Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyediakan layanan pengaduan untuk masyarakat yang mendapati rumah subsidinya dibangun tidak layak huni. Masyarakat dapat melaporkan pengembang perumahan tersebut disertai dengan bukti yang jelas.

Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman mengatakan saluran pengaduan ini akan dipersiapkan dalam waktu dekat dan targetnya akan diluncurkan Februari 2025.

"(persiapan saluran pengaduan) Dalam waktu dekat lah, dalam minggu-minggu depan akan saya luncurkan ya. (Bulan ini?) Iya," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pengadaan saluran pengaduan ini untuk membantu masyarakat yang telah membeli rumah subsidi tetapi kondisinya tidak sesuai standar. Misalnya rumah yang sering banjir, banyak retakan pada dinding, air yang kuning, bocor, atau pengembang yang kabur.

Masyarakat dapat menghubungi nomor yang tersedia. Pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan fitnah.

"Namanya BSPS, ini kan Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Itu kan banyak sekali yang terlibat, namanya fasilitator, toko bangunan. Kalau umpamanya ternyata fasilitatornya yang nakal, memotong duit atau meminta duit, atau bahkan bahwa toko bangunan, karena uang itu kan ke toko bangunan. Dia memberikan feedback sehingga mengurangi kualitas, ya masyarakat berhak lapor. Tapi harus dengan data dan fakta ya, jangan hanya dugaan, 'katanya'," jelas Heri.

Sementara itu, Kementerian PKP juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta adanya audit terhadap pengembang nakal yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar.

Ia menyayangkan banyak pengembang membangun rumah subsidi tidak layak huni. Padahal pengadaan rumah subsidi sudah mendapat bantuan dari negara yakni lewat skema pembiayaan FLPP setiap tahunnya. Jelas tindakan ini tidak hanya merugikan penghuni rumah, melainkan negara juga.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," ungkapnya.

Ia berharap dengan ini, ke depannya FLPP yang diberikan negara dapat dimanfaatkan tepat sasaran yakni kepada pengembang yang bertanggung jawab. Kemudian, mereka juga akan membuat daftar konkret pengembang-pengembang di seluruh Indonesia agar masyarakat dapat memeriksa pengembang yang dapat dipercaya dan tidak.

Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Tentunya pemberian makanan ini juga sebagai upaya Baznas untuk meringankan beban mustahik

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Program Bank Makanan menyalurkan sebanyak 5.000 paket makanan bergizi untuk masyarakat yatim dan duafa di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Sebanyak 5.000 paket makanan tersebut disalurkan ke sejumlah kelurahan seperti Margahayu, Kayuringin Jaya, Kampung Pemulung, Jatiasih, Jatirahayu, Jatikarya, Jatimelati, serta untuk 18 pondok pesantren dan panti asuhan pada Jumat (29/11).

"Alhamdulillah kami telah menyalurkan 5.000 paket makanan kepada masyarakat dhuafa, yatim di wilayah Bekasi," kata Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Saidah menjelaskan program pendistribusian paket makanan bergizi ini menjadi upaya Baznas dalam memberikan bantuan pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan.

"Tentunya pemberian makanan ini juga sebagai upaya Baznas untuk meringankan beban mustahik," ujarnya.

Saidah juga mengungkapkan bantuan ini merupakan buah dari kebaikan yang terus dilakukan masyarakat melalui Baznas, di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Baznas mengucapkan terima kasih atas uluran tangan dari donatur yang telah berbagi dengan masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua," ucap Saidah Sakwan.

Program Bank Makanan Baznas merupakan salah satu upaya memberikan akses makanan sehat untuk orang yang kekurangan dan membutuhkan melalui pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak dengan menyediakan makanan bergizi dalam situasi darurat.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Dadan Hindayana baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Badan Gizi Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Dilansir detikHealth pada Senin (19/8/2024), berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Baca selengkapnya di sini

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional