik yang akan mendapat MBG menyebar di Kota Palembang, Prabumulih dan Kayuagung (OKI) yang akan menambah masing-masing 1 titik. Lalu ada 2 titik di Kabupaten Muara Enim dan 1 titik masing-masing di Kabupaten OKU Timur, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Empat Lawang, Pagar Alam, dan Lahat.

"Saat launching pada 17 Februari 2025 nanti, program MBG ini akan melibatkan yayasan sebagai mitra MBG," ujar Ketua DPD PPJI Sumsel Evie Hadenli.

Pihaknya akan melibatkan 8 titik dapur di daerah untuk mendukung program MBG tersebut, yakni Kabupaten OKU Timur, PALI, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Prabumulih dan Tanjung Enim.

"Kita masih tunggu info resmi (terkait rencana penambahan titik lokasi MBG)," pungkasnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Gerombolan orang tak dikenal (OTK) yang diduga gangster dibubarkan saat masuk ke permukiman warga Koja, Jakarta Utara (Jakut). Kelompok gangster itu diperkirakan berjumlah 20 orang dan menenteng senjata tajam.

"Berawal dari rombongan orang tidak dikenal mengendarai beberapa sepeda motor berbonceng tiga, sekitar 20 orang membawa senjata tajam, tiba-tiba masuk ke Jalan Lagoa dekat TKP," kata Kanit Reskrim Koja AKP Alex Chandra saat dihubungi, Selasa (14/1/2025)

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (13/1) pukul 20.30 WIB tadi malam. Warga dan personel Polsek Koja lalu sempat mengejar gangster tersebut.

"Sehingga warga sekitar yang melihat para pelaku berusaha membubarkan para pelaku. Dibubarkan oleh warga sekitar dan anggota Polsek Koja," ujarnya.

Gerombolan tersebut kocar-kacir ke arah Jalan Enggano, Tanjung Priok. Satu orang warga terluka akibat terjatuh saat membubarkan OTK tersebut.

"Adapun korban yang dapat ditemukan yaitu bernama Hafis, mengalami luka pada kaki sebelah kanan akibat terjatuh," tuturnya.

Alex menambahkan kepolisian sudah berusaha mengejar para pelaku, namun mereka lolos. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

"Dilakukan pengejaran oleh personel Polsek Koja namun para pelaku berhasil melarikan diri," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah per tahun. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni sebanyak 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Untuk bisa menjalankan program tersebut tentunya dibutuhkan lahan untuk pembangunan rumah. Nah, Badan Bank Tanah (BBT) merupakan badan yang bertugas dalam penyediaan tanah untuk bisa dipakai berbagi hal, salah satunya untuk perumahan.

Namun, apakah tanah yang sudah ada di Badan Bank Tanah bisa dipakai untuk program tersebut?

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan pihaknya siap menyuplai tanah jika dibutuhkan untuk program 3 juta rumah. Namun saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Hingga Oktober 2024, pihaknya baru menguasai 27.169 ha tanah di berbagai wilayah RI. Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai sekitar 40 Ha, Purwakarta 18 Ha, Batang 0,5 Ha, Brebes 1,05 Ha, Kendal 4,26 Ha, dan Penajam Paser Utara sekitar 164,67 Ha.

"Purwakarta ada 95 Ha, karena ini untuk industri, sekitar 18 Ha atau 20% dari 95 Ha bisa digunakan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Parman di media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ditemui usai acara, Parman menuturkan bahwa tanah yang dikuasai Bank Tanah tersebar di beberapa daerah, namun bukan di perkotaan. Maka dari itu, jika ingin digunakan untuk program 3 rumah maka hunian yang dibangun berupa rumah tapak.

"Kayaknya di situ bukan rumah vertikal karena bukan di kota. Kalau di kota baru vertikal karena cukup padat kan," tuturnya.

Meski demikian, Parman mengatakan tidak menutup kemungkinan tanah-tanah terlantar di perkotaan juga bisa masuk ke penguasaan Badan Bank Tanah di kemudian hari.

"Semuanya nggak ada yang nggak mungkin," kata Parman.

Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto menuturkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang dan mengikutsertakan Menteri PKP, Maruarar Sirait berperan di dalamnya.

Hal ini ia sampaikan di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait perubahan anggota Tapera atas permintaan dari Komisioner BP Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang anggota Komite Tapera sehubung dengan pergantian kabinet dan nantinya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) akan bergabung di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait perubahan anggota Tapera atas permintaan dari Komisioner BP Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang anggota Komite Tapera sehubung dengan pergantian kabinet dan nantinya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) akan bergabung di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Adanya iuran Tapera yang akan dibebankan kepada pekerja bergaji di atas UMR menuai banyak polemik dan penolakan. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) Tapera seharusnya sifatnya sukarela bukan kewajiban.

Hal ini ia sampaikan di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," kata Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ketika ditanya apa sudah ada bahasan mengenai Tapera dengan BP Tapera, Ara tidak menjawab. Ia kembali menegaskan jika menurutnya Tapera seharusnya sukarela bukan kewajiban.

"Kalau iuran wajib, ya wajib. Kan gitu. Maksudnya nggak bisa bedakan sih antara tabungan dan kewajiban," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengungkapkan Kementerian PKP telah bertemu dengan BP Tapera. Namun, bahasannya lebih umum yakni evaluasi kinerja secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," jelasnya.

Polemik Iuran Tapera Berujung Menteri Basuki Buka Suara

Polemik Iuran Tapera Berujung Menteri Basuki Buka Suara

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam Madani. Dalam pertemuan ini, RK mendengarkan langsung persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam, warga yang berasal dari kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok.

