Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan hingga kini struktural pegawai di institusinya belum mendapat gaji. Ia mengatakan, dari anggaran senilai Rp 71 triliun bagi BGN, penyerapannya baru di angka Rp 2,386 triliun.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran BGN baru di angka 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen terkait dengan pegawai baru 0,11 persen," ujar Dadan dalam rapat.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," sambungnya.

Dadan menyebut penyerapan anggaran untuk pegawai masih rendah. Adapun yang diprioritaskan oleh Badan Gizi untuk gaji pegawai baru di ranah Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ungkapnya.

Dadan mengatakan, untuk Makan Bergizi Gratis, penyerapan anggaran baru 4,16 persen atau senilai Rp 2.386.275.222.490 (triliun). Sedangkan penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386.873.982 (juta).

"Kemudian untuk Makan Bergizi Gratis sendiri ini baru 4,16 persen, untuk modal masih 0 persen, karena kami masuk dalam tahap perencanaan," imbuhnya.

'Simak juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Dadan berharap KPK membantu BGN secara langsung menyediakan SDM untuk terlibat dalam program yang ada. Dia berjanji membuka lebar pintu jika pihak KPK ingin melakukan pengawasan.

"Kemudian, pihak KPK juga bisa membantu Badan Gizi secara langsung dengan menyediakan atau menawarkan SDM yang dimiliki oleh KPK untuk terlibat langsung di struktur Badan Gizi," tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan pimpinan KPK berpesan agar anggaran yang ada digunakan secara baik. Dia mengatakan Kedeputian Pencegahan KPK akan melalukan pengecekan program tersebut.

"Tadi dari Kedeputian Pencegahan juga akan melakukan pengecekan, apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak disalurkan dalam dua hari terakhir. Program yang pertama kali diluncurkan pada 17 Februari lalu itu terhenti sejak Kamis (27/2/2025).

"Iya betul. Hari ini dan Kamis (27/2) ) kemarin tidak ada (penyaluran)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Jumat (28/2/2025).

Humaidin belum mengetahui secara pasti penyebab terhentinya penyaluran MBG. Namun, ia memperkirakan hal ini terjadi karena seluruh siswa di Kota Bima mulai menjalani libur awal Ramadan sejak 27 Februari 2025.

"Kemungkinan karena seluruh siswa libur awal Ramadan yang dimulai per 27 Februari kemarin," ujarnya.

Belum Ada Kepastian Penyaluran MBG Selama Ramadan

Humaidin juga belum dapat memastikan apakah penyaluran MBG akan tetap berlangsung selama bulan puasa atau dihentikan sementara. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi dari instansi terkait mengenai kelanjutan program tersebut.

"Kami juga belum tahu apakah program MBG ini akan tetap disalurkan saat puasa atau tidak. Teknisnya belum ada, karena belum ada informasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN)," imbuhnya.

Program MBG di Kota Bima saat ini hanya berlaku di Kecamatan Asakota. Berdasarkan data Dikpora Kota Bima, sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK menjadi penerima manfaat program ini.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Presiden Prabowo Subianto meminta tidak ada ucapan 'terima kasih Prabowo' atas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Prabowo menegaskan program ini adalah kewajibannya sebagai presiden.

"Saya minta ke semua guru-guru, tolong, saya sangat menghargai tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya," ujar Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Prabowo menegaskan dirinya tidak sedang mencari nama dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Prabowo hanya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa.

"Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian berjalan dengan baik. Kita di sini tidak cari nama, yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Sekali lagi Prabowo meminta tidak ada pengerahan ucapan 'terima kasih Prabowo' atas makan bergizi gratis. Prabowo menegaskan dirinya dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat pula dia bekerja.

"Jadi saya tidak perlu lagi, saya terima kasih, jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Presiden Prabowo Subianto memastikan dana program makan bergizi gratis (MBG) cukup memberi makan semua anak Indonesia. Meskipun, kata Prabowo, MBG merupakan proyek yang tergolong besar.

