KARAWANG - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun infrastruktur layanan gizi di pondok pesantren (ponpes). Langkah tersebut untuk membantu menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu terungkap dalam acara bertajuk ?Doa Bersama untuk Generasi Sehat di Era Digital" yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Sabtu, 17 Mei 2025.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Pondok Pesantren Al Baghdadi ini dihadiri setidaknya 30.000 peserta. Kegiatan itu juga menjadi momentum memperkenalkan dan menguatkan dua program nasional unggulan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital.



Bambang juga menyoroti pentingnya PP Tunas, regulasi terbaru pemerintah yang menitikberatkan pada perlindungan anak di ruang digital. Menurut Bambang, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda.

Bambang mengingatkan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Cyberbullying dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. "Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,? tegasnya.

Acara Doa Bersama ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, pesantren, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga generasi muda Indonesia baik dari sisi kesehatan fisik, mental, maupun moral.

Jakarta -

Jakarta Selatan masih menjadi kawasan favorit bagi para konsumen perumahan, terutama perumahan mewah, modern dan berkonsep urban living. Tren gaya hidup yang semakin modern membuat pengembang pun kian percaya diri mengembangkan hunian mewah di kawasan ini.

Pengembang Jagakarsa Signature, PT Mentari Timur Properti menggarap sebuah hunian townhouse mewah yang terdiri dari 3 lantai. CEO Jagakarsa Signature, Rieky Gunawan mengatakan, konsep hunian luxury living di Jagakarsa ini akan mengincar keluarga muda dan para pekerja.

"Kami menghadirkan rumah dengan konsep modern luxury yang tetap homey, karena setiap sudut dirancang dengan pemikiran fungsi dan kenyamanan. Target kami adalah keluarga muda dan profesional yang mencari hunian di kawasan strategis seperti Jagakarsa yang aksesnya sangat mudah dari dan ke CBD Sudirman," kata Rieky dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Pemilihan lokasi Jagakarsa, menurut Rieky, adalah karena kawasan ini contoh nyata dari sunrise area yang sudah matang. Pertumbuhan properti di kawasan ini masih menjanjikan, salah satunya, karena lingkungan dan aksesibilitasnya telah berkembang pesat.

Jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Lebak Bulus yang kisaran harganya berada di Rp5 miliar, Jagakarsa masih menawarkan harga lebih terjangkau namun dengan potensi kenaikan nilai yang sangat kompetitif. Jagakarsa Signature sendiri dibanderol mulai Rp 3,4 miliar.

Hunian garapan PT Mentari Timur Properti ini juga menawarkan komitmen waktu yang jarang ditemui di proyek serupa. Setiap unit siap huni (ready stock) ditargetkan dapat dihuni dalam waktu kurang dari enam bulan setelah peluncuran.

"Kami selalu pastikan legalitas dan peruntukan lahan sebelum membangun. Kami juga bekerja sama dengan sejumlah bank untuk memastikan kenyamanan konsumen dalam proses pembiayaan," jelasnya.

Disinggung mengenai profil konsumen, pihaknya mengungkapkan hingga saat ini mayoritas konsumen adalah end user dan bukan investor. Sebanyak 90% di antaranya berdomisili di DKI Jakarta. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman dan strategis di kawasan seperti Jagakarsa dan Jakarta Selatan.

(zlf/zlf)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga 12 Maret 2025 sebanyak 2.053.248 orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

(ada/ara)

Trenggalek -

Kepolisian dan Pemkab Trenggalek melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 1. Ratusan siswa pun tampak menyambut antusias.

"Terima kasih kepada Forkopimda Trenggalek yang sudah meluncurkan program uji coba MBG di SLB Kemala Bhayangkari. Semoga bermanfaat untuk anak-anak," ujar Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta, Senin (24/2/2025).

Dalam uji coba ini panitia menggelontorkan 180 paket makan bergizi untuk seluruh siswa SLB mulai dari jenjang SD hingga SMA. Proses pengolahan makanan dilakukan oleh ibu-ibu Bhayangkari.

"Ini untuk mendukung program Presiden Prabowo," ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohammad Natanegara, mengatakan uji coba ini dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Harapannya kendala dan persoalan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi sebelum progam tersebut resmi diluncurkan.

