Sejumlah siswa SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), muntah-muntah seusai memakan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polisi pun menyelidiki peristiwa itu dengan terjun ke dapur umum tempat MBG diproduksi.

Dikutip detikSulsel Rabu (23/4/2025)dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap makanan yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bombana Iptu Yudha mengatakan peristiwa itu terjadi pagi tadi. Yudha pun sudah menerjunkan tim ke lokasi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," katanya ketika dikonfirmasi.

Untuk menyelidiki peristiwa ini, Iptu Yudha berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Kita sedang koordinasi dengan pihak terkait," katanya.

Yudha menambahkan pihaknya juga mengecek dapur umum tempat pembuatan menu MBG tersebut. Polisi juga akan memeriksa bahan baku yang disediakan untuk program itu.

"Kita lakukan pengecekan dapur umum, pihak ketiga sebagai penyedia MBG dan asal bahan baku," bebernya.

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Kota Wisata di Kabupaten Bogor menuju Cawang di Jakarta Timur, yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta, masih menemui hambatan.

Hingga April 2025, layanan ini belum bisa dinikmati warga penghuni dan masyarakat umum karena Pengelola Perumahan Kota Wisata, PT Mekanusa Cipta, belum mengeluarkan surat dukungan yang diminta operator.

Kendala teknis dan kebutuhan kajian lebih lanjut menjadi alasan utama, meskipun rencana ini mendapat sorotan positif dari pengamat transportasi dan warga yang mengharapkan transportasi umum murah.

Transjabodetabek, sebagaimana kita ketahui, merupakan perluasan layanan Transjakarta yang bertujuan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Rute Kota Wisata-Cawang, yang melintasi Jatiasih, menjadi salah satu dari empat rute baru yang direncanakan, bersama Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, dan Binong-Grogol.

Rute ini diharapkan mempermudah mobilitas warga Perumahan Kota Wisata, menuju pusat transportasi Cawang, yang terhubung dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Layanan ini didukung subsidi operasional dari APBD Provinsi DKI Jakarta, menawarkan tarif murah, sekitar Rp 3.500 untuk layanan non-BRT, sehingga menjadi solusi bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Uji coba rute ini telah dimulai sejak 14 Maret 2025, dengan rencana trayek dari Hero Kota Wisata melalui Jalan Raya Narogong, Pasar Bantar Gebang, Jalan Cipendawa Baru, Jalan Swatantra V, Jalan Raya Jatiasih, hingga masuk Tol JORR 1 menuju Halte BNN Cawang.

Namun, operasional penuh tertunda karena pengelola belum memberikan izin formal.

Kendati dalam surat tanggapan yang dikirimkan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025), PT Mekanusa Cipta mengapresiasi inisiatif PT Transportasi Jakarta, namun belum bisa mengeluarkan surat dukungan karena tiga kendala utama.

Pertama, kondisi badan jalan belum memadai. Jalan di dalam Perumahan Kota Wisata, mereka nilai belum cukup lebar dan kuat untuk dilalui bus Transjabodetabek, yang merupakan kendaraan umum skala besar.

Kedua, pengelola mengeklaim, belum mendapat izin dari warga di sekitar rute yang akan dilalui, mempertimbangkan potensi gangguan seperti kebisingan atau kemacetan.

Ketiga, keterbatasan lahan operasional, di mana area Kota Wisata belum memiliki lahan yang ideal untuk menampung fasilitas operasional bus, seperti tempat parkir atau halte.

Untuk mengatasi kendala ini, pengelola mengusulkan kajian partisipatif bersama PT Transportasi Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, dampak, dan solusi yang inklusif bagi warga Kota Wisata, penghuni sekitar, dan masyarakat luas.

Pengelola juga menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi mengenai aksesibilitas Transjakarta ke wilayah lain yang mereka kelola.

