Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan satu juta rumah dari Program 3 Juta Rumah didanai investasi luar negeri.

Terkait dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, Ara berbagi tugas dengan Wakil Menteri (Wamen) PKP agar ada juga investasi dari luar negeri yang masuk dalam mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami menargetkan 3 juta rumah dimana 2 juta unit rumah menjadi tanggung jawab saya sebagai Menteri PKP. Sisanya satu juta merupakan investasi luar negeri yang menjadi tanggung jawab Wamen PKP untuk mencari investasi dari luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin.

Terkait investasi luar negeri untuk perumahan, dirinya juga ikut membantu ke Doha, Qatar, untuk mendampingi Presiden RI saat mencari investasi perumahan.

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Modal awal dari APBN sendiri dialokasikan hanya untuk mendukung pencapaian target sebanyak 269.779 unit rumah, dengan 96.035 unit telah selesai terbangun, 39.948 unit dalam proses dan 133.796 unit pada tahap rencana.

Dengan demikian masih terdapat target 2,73 juta unit rumah yang membutuhkan dukungan dari upaya-upaya lainnya, agar Program 3 Juta Rumah dapat tercapai sepenuhnya.

Melalui semangat gotong royong, Kementerian PKP mengupayakan dukungan tersebut dari berbagai pihak seperti dukungan dari pengembang perumahan, corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta sampai dengan investasi dari luar negeri dalam rangka mencapai Program 3 Juta Rumah.

"Kami menjalankan apa yang menjadi visi-visi daripada Presiden RI Prabowo yang optimis. Beliau memerintahkan kami untuk bagaimana membangun dan merenovasi bersama dengan semua pemangku kepentingan, artinya, yang membangun dan merenovasi," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bisa terlibat dalam program tiga juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menyebut Kopdes Merah Putih berkontribusi mendukung program tiga juta rumah, beberapa waktu lalu.

“Kita (Kopdes Merah Putih) bergerak di semua sektor. Kopdes mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam program tersebut, ujar Budi Arie, sudah dibahas dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sudah (dibicarakan), secara informal kami sudah bicara. Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kami fokus dulu ke pembentukan (Kopdes Merah Putih) ini sampai akhir Juni,” ucap Budi Arie.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Lewat program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bisa terlibat dalam program tiga juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menyebut Kopdes Merah Putih berkontribusi mendukung program tiga juta rumah, beberapa waktu lalu.

“Kita (Kopdes Merah Putih) bergerak di semua sektor. Kopdes mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam program tersebut, ujar Budi Arie, sudah dibahas dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sudah (dibicarakan), secara informal kami sudah bicara. Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kami fokus dulu ke pembentukan (Kopdes Merah Putih) ini sampai akhir Juni,” ucap Budi Arie.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Lewat program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak hingga Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan.

1. Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibangun secara holistik, dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Kemenkes ingatkan calon haji jaga pola hidup sehat saat ibadah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan agar jamaah calon haji asal Indonesia untuk senantiasa mempedomani pola hidup sehat dengan menjaga fisik selama menunaikan ibadah di Makkah, Arab Saudi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. Pemkot Yogya bakal bagikan makanan berlebih layak konsumsi untuk warga

Pemerintah Kota Yogyakarta bakal membagikan makanan berlebih yang masih layak konsumsi kepada warga miskin, lansia prasejahtera, mahasiswa kesulitan, hingga musafir melalui program Food Bank "Lumbung Mataraman".

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. BP Taskin gandeng Koperasi Desa Merah Putih entaskan kemiskinan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa

Tangerang (ANTARA) - Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia (REI) menyatakan siap membangun satu juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto di Tangerang, Banten, Kamis mengatakan saat ini program tiga juta rumah baru menyentuh sekitar 5 - 7 persen dari target melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit.

Sementara itu hampir 95 persen lagi dari target tiga juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan, termasuk satu juta rumah di pedesaan.

"Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa," kata Joko Suranto dalam keterangannya.

REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target 3 juta rumah hingga pedesaan karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. "Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun satu juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Atas dasar itulah, langkah memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Joko menambahkan yang dibutuhkan pengembang saat ini yakni penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

Selain kriteria, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan diantaranya pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah.

Lalu butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ujarnya.

REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dan 80 persen diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rata - rata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” kata Joko Suranto.

Sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80 persen akan disubsidi pemerintah sehingga hanya 20 persen dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat.

Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, investor Qatar telah melakukan perjanjian pertemuan dan penugasan kepada konsultan yang dipilih dalam membangun 1 juta rumah.

