Jakarta: Kabar baik bagi masyarakat yang selama ini kesulitan membeli rumah karena penghasilan tidak tetap! PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Adhi Persada Properti (APP), dan PT Adhi Commuter Properti (ADCP) resmi bekerja sama untuk mengembangkan skema kepemilikan rumah dengan sistem sewa beli atau rent to own.

Lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU), kolaborasi ini diharapkan menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini sulit mengakses kredit rumah konvensional. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bentuk dukungan pemerintah.

Penandatanganan MoU ini menandai langkah strategis ketiga institusi dalam menghadirkan solusi pembiayaan alternatif yang lebih inklusif terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income), yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan rumah konvensional.

Apa itu skema sewa beli?

Dengan skema rent to own, masyarakat bisa menyewa rumah terlebih dahulu dengan pembayaran bulanan yang nantinya bisa dikonversi menjadi kepemilikan. Artinya, sambil menyewa, kamu sekaligus mencicil rumah impianmu!

Model ini juga memudahkan karena tidak langsung dibebani biaya besar di awal seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya notaris.

Model rent to own yang dikembangkan memungkinkan masyarakat menyewa unit hunian dengan pembayaran bulanan yang nantinya akan dikonversi menjadi kepemilikan rumah di akhir masa sewa, sekaligus meringankan beban biaya transaksi awal seperti BPHTB dan biaya notaris.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2024, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta kepala rumah tangga, yaitu sekitar 47 persen atau 4,6 juta di antaranya berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income).

Tingginya risiko akibat ketidakstabilan pemasukan membuat segmen ini sulit mengakses pembiayaan rumah konvensional. Melalui skema rent to own, diharapkan tercipta solusi yang lebih adaptif dan inklusif bagi masyarakat non-fixed income, sekaligus tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dalam penyaluran pembiayaan melalui mekanisme mitigasi risiko yang memumpuni.


Direktur Bisnis SMF Heliantopo menyampaikan sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, SMF terus berkomitmen untuk memperluas akses pembiayaan perumahan di Indonesia, tidak hanya bagi kelompok berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat non-fixed income yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam memiliki hunian layak.

“Produk rent to own ini diharapkan menjadi terobosan nyata, tidak hanya mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat non-fixed income, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui model kolaborasi yang saling menguatkan antara institusi pembiayaan dan pengembang properti," jelas Heliantopo di Jakarta, Selasa, 29 April 2025,

Direktur Utama ADCP Rizkan Firman menyampaikan ADCP sebagai hunian berkonsep transit-oriented development merupakan roda pendorong sektor perumahan yang memiliki fokus area yang ramah lingkungan.

"Dengan skema pembayaran yang dikerjasamakan ini, masyarakat mampu memiliki alternative pilihan pembayaran untuk memperoleh hunian impian. Salah satunya, hunian TOD yang dikembangkan ADCP yang mampu mewujudkan kehidupan yang lebih produktif dan lebih sehat, karena terintegrasi langsung dengan simpul transportasi massal, salah satunya LRT Jabodebek," ujar dia.

Harapannya, ADCP mampu memberikan nilai lebih untuk kolaborasi yang dilakukan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara luas.

Direktur Utama APP, Harry Wibowo menambahkan bahwa APP memiliki jumlah unit hunian ready stock sebanyak kurang lebih 2000-unit dan unit yang masih dalam pembangunan (under construction) dengan jumlah kurang lebih 2000 unit, sehingga total kurang lebih sejumlah 4000 unit, maka kami, PT APP siap mensukseskan program rent to own yang hari ini akan kita laksanakan penandatangan MOU nya.

APP meyakini, kolaborasi antara APP dan SMF, dengan dukungan penuh dari Kementerian terkait dan OJK, akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini jumlahnya telah melebihi 12 juta unit.

Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PKP, menyampaikan skema rent to own bukanlah hal baru di dunia internasional, dan hari ini kita mengambil langkah penting untuk mengimplementasikannya dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kami di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian PKP, sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan, menyampaikan apresiasi kepada SMF, APP, dan ACP yang bersedia menjadi pionir dalam skema ini," jelas dia.