Dorongan Pengamat Transportasi

Pengamat transportasi yang juga akademisi dari Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, penolakan terhadap Transjabodetabek oleh pengelola Kota Wisata tidak seharusnya terjadi.

Meskipun kawasan ini telah dilayani JR Connexion yakni layanan bus penghubung ke stasiun LRT atau pusat kota, Transjabodetabek menawarkan keunggulan berupa tarif murah berkat subsidi APBD DKI Jakarta.

Djoko menegaskan, layanan ini akan sangat bermanfaat bagi pekerja di Kota Wisata, terutama kelompok berpenghasilan setara UMR, seperti asisten rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa.

“Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk ke tempat kerja. Cukup dengan Transjabodetabek bertarif murah, bahkan bisa masuk kategori bebas bayar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2025).

Ia juga menyoroti bahwa transportasi umum di perumahan elite seperti Kota Wisata tetap diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerja dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Djoko mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memperhatikan pengembang perumahan yang menolak Transjabodetabek.

Menurutnya, keputusan seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola, melainkan melibatkan suara warga.

“Sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oligarki. Tidak perlu minta surat dukungan dari pengembang, masyarakat yang membuat keputusan,” tegasnya.

Sentimen Publik di Media Sosial

Reaksi warga terhadap penundaan rute ini tentu saja menyayangkan. Bahkan, Sabtu (19/4/2025) muncul petisi Warga Perumahan Kota Wisata yang diinisiasi Linda Rooroh.

Petisi ini meminta pengelola Kota Wisata untuk melakukan tiga hal. Pertama meminta pengelola Kota Wisata mendukung pengembangan Transjadebotabek.

Kedua, meminta pengelola Kota Wisata untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan infrastruktur transportasi umum.

Ketiga, meminta pengelola Kota Wisata untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan transportasi umum.

Hingga artikel ini tayang, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 451 orang.

Sementara di platform X, sejumlah pengguna menyayangkan sikap pengelola, dengan menyebut penundaan ini sangat merugikan penghuni yang membutuhkan transportasi umum murah.

Salah satu unggahan menyebut Kota Wisata sebagai car-centric housing developer yang menolak akses bus gratis dari Pemprov DKI.

Pengguna lain mempertanyakan alasan penolakan, mengingat operasional rute ini sepenuhnya dibiayai APBD DKI untuk membantu mobilitas warga, termasuk di Kabupaten Bogor.

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Djoko menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum menjadi kurang layak huni. Terlebih perumahan elite seperti Kota Wisata yang saat ini telah dihuni oleh lebih dari 45.000 orang dari puluhan klaster.

Kehadiran Transjabodetabek di Kota Wisata dapat mengurangi kemacetan, mendukung efisiensi waktu, dan meningkatkan kenyamanan perjalanan warga menuju pusat bisnis dan pemerintahan di Cawang.

Di sisi lain, pengelola Kota Wisata memiliki alasan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan lahan.

Namun, pandangan Djoko bahwa suara warga harus didahulukan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pengelola dan kebutuhan publik.

Kajian partisipatif yang diusulkan pengelola bisa menjadi langkah awal, tetapi percepatan keputusan diperlukan agar manfaat layanan ini segera dirasakan.

Peran Pemerintah Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor dapat memfasilitasi dialog agar pengelola mendukung kebijakan transportasi publik yang selaras dengan kepentingan warga.

KOMPAS.com - Puluhan kawasan perumahan di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) sudah terlayani transportasi umum.

Hal itu dipaparkan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

Merujuk data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada April 2025, saat ini ada 65 rute Jabodetabek Residence (JR) Connexion yang dilayani 213 bus, 153 rute Transjabodetabek pengumpan (742 unit), dan 114 rute Transjabodetabek (1.125 bus).