"Ya jadi Qatar itu mereka sudah melakukan appointment (perjanjian pertemuan) dan penugasan kepada konsultan untuk perencanaan (pembangunan 1 juta rumah)," kata Fahri usai ditemui acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sehingga, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP sedang mengambil tanah mana yang diminati investor tersebut.

Nantinya, mereka akan mengukur, menghitung, dan mendesain mana saja tanah yang diminati.

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan yang dibuat Pemerintah.

"Karena harga dasarnya adalah harus harga terendah supaya bisa dijual kepada social housing, kepada masyarakat yang disebut berpahasilan rendah (MBR) itu," tambahnya.

Sebelumnya, Fahri memastikan harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, investor.id – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menatap optimistis prospek industri semen tahun ini. Keyakinan itu mengacu pada berbagai program pemerintah dan subsidi pengungkit daya beli masyarakat yang diekspektasikan memberikan daya gedor terhadap permintaan semen nasional.

Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa Christian Kartawijaya mengungkapkan, proyek-proyek seperti program tiga juta rumah dan pembangunan infrastruktur lainnya dapat menjadi katalis positif bagi permintaan semen nasional.

"Permintaan dari segmen ritel diharapkan meningkat seiring dengan upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, konsumsi semen kantong juga terdorong, karena masyarakat cenderung melakukan renovasi rumah seperti menambah kamar atau mengganti lantai," jelas Christian dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Selain program tiga juta rumah, rencana pemerintah merenovasi sekolah secara masif juga diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi penjualan semen tahun ini. Ditambah lagi, adanya proyek infrastruktur yang sudah memiliki pendanaan seperti MRT dan LRT diyakini tetap berjalan dan menopang industri semen.

Isu Pabrik Baru

Di sis lain, Christian merespons juga isu izin pendirian pabrik semen baru. Menurut dia, industri semen saat ini masih menghadapi tingkat utilisasi yang rendah, sekitar 53% pada 2024. Karena itu, Indocement berharap kebijakan moratorium pembangunan pabrik baru tetap dipertahankan guna menjaga keseimbangan industri.

"Kami telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah untuk memastikan apakah benar ada izin baru yang dikeluarkan. Saat ini, kapasitas produksi nasional masih jauh di atas kebutuhan, sehingga tambahan pabrik baru berpotensi memperburuk kondisi industri," jelasnya.

Tidak berhenti di situ, emiten produsen semen tiga roda ini juga mencermati perkembangan proyek di berbagai wilayah, termasuk rencana pembangunan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang diyakini bakal tetap memberikan peluang bagi industri semen.

“Kami optimistis, setelah Lebaran, pemerintah akan memberikan kejelasan lebih lanjut terkait proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ini,” tandasnya.

Laba Indocement

Sepanjang tahun buku 2024, INTP membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 18,5 triliun, naik dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp 17,9 triliun. Beban pokok pendapatan naik tipis dan laba bruto terkerek menjadi Rp 6 triliun dari sebelumnya Rp 5,8 triliun.

Pendapatan bersih INTP pada tahun buku 2024 mayoritas didukung oleh meningkatnya hasil penjualan kepada pihak ketiga, Penjualan semen misalnya, INTP mencatatkan kenaikan dari Rp 16,1 triliun, menjadi Rp 16,7 triliun. Penjualan beton siap pakai juga melejit menjadi Rp 1,5 triliun.

Sedangkan, penjualan semen kepada pihak berelasi mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 309 miliar, menjadi Rp 194 miliar. termasuk penjualan agregat yang terkoreksi menjadi Rp 74,9 miliar.

Dilihat dari segmen geografisnya, penjualan semen INTP masih didominasi dari pasar domestik tepatnya Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 12,6 triliun. Sebaliknya, kontribusi dari luar Jawa cenderung bergerak stagnan sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun ekspor kepada pihak berelasi memberikan sumbangsih sebesar Rp 194 miliar.

Dengan performa pendapatan yang naik, ini berdampak kepada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang ikut naik dari Rp 1,9 triliun, menjadi Rp 2 triliun. Pun demikian dengan laba per saham dasar INTP, lompat menjadi Rp 591,49 per saham.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (18/3/2025). Kedatangan keduanya untuk membahas pencegahan korupsi pada program kementeriannya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menerangkan, KPK siap mengawal pelaksanaan program tiga juta rumah dan penyaluran bantuan sosial (bansos). KPK berkomitmen menutup celah terjadinya potensi korupsi dalam pelaksanaannya. 