"Mohon doa restu semuanya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian akan tetap kita evaluasi, bagaimana MBG ini bisa membawa manfaat tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi juga untuk perekonomian yang ada di Kabupaten Trenggalek," kata Syah.

Menurutnya penyediaan makan bergizi dilakukan dengan menerapkan standar yang baik, mulai dari lauk sayur serta memperhatikan kelengkapan gizi yang dibutuhkan.

"Harus lengkap ada nasi, sayur, lauk pauk, buah dan sebagainya yang memenuhi standar minimal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita," imbuhnya.

Pihaknya mengaku telah melakukan beberapa kali uji coba MBG, di antaranya di Kelurahan Sumbergedong dan SMPN Suruh.

(abq/iwd)

MALANG, KOMPAS.com - Jumlah pondok pesantren (ponpes) yang akan menerima paket makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan meningkat menjadi 1.500 titik.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i dalam acara di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (12/2/2025).

Romo HR Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa perluasan titik ponpes ini merupakan hasil koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, hanya terdapat 500 ponpes yang terdaftar sebagai penerima program MBG.

"Sudah ada pertemuan dengan Badan Gizi Nasional kemarin, awalnya yang terdaftar itu sekitar 500 pondok pesantren dan dia (BGN) mengatakan sebenarnya butuh lebih dari itu," ungkap Muhammad Syafi'i.

Dia menambahkan bahwa penambahan jumlah ponpes ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program MBG, yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"(MBG) sudah mulai sejak Januari kemarin, sekarang (penerima) sudah menuju 14 juta anak dan akhir bulan ini diharapkan bisa 25 juta anak."

"Kemudian, pada akhir 2025 semua ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dari PAUD sampai SMA harus mendapatkan makanan bergizi," ujarnya.

Selain itu, rencananya pondok pesantren juga akan dijadikan sebagai tempat dapur umum.

Muhammad Syafi'i menyampaikan bahwa jika nantinya ada 1.500 ponpes yang menerima program MBG, maka satu dapur umum dapat memenuhi paket makanan bagi 3.000 orang.

"Jadi kalau pesantren itu ada 6.000 santri, dibikin dua dapur. Kalau hanya 2.000 santri satu dapur cukup," katanya.

Rencana ini juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat di sekitar ponpes, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di sekolah.

"Kami ingin keikutsertaan pondok pesantren sebanyak-banyaknya untuk membantu distribusi makanan dalam program MBG ini, utamanya kepada santri. Baru setelahnya juga untuk orang yang ada di luar pondok itu," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya membangun 30.000 dapur umum di seluruh Indonesia untuk memasak paket makanan dalam program MBG.

"Informasi yang saya terima dari Badan Gizi Nasional, (dapur umum) yang terbangun saat ini baru dua persen, tapi ini terus hingga nanti bisa 30 ribu itu," pungkasnya.

Garut -

Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah di Kabupaten Garut punya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang canggih. Berbasis digital, para santri bahkan bisa memilih menu makanan sendiri sesuai dengan kondisi kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis dengan ekosistem digital berbasis platform ini, mulai diujicoba di Ponpes Darul Arqom, di bilangan Jalan Raya Garut-Tasikmalaya pada Rabu (5/2/2025).

Menurut Syafrudin Anhar, Bidang Penyediaan Komoditas dari Tim Koordinasi Nasional Makan Bergizi Gratis Muhammadiyah, digitalisasi MBG ini dimaksudkan untuk mengefektifkan program tersebut.

"Trigernya dari kendala-kendala yang dihadapi di pelaksanaan MBG ini. Misalnya mengenai waku pengiriman. Kita di sini memitigasi itu," kata Syafrudin kepada wartawan di lokasi.

Menurut Syafrudin, ada banyak keunggulan dari digitalisasi MBG yang diterapkan Muhammadiyah. Di antaranya, memantau distribusi logistik dan ketersediaan bahan makanan.

Kemudian, bisa juga memonitoring distribusi makanan jadi hingga pencatatan data kesehatan santri sebelum dan sesudah mengikuti program.

Menurut Syafrudin, kondisi kesehatan para santri di momen sebelum dan sesudah mengikuti program makanan bergizi gratis akan dicek untuk mengukur efektivitasnya.

"Nanti siswa bisa melapor, mereka misalnya alergi terhadap telur. Dengan begitu SPPG menjadi tahu dan mengganti menu lauknya," ucap Syafrudin.