Oleh karena itu ia menyebut MBG perlu waktu dan proses dalam hal eksekusinya. Ia lantas mempersilakan orang yang enggan menerima MBG, serta menyebut makanan tersebut bisa diberikan kepada yang membutuhkan.

"Ini proyek yang sangat besar tidak ringan fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang nggak mau makan ya nggak apa-apa, kasih ke yang perlu," kata Prabowo di PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Pada kesempatan itu Prabowo juga meminta maaf ke para orang tua karena belum bisa memberi makan semua anak. Namun ia percaya diri semua anak bisa menerima makan bergizi gratis bertahap di akhir tahun 2025.

"Makan bergizi baru mulai, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera seluruh rakyat, untuk itu saya Prabowo Subianto meminta maaf kepada semua orang tua dan anak anak yang belum menerima," ucap Prabowo.

"Tahun 2025 saya yakin akhir 2025 semua anak Indonesia dapat makan bergizi, tapi tidak bisa seketika, secara fisik tak mungkin, administrasi tak mungkin," sambungnya.

Ia juga menyinggung perlunya memastikan dana MBG tidak hilang sehingga membutuhkan proses. Pada kesempatan itu Prabowo meminta para guru tidak mengucapkan terimakasih kepadanya, sebab program MBG adalah kewajibannya sebagai presiden.

"Saya minta semua guru-guru tolong jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo, jangan ucapkan terima kasih ke pak Prabowo. Ini kewajiban saya menjadi presiden, anak-anak diajarkan hormati orang tua, guru. Belajar yang baik. kita disini tidak cari nama baik. Jadi saya di sini tidak perlu lagi terma kasih ke Prabowo Subianto, ini kewajiban kami," bebernya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Program makan bergizi gratis akan mulai dilaksanakan Senin (6/1/2025). Namun, Pemkot Surabaya hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut dari pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku hingga saat ini belum bisa mengambil sikap tentang pelaksanaan program perwujudan janji kampanye Prabowo-Gibran itu sebelum ada juknis dari pusat.

"Kami belum tahu pasti seperti apa, jadi nanti kami juga akan koordinasi dengan (pemerintah) provinsi dulu modelnya seperti apa. Karena belum ada kepastiannya harus bagaimana," kata Eri saat ditemui detikJatim di Jalan Jimerto, Jumat (3/1/2024).

Berdasarkan rencana pemerintah pusat, program ini akan diwakili setiap provinsi. Hingga saat ini ia belum mengetahui apakah Surabaya termasuk daerah yang dipilih menjalankan atau tidak.

"Belum ya, karena kita udah jalan uji coba dulu beberapa kali dengan beberapa sekolah. Nanti, kita belum dapat dari provinsi. Uji coba sekolah mana saja dulu kita tunggu," jelasnya.

Sebelumnya, dalam program ini Surabaya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp1,1 triliun. Nantinya akan melibatkan UMKM untuk program makan gratis.

"UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," ujarnya.

Eri mengatakan pemkot akan membina UMKM pada program permakanan yang sudah ada untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.

"Kalau ternyata uang yang kita putar cuma Rp 100 miliar, maka kita tingkatkan Rp 1 triliun. Ya kita munculkan lagi (UMKM) yang lainnya," pungkasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid mengapresiasi Grab Indonesia dan OVO untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah. Kedua platform itu berkomitmen mengambil peran dalam menyukseskan program yang dirancang untuk meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

Meutya menyatakan, dukungan serta kontribusi Grab Indonesia dan OVO dalam program Makan Bergizi Gratis ini merupakan bagian dari upaya Komdigi dalam menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya.

Meutya menegaskan pentingnya memperluas program Makan Bergizi Gratis ini agar bisa menjangkau lebih banyak daerah. "Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya Hafid.

Mengenai ini, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yakni Kebumen (Jawa Tengah), Kulonprogo (Yogyakarta), dan Langowan Kabupaten Minahasa (Sulawesi Utara). Program ini melibatkan 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama, yakni penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Sementara itu, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra, menambahkan bahwa teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.