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program presiden, khususnya yang terkait dengan KPK ini adalah pembangunan tiga juta rumah dan serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Tanak.  

Menurut Tanak, pencegahan korupsi tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya menghendaki agar tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan uang negara untuk program-program tersebut.

"Bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun tiga juta rumah perumahan dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini tidak salah sasaran," ujar Tanak. 

Tanak meyakini pembangunan pasti terwujud jika tidak ada korupsi. Pihaknya pun berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi pada tiap pelaksanaan program pemerintah.

"Inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan Prabowo kerap menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan gencar memberantas korupsi. Adapun sektor perumahan, sebut Ara, merupakan salah satu prioritas dari pemerintahan saat ini.

Ara pun mengaku mendapat masukan dari pimpinan KPK soal pentingnya data yang valid dalam menjalankan suatu program. Ara turut mengungkit soal adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi.

Menurutnya, program BSPS diberikan untuk masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. Kelompok masyarakat ini yang menjadi prioritas.

“Kita sadari dalam pengalaman kita berbangsa bernegara, masalah data ini menjadi PR yang terus kita perbaiki, sehingga dengan arahan tadi kami bisa berpegang program-program untuk segera kami bisa jalankan dengan adanya kepastian hukum, dengan adanya kepastian data by name dan by address," ucap Ara. 

Sementara itu, Gus Ipul menerangkan sejak awal Prabowo memberi arahan kepada pihaknya supaya bansos disalurkan secara tepat sasaran. Oleh sebab itu, dia menilai dibutuhkan data yang akurat agar hal tersebut bisa terwujud. Badan Pusat Statistik (BPS), sebut Gus Ipul, juga sudah ditugaskan untuk mengkonsolidasikan data semua kementerian/lembaga.

"Berdasarkan data itulah, ke depan bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional pada triwulan kedua," imbuh Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, Kemensos juga punya kerja sama dengan KPK sejak 2020 yang akan berakhir 2025. Soal ini, dia berharap agar pimpinan KPK bersedia melanjutkan kerja sama yang telah terjalin.

"Dengan adanya kerja sama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas menghadirkan kampanye bertema Barakah (Beli Hunian Mudah, Berkah Ramadhan Berlimpah) sebagai bagian upaya dukungan kepemilikan hunian masyarakat dalam program tiga juta rumah

Direktur Pemasaran Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya Perumnas dalam menyediakan solusi hunian yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

"Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Melalui program-program Ramadhan ini, kami berharap lebih banyak orang dapat mewujudkan impian memiliki hunian yang nyaman dan terjangkau," ujar Imelda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Imelda menjelaskan kampanye ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian impian dengan penawaran khusus dan keuntungan menarik.

Salah satu program utama yang diperkenalkan Perumnas adalah Weekend Berkah Flash Sale / LiveSale, yang diselenggarakan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 15.00 WIB hingga selesai, melalui siaran langsung di Instagram dan Virtual Tour dari berbagai lokasi proyek Perumnas di seluruh Indonesia.

Dalam program ini, Perumnas menawarkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan berbagai keuntungan, seperti voucher buka puasa bersama, Tabungan Emas, serta harga spesial untuk pembelian secara cash keras.

Selain itu, kampanye ini juga meliputi Subsidi Angsuran satu kali, di mana konsumen mendapat kesempatan untuk melakukan pemesanan hunian sekarang dan membayar nanti.

Imelda berharap, masyarakat dapat merayakan momen Lebaran dengan lebih tenang. Bagi konsumen yang memilih pembayaran secara cash keras, Perumnas juga menawarkan harga khusus yang lebih menguntungkan.

Dalam upaya untuk lebih mempermudah masyarakat menjangkau hunian, Perumnas memiliki Program Buyer Get Buyer, yang memberikan peluang bagi konsumen yang berhasil merekomendasikan hunian kepada orang lain dengan minimal 3 unit akad, berkesempatan mendapatkan bonus hingga Rp5 juta.

Untuk mendukung kemudahan akses informasi, Perumnas membuka akses informasi melalui Marketing Gallery Proyek dan booth di posko-posko Ramadhan menjelang mudik dan Lebaran, di antaranya pada 12 titik Rest Area Trans Jawa (arus mudik) dan 8 titik Rest Area Trans Jawa (arus balik), 5 titik Rest Area Trans Sumatera (arus mudik), dan 3 Titik Rest Area Trans Sumatera (arus balik).

Selain itu, 14 Titik Stasiun di Pulau Jawa, 7 Titik Pelabuhan seluruh Indonesia dan 14 Titik Pool Bis Damri di seluruh Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025