Tercatat 29 kawasan perumahan di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum, seperti:

1. Lippo Cikarang
2. Pemukiman Legenda Wisata Cibubur
3. Mall Ciputra Cibubur
4. BSD City
5. Lippo Village Karawaci
6. Summarecon Mal Serpong
7. Kota Wisata
8. Grand Wisata
9. Harvest City
10. Villa Mutiara Cikarang Bekasi
11. Perumahan Grand Residence City
12. BTC Bintaro
13. Perumahan Taman Bajar Wijaya
14. Kawasan Permukiman South City Cinere
15. Perumahan Citra Raya
16. Perumahan Citra Indah
17. Perumahan Kemang Pratama
18. Mega City Bekasi
19. LRT City Bekasi
20. Cibinong City Mall
21. Grand Dhika Jatiwarna
22. Podomoro Golf View
23. Grand Central Bogor
24. Permukiman Tamansari Persada Bogor
25. Permukiman Garden At Candi Sawangan
26. Permukiman Scientia Square Park
27. Permukiman Sentul City
28. Tangcity Mall
29. Pantai Indah Kapuk 1 dan 2.

Khusus untuk JR Connexion, terdapat delapan operator yang mengoperasikan, meliputi PT Alfaomega Sehati Mitra (3 rute), PT Eka Sari Lorena Transport, Tbk (5 rute), PT Royal Wisata Nusantara (9 rute), PT Sinar Jaya Megah Langgeng (8 rute), PT Transportasi Jakarta (4 rute), PT Wifend Darma Persada (9 rute), Perum Damri (26 rute), dan PT Higer Maju Indonesia (1 rute).

Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang Jangan Ditolak

Djoko mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana membuka sejumlah rute baru untuk Transjabodetabek. Salah satunya rute Kota Wisata-Cawang yang masih tertunda pengoperasiannya.

Sebab, Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata belum dapat mengeluarkan surat dukungan sesuai permintaan dari PT Transportasi Jakarta yang nanti akan menjadi operator.

Meskipun selama ini Kawasan Perumahan Kota Wisata memang sudah dilayani JR Connexion, keberadaan Transjabodetabek sebagai transportasi umum murah juga tetap diperlukan.

Hal itu mengingat pengoperasian Bus Transjabodetabek mendapat bantuan subsidi operasional APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata hendaknya menyambut baik rencana ini," ujar Djoko.

Menurut dia, adanya Transjabodetabek di Kota Wisata pasti akan membantu warga yang bekerja di Kota Wisata mendapatkan layanan transportasi umum yang murah. Khususnya kelompok masyarakat dengan penghasilan setara UMR.

"Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk digunakan ke tempat kerja. Cukup dengan layanan Transjabodetabek bertarif murah, bila perlu masuk kategori bebas membayar menggunakan Transjabodetabek," tuturnya.

Untuk itu, Djoko meminta Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar memberikan perhatian khusus bagi pengembang perumahan yang menolak kehadiran Transjabodetabek di daerahnya.

"Keberadaan angkutan umum di kawasan perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah," pungkasnya.

Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perumahan Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo meminta dukungan pengadaan transportasi umum ke lokasi perumahannya kepada pemerintah.

Perumahannya yakni Griya Famili yang terletak di Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hal ini ia sampaikan ketika menghadiri Stakeholders Gathering yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Menara Mandiri I, Jakarta Selatan, Kamis (17/04/2025).

"Di sana itu kelemahannya transportasinya pak. Jadi transportasi itu seolah-olah terlihat jauh dari Jakarta," katanya.

Namun demikian, Hari mengaku PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan bertemu dengan pihaknya dalam waktu dekat untuk membahas terkait hal itu.

"Mereka baru mau coba minggu depan ketemu dengan kita mendukung untuk transportasinya," ujar Hari.

Jika dukungan tersebut bisa diberikan, Hari optimistis bisa membangun 3.000 unit rumah subsidi lagi dalam waktu dekat.

