Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan upaya penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 306,69 triliun dilakukan salah satunya demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghematan itu sendiri merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Dilansir detikFinance, Prabowo meminta seluruh kementerian/lembaga melakukan review atas anggaran belanja sebesar Rp 256,1 triliun. Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga ditinjau ulang sebesar Rp 50,59 triliun. Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada Rabu (22/1).

Dalam unggahan terbaru di akun media sosial resminya, Sri Mulyani menyampaikan pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L serta daerah untuk mendukung program prioritas nasional. Salah satunya Makan Bergizi Gratis.

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," tulis Sri Mulyani dikutip Jumat (24/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG penting untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat dan cerdas. Selain MBG, program prioritas lainnya yang didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional memperhitungkan kebutuhan anggaran tambahan untuk program MBG sebesar Rp 100 triliun. Jumlah anggaran ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi semua anak di Indonesia.

Karena itu, Sri Mulyani mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN yang dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk program MBG. Identifikasi rencana efisiensi dilakukan sekurang-kurangnya dari 6 pos belanja operasional dan non operasional.

Keenam pos itu yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin. Dalam hal ini, belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) dikecualikan dan tidak akan dipangkas.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," ujar Sri Mulyani, Rabu (22/1/2025).

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Kementerian PKP mengantongi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun yang diharapkan dapat mendorong berjalannya Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan siap melaksanakan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan dari Prabowo di 2025. Dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Nantinya, pembangunan rumah rakyat tersebut akan ada yang gratis dan berbayar.

"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," ujar Ara saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan DIPA merupakan simbol penyerahan APBN 2025. Jumlah alokasi anggaran belanja dari APBN pada tahun 2025 senilai Rp 3,621 triliun. Nilai anggaran tahun 2025 meningkat 8,9% dari anggaran belanja pada APBN 2024. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2,701 triliun yang dapat digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja kementerian termasuk Kementerian PKP dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

"Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025," ujar Prabowo.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri-menteri terkait.