Harapannya, inisiatif ini tidak hanya berhasil di tahap awal, tetapi juga dapat direplikasi secara luas di berbagai daerah dengan dukungan seluruh lembaga terkait, untuk mempercepat perluasan akses kepemilikan rumah di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, SMF, APP, dan ACP berharap dapat mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif, mempercepat penurunan angka backlog nasional, serta memperluas kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.

(KIE)

Kepala Sekolah SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Damiyati (56) dan dua siswanya diduga keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (24/4) lalu.

Damiyati mengatakan menu yang disajikan saat itu berupa daging ayam, soto, dan susu. Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia mengirim makanan tersebut ke sekolah pukul 07.30 WIB.

Damiyati mengatakan sesuai prosedur, makanan harus dicicipi oleh guru penanggung jawab (PIC) sebelum disajikan kepada murid-murid.

"Kebetulan guru PIC-nya puasa, saya yang mencicipi," kata dia, Selasa (29/4).

Saat itu, Damiyati merasakan daging ayam di menu tersebut hambar. Namun ia tidak merasa ada yang salah dengan makanan tersebut.

"Untuk daging saya bisa merasakan itu enggak ada rasanya tapi tidak bisa mengatakan itu basi atau tidak, enggak tahu. Ya, kita makan saja," kata dia.

"Dan saat itu saya juga tidak begitu berpikir aneh-aneh. Karena waktu itu kita rasakan biasa saja," lanjutnya.

Namun pada saat dibagikan ke kelas sekitar pukul 09.30 WIB, beberapa murid mengeluhkan ada masalah dengan daging ayam di menu MBG. Tak hanya daging, mereka juga mengeluhkan kuah soto yang sudah basi.

"Termasuk punya saya, dagingnya kan enggak saya habiskan. Saya lihat lagi, ternyata sudah lengket (berlendir), sudah bau," kata dia.

"Guru yang lain juga memeriksa kuahnya, ternyata sudah asam," kata dia.

Mendapati menu MBG dalam kondisi tidak layak makan, pihak sekolah langsung meminta seluruh murid untuk tidak mengonsumsi menu pada hari itu. Namun sayangnya, sebagian murid terlanjur memakan menu tersebut.

"Yang sudah terlanjur makan itu, sekitar jam 11 itu merasa perutnya sakit. Ada dua anak," kata dia.

Sekolah pun segera melarikan dua murid tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka juga menghubungi SPPG untuk melaporkan kejadian tersebut.

"Pengawas dapur (SPPG) dua orang ke sini, kita crosscheck, saya tanya-tanya," kata Damiyati.

Dari situ, diketahui daging yang disajikan sudah dimasak semalam sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB.

"Baru paginya dikirim ke sini. Rasanya juga hambar, nggak digoreng juga," kata dia.

Sekolah juga menanyakan tentang kuah soto yang sudah basi. Pihak SPPG mengatakan kuah tersebut dimasak pagi.

"Kuahnya dimasak pagi. Cuma mungkin dia basi karena dibungkus saat masih panas, dan ditutup seperti itu sampai setengah sepuluh," kata dia.

Damiyati sendiri tidak merasakan gejala apa pun sampai malam harinya. Sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, ia terbangun karena sakit perut.

"Sakitnya muter. Kadang sakit, kadang hilang. Saya juga diare," kata dia.

"Sampai subuh itu lima kali (ke toilet)," lanjutnya.

Usai salat subuh, ia langsung berangkat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Beruntung beberapa jam kemudian sakitnya mulai mereda.

"Alhamdulillah, sudah tidak sakit, saya berangkat (ke sekolah," kata dia.

Jakarta -

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

(azh/azh)

BOGOR - Dalam 5 tahun terakhir pembangunan perumahan di Sentul, Bogor kian agresif. Bahkan saat pandemi Covid-19, perumahan di kawasan Sentul kian bertambah.

