UNGARAN, KOMPAS.com – Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan investigasi terhadap persoalan yang terjadi di Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae), yang berada di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Brigjen Pol Dr. Azis Andriansyah, menyebutkan bahwa timnya telah meminta keterangan dari puluhan warga dan pihak pengembang.

"Selain dari warga, juga dari pihak pengembang sudah dimintai keterangan. Tinggal nanti dicari siapa yang bertanggung jawab," kata Azis saat meninjau langsung lokasi perumahan, Rabu (30/4/2025).

Investigasi Komprehensif

Azis menjelaskan, timnya juga meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk perbankan, ahli teknis, dan Pemkab Semarang.

Semua informasi ini akan digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi, dan untuk penegakan hukum akan diserahkan ke aparat kepolisian dan instansi terkait.

"Cek lingkungan kondisi rumah per rumah. Mulai dari struktur dan non-struktur, pondasi, kolom dan balok, termasuk arsitektur lingkungan dan kelayakan sebagai kawasan lingkungan perumahan," ujarnya.

Investigasi dilakukan setelah adanya pengaduan warga melalui surat dan pemberitaan di media. Keluhan yang diterima mencakup sertifikat rumah yang belum diserahkan, ketidakhadiran fasilitas umum, dan ancaman longsor.

Azis menegaskan bahwa pemeriksaan mengacu pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Perlindungan Konsumen.

"Perumahan itu ada kriteria dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Atas berbagai temuan dan keluhan masyarakat, akan ditindaklanjuti untuk proses hukum," tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi warga adalah ketidakjelasan sertifikat rumah dan ancaman longsor yang terus meluas.

"Kami sudah membayar lunas, tapi sertifikat belum diserahkan dan malah diagunkan pengembang ke BTN. Kasus terkait sertifikat ini ada sekitar 66 rumah," ungkap Deni.

"Sementara yang terkena longsor ada 10 rumah. Ini juga terus meluas dan banyak rumah warga yang tidak ditempati karena takut menjadi korban longsor," tambahnya.

Menteri PKP Minta Kasus Diusut Tuntas

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta agar persoalan di Perumahan Punsae diselesaikan secara hukum. Ia bahkan menugaskan Brigjen Azis selama tiga hari untuk mengusut dan mengaudit seluruh pihak yang terkait.

"Ini perumahan memprihatinkan dan bermasalah, karena itu 100 persen harus diselesaikan di ranah hukum. Pelakunya harus dihukum berat," tegas Ara, Senin (28/4/2025).

Ara juga menyoroti bahwa Punsae adalah perumahan subsidi, namun proses jual-beli dilakukan langsung antara pembeli dan pengembang tanpa melalui bank pemberi kredit seperti BTN.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Tanggapan Pemkab

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan bahwa perizinan pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan saat dirinya menjabat.

Namun ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pengembang saat ini, yakni Prayit, yang menyatakan siap menyelesaikan masalah secepatnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta jajarannya mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang usai menerima aduan dari warga Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae) yang berlokasi di Jalan Ungaran-Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kota Semarang, Senin (28/4/2025).

Sebab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial akibat sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas dari pengembang.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," kata dia dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan rumah subsidi dikontrakkan oleh pemiliknya serta pemindahan lokasi secara sepihak oleh pengembang.

Untuk menyelesaikan masalah perumahan yang dihadapi warga yang berlarut-larut selama 6 tahun terakhir itu, dirinya langsung menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengaudit, mencari solusi, maupun menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," tuntasnya.

UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.