"Kita ingin program pemerintah ini efektif dan tepat sasaran. Baik untuk UMKM, apalagi untuk anak sekolahnya," kata Syafrudin menambahkan.

Program ini bisa berjalan atas kolaborasi di antara organisasi, kemudian lembaga perguruan tinggi yang ada di internal Muhammadiyah. Menurut Syafrudin, dalam waktu dekat program MBG berbasis digital ini juga akan diterapkan di berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ditunjuk sebagai dapur MBG oleh pemerintah.

"Untuk sementara ini akan dijalankan di internal dulu," pungkas Syafrudin.

(mso/mso)

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak kepala desa (Kades) untuk mempersiapkan diri untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam hal ini, dana desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

"Saya mengajak seluruh kepala desa, untuk memanfaatkan situasi yang sangat luar biasa ini. Sebab putaran ekonomi ini sangat bagus," jelas Yandri, dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG pada program MBG disaksikan oleh Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, di kompleks Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Minggu (2/2).

Yandri juga menegaskan Kemendes dan Badan Gizi Nasional (BGN) punya misi yang sama dalam memandirikan pangan masyarakat desa. Menurutnya, kemandirian ekonomi desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbaga macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintahan provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten/kota.

"Kementerian Desa dan BGN ini sangat erat bapak ibu. Karena BGN sejatinya yang akan memanfaatkan hasil dari desa. Karena di desa itu ada sekurang-kurangnya dua puluh persen dari dana desa itu dialokasikan untuk ketahanan pangan," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Yandri juga menjelaskan program MBG ini penting, karena membantu anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi dan merasa kenyang memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik, serta menunjukkan peningkatan dalam performa akademik mereka.

"Inti pokoknya kalau semua bahan baku yang ada di desa itu kita satu padukan, maka akan membantu makan bergizi gratis. Maka antara BGN dan Kemendes ini adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan," ungkap mantan Anggota DPR RI tersebut.

Sementara itu, Ketua Yayasan BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Ratu Rachmatu Zakiyah menjelaskan dalam pelaksanaannya, MBG ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Selain itu, juga mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.

"SPPG ini diharapkan bisa memberi makan bergizi gratis. Dan dengan ini saya yakin ke depan kita akan bisa menyongsong Indonesia Emas 2045," jelas Mahdi.

Sebagsi informasi, dalam kegiatan ini Yandri turut didampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani. Serta Anggota Komisi X DPR RI Hoerudin.

(hnu/ega)

TEMANGGUNG, investor.id - Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengalokasikan anggaran 19 triliun untuk pembangunan dan renovasi sekolah Negeri maupun Swasta. Hal ini dilakukan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan anak secara nasional.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan, pada tahap awal, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah dasar dan menengah. Anggaran ini dibagi untuk sekolah reguler sebesar Rp 17 triliun dan Rp 2 triliun untuk pondok pesantren.

“Renovasi itu artinya bisa renovasinya dan juga penambahannya," Ungkap Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP saat kunjungan kerjanya meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Karang Santri, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu (26/1/2025).

Dalam kesempatan itu pihaknya juga berfokus untuk mengatasi backlog dan penanganan asrama maupun sekolahan memakai standar tradisional atau local wisdom.

"Kami sudah koordinasi dengan kementrian dasar dan menengah dan kementerian agama agar penanganan asrama betul-betul memakai standard yang secara tradisional Local wisdom di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah yang ada di penjuru Indonesia," katanya.

Sementara, terkait penyaluran anggaran, akan menggunakan data pokok pendidikan atau dapodik yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, serta kementerian agama.  Data dapodik itu digunakan untuk pengusulan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik. 

Selain mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan, kementrian PKP saat ini juga tengah fokus dalam mengatasi becklog terutama pada soal anggaran.

"Kementrian PUPR yang lalu belum fokus, sementara kami di kementrian perumahan di fokuskan untuk mengatasi becklog asrama dan lain-lain. Kita akan koordinasikan anggaran yang sudah ada di kementrian dasar menengah dan di kementrian agama, ujarnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Trenggalek -

Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jawa Timur Ade Imam Sugianto berkunjung ke Sekolah Luar Biasa (SLB) dan TK Bhayangkari 1 Trenggalek. Ia memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meresmikan taman lalu lintas.

Istri Kapolda Jatim Imam Sugianto tersebut melihat langsung proses belajar mengajar yang berlangsung di SLB maupun TK. Pihaknya mengapresiasi kinerja para guru yang telah bekerja secara maksimal untuk memberikan pendidikan terbaik, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB.

Ade pun memberikan semangat kepada anak-anak SLB untuk terus belajar, meskipun memiliki kebutuhan khusus.

"Anak-anakku, teruslah berkarya, raih prestasi yang membanggakan dan wujudkan impian kalian," kata Ade Imam, Kamis (23/1/2025).

Kunjungan Ketua YKB Jatim tersebut juga menyalurkan program MBG kepada pelajar di SLB maupun TK Bhayangkari, serta bantuan sosial kepada guru dan karyawan sekolah. Upaya itu merupakan bentuk komitmen Bhayangkari untuk mendukung program pemerintah.

"Wujud nyata dukungan kami terhadap program pemerintah, khususnya makan siang bergizi yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Fasilitas pendidikan di TK Bhayangkari Trenggalek juga tak luput menjadi perhatian. Kini, sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari tersebut memiliki sarana pembelajaran berupa taman lalu lintas. Taman tersebut merupakan replika berbagai pengetahuan terkait lalu lintas dan jalan raya.

Sementara itu Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta menyambut baik kunjungan Ketua YKB Jatim. Perhatian istri Kapolda Jatim tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh guru maupun murid.

"Semoga para guru dan anak-anak semakin semangat dalam proses belajar mengajar. Ilmu yang didapatkan di sini kelak akan berguna bagi anak-anak semua," kata Indra.

(irb/hil)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati kolaborasi guna memastikan seluruh santri, terutama santri pesantren di bawah naungan NU, menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, saat ini belum semua pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menjadi penerima manfaat MBG, karena hanya melibatkan pesantren yang terbilang besar atau dengan jumlah santri mencapai 3.000 orang.

"Untuk pesantren-pesantren yang besar yang jumlah santrinya lebih dari 3.000, beberapa sudah berjalan program ini dan sudah merasakan manfaatnya. Nah tapi di lingkungan NU, ada juga pesantren kecil-kecil tapi menggerombol yang mereka harus dikoordinasikan dan sebagainya. NU nanti akan membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren ini dan sekolah-sekolah di lingkungan NU," kata Gus Yahya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Kerja sama itu, kata Gus Yahya melanjutkan, akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

"Mudah-mudahan, kita bisa melakukan penandatanganan MOU nanti pada saat pelaksanaan Kongres Keluarga Maslahat, insya Allah tanggal 31 Januari yang akan datang," ucap Gus Yahya.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya agar program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

"Kami sudah bisa memproyeksikan bahwa manfaat bukan hanya untuk anak didik, murid atau santrinya, tapi manfaat dari rantai dampak ekonominya juga besar sekali," ujar Gus Yahya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dirancang bersama PBNU itu.

Menurut dia, sejatinya NU memang merupakan organisasi keagamaan yang bernilai penting dalam kehidupan bernegara sekaligus merupakan aktor yang dapat digandeng oleh BGN dalam menyukseskan program MBG.

"NU bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia dan merupakan aktor yang bisa digandeng Badan Gizi untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Dadan berharap kerja sama tersebut dapat segera terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.

Lantas, apa menunya?

Dadan mengungkapkan, selama Ramadan, penerima akan mendapatkan bingkisan makanan yang bisa dibawa pulang dan dinikmati saat berbuka.

"Kan bisa berupa bingkisan," ujar Dadan di Gedung Transmedia, Selasa (21/1).

Ia juga memastikan mutu makanan akan tetap terjaga. Terkait menu, misalnya, bingkisan berisi buah jeruk dan susu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan untuk implementasi program di pondok pesantren, makanan gratis itu akan dibagikan jelang waktu berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah, kenapa? karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ucapnya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Per Jumat (17/1) siang, program ini telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Secara bertahap, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis tetap akan berjalan selama bulan Ramadan. Pemerintah telah mempersiapkan skema khusus pembagian MBG di bulan Ramadan tersebut.

Dilansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama bulan Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Ia mengaku bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat MBG, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, lanjut Dadan, ada sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program MBG. Target tersebut akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

BGN menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

(dai/dai)