Salah satu konsentrasi pengembangan perumahan di kawasan ini berada di sekitaran pintul tol Sirkuit Sentul dan Sentul Selatan. Perumahan yang dikembangkan kebanyakan berkonsep eco living. Saat pandemi lalu mainset untuk memilih tempat tinggal yang sehat menjadi kebutuhan. Dan mengubah pilihan masyarakat akan tempat tinggal. Lingkungan yang hijau, udara yang segar telah menjadi keharusan.

Nurul Yaqin Direktur Marketing PT Artha Alam Prima Lestari (PT AAPL) mengatakan, selain memiliki kondisi lingkungan dan alam yang bagus, kawasan Sentul didukung oleh infrastruktur yang baik seperti adanya 2 pintul tol yaitu Sirkuit Sentul dan Sentul Selatan. Selain itu nantinya juga akan ada jalur LRT di kawasan Sentul.

Menurutnya, kawasan Sentul saat ini adalah area sunrise property. "Infrastruktur menjadi kunci perkembangan kawasan Sentul dan menjadi daya tarik bagi konsumen, untuk investasi atau sebagai tempat tinggal," kata Nurul Yaqin saat grand launching D'Amandita, Sabtu (26/4/2025).

Direktur Utama PT AAPL Nenta Paeng menegaskan, perkembangan Sentul dalam beberapa tahun terakhir ini terkerek naik karena banyaknya pengembang yang mengembangkan perumahan di Sentul. Menariknya, pengembangan yang dilakukan menyasar segmen menengah atas dengan produk yang bagus dan memiliki konsep menarik.

?Pengembang besar sudah banyak masuk ke kawasan Sentul hingga ke ujung tol Jagorawi. Karena secara geografis keberadaan ruas tol Jagorawi menguntungkan kawasan Sentul. Fasilitas yang ada di kawasan Sentul pun sangat beragam, mulai dari rumah sakit, area wisata, sekolah, gaya hidup hingga kuliner yang kian beragam,? jelasnya.

Nurul menambahkan, ketertarikan masyarakat untuk tinggal di Sentul salah satunya karena faktor emosional dengan lingkungan yang hijau, udara yang segar di Sentul. Untuk itu kami mengembangkan proyek D?Amandita karena mengikuti kebutuhan market.

?Sebelumnya, pasar atau konsumen saat pandemi terbiasa dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga, mencari udara yang segar hingga mencari rumah yang sehat dengan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat. Makanya kita hanya memanfaatkan 45% kawasan D?Amandita untuk bangunan, selebihnya area terbuka,? jelasnya.

Nurul menambahkan, D?Amandita mengusung konsep Smart Living Pure Nature. Memadukan material ramah lingkungan dengan konsep rumah yang memiliki banyak pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang bagus.

Progres Penjualan
Dipasarkan sejak akhir 2024, D?Amandita sudah terjual 2 cluster pertama yang jumlah totalnya 300-an unit. Kecepatan penjualan ini karena D?Amandita memberikan produk yang berbeda dengan yang lain.

Ia mencontohkan, untuk tipe terkecil 72/36 memiliki fasilitas yang sama dengan tipe besar yaitu 120/120 yaitu sama-sama memiliki solar panel dan smart doorlock . ?Untuk tipe terkecil 72/36 kita tawarkan dengan harga terjangkau, Rp700 jutaan. Selain itu kita juga ada tipe 84/45, 84/60 (2 lantai dan 120/120 (2 lantai),? jelas Nurul sambal menjelaskan D?Amandita terdiri dari 9 cluster.

Dalam pengembangan cluster di D?Amandita, PT AAPL membatasi jumlah unit rumahnya, 1 cluster paling banyak hanya terdiri dari 160 unit rumah. Hal ini dilakukan agar traffic dalam cluster lebih nyaman, selain itu agar interaksi warga cluster semakin mudah karena jumlahnya tak banyak.

Terkait fasilitas, Nurul menjelaskan bahwa ada club house utama yang cukup besar namun tetap membangun club house mini di setiap 2 cluster. Tak hanya itu, di ruas jalan Boulevard yang lebar juga disediakan area jogging track, pedestrian, jalur sepeda dan juga common area. Berbagai fasilitas yang ada ini dikembangkan dengan matang dan menjadi satu kesatuan kawasan D?Amandita yang luasnya mencapai 41 hektare.

Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Yayasan Media Berkat Nusantara akhirnya berjanji mencairkan dana Rp975.375.000 mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar di Jakarta, Jumat (25/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, pihaknya menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kendati demikian, pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Terkait mitra dapur yang menyebutkan pihaknya memiliki niat jahat, ia menyebut tuduhan itu tanpa dasar.

"Terkait niat jahat atau enggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Dalam akhir keterangannya, pihaknya mengupayakan untuk terus menjaga proyek nasional tersebut. Karena itu, pihaknya terbuka untuk membuka ruang komunikasi.

"Jadi intinya, segera kita buka ruang komunikasi. Ayo datanya tapi tetap dibayarkan," katanya.

Rencananya, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan mitra dapur Ibu Ira pada Selasa (29/4) dan Rabu (30/4).

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yaitu Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

Pihaknya berkomitmen untuk mencarikan solusi terkait perbedaan perhitungan, pendapat dan mempertimbangkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Yayasan MBN menegaskan, mitra dapur dalam hal ini Ira Mesra Destiawati (59) gegabah lapor ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, telah melaporkan yayasan mitra Program MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Jakarta -

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4/2025).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan bahwa klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau enggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Dalam akhir keterangannya, pihaknya mengupayakan untuk terus menjaga proyek nasional tersebut. Karena itu, pihaknya terbuka untuk membuka ruang komunikasi.

"Jadi intinya, segera kita buka ruang komunikasi. Ayo datanya tapi tetap dibayarkan," katanya.

Rencananya, Yayasan MBN akan mengadakan pertemuan dengan mitra dapur Ibu Ira pada Selasa (29/4) dan Rabu (30/4).

Bantah Gelapkan Dana

Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) juga membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59). Dana itu katanya sudah disisihkan.

"Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-'keep' tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak.

Timoty menegaskan bantahan itu disampaikan lantaran adanya perbedaan pendapat terkait perhitungan.
Karena itu, pihaknya sebagai yayasan program MBG bersama tim pengelola dapur masih membutuhkan data-data pendukung yang transparan terkait dana.

"Yayasan Media Berkat Nusantara bersama tim pengelolaan dapur tersebut membutuhkan data-data transfer konkret data pendukung yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Simak Video: Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

(azh/imk)

Jakarta -

Yayasan Media Berkat Nusantara menyampaikan klarifikasi soal tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan sendiri telah dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Kedua, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Mei Imaniar, mengatakan pihaknya akan mencairkan uang pembayaran mitra tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan hindayana.

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira. Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu, kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei.

Namun demikian, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana tersebut. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar seperti yang digugat Ira. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsignasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," imbuh Timoty.

Sebagai informasi, sebelumnya mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini. Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

(acd/acd)

Jakarta -

Persoalan Meikarta yang jadi isu berkepanjangan tuntas di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menjalankan amanah UUD 1945, menunjukkan pemerintah berwibawa dalam melindungi warga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu para konsumen dan pengembang Meikarta kemarin di kantornya. Pertemuan itu adalah titik puncak yang memberikan angin segar penyelesaian polemik Meikarta.

Dalam pertemuan itu, Maruarar meminta pengembang Meikarta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady, mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

'Simak juga Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta'

(dhn/wnv)

Bombana -

Sekitar 53 paket makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga basi. Dugaan penyebabnya karena pengelola salah menyimpan bahan makanan.

"Dari keterangan yang diambil, salah penyimpanan bahan, seharusnya ayam disimpan di freezer tapi ini mereka simpan di chiller pendingin yang tidak bisa beku, mungkin dari situ bahannya basi," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Wisnu mengatakan program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Bombana. Pengelola program ini juga dinilai belum berpengalaman.

"MBG ini pada dasarnya merupakan yayasan perdana untuk menyediakan makanan ke penerima manfaat," bebernya.