Di sela-sela diskusi, RK mengaku sempat mendengar rumor berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Bayam Madani. Dia mengaku mendapat rumor bahwa pertandingan FIFA internasional tidak bisa digelar jika arenanya berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagaimana diketahui, hunian yang dijanjikan bagi warga Kampung Bayam Madani yakni Kampung Susun Bayam bersebelahan langsung dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang biasa dijadikan tempat pertandingan FIFA internasional.

"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya. Ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu, Bang, internasional, ini sih katanya. Saya akan cek dulu," ungkap RK saat berbincang dengan warga Kampung Bayam Madani di Hunian Sementara, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

Dia lantas menegaskan jika memang rumor ini benar adanya maka akan tetap disiapkan solusinya bagi warga Kampung Bayam Madani. Dia menyebut tidak akan membiarkan ada satu gelaran acara yang justru malah merugikan warganya.

"Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan, kan ibaratnya, ya mending enggak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," terang RK.

"Nah, jadi intinya, bapak-ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar yang bisa saya komitmen kan adalah, saya akan mengecek rumor itu, apakah benar atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK turut menjanjikan persoalan hunian bagi warga Kampung Bayam Madani selesai pada 100 hari kerja jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK menyebut penyelesaian berupa penyerahan kunci hunian bagi warga menjadi atensi.

"Saya komit 100 hari pertama mau jadi Gubernur, ini, masalah ini, harus beres secepatnya. Ini jadi atensi utama agar masuk (hunian). Jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin, pasti. Saya orangnya cari solusi," ungkap RK di kawasan hunian sementara Kampung Bayam Madani, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

RK menjelaskan sudah memahami persoalan yang dialami warga Kampung Bayam Madani. Dia mengatakan akar masalahnya berada pada gubernur yang mau atau tidak untuk memutuskan bahwa warga Kampung Bayam Madani berhak menghuni rumah susun yang telah dibangun.

"Kayak gini nggak boleh di lama-lama, apalagi kewenangannya. Tinggal mau apa nggak mau dari political will, dari pemimpin kan, saya kira itu, bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan," jelas RK.

RK mengatakan telah mendengar cerita warga soal awal mula bisa dipindahkan. Dia menyebut semula warga sudah difasilitasi saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Namun, kata dia, setelah itu komitmen di Peraturan Gubernur memiliki ada kendala sehingga tidak dilaksanakan oleh Pj Gubernur.

"Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan Pj tidak melaksanakannya, sehingga itu akan saya teliti dulu. Karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan persetujuan yang sudah disetujui," ungkap RK.

"Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai, dari Jakpronya, dari alasan Pj-nya, (balik) ke sini. Supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu dalam bayangan saya, cuma saya harus tabayun. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif-perspektif dari yang lain," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk politisi senior Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih miliknya. Dia akan bertanggung jawab menangani seputar perumahan di Indonesia bersama wakilnya Fahri Hamzah.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar mengemban tugas penting yakni mengentaskan angka backlog di Indonesia dan realisasi salah satu program besar yang dicetus oleh Prabowo yakni program 3 juta rumah.

Membahas soal Menteri Perumahan, sudah ada sederet nama tokoh penting yang pernah menjabat di posisi ini sejak Indonesia merdeka. Namun pada beberapa periode, Kementerian Perumahan sempat digabung dengan Kementerian lain seperti pada era Joko Widodo lalu, bersatu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, siapa saja yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di Indonesia? Berikut detikcom rangkum daftar Menteri Perumahan RI dari masa ke masa.

Presiden Soekarno

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024), pada masa pemerintahan Presiden Soekarno permasalahan seputar perumahan dipegang oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 1958, bidang perumahan kembali dipindahkan ke Kementerian Sosial setelah keluarnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Presiden Soeharto

Bidang perumahan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum pada 1969 lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Kementerian Perumahan baru dibentuk pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III. Berikut daftar Menteri Perumahan yang pernah menjabat di pemerintahan Presiden Soeharto

1. Cosmas Batubara pada Kabinet Pembangunan III (periode 1978-1983 dan 1983-1988).

2. Siswono Yudohusodo pada Kabinet V (periode 1988-1993).

3. Akbar Tanjung pada Kabinet VI dan VII (periode 1993-1998 dan Maret-Mei 1998).

Presiden BJ Habibie

Setelah Presiden Soeharto diturunkan, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie. Kementerian Perumahan tetap berjalan dengan Menteri baru yakni Theo L Sambuaga pada Kabinet Reformasi Pembangunan untuk periode yang singkat yakni 1998-1999.

Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, bidang Perumahan dipegang oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Menteri yang menjabat pada era ini adalah Soenarno pada Kabinet Gotong Royoung untuk periode 2001-2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kementerian Perumahan kembali dijalankan pada masa pemerintahan SBY dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut daftar menterinya.

1. Yusuf Asy'ari pada Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009).

2. Suharso Monoarfa pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2009-2011).

3. Djan Faridz pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2011-2014).

Presiden Joko Widodo

Jokowi sejak dilantik pada 2015 lalu, memilih untuk menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Pekerjaan Umum dengan sebutan Kementerian PUPR. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri PUPR dipimpin oleh Basuki Hadimuljono (periode 2014-2019 dan 2019-2024).

Presiden Prabowo Subianto

Kementerian Perumahan di masa Presiden Prabowo kembali dipisah dari Pekerjaan Umum dengan nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri yang ditunjuk untuk mengemban amanah ini adalah Maruarar Sirait untuk periode 2024-2029.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik