Ketua Yayasan Hidup Berbagi Kasih sekaligus mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk wilayah Tarakan Utara, Jackson Situmorang, angkat bicara mengenai polemik mandeknya program makan bergizi gratis (MBG).

Berhentinya program ini diduga karena masalah koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan BGN. Sejauh ini, Jackson hanya menerima penugasan dan tidak tahu-menahu koordinasi tersebut.

"Saya hanya menjalankan tugas sesuai surat dari BGN. Setelah surat tugas ada, SPPG yang mengawasi operasional di dapur saya," ujar Jackson kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Namun, demi kelanjutan program ini di Tarakan, Jackson menilai pemda dapat dilibatkan dengan menyiapkan lahan atau mengajukan permohonan ke BGN. Ia optimistis BGN akan merespons positif, mengingat banyak sekolah di Tarakan yang masih menanti program ini.

"Saya tidak keteteran, tapi kapasitas saya hanya untuk Tarakan Utara sesuai kuota yang diberikan," katanya.

Jackson membeberkan empat skema MBG yang dijalankan BGN. Skema pertama, BGN langsung membangun dapur. Skema kedua melibatkan instansi seperti TNI, Polri, BUMN, atau pemerintah daerah yang bisa mengajukan pembukaan dapur ke BGN.

"Skema ketiga adalah mitra seperti saya. Siapa pun bisa mendaftar, baik online maupun langsung ke BGN," jelasnya.

Skema ini, lanjut Jackson, membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Ia menyambut baik apabila ada mitra baru di Tarakan.

"Saya sebagai mitra pertama di Tarakan senang kalau ada yang mau buka dapur baru. Silakan ajukan ke BGN," tambahnya.

Ia menawarkan diri untuk memfasilitasi jika Pemkot Tarakan ingin berkoordinasi juga terkait pelaksanaan program MBG. Ia berharap MBG dapat terus berkembang dengan dukungan semua pihak demi meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di Tarakan Utara.

"Pintu saya terbuka lebar. Kalau pemerintah mau duduk bareng, saya siap bantu," ujarnya.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan kekhawatiran, atas minimnya transparansi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan dalam realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara SPPG Tarakan dengan pihaknya.

"Kami belum pernah diajak berdiskusi atau diberi akses untuk mengetahui seperti apa proses yang berjalan di lapangan. Padahal program ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, khususnya kepada anak-anak sekolah," ujar Maria kepada detikKalimantan, Rabu (9/4/2025).

Menurut Maria, sikap tertutup yang ditunjukkan SPPG justru bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan keterlibatan pihak eksternal termasuk Ombudsman dan media massa, seharusnya dipandang sebagai bentuk dukungan dan pengawasan konstruktif terhadap program pemerintah.

Lebih lanjut, Maria menyoroti adanya laporan dari awak media yang tidak diperbolehkan meliput kegiatan di dapur penyelenggara MBG. "Kalau memang ada area yang harus steril, sampaikan saja secara terbuka dan profesional. Jangan sampai ada kesan bahwa proses ini tertutup dan mengundang tanda tanya dari publik," tegasnya.

Maria menjelaskan dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kepada masyarakat. Dengan memberikan akses kepada media, justru kepercayaan masyarakat terhadap program ini akan semakin meningkat.

Ombudsman juga mengingatkan pelaksanaan program MBG bukanlah kewenangan satu lembaga semata, melainkan perlu melibatkan berbagai sektor. Termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

"Kalau SPPG merasa cukup sendiri, ini justru berisiko. Kita butuh kolaborasi lintas sektor agar hasilnya maksimal," ujarnya.

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menyampaikan desakan agar Pemerintah Kota Tarakan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat tersebut dinilai memerlukan kolaborasi yang lebih erat dengan Pemkot Tarakan.

Dalam keterangannya, Kepala Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfa menekankan bahwa pelaksanaan program yang langsung menyasar warga daerah seharusnya tidak dilaksanakan secara terpusat tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Program ini menyasar warga Tarakan. Maka sudah semestinya Pemkot Tarakan dilibatkan secara penuh. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas," tegasnya kepada detik.com.