Ia menuturkan jenis makanan yang diduga basi adalah ayam krispi dalam lauk paket MBG tersebut. Pengelola menyediakan sebanyak 1.026 paket untuk tiga sekolah.

"Dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan, sekitar 53 paket yang diduga basi itu lauknya berupa ayam krispi," bebernya.

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan penyelidikan jika di kemudian hari terdapat tindak pidana. Namun saat ini polisi belum menemukannya.

"Kalau dugaan pidana kita masih dalami dan kita belum menemukan, terus kita selidiki (pidana)," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Polisi mengungkap hasil penyelidikan terkait dugaan sejumlah siswa SD di Bombana mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program MBG. Ditemukan sebanyak 10 siswa SD yang mengalami itu.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah," kata Wisnu kepada detikcom, Kamis (24/4).

(ata/asm)

Jakarta -

Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali ke atas level Rp 1.000/saham. Dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (24/4), emiten berkode BBTN itu diperdagangkan dalam rentang Rp 1.010 - Rp 1.050/saham.

Saham bank yang fokus pada pembiayaan kepemilikan rumah ini sempat menyentuh harga terendahnya Rp 770/saham. Dengan kembalinya ke level Rp 1.000/saham, menjadikan total penguatan saham BBTN mencapai 230 poin atau 29,30% selama sebulan.

Lantas, apakah penguatan ini hanya sementara atau berlanjut? Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan prospek saham BBTN ke depan cukup bagus karena ada program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Jika proyek itu sudah berjalan seluruhnya, maka BTN bisa diuntungkan.

"Prospek BTN ini cukup menarik karena pemerintah ada proyek pembangunan 3 juta rumah itu. Proyeknya memang masih belum jalan banget, tapi kalau nanti proyek pembangunan properti ini berjalan, orang untuk beli rumah diarahkan KPR-nya ke BTN, jadi BTN bisa diuntungkan dalam hal itu, jadi menarik dia," kata Teguh kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Meski harga saham BBTN sudah kembali ke level Rp 1.000/saham, Teguh menyebut harganya masih turun dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di level Rp 1.400-an. Secara 6 bulanan saham BBTN memang masih turun 31,10% dan secara year to date turun 13,87%.

"Kenapa dalam jangka 1-2 tahun terakhir turun karena memang industri properti di kita itu lesu banget, orang beli rumah itu jumlahnya berkurang, otomatis pendapatan kinerjanya BTN turun," ucap Teguh.

Dengan adanya program 3 juta rumah, Teguh memperkirakan kinerja BTN akan ikut terkerek dan berpengaruh positif terhadap harga sahamnya.

"Mungkin tahun 2025 ini ada peluang kinerjanya membaik," imbuhnya.

'Lihat juga video: BTN Meraih Apresiasi sebagai Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi'

(aid/rrd)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memfasilitasi pertemuan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, termasuk induk perusahaan yaitu Lippo Group. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Pertemuan dilakukan di kantor Kementerian PKP, Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (23/4) kemarin. Hasil dari pertemuan tersebut, pihak Meikarta menjamin akan menyelesaikan hak-hak konsumen, ada yang meminta refund atau pengembalian dana, ada juga yang ingin mendapatkan unit.

Salah satu konsumen Meikarta, Triyanto (39) mengapresiasi langkah Kementerian PKP untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia berharap dirinya bisa mendapatkan kembali haknya yaitu pengembalian dana sekitar lebih dari Rp 200 juta.

"Harapannya pengembalian bisa lebih cepat dibanding apa yang sudah dijanjikan. Karena 3 bulan itu sebenarnya waktu yang singkat dibanding 8 tahun kami menunggu. Jadi sebenarnya kalau bisa lebih cepat, akan lebih baik," katanya saat ditemui wartawan di lokasi.

Triyanto (39), salah satu konsumen Meikarta yang tak kunjung mendapatkan unit yang sudah dibeli sejak 2017 Foto: Almadinah Putri Brilian

Walau demikian, Triyanto masih butuh beberapa kejelasan pada beberapa hal, pertama terkait pengembalian dan kedua bukti bahwa administrasi sudah selesai.