"Sudah ada 600 unit yang siap kita bangun pak, terus kita juga ada sekitar masih ada 600 unit yang lahannya sudah kita persiapkan dan kita punya juga tanah sekitar 30 sampai 40 hektar yang sudah kita bebaskan," katanya melanjutkan.

Menanggapi hal ini, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati untuk mengurus masalah itu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

"Kalau ini sudah ada begini langsung cepat saja ya. Kita ingin mendorong yang bagus-bagus supaya lebih banyak lagi membangun tahun ini, supaya rumah subsidi bagi rakyat makin berkualitas," kata Ara.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut regulasi terkait Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Keputusan tersebut dirilis di situs resmi Kementerian PU. Melansir dari belied tersebut, Satgas Pembangunan IKN dibentuk dalam rangka mempersiapkan infrastruktur IKN. Dalam perjalanannya, pemerintah telah membentuk Otorita IKN.

"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis, (17/4/2025).

Untuk itu, Menteri PU Doddy Hanggodo menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dan diteken pada 26 Maret 2025. Melalui aturan tersebut, Satgas Pembangunan IKN tidak diperlukan lagi.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid tersebut.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021. Pembentukan Satgas tersebut melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diemban oleh Danis H. Sumadilaga. Sebelumnya, Danis pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Simak juga Video: Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umun yang mampu melayani lebih kurang 5.000 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Gedung SPPG disiapkan untuk sukseskan MBG," ujar Kepala Polres (Kapolres) Penajam Paser Utara AKBP Supriyanto di Penajam, Sabtu.

Dapur umum tersebut berada di kawasan Markas Kepolisan Resor (Polres) Penajam Paser Utara, dengan memanfaatkan gedung yang baru dibangun di mapolres itu.

Gedung itu awalnya dibangun untuk gudang barang bukti, karena dianggap gudang yang ada saat ini masih layak, sehingga sementara dialihfungsikan untuk menjadi dapur umum.

Dapur umum itu bisa melayani sekitar 5.000 penerima manfaat, tetapi untuk sementara pemanfaatannya hanya untuk 3.500 penerima manfaat seperti peserta didik, bayi, balita, hingga ibu hamil dengan radius menyesuaikan.

Gedung tersebut belum ada fasilitas, baik alat masak maupun yang dibutuhkan lainnya, dan pengadaan peralatan dapur umum membutuhkan waktu lama yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu dua bulan.

"Pengadaan fasilitas atau peralatan dapur umum itu dilakukan pemerintah kabupaten," katanya.

Tenaga yang bakal bertugas di Gedung SPPG sebagian perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Karyawan lainnya yang dibutuhkan kisaran 47 orang bakal diambil dari masyarakat lokal, dan penyediaan bahan baku juga diupayakan dari petani lokal," demikian Supriyanto.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut tunggakan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan segera diselesaikan pekan depan, sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H.

"Kemudian terkait dengan isu gaji. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tiga bulan, baru akan kita bayarkan minggu depan," ujar Dadan ketika ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3).

Dadan menyebut proses pembayaran gaji tersebut harusnya akan selesai sebelum lebaran dan akan dibayarkan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing SPPI, dirapel langsung untuk tiga bulan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan akar masalah pembayaran gaji ini merupakan status kepegawaian SPPI, yang bekerja membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, saat ini mereka belum resmi menyandang status tersebut, sehingga pagu anggaran belum bisa mengakomodir gaji yang menjadi hak mereka. Melihat kondisi tersebut, Dadan mengatakan pihaknya mencoba beberapa opsi solusi.

"Jadi mohon maaf karena memang ada uang, tapi uang negara ini tidak seperti uang pribadi. Jadi kalau uang pribadi, uang apa saja yang penting bisa dipakai-dipakai," tuturnya.

"Saya sudah berusaha untuk menalangi, tapi nanti mekanisme pengembaliannya seperti apa kalau saya menalangi," imbuhnya.

Dadan menjelaskan pembiayaan gaji SPPI akhirnya menggunakan pagu anggaran "jasa lainnya." Setiap SPPI akan diperlakukan seperti konsultan eksternal yang memberikan jasa mereka kepada BGN.

"Itu dana APBN, tetapi tadinya kan untuk belanja yang lain. Ada uang yang memang bisa digunakan untuk membayar jasa. Jadi akhirnya kita gunakan dari jasa konsultan atau jasa lainnya," kata Dadan menjelaskan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkena efisiensi sebesar Rp200 miliar, tetapi dijanjikan akan dapat tambahan Rp100 triliun pada September mendatang.

Dadan menyebut anggaran merupakan salah satu kunci dari program MBG. Namun, ia mengklaim lembaga yang ia pimpin tak bermasalah soal anggaran karena pengajuannya pasti akan disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran tidak perlu dipertanyakan, karena berapapun yang diminta oleh Badan Gizi pasti akan diberi oleh Pak Presiden," ujarnya saat penandantangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Sabtu (22/3).

"Jadi kalau yang lain diefisienkan, Badan Gizi diefisienkan sedikit, ditambahnya lebih besar daripada diefisienkan. Jadi kita kena efisiensi 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp100 triliun, jadi Rp200 miliar enggak ada apa-apanya," lanjutnya.

Dadan menyebut saat ini BGN memiliki pagu anggaran Rp71 triliun, dan akan mendapatkan tambahan Rp100 triliun tersebut.

Ia mengatakan pada 2026, ketika program MBG menjalankan 30 ribu satuan pelayanan yang menjangkau 82,9 juta penerima, pihaknya akan membutuhkan anggaran sekitar Rp360-Rp400 triliun per tahun.

"Jadi kami akan spending Rp1,2 triliun per hari. Jadi kalau anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Rp1,2 triliun setahun, Badan Gizi cukup 1 hari saja," kelakarnya.

Perputaran uang yang besar ini, kata Dadan, akan memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat karena ada kebutuhan bahan pokok yang sangat besar dari tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyatakan setiap harinya SPPG membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam, 3000 telur, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, serta 30-40 liter susu.

Sebelumnya penambahan anggaran MBG ini juga sempat dinyatakan oleh Kemenkeu pada 13 Maret. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, khususnya yang cukup parah seperti Bekasi, memberikan catatan khusus untuk pelaksanaan program MBG. Dadan mengatakan pihaknya akan merelokasi SPPG yang berada di zona rawan banjir ke tempat yang lebih aman.

"Untuk SPBG yang terdampak banjir, kami sudah mencari model di Babelan (Bekasi). Jadi kami sudah survei ke Babelan, daerah mana yang secara historis tidak pernah terdampak banjir, dan di situlah SPPG akan ditempatkan," tuturnya.

Tak hanya diselamatkan dari banjir, ia mengatakan SPPG juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi yang amab dari bencana longsor dan gempa bumi.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan tiga dapur umum untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berkomitmen menyukseskan program tersebut. Bahkan, Bupati I Wayan Adi Arnawa menegaskan akan menambah enam dapur umum, sehingga seluruhnya berjumlah 9 dapur.

"Malahan kami sudah menyiapkan, malah nambah lagi 6 dapur umum sehingga menjadi 9 dapur umum di Badung," ucap Adi Arnawa, Senin (3/3/2025) ditemui di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Menurutnya, satu dapur umum yang akan dibangun bisa memasak mencakup 3.500 sasaran penerima. Ia meyakini dengan dukungan dana yang mumpuni, Badung bisa dengan siap melaksanakan program pemerintah pusat.

