pkp

Forum Komunikasi Pejuang Timtim Minta 2.100 Rumah untuk Pengungsi Segera Dihuni

KUPANG, KOMPAS.com -Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) mengirim surat ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Intinya, mereka meminta agar warga eks Timor Timur (Timtim) segera menempati 2.100 rumah yang telah dibangun pemerintah pusat.

Ribuan rumah itu dibangun di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Ketua FKPTT Eurico Guterres, mengatakan, pihaknya sudah bersurat secara resmi ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (PPP) NTT pada Selasa (8/4/2025).

"Kemarin kami sudah bersurat dan sudah diterima oleh Balai PPP NTT," kata Eurico kepada Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Informasinya, lanjut Eurico, pihak Balai PPP NTT sudah berkirim surat ke Bupati Kupang untuk segera melakukan proses penempatan 2.100 warga di perumahan eks pejuang Timtim.

"Jadi kami dari FKPTT tinggal menunggu kelanjutannya," ujar Eurico.

Eurico berharap, 2.100 rumah itu segera ditempati masyarakat penerima manfaat agar rumah bisa dirawat.

Termasuk juga bisa dijaga agar material yang ada di 2.100 rumah tersebut tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Di samping itu, kami dari FKPTT minta kepada Pemerintah dalam hal ini PUPR dan tiga BUMN seperti Brantas, Adhi Karya dan Nindya Karya tetap bertanggung jawab atas kerusakan dan material yang hilang di 2.100 perumahan," kata dia.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kemudian pemasangan beton tidak sesuai pedoman. Hal ini mengakibatkan 2.100 unit rumah mengalami total loss akibat pemasangan beton yang tidak sesuai standar, terbukti dari uji petik pada 59 unit yang menunjukkan kerusakan sedang hingga berat (retak dinding, bangunan miring, tembok patah).

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.