Menurut Maria, Ombudsman Kaltara telah menyampaikan catatan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar seluruh daerah di Indonesia memiliki peran aktif dalam mengelola program yang menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjamin efektivitas program, serta memastikan bahwa penyusunan dan pendistribusian menu makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan lokal.

"Pemda lebih mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari data penerima manfaat, potensi penyedia bahan pangan lokal, hingga kapasitas SDM," tambahnya.

Maria juga menyebut bahwa pelibatan pemerintah daerah dapat meminimalisasi berbagai kendala teknis dan administratif yang berpotensi menghambat keberhasilan program. Dengan pelaksanaan yang sinergis, Maria berharap MBG dapat diperluas dan menjangkau seluruh wilayah di Kota Tarakan secara bertahap dan merata.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Sekolah-sekolah mulai mengeluhkan belum kebagian manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tamrin Toha mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti. Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya. Menurutnya, masih banyak sekolah di wilayah lain yang belum menerima manfaat program ini.

"Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti.

Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya."Soal data siswa, SPPG minta ke kami, dan sudah kami siapkan. Dari TK sampai SMP ada sekitar 52.000 siswa, ditambah SMA dan SMK sekitar 7.000. Saya kira kami tetap melayani jika ada permintaan data," ujar Tamrin kepada detikcom, Senin (7/4/2025).

Meski data sudah diserahkan, pelaksanaan MBG di lapangan belum merata. Tamrin menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami dapat informasi MBG sudah berjalan di Kecamatan Tarakan Utara, sasarannya TK sampai SMA," katanya.

Namun, ia mengakui banyak sekolah di wilayah lain bertanya-tanya kenapa program ini belum maksimal."Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya pasrah.

Dinas Pendidikan, lanjut Tamrin, hanya bisa memastikan satuan pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung MBG.

"Kami minta sekolah siapkan air bersih dan ruang khusus untuk pengecekan makanan oleh Dinas Kesehatan sebelum dibagikan ke siswa," jelasnya.

Namun, tanpa kejelasan lanjutan dari BGN, upaya ini terasa sia-sia di banyak wilayah. Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi siswa ini sejauh ini baru berjalan di Tarakan Utara.

Tamrin tak menampik adanya keluhan dari sekolah-sekolah yang belum kebagian jatah."Beberapa sekolah memang bertanya, tapi kami tidak punya kuasa lebih. Eksekusinya ada di tangan BGN," tegasnya.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda kapan MBG akan menjangkau seluruh wilayah Tarakan. Dinas Pendidikan mengaku hanya bisa berperan sebagai pendukung, bukan penggerak utama.

"Kami sudah koordinasi intens, tapi keputusan ada di BGN dan mitranya," tutup Tamrin.

Sementara itu, siswa di Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih harus bersabar. Program nasional yang diharapkan jadi solusi gizi ini masih jauh dari kata optimal di kota perbatasan tersebut.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan masih terkatung-katung akibat kendala komunikasi dan absennya petunjuk teknis dari pusat.

Wali Kota Tarakan Khairul mengakui adanya masalah serius dalam koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diduga enggan melangkah lantaran takut melampaui batas kewenangan Pemerintah Pusat.

"Sudah pernah saya panggil SPPG dan tanyakan kendala di lapangan. Sepertinya mereka takut melampaui batas kewenangan dari Pemerintah Pusat," ujar Khairul melalui pesan singkat kepada detikKalimantan, Minggu (6/4/2025).

Meski Pemkot Tarakan berupaya membuka dialog, respons SPPG disebut masih minim. Khairul pun berencana menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi.

"Kami akan tanyakan langsung ke BGN, karena info awal di Retreat Magelang menyebut pemerintah daerah diminta membantu koordinasi dengan stakeholders," tambahnya.

Ia ingin Pemkot Tarakan punya peran lebih besar agar program ini bisa jalan. Salah satu biang kerok yang diungkap Khairul adalah belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat.

"Sampai saat ini kita belum terima juklak dan juknis untuk pelaksanaan MBG," keluhnya.