"Artinya tidak ada hutang-hutang lain yang ditagihkan. Karena penting juga untuk membebaskan dari kewajiban hutang. Karena unitnya tidak pernah kami terima. Tapi secara garis besar, mudah-mudahan proses ini baik untuk kami semua. Dan juga memberikan kepercayaan kembali ke teman-teman Meikarta dan juga pemerintah dalam menangani masalah," ungkapnya.

Triyanto sudah membeli unit Meikarta sejak 2017 lalu. Ia telah membayar cicilan selama 8 tahun dari tenor 15 tahun. Awalnya, ia membeli unit tersebut untuk investasi. Namun karena tak kunjung mendapatkannya, ia memutuskan untuk meminta refund.

Sementara itu, konsumen Meikarta lainnya, Christian Kurniawan, sudah membeli unit Meikarta ukuran 35 meter persegi sejak 2018. Pada 2019, ia sempat diminta untuk relokasi unit dan menyutujuinya. Pada 2021, ia diminta untuk relokasi lagi ke unit yang lebih besar, yaitu 42 meter persegi, namun harus membayar uang tambahan lagi. Ia mau tidak mau harus setuju lagi dan dijanjikan akan diserahkan unit pada Desember 2022 namun tak kunjung ia dapatkan hingga saat ini.

"Kan saya pakai KPA bank ya, bunga yang sudah saya bayarkan tidak diakui sama pihak Mekarta. Jadi yang diakui hanya pokoknya saja untuk sebagai pengurang harga unit yang baru Karena saya pengen cepat selesai, saya pengen cepat, 'yaudah lah yang penting serah terima cepat deh', akhirnya saya iyakan untuk merelokasi walaupun bunga saya nggak diakui," tuturnya kepada detikcom.

Ia sempat berkomunikasi dengan pihak Meikarta untuk melihat progres unit yang sedang dibangun. Akan tetapi, foto progres yang dikirimkan setiap bulan masih sama. Akhirnya Christian laporkan hal tersebut melalui layanan BENAR-PKP untuk membantunya mendapatkan refund.

Christian mengaku sudah mengalami kerugian sekitar Rp 290 juta. Ia juga harus terus membayar cicilan Rp 3,8 juta per bulan hingga 10 tahun ke depan (sejak 2018) agar BI Checkingnya tidak jelek.

"Saya terjepit juga di sini. Jadi makanya mau nggak mau ya kita teruskan cicilannya supaya BI Checking-nya aman, tapi sebenarnya kita pengen stop juga. Makanya tadi sempat nanya ke pihak Kementerian, Kementerian bilang selama belum divalidasi sih better kewajibannya dilunasi dulu nanti dokumen tambahan pembayarannya disusulkan," ungkapnya.

Dengan adanya pertemuan dengan pihak Meikarta ini, Christian berharap bisa cepat diselesaikan hak-hak konsumen Meikarta.

"Semoga bisa segera diselesaikan, maksudnya tuntutan-tuntutannya. Tuntutan kita kan hampir semua kan minta pembatalan dan refund, semoga bisa cepat diberesin," harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan dirinya akan membantu menyelesaikan pengembalian dana atau refund di kasus Meikarta. Caranya dengan menggunakan gajinya selama menjadi advisor di salah satu jaringan usaha milik Lippo Group, Siloam Hospital.

Ara mengaku pernah menjadi advisor di PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) atau Siloam Hospitals. Ia menerima gaji sebesar Rp 100 juta per bulan kala ia menjabat jabatan tersebut.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James namanya Siloam. Dan saya digaji Rp 100 juta per bulan. Dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalah ini," katanya saat bertemu dengan bos Lippo Group James Riady dan CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady bersama konsumen Meikarta di Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Selain itu, Ara juga mengajak James dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan Meikarta. Ia menargetkan setidaknya dalam waktu tiga bulan masalah ini sudah selesai.

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ujar Ara.

"Siap pak," jawab John.

Sebagai informasi, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)