"Bahkan kalau tidak salah sudah ada anggaran Rp 16 miliar. Masing-masing dapur umum estimasi bisa Rp 3 miliar lebih sehingga ditambah ada 3 dapur oleh pusat. Mudah mudahan bisa cepat sehingga kami di Badung bisa cepat memberikan pelayanan MBG ini ke masyarakat," jelas Adi Arnawa.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung. Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung saat itu, Ida Bagus Surya Suamba, dalam uji coba muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Anggaran Rp 20 ribu per anak dinilai ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut. Surya menambahkan anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat," kata Surya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi terus digencarkan dengan memperhatikan standar mutu dan perluasan cakupan. Untuk memenuhi target cakupan, sejak 25 Februari 2025 telah ditambahkan dua Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di dua kecamatan berbeda.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, sebelumnya hanya terdapat satu dapur umum di Kecamatan Rogojampi, namun kini jumlahnya telah bertambah menjadi tiga dapur umum, yakni di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, dan di Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi.

Dapur umum pertama sebelumnya telah dioperasikan di Desa/Kecamatan Rogojampi.

"Alhamdulillah, mulai pekan ini kita ada tambahan dua SPPG lagi. Jadi sudah ada 3 SPPG yang menyokong program MBG di Banyuwangi. Harapannya, secara bertahap akan terus ditambah agar jangkauan MBG di Banyuwangi semakin meluas," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani, Kamis (27/2/2025).

Menurut Ipuk, kedua dapur umum yang baru telah mulai beroperasi dan melayani sejumlah sekolah di masing-masing kecamatan. SPPG di Kecamatan Banyuwangi telah beroperasi sejak 24 Februari 2025, sedangkan SPPG di Kecamatan Sempu mulai beroperasi sejak 25 Februari 2025.

Sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat semakin meningkatkan cakupan program ini. Selain itu, keberlangsungan program juga membutuhkan pengawasan sinergis dari berbagai pihak terkait agar berjalan dengan optimal.

"Sinergi dengan sejumlah pihak supaya program ini berjalan lancar, agar cakupan program semakin luas, sehingga semakin banyak siswa yang mendapat manfaat program unggulan Presiden Prabowo ini," pungkas Ipuk.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melantik sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan meluncurkan logo baru. Untuk merayakan kegiatan tersebut, Kementerian PKP juga mengadakan pentas seni yang diisi oleh Dewa19.

Ditemui sebelum acara peluncuran logo Kementerian PKP, Menteri PKP Maruarar Sirait sedikit bercerita bagaimana pihaknya bisa mengundang Dewa19 untuk mengisi acara tersebut. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya dengan Ahmad Dhani bersahabat lama sehingga pihak Ahmad Dhani juga bersedia untuk mengisi acara di Kementerian PKP.

"Gini ya teman-teman, kalau kita bersahabat, tidak semua itu urusannya uang. Tidak semua urusannya persahabatan," katanya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Dan Mas Dhani terima kasih, Mas Dhani bilang, ya, dulu kita berbeda, ya. Berbeda politik, kita sekarang bersatu," tambahnya.

Ahmad Dhani pun menambahkan, Ara meminta pihaknya untuk tampil di acara Kementerian PKP belum lama ini. Ia kemudian menyetujuinya dan memutuskan untuk perform secara gratis.

"Ya, kemarin, tahun 2024 kemarin, Dewa19 banyak dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis nggak apa-apa lah. Ngepur, ngepur," katanya.

"Ya karena Bang Ara bilang, satu nggak ada budgetnya yaudah nggak apa-apa. (Efisiensi ya?) Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?" kelakarnya.

Dhani mengungkapkan Dewa19 akan membawakan sekitar 10 lagu pada acara tersebut.

Sebagai informasi, pada sore hari telah dilaksanakan pelantikan eselon 2, 3, dan 4 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum. Usai melakukan pelantikan pejabat, selanjutnya acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Kementerian PKP sempat melakukan sayembara pembuatan logo. Dari 400 peserta yang mengikuti sayembara, akhirnya terpilih satu logo yang akan digunakan.

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan dan ujungnya rakyat bahagia dengan karya bapak dan ibu semua. Semoga Tuhan memberkati kita," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka