Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tengah ambrol hingga 6,12% hingga menyebabkan trading halt.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (18/3/2025), IHSG ambrol 395,87 poin atau 6,12% ke level 6.076,08. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 14,18% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

Seiring dengan jebloknya IHSG lebih dari 6%, BEI melakukan penghentian perdagangan bursa sementara atau trading halt.

Sebelumnya, Trading halt itu dipicu penurunan IHSG mencapai 5%. Langkah BEI untuk melakukan trading halt sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

Anjloknya IHSG pun sebenarnya pernah menjadi sorotan dari Presiden Prabowo Subianto saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

Saat itu, Presiden Ke-8 RI itu menyebut program makan bergizi pernah diancam dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan turun dengan adanya program tersebut.

“Mau beri makan bergizi? Hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam 'nanti harga indeks saham akan turun', di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus.

Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

“Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun.' Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'kasih tahu ya, saya tidak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.' Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.

Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong 1.195 Unit Pengolahan Ikan (UPI) daftar menjadi mitra kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Per 16 Desember 2024, terdapat 44 UPI yang sudah terdaftar sebagai mitra BGN.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan pihaknya terus mendampingi dalam proses pendaftaran sebagai mitra BGN. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui situs resmi BGN.

"Kami identifikasi 1.195 UPI yang sudah memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan. Kemudian kami informasikan, kami fasilitasi untuk segera mendaftar di website. Jadi, kami mendorong ke sana prosesnya masih berkembang, sekarang sudah 44 yang terdaftar," kata Budi dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai potensi susu ikan masuk UPI yang terdaftar jadi mitra BGN, Budi menyebut pihaknya terus memantau proses pendaftaran registrasi oleh pelaku usaha. Dia juga menekankan akan terus memantau dan mengawasi pendaftaran mitra BGN beberapa hari ke depan.

"Nah, saya kan akan cek, ya. Jadi, ya kami kan semua mengimbau. Jadi, nanti kami pantau beberapa hari sekali, dua hari sekali. Jadi, yang belum (daftar), kami segera melakukan pembinaan, teknis semuanya," imbuh Budi.

Lebih lanjut, pihaknya bersama BGN telah mempromosikan produk-produk protein dalam menu MBG ke sekolah-sekolah. Dia menyebut ada beberapa daerah yang menjadi uji coba implementasi program tersebut, antara lain Bitung, Sulawesi Utara; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Biak, Papua; hingga Pekalongan, Jawa Tengah.

Budi menjelaskan, 25 sekolah di Bitung jadi lokasi uji coba dan di Banjarmasin ada 11 sekolah. "Jadi, kami sudah koordinasi, kami sudah ujicobakan bersama yang masak mereka. Kami dari tim mendampingi pemilihan bahan baku ikan yang baik," jelas Budi.

Sebelumnya, susu ikan santer terdengar masuk dalam menu MBG. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut pihaknya terus berinovasi dalam mengembangkan salah satu produk turunan ikan tersebut karena dinilai mempunyai aroma amis.

Trenggono menilai karena beberapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan aroma tersebut karena jarang mengonsumsi ikan. Dia mencontohkan masyarakat Indonesia bagian Timur yang sudah terbiasa makan ikan sehingga tidak masalah dengan aroma amis.

Pihaknya terus mendorong inovasi dengan memasukkan aneka rasa ke susu ikan, seperti stroberi, cokelat, hingga vanila. Pemberian tambahan rasa ini menjadi salah satu langkah agar masyarakat Indonesia terbiasa.

"Nah, itulah kemudian inovasinya terus berjalan. Itu yang saya maksud dengan hilirisasi. Jadi inovasi jalan terus lalu kemudian taste-nya juga dimodifikasi, dikasih rasa stroberi, dikasih rasa vanila. Tujuannya supaya orang itu terbiasa, dan so far sampai hari ini bagus. Itu sudah dua tahun kurang lebih," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi pernah diancam dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan turun dengan adanya program tersebut.

Hal ini dia sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

“Mau beri makan bergizi? Hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam 'nanti harga indeks saham akan turun', di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus.

Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

“'Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun.' Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'kasih tahu ya, saya nggak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.' Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan anggaran perumahan untuk 2025 turun dari anggaran 2024. Pada 2024, anggaran perumahan menyentuh angka Rp 14 triliun namun pada 2025 hanya Rp 5,078 triliun.

Pria yang sering disapa Ara ini membeberkan dengan anggaran Rp 14 triliun memiliki target pembangunan rumah 145 ribu unit dan hingga saat ini baru sampai 34 ribu unit. Sementara itu, dengan anggaran Rp 5,078 triliun ini pihaknya diminta untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

"(Tahun) 2024 targetnya 145 ribu saya mendapat data dari Dirjen Perumahan baru 34 ribu per hari ini, anggarannya Rp 14 triliun. Bayangkan, ini kita tahun ini itu targetnya hanya 145 ribu per hari ini baru tercapai 34 ribu. Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul nggak datanya?" katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/2024).

"Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta (rumah)," sambungnya.

Ia pun meminta anggota DPR untuk mengkritisi anggaran yang diberikan untuk tahun depan. Sebab, target yang harus dicapai cukup berat yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun.

"Anggaran kami dari Rp 14 (triliun) jadi Rp 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apa juga betul anggaran itu karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal mau terbuka sejelas-jelasnya," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Dengan anggaran sebesar Rp 5,078 triliun ini Ara membeberkan rincian penggunaan dana tersebut yaitu untuk melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

"Jadi (anggaran tahun depan) Rp 5,07 triliun. Untuk IKN (sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan), jadi palingan hanya sekitar Rp 4,5 sekian triliun (anggaran tahun depan)," tuturnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Rinciannya adalah sebagai berikut.

Rumah susun: Rp 3,5 triliun

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk Personil TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit
- Penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit
- Pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit
- Pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit
- Lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC) 701 unit
- Lanjutan pemeliharaan dan perawatan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower
- Lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC) 460 unit

Rumah Swadaya: Rp 0,7 triliun

- Pembangun rumah Swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit

Rumah khusus: Rp 0,105 triliun

- Pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB (Daerah Otonom Baru) sebanyak 50 unit
- Pembangunan Rusus suku Moi sebanyak 72 unit
- Lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate 49 unit
- Pembangunan Rusus Malawei 100 unit
- Pembangunan Rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit

Rumah umum dan komersial: Rp 0,121 triliun

- Pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di seluruh provinsi

Dukungan manajemen dan teknis lainnya: Rp 0,575 triliun

- Pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan
- Gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'