Tanpa panduan jelas, Pemkot Tarakan kesulitan menggerakkan program ini secara maksimal. Di sisi lain, SPPG beralasan pelaksanaan MBG di Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih tertunda karena proses seleksi pihak ketiga atau yayasan penyelenggara oleh BGN belum rampung.

"Infonya, yang mendaftar secara online ke website BGN sudah cukup banyak," kata Khairul mengutip laporan SPPG.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua SPPG Kota Tarakan Rudy Christian Nadapdap belum memberi tanggapan ketika dihubungi detikKalimantan.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

KetuaDPRD KotaTarakan, MuhammadYunus, secara tegas mengkritik sikapSPPG yang dinilai sulit diajak berkoordinasi. Selain itu, masalah teknis seperti akses jalan dan instalasi gas di dapur umum Jalan Aki Balak turut memperumit situasi.

"Tak hanya pemerintah, jurnalis juga mengeluh kalau SPPG Kota Tarakan sangat sulit memberikan tanggapan atau berkomunikasi," ungkapnya kepada detikcom, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yunus, minimnya komunikasi ini membuat Pemkot Tarakan kesulitan memahami perkembangan dan kendala yang dihadapi SPPG di lapangan. Yunus menambahkan bahwa DPRD berencana memanggil SPPG melalui mitra kerjanya untuk membahas persoalan ini secara langsung.

"Seharusnya SPPG melaporkan perkembangan ke Pemkot agar pemerintah tahu apa yang terjadi. Kami juga berharap jurnalis bisa membantu mengungkap penyebab SPPG sulit berkomunikasi," tegasnya.

Kendala komunikasi ini diduga diperparah oleh adanya ego sektoral, di mana SPPG merasa sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur pemerintahan daerah.

"BGN ini badan tersendiri. Kami harap, jika mereka ditempatkan di daerah, pemerintah lokal juga bisa memberikan sumbangsih," ujar Yunus.

Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi dengan Pemkot, program MBG tidak akan berjalan maksimal.

Hingga kini, belum ada komunikasi formal antara DPRD atau Pemkot dengan SPPG terkait kendala teknis seperti akses jalan dan instalasi gas."Wali Kota Tarakan pernah bilang, kalau ada masalah, silakan laporkan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, pemerintah tentu tidak tahu," kritik Yunus.

Akibat hambatan ini, program MBG di Tarakan baru terlaksana di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih belum tersentuh karena dapur umum belum beroperasi secara optimal.

"Kendalanya, dapur umum belum tersedia maksimal. Organ yang berkepentingan juga belum berkomunikasi baik dengan pemerintah," jelas Yunus.

DPRD dan Pemkot Tarakan kompak menyuarakan pentingnya peran aktif BGN dalam membuka jalur komunikasi."Pemerintah lokal tahu kondisi wilayahnya sendiri. Tanpa komunikasi, program ini tidak akan maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, hingga berita ini diturunkan, enggan memberikan tanggapan kepada detikcom.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

KOMPAS.com - Kota Tarakan di Kalimantan Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tarakan:

1. Pesona Juata Kerikil: Tipe 36

   Terletak di Tarakan Utara, Kota Tarakan. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Martika Abadi Sejahtera.

   Proyek ini menawarkan 198 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 153 juta. Sebanyak 158 unit telah terjual, sementara 40 unit masih tersedia.

2. Samara City: Tipe 33

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Lestari Derawan yang terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Menawarkan 48 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 153 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 33 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 44 unit, sedangkan masih tersedia 4 unit lagi.

3. Viola Griya Asri 1: Tipe 36

   Berlokasi di Tarakan Utara, Kota Tarakan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Telah terjual 79 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 195 unit untuk dipasarkan dari 274 unit yang disediakan.

4. Perumahan Viola Residence 1: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Total unit yang ditawarkan adalah 39 rumah dan telah terjual 15 unit. Harga per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 72 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Perumahan ini telah tersisa 24 unit yang tersedia.

5. Baiti Jannati 1: Tipe 36

   Di Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdapat perumahan yang menawarkan total 24 unit. Saat ini, telah terjual 3 unit dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 60 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Asmaul Husnah Tarakan